Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada enam poin yang menjadi fokus pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal 2022 yang akan dilakukan secara ekspansif demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terimbas dampak pandemi.

Menurutnya, kebijakan fiskal itu dapat menyehatkan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjadikannya tepat sasaran untuk penyelenggaraan tahun depan.

“Konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” ujar Jokowi dalam kegiatan Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8) yang lalu.

Keenam hal itu antara lain, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 melalui serangkaian kebijakan dengan memprioritaskan aspek kesehatan. Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Sehingga, masyarakat kelompok tersebut dapat bertahan dari berbagai dampak pandemi.

Ketiga, memperkuat peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan pelatihan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan begitu, Jokowi berharap kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dengan SDM luar negeri.

“Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” kata Jokowi.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, juga meningkatkan adaptasi teknologi. Kelima, memperkuat desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan antardaerah sehingga anggaran APBN dapat berdampak positif di seluruh daerah.

Terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting yang bertujuan mendorong sinergi antar pusat dan daerah dalam menyusun berbagai kebijakan penyelenggaraan utama. Jokowi menyatakan, fokus utamanya adalah prioritas berbasis hasil terhadap berbagai potensi ketidakpastian.

“Melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien,” kata Jokowi.

Melalui berbagai fokus di atas, Jokowi menyebut pemerintah memerlukan alokasi APBN 2022 sebesar Rp2,708 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1,938 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp770,4 triliun. (*)

Jakarta – Pemerintah membuka alternatif pembiayaan proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung bisa dengan menggunakan anggaran pemerintah dan belanja negara (APBN).

Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Perpres 93/2021 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2021.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, dibukanya opsi sumber pendanaan dari APBN lantaran empat BUMN yang terlibat proyek itu terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek kerja sama Indonesia dan Tiongkok itu. Keempat BUMN yang terlibat dalam proyek ini adalah PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik maka harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” kata Arya Minggu (10/10) yang lalu.

Dalam pasal 4 ayat 2 Perpres 93/2021 disebutkan bahwa pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Lalu, pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa pembiayaan dari APBN berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN dan atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Adapun Perpres 93/2021 menunjuk PT KAI sebagai pimpinan konsorsium. Sebelumnya, pimpinan konsorsium itu dipegang oleh PR Wijaya Karya. (*)

Pemerintah Pusat sudah meninjau lokasi calon ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim, beberapa waktu lalu. Groundbreaking proyek ibu kota negara (IKN) baru direncanakan akan dilaksanakan tahun ini. Jika tidak ada halang merintang, upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di ibu kota baru tersebut. di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini dikatakan Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2021).

“Insyaallah, mudah-mudahan bisa 17 Agustus 2024 ada upacara kemerdekaan di Penajam Paser Utara,” kata Fadjoel.

Fadjroel menjelaskan, bahwa proyek ibu kota baru akan menyerap nyaris 100 ribu tenaga kerja usai groundbreaking. Hingga tahun 2045, diproyeksikan hampir 5 juta tenaga kerja diberdayakan dalam proyek.

“Diharapkan, ketika groundbreaking, pembangunan tahun pertama itu akan bisa menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja. Sampai tahun 2045, menurut masterplan Bappenas, menyerap hampir 5 juta tenaga kerja,” ucap Fadjroel.

Sementara itu, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tetap relevan. Selain itu, menurutnya realisasi rencana yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 silam itu tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemindahan ibu kota tidak harus melalui APBN,” ujar Achmad Baidowi.

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otonomi khusus Papua. Masyarakat Papua pun menantikan keberlanjutan Otsus tersebut karena diyakini mampu mneyejahterakan masyarakat Papua.

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bisa dibilang sebagai titik temu atau jalan tengah yang bertujuan sebagai penguatan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua.

Otsus sendiri saat ini masih tetap berlangsung sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua. Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun yang difokuskan terutama 30 persen untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan dan gizi. Besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen pemerintah RI untuk pembangunan Papua.

Melalui otsus, syarat untuk menjadi kepala daerah haruslah orang asli Papua, hal ini telah tertuang dalam pasal 12 UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang asli Papua (OAP).

Tidak dapat dipungkiri ada kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan otsus. Yang diperlukan Papua dan Papua Barat di masa depan adalah meningkatkan akuntabilitas serta transparansi otsus supaya dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, hadirnya otsus Papua dari awal tahun 2001 merupakan sebuah tututan orang papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurutnya, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberikan manfaat yang begitu besar bagi bumi cenderawasih.

Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, hasil survey dengan sampel 500 kalangan milenial Papua, mereka berpandangan bahwa otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus-menerus. Misal penggunaan anggaran yang harus diperbaiki.

Ia menyebut otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.

Musisi asal Papua Edo Kondologit menganggap bahwa  masalah Papua saat ini sangatlah kompleks, Otsus Papua sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup meningkat. Kalau-pun masih ada penilaian otsus gagal, menurut Edo hal tersebut disebabkan karena adanya sebagian pihak juga terlalu banyak bersandiwara.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, menyampaikan hingga saat ini belum ada perubahan Kebijakan Umum Otsus untuk Papua. menambahkan, dana otsus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan berakhir pada 2021. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengalokasian dana otsus tetap akan dilanjutkan. Berdasarkan Undang-undang nomor 21/2001 tentang otsus disebut masa berlaku dana otsus Papua berakhir pada 2021.

Pembahasan RUU Otsus saat ini masih berlangsung, targetnya pembahasan tersebut akan selesai pada Oktober 2020 sehingga dapat dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengenai besaran alokasi dana otsus Papua yang setara 2% dari total dana alokasi umum (DAU) nasional. Benny menjelaskan hal tersebut belum ditentukan.

Amanat UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, dana otsus setara 2% dan berlaku selama 20 tahun. Dana Otsus diberitakan sebagai konsekuensi pemberitaan status otonomi khusus. Adapun fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Setelah Reformasi digaungkan tercatat terdapat 3 provinsi yang diberikan dana tersebut yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat.

Dari nota keuangan Rancangan APBN 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020, pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dan Aceh dalam rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana Otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Otsus Papua jilid 2 haruslah diwujudkan, hal ini karena kebijakan otsus menjadi upaya konkrit pemerintah dalam membangun Indonesia dari luar. Adanya kebijakan tersebut juga bermanfaat bagi anak-anak papua yang ingin melanjutkan sekolah, dengan adanya dana otsus maka banyak anak Papua yang terbantuk untuk bisa melanjutkan sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi.

)* Penulis adalah mahasisiwa Papua tinggal di Jakarta