Bali, 24 Maret 2022 – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup dengan resmi sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali. Para delegasi parlemen dunia sangat terkesan dengan suksesnya pelaksanaan sidang akbar ini dan cara Indonesia menunjukkan kemampuan serta keramahan sebagai tuan rumah penyelenggaraan event internasional di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pidatonya, Puan mengatakan bahwa sejak dibukanya IPU ke – 144 pada 20 Maret 2022 lalu, para peserta sidang membahas berbagai isu terkait perubahan iklim, perdamaian, dan ancaman krisis dalam upaya mencari solusi atas berbagai tantangan dan permasalahan global.

“Melalui dialog dan diskusi bersama, kita telah berusaha memahami posisi antar negara, satu sama lainnya, menjembatani perbedaan, dan mencari solusi yang dapat diterima kita bersama,” sebut Puan di Bali International Convention Centre (BICC), Kamis (24/3/2022).

Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia ini juga mengajak parlemen untuk menterjemahkan komitmen menjadi aksi nyata di lapangan. Perubahan iklim, lanjut Puan, perlu dukungan kuat untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi.

Sidang IPU diakhiri dengan Deklarasi Nusa Dua, di mana para anggota parlemen dunia menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis iklim, sesuai dengen tema IPU ke – 144 yakni ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’ .

“Pertemuan menghasilkan Deklarasi Nusa Dua yang mencerminkan usaha mobilisasi aksi parlemen untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan tema yang dibahas,” kata Puan.

Berakhirnya sidang IPU ke – 144 di Bali ditandai juga dengan diserahkannya secara resmi presidensi sidang IPU ke-145 kepada Parlemen Rwanda yang bakal diselenggarakan pada Oktober 2022.

Wakil Presiden Senat Rwanda, Obu Sapari, memberikan sambutan atas penyerahan status tuan rumah IPU ke-145 dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada parlemen Indonesia atas keberhasilan sidang IPU ke-144.

Apresiasi dan pujian juga datang dari Grup Geo-politik IPU, yakni African Group, Arab Group, AsPac Group, Eurasia Group, GRULAC Group, Twelve Plus Group dimana seluruh perwakilan Geo-Political Group menyatakan rasa terima kasih atas penyelenggaraan Sidang IPU ke-144 yang berlangsung dengan sangat baik.

Untuk diketahui, selama persidangan di Bali, IPU meluncurkan dua produk baru untuk para anggota parlemen. Pertama yaitu Laporan Parlemen Global ketiga, diterbitkan dalam kemitraan dengan Program Pembangunan PBB. Kedua, buku pegangan IPU untuk anggota parlemen yang diterbitkan dalam kemitraan dengan World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia. Buku Pegangan tersebut menjadi alat penting bagi parlemen dalam meningkatkan kesiapsiagaan darurat dan keamanan kesehatan.

Indonesia sangat diapresiasi karena sukses menggelar acara akbar dengan cara tatap muka. Sebagai negara yang diberi kepercayaan menjadi tuan rumah forum parlemen global, Indonesia dinilai mampu mengumpulkan ratusan anggota parlemen dari seluruh dunia. Salah satu faktor kesuksesan dan keamanan acara ini adalah penerapan protokol kesehatan. (red RWA-)

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Sidang Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 telah resmi dibuka. Masyarakat mengapresiasi pembukaan dan pelaksanaan pertemuan tersebut yang diharapkan membawa banyak manfaat bagi Rakyat Indonesia maupun dunia.

Masyarakat Indonesia sangat menyadari bahwa penyelenggaraan even berstandar internasional merupakan momentum yang baik untuk eksis kembali membangun ekonomi juga memulihkan Indonesia bahkan dunia pascapandemi Covid-19.

Pelaksanaan sidang IPU ke-144 akan diyakini akan berlangsung dengan aman dan lancar. Oleh sebab itu, panitia penyelenggara Sidang IPU ke – 144 terus bekerja maksimal untuk melaksanakan even parlemen dunia ini. Apalagi, dengan adanya pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani bahwa dirinya akan memberikan yang terbaik lantaran seluruh kesuksesan acara itu juga akan berdampak pada percepatan pemulihan global.

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa dengan adanya perhelatan IPU ke-144 di Bali akan menjadi sebuah acara yang sangatlah strategis nilainya. Setidaknya disebutkan oleh politisi partai PDI-Perjuangan tersebut bahwa ada tiga nilai strategis di balik event sidang IPU. Hal pertama yang disampaikannya adalah dengan acara tersebut, tentu akan mampu membangkitkan kembali optimisme seluruh parlemen di dunia demi bisa bangkit dari kondisi terpuruk ketika mengalami pandemi. Memang hampir seluruh negara dikabarkan telah mengalami keterpurukan tidak hanya pada sektor kesehatan saja, namun merata pada setiap sektor sejak pandemi Covid-19 melanda. Maka dari itu momentum ini bisa menunjukkan bahwa ternyata umat manusia akan mampu untuk bangkit kembali meski telah diterpa badai pandemi.

Alasan kedua yang diungkapkan oleh Puan adalah mengenai percepatan distribusi vaksin dan juga rencana pemulihan ekonomi ke depan. Tidak hanya Indonesia saja, namun seluruh dunia juga sedang menghadapi permasalahan yang kurang lebih sama mengenai pandemi. Terlebih masih juga ada beberapa negara yang mungkin percepatan distribusi vaksin mereka cenderung rendah. Tentunya itu juga akan berdampak pada pergerakan roda perekonomian mereka yang mungkin juga tak kunjung kembali berjalan normal. Maka dari itu apabila topik strategis tersebut diangkat dalam sidang parlemen dunia, maka akan bisa dicarikan solusi secara bersama-sama dan memungkinkan antar negara bisa saling bantu.

Masih berkaitan dengan poin kedua di atas, hal ketiga dari alasan mengapa Ketua DPR RI menilai bahwa IPU ke-144 ini mengandung nilai strategis adalah kesempatan antara negara untuk bisa saling menjalin kerja sama, tentunya nanti antar parlemen bisa saling bertukar pengalaman ataupun pengetahuan termasuk juga kiat-kiat dari negara yang sudah sukses menangani pandemi untuk bisa dibagikan ke negara lain. Tidak bisa di pungkiri juga bahwa agenda diplomatis akan terbuka dengan sangat lebar bagi Indonesia.

Meriahnya acara pembukaan sidang IPU ke-144 juga ditunjukkan dengan antusiasme para peserta sidang, yang mana terdiri dari sekitar 121 negara dan akan ada pula sekitar 37 Speaker atau President serta 34 Deputy Speaker. Suksesnya keberlangsungan acara akan sangat dijaga oleh setiap pihak, utamanya pihak DPR RI selaku penyelenggara dengan harapan bahwa kita bisa menghadirkan kesan baik bagi hubungan internasional, juga termasuk dalam bagaimana kita berkontribusi pada konsensus agenda global.

Antusiasme lain juga terlihat dari bagaimana diantara beberapa pihak peserta sidang IPU ke-144 yang dengan sengaja bahkan datang sebelum acara berlangsung dan juga besar kemungkinan mereka akan menunda kepulangan mereka. Sehingga membuat Putu Supadma selaku Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sangat positif memandang perhelatan internasional itu sebagai pembuka gerbang pariwisata serta akan membantu menggerakkan roda perekonomian kita pasca pandemi.

Pelaksanaan pembukaan Sidang IPU ke 144 berlangsung meriah dan mendapat apresisi dari banyak pihak. Sidang IPU ke-144 juga diharapkan dapat berjalan sukses hingga akhir dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

)* Penulis adalah alumni Antropologi Unair

Oleh : Rizky Ramadhan )*

Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk menyederhanakan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Masyarakat pun mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi yang cepat mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Jokowi terus memantau mengenai polemik peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang Jaminan Hari Tua (JHT) diambil pada usia 56 tahun. Jokowi memahami keberatan yang disampaikan para pekerja.

Sikap Jokowi itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam video yang diunggah di akun YouTube Kemensesneg. Pratikno menuturkan bahwa Jokowi telah bertemu dengan Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian dan Ida Fauziyah selaku Menteri Tenaga Kerja untuk membahas permasalahan ini.

Pratikno mengatakan, Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau juga memahami keberatan dari para pekerja terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua.

Mantan Walikota Surakarta tersebut kemudian memberikan perintah kepada jajarannya untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT. Jokowi mempertimbangkan kondisi para pekerja yang mengalami masa sulit.Pratikno menuturkan, bahwa Jokowi ingin agar aturan tersebut diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan menteri tenaga kerja atau regulasi yang lainnya.

Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu bisa disederhanakan, dipermudah agar dana JHT bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit seperti saat ini terutama yang sedang menghadapi PHK.

Pratikno juga menyampaikan pesan dari Jokowi kepada para pekerja. Jokowi berharap agar para pekerja/buruh dapat mendukung situasi kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing dalam mengundang investasi. Hal ini penting dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.

Sebelumnya Konferderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut aturan tentang pencairan dana JHT pada usia 56 tahun. Said Iqbal selaku presiden KSPI mengatakan buruh menolak aturan baru tentang pencairan JHT saat memasuki masa pensiun atau 56 tahun. Aturan ini tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua.

Iqbal berasalan pemerintah tidak memiliki urgensi untuk merevisi aturan sebelumnya yang membolehkan buruh mengambil dana JHT setelah pemutusan hubungan kerja (PHK). Apalagi, dana JHT tersebut dibutuhkan oleh buruh di tengah maraknya PHK akibat pandemi Covid-19.

Dirinya juga mempersoalkan kebijakan ini yang tidak sejalan dengan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang membolehkan dana JHT diambil sebagian atau 30 persen untuk program perumahan. Menurutnya, kebijakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat diartikan dana JHT dapat diambil sebelum usia 56 tahun.

Instruksi Presiden Jokowi yang meminta Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi aturan JHT tentu saja patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki kepekaan dalam mendengar suara rakyat serta benar-benar memperhatikan isu perlindungan pekerja.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPR Puan Maharani meminta agar polemik aturan JHT dapat diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah penting dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam persoalan ini. Puan juga meminta agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan terkait aturan yang tertuang melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid meminta agar keputusan permen 2 tahun 2022 dicabut demi menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Menurutnya, pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertujuan agar pekerja buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak perlu menunggu hingga usia 56 tahun untuk mengambil Jaminan Hari Tua.

Pekerja dan Buruh memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya, regulasi terkait pemberian JHT memang sudah melewati kajian, tetapi tetap saja ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan sebelum undang-undang tersebut disahkan.

Langkah politik Jokowi patut diapresiasi, Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak serta merta merancang undang-undang, tetapi juga mendengar aspirasi serta keinginan masyarakat agar bisa mendapatkan hak-nya tanpa melewati regulasi yang sulit.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Diansari )*

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin uji klinis perdana bagi Vaksin Merah Putih. Masyarakat pun mengapresiasi upaya pengembangan Vaksin Merah Putih yang seratus persen karya Anak Bangsa.

Sudahkah Anda divaksin sampai dua kali dan menunggu giliran suntik booster? Saat ini sudah ada vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia yang digunakan pada program vaksinasi nasional, yakni keluaran Sinovc, AstraZaneca, dll. Vaksin-vaksin ini didapatkan dari luar negeri karena pada awal pandemi Indonesia belum memiliki vaksin buatan sendiri. Akan tetapi tahun 2022 ini kita bangga karena sudah ada Vaksin Merah Putih made in Indonesia.

Kepala BPOM (badan pengawas obat dan makanan) Penny Lukito menyatakan bahwa hasil uji praklinik Vaksin Merah Putih berjalan dengan baik. Uji praklinik tersebut berdasarkan imunogenisitas dan keamanan. Dalam artian, Vaksin Merah Putih udah terbukti aman dan tidak usah diragukan lagi efektivitasnya, karena tidak kalah dengan merek lain yang buatan luar negeri.

Penny menambahkan, Vaksin Merah Putih rencananya akan disuntikkan pada pertengahan tahun 2022, karena menunggu izin resminya. Dalam artian, nanti masyarakat yang belum divaksin, kemungkinan besar akan mendapatkan vaksin jenis ini. Mereka tidak usah pilih-pilih karena Vaksin Merah Putih sama efektifnya dalam meningkatkan kekebalan tubuh untuk merangi corona.

Jika Vaksin Merah Putih terbukti aman dan berkhasiat maka akan mensukseskan program vaksinasi nasional. Penyebabnya karena distribusi vaksin makin cepat. Tidak usah menunggu kedatangan container berisi ampul-ampul vaksin dari luar negeri. Akan tetapi langsung saja disitribusikan dari pabrik vaksin di Indonesia lalu disebarkan ke seluruh Indonesia.

Jika distribusi vaksin lebih cepat maka akan mempercepat pula selesainya program vaksinasi nasional. Target pemerintah pada program ini adalah maksimal 18 bulan setelah maret 2021. Saat distribusi lancar maka kita optimis target akan tercapai dan cakupan vaksinasi makin meluas.

Cakupan vaksinasi memang harus diperbesar karena per Januari 2022 baru 124 juta penduduk yang sudah divaksin sampai 2 kali (menurut data dari Tim Satgas Penanganan Covid-19). Berarti nyaris 50% WNI sudah divaksin. Jika dihitung maka baru pada awal tahun depan program vaksinasi selesai, sehingga tidak memenuhi target pemerintah.

Percepatan vaksin memang harus ditekan karena saat pandemi kita berburu dengan waktu. Pertama, ganasnya omicron sudah memakan korban jiwa dan virus covid-19 varian terbaru ini menyebar 70 kali lebih cepat daripada varian delta. Jika makin banyak yang divaksin tentu tubuhnya kebal, sehingga tidak mudah tertular omicron, tentu dengan syarat berdisiplin protokol kesehatan 10M.

Kedua, herd immunity memang harus lekas terbentuk, dan syarat kekebalan komunal ketika minimal 75% penduduk dalam satu wilayah sudah divaksin. Saat ini syarat tersebut belum tercapai sehingga masa pandemi dinyatakan belum usai. Padahal kekebalan ini dibutuhkan karena bisa menekan angka penularan corona.

Makin kecil angka penularan corona makin bagus karena tak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, tetapi juga pariwisata, ekonomi, dll. Sehingga Indonesia bisa bangkit dari badai covid dan pelan-pelan pulih dalam hal finansial. Oleh karena itu Vaksin Merah Putih menjadi penyelamat karena bisa mempercepat vaksinasi dan membentuk kekebalan kelompok.

Saat Vaksin Merah Putih dinyatakan aman dan berkhasiat maka kita lega karena vaksin buatan Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan buatan luar negeri. Dengan begitu maka persediaan vaksin aman dan distribusinya lebih cepat, sehingga mempercepat pula program vaksinasi nasional dan terbentuknya herd immunity.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Nur Hikmah )*

Pemerintah bersama kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Masyarakat pun mengapresiasi tindakan tegas Pemerintah tersebut sebagai bentuk penyelamatan aset negara.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan saat ini telah ada 49 bidang tanah yang telah disita terkait dengan skandal BLBI. Sebanyak 49 bidang tanah itu tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Karawaci, Tangerang.

Dalam kesempatan konferensi pers penyitaan aset BLBI di Perumahan Lipo Karawaci, Kel Kelapa Dua, Tangerang. Sri Mulyani mengatakan, terdapat 49 bidang tanah yang terletak di empat titik lokasi luasnya 5.291.200 meter persegi. Lokasinya ada di Medan, Pekanbaru, Bogor dan hari ini kita hadir secara fisik di Tangerang Karawaci.

Khusus untuk aset di wilayah, Sri Mulyani mengatakan, memiliki luas sekitar 25 hektare. Nilai aset yang didatangi oleh pemerintah ini mencapai triliunan rupiah.Ia menjelaskan, aset-aset properti yang selama ini berada di Lippo Karawaci luasna 25 ha, menurut Bupati 1 meter persegi, sekarang 20 juta jadi 25 hektar ini nilainya triliunan.

Aset yang disita tersebut telah dipasangi plang negara. Sri Mulyani mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu Satgas BLBI dalam menyita aset tersebut. Ada sekitar 48 obligor dan debitur yang dipanggil terkait penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, total kewajiban mereka mengembalikan utang kepada negara sebesar Rp 111 triliun.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diketahui memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Satgas juga memanggil Ronny Hendrarto Ronowicaksono. Keduanya dipanggil atas nama pengurus PT Timor Putra Nasional. Mereka diminta hadir di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Tapi Mahfud menegaskan bahwa bukan hanya Tommy Soeharto yang mendapatkan panggilan untuk menyelesaikan tunggakan utang kepada negara terkait BLBI, melainkan semua obligor dan debitur. Utang Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir berjumlah Rp 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang utangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semuanya dipanggil untuk ditagih.

Melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Mahfud menuturkan, bahwa ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar. Dirinya juga sudah berbicara dengan para penegak hukum,baik Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Dirinya menyampaikan, jika semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen utangnya, maka jka tidak bisa diselesaikan secara perdata, akan bisa jadi kasus pidana.

Dijelaskannya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.

Oleh karenanya, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil dapat bersikap kooperatif. Sebab, pemerintah akan tegas soal itu. Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia hanya memberikan waktu untuk menyelesaikan kasus BLBI sampai Desember 2023. Mahfud berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.

Satgas penanganan Hak Tagih juga memburu pada obligor dan debitur yang memiliki utang negara. Berdasarkan rilis resmi Satgas BLBI, selanjutnya satgas telah merencanakan penyitaan aset eks BLBI atas 1.672 bidang tanah dengan luas total + 15.288.175 m2. Lokasinya tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

Jumlah luas lahan yang sangat fantastis. Luas lahan itu setara dengan 1.528,8 hektare (ha). Jika dibandingkan lagi luas lahan tersebut setara lebih dari 3 kali perumahan elit Pondok Indah.

Jika dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, luas lahan yang akan dikuasai Satgas BLBI itu mencapai 232 kali lipatnya. Luas lahan stadion utama GBK sendiri sekitar 65.888 meter persegi. Tentu saja menagih dana sebanyak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan aset yang akan ditagih juga berada di luar negeri.

Ketegasan pemerintah juga mutlak diperlukan untuk menyita aset tersebut, sehingga perlu strategi dengan melakukan pengepungan segala arah penjuru, baik melalui pendekatan hukum, perpajakan, juga kerja sama internasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Raditya )*

Pemerintah akhirnya kembali memperpanjang PPKM hingga tanggal 16 Agustus 2021. Aturan tersebut dibarengi oleh relaksasi bagi UMKM ini wajib kita apresiasi karena bisa menekan angka pasien corona dan menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.

Sejak awal Juli 2021 kita sudah terbiasa dengan PPKM dan program ini terus diperpanjang karena pemerintah selalu mengevaluasi jumlah pasien Covid sebelum memutuskan perpanjangannya. Selain itu, tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit (BOR) dan angka kesembuhan pasien Covid juga menjadi pertimbangan untuk memperpanjang PPKM.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili pemerintah memberikan pidato bahwa PPKM level 4.3. dan 2 di Jawa dan Bali diperpanjang lagi. Durasinya hingga tanggal 16 Agustus 2021 alias seminggu ke depan.

Menteri Luhut melanjutkan, perpanjangan PPKM dilakukan setelah ada evaluasi program ini seminggu ke belakang. Di mana jumlah pasien corona menurun hingga 59%. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lagi PPKM, dengan harapan akan makin menekan jumlah pasien Covid di seluruh Indonesia.

Masyarakat diharap tidak kecewa tetapi justru wajib mengapresiasi perpanjangan PPKM karena jumlah pasien Covid masih fluktiatif. Seminggu lalu ada 30.000 pasien per harinya dan turun jadi hanya 22.000-an, tetapi naik lagi jadi 33.000 pasien per hari. Jika PPKM tidak diperpanjang maka takut akan menaikkan lagi jumlah pasien Covid di Indonesia dan terjadi kematian massal seperti di India.

Selain itu, perpanjangan PPKM akan membuat keterisian ranjang di Rumah Sakit (BOR) mengalami penurunan lagi. Sebagai contoh, di DKI Jakarta BOR-nya pada Juli 2021 mencapai 95% dan di awal Agustus tinggal 69%. Diharap pasca PPKM (tanggal 17 Agustus 2021) BOR akan turun lagi hingga benar-benar 0%, karena tidak ada lagi pasien Covid. Sehingga para nakes yang paling setuju akan perpanjangan PPKM.

Perpanjangan PPKM dilakukan lagi karena jumlah pasien corona di Jawa memang turun tetapi di luar Jawa malah mengalami kenaikan. Oleh karena itu di sana juga terkena PPKM lagi, bahkan lebih lama lagi durasinya yakni sampai 23 Agustus 2021. Hal ini untuk menekan jumlah pasien Covid karena mobilitas penduduk sangat dibatasi. Masyarakat di luar Jawa diharap sabar dan beraktivitas di rumah saja.

Masyarakat setuju akan perpanjangan PPKM lagi karena mulai ada pelonggaran untuk aktivitas ekonomi mereka. Setelah pasar tradisional boleh dibuka sejak minggu lalu (dengan pembatasan jam), maka sekarang akan ada pembukaan Mall dan Pusat Perbelanjaan secara gradual di daerah yang terkena PPKM level 4. Uji coba pembukaan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Mall dan Pusat Perbelanjaan lain boleh dibuka tetapi kapasitasnya maksimal 25% pengunjung, sehingga penjagaan harus benar-benar ketat. Selain itu, pengunjung Mall harus menunjukkan kartu vaksin, tanda bahwa ia sudah diinjeksi, agar tidak membentuk klaster corona baru. Mereka juga harus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermal gun.

Perpanjangan PPKM bukanlah sebuah berita buruk, justru wajib kita apresiasi karena pemerintah berusaha keras untuk mengendalikan kasus corona di Indonesia dan mencegah kematian massal. Diharap pasca PPKM berakhir, jumlah pasien Covid akan menurun drastis dan keterisian ranjang di RS juga menurun. Kita bisa meninggalkan fase pandemi secepatnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Ryan Hidayat )*

Blok Rokan di Riau kembali diatur oleh pemerintah RI. Apresiasi wajib diberikan karena selama berpuluh tahun, pihak perusahaan swasta asing yang melakukan pengeboran minyak di sana.

Blok Rokan adalah pengeboran minyak di Riau yang sangat besar, dan selama 50 tahun dikelola oleh pihak asing. Masyarakat jangan kaget dulu karena sejarahnya, memang mereka yang menemukan sumber daya alam tersebut, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dengan bermodal teknologi dan tentu saja uang, mereka akhirnya mendapatkan izin pengeboran minyak ke pemerintah pada masa orde baru.

Akan tetapi saat ini pihak perusahaan asing sudah mundur teratur karena Blok Rokan resmi dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat pemerintah melalui Menteri ESDM, tahun 2018, dan resmilah tanggal 9 agustus 2021 Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina. Pengambil-alihan ini sudah resmi dan perusahaan asing berterima kasih karena telah dipercaya untuk mengebor sejak dulu, sehingga saat ini berhenti dengan ikhlas.

Target pengeboran adalah 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030 dan gas 12 BSCFD. Semua diatur oleh SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah di Riau. Sedangkan sumur yang dibor mencapai 80 buah, dan pada masa transisi akan tetap dilakukan pengeboran. SKK Migas sudah bekerja keras agar semuanya lancar pada saat transisi berlangsung.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan bahwa ini adalah momen yang bersejarah untuk kita semua. Di mana Blok Rokan akhirnya dikelola oleh BUMN, dan akan menunjang energi nasional. Akuisisi ini juga memberi manfaat yang luas bagi negara dan menjadi lokomotif bagi program pembangunan dan perekonomian nasional.

Dalam artian, kita bisa memaksimalkan hasil dari Blok Rokan untuk menunjang energi nasional dan diolah jadi bahan bakar untuk negeri sendiri. Sehingga tidak akan tergantung dari hasil ekspor, karena sudah punya swasembada minyak dan gas.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil menggeser posisi perusahaan asing menjadi BUMN, yang mengatur semua hal di Blok Rokan. Berarti nantinya semua hasil pengeboran akan masuk ke kantong pemerintah dan akan sangat menolong, karena harga minyak dunia masih stabil dan diharapkan naik lagi. Sehingga bisa berdampak pada APBN, karena finansial negara selalu surplus.

Ketika finansial negara selalu surplus maka akan berdampak positif karena perekonomian akan terus stabil dan naik, dan di masa pandemi kita tidak akan terperosok dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2. Sehingga rakyat akan makin makmur.

Apalagi di masa pandemi pemerintah membutuhkan banyak sekali cash untuk mendukung berbagai program untuk mengatasi efek badai corona. Sehingga diharap dari hasil pengeboran minyak ini, sebagian bisa disalurkan ke program-program tersebut, dan kita tidak bergantung kepada IMF atau penyedia hutang lain. Jangan sampai hutang negara bertambah karena akan membuat rakyat terbebani.

Selain itu, ketika BUMN yang dipercaya untuk mengelola Blok Rokan berarti sudah memiliki SDM yang berkualitas tinggi, sehingga bisa mengebor minyak dengan hasil yang banyak dan tetap aman. Berarti kualitas pegawai asli Indonesia sudah diakui kecerdasan dan keuletannya, sehingga bisa bekerja di Blok Rokan, sebagai tempat pengeboran minyak yang legendaris. Mereka merasa terhormat karena bisa bekerja di sana.

Kembalinya Blok Rokan di Riau kepada pemerintah wajib diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, karena pemerintah berhasil melakukan lobi dan berjuang agar blok minyak kembali kepada negara. Jika Blok Rokan dikelola oleh BUMN maka hasilnya akan lebih maksimal dan bisa membantu kondisi finansial Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zakaria )*

Proses vaksinasi Covid-19 rupanya tidak hanya menyasar pelajar tetapi juga santri. Salah satunya adalah para santri yang ada di Pondok Pesantren Al Huda Boyolali yang menjadi pondok pesantren pertama sasaran vaksin oleh TNI.

Progam vaksinasi tersebut merupakan kerjasama antara TNI, Polri, dan Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari rabu 21 Juli 2021 tersebut dihadiri oleh unsur dari Kodim 0274 Boyolali, Polres Boyolali, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.

Komandan Kodim 0724 Boyolali Letkol Arm. Ronald Febriano Siwabessy menuturkan, pihaknya bersama Polres Boyolali akan menggelar vaksinasi massal dengan sasaran para santri di pondok pesantren dalam acara Serbuan Vaksinasi Covid-19 TNI, di Ponpes Al Huda Doglo, Candi Gatak, Kecapatan Cepogo. Dandim mengatakan pihaknya di Ponpes Al Huda Doglo Cepogo tersebut merupakan titik awal pelaksanaan vaksinasi massal. Nantinya, vaksinasi massal akan dilakukan ke seluruh Ponpes di Kabupaten Boyolali.

Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dan terimakasi dari Pengasuh Ponpes Al Huda Doglo Cepogo KH. Habib Ichsanudin atas pelaksanaan vaksinasi yang menyasar para santrinya. Dengan adanya kegiatan ini, membuktikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan khususnya TNI yang mempelopori kegiatan vaksinasi ke pondok-pondok pesantren. Pihaknya berterima kasih atas perhatiannya, semoga nanti di kelak kemudian para santri sehat wal afiat dan nanti akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan negara serta bangsa khususnya kesetiaan kepada NKRI.

Sementara itu, Pranata Humas Kankemenag Kabupaten Boyolali, Zulafanah Diana menyampaikan bahwasanya program serbuan vaksinasi covid-19 oleh TNI merupakan langkah yang sangat strategis yang diambil oleh TNI. Mennurutnya program serbuan vaksinasi covid-19 tersebut sejalan dengan program pemerintah yakni vaksinasi bagi anak usia sekolah.
Pada kesempatan berbeda, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyasar Pondok Pesantren untuk program vaksinasi. Pondok pesantren yang menjadi sasaran adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotussalam, Cimone, Kota Tangerang, Banten, yang menerima suntikan vaksin dari BIN.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) Banten, Brigadir Jenderal TNI Cahyono Cahya Angkasa mengatakan, bahwa vaksinasi tersebut dilakukan kepada santri dan juga warga sekitar. Cahyono menjelaskan, BIN Melaksanakan vaksinasi di beberapa titik daerah Banten, diantaranya di beberapa ponpes dan vaksin door to door yang semuanya merupakan episentrum zona merah.
Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat dan santri agar tidak perlu takut ataupun khawatir terkait vaksin. Pasalnya sudah banyak sekolah yang muridnya divaksin dan tidak ada masalah.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda menampaikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12 tahun rencananya akan dilakukan di sekolah-sekolah. Menurutnya sekolah merupakan tempat yang efektif untuk digelarnya vaksinasi di tingkat pelajar.

Carwinda juga memastikan bahwa vaksinasi dapat berjalan dengan baik, kegiatan vaksinasi tersebut juga akan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin kenyamanan siswa yang akan divaksin. Ia berujar bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk mempersiapkan pelaksanaan dan jadwal vaksinasi.

Sebelumnya Presiden RI Ir. Joko Widodo menjelaskan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia dapat mencapai kekebalan komunitas guna mengatasi Pandemi Covid-19. Dirinya berujar bahwa pemerintah ingin mendorong agar vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat, sehingga bisa tercapai kekebalan komunal dan kita bisa terhindar dari Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menanyakan kepada para pelajar mengenai situasi pembelajaran daring. Ia juga mengingatkan agar para pelajar dapat tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksin Covid-19. Jokowi mengaku bahwa dirinya telah mendengar aspirasi para pelajar yang sudah ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin belajar kelompok, ingin bertemu guru. Semua punya keinginan seperti itu, tetapi kita harus berhati-hati karena penyebaran Covid-19 masih terjadi.

Vaksinasi terhadap pelajar dan santri tentu saja menjadi salah satu ikhtiar bagi pemerintah agar nantinya para pelajar dan santri dapat menggelar pembelajaran secara tatap muka, tentu saja pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Adhita Wijayanti )*

Penurunan kasus Corona saat PPKM patut diapresiasi karena merupakan hasil kerja keras pemerintah, juga kerja sama yang baik antara aparat, tim satgas Covid, dan masyarakat. Semoga kasus Covid makin menurun sehingga seluruh WNI sehat tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan ganasnya Corona.

Tiap orang tentu tidak mau kena Corona, apalagi varian delta begitu ganasnya dan menular lebih cepat dan menusuk lebih kuat. Kita semua berusaha dan berdoa agar tidak tertular, dan menaati program-program pemerintah supaya selamat dari penyakit berbahaya ini. Kedisiplinan memang salah satu kunci agar tidak terinfeksi virus Covid-19.

Salah satu upaya pemerintah untuk menekan kasus Covid adalah dengan PPKM level 4. Program yang dulu bernama PPKM darurat diperpanjang lagi karena jumlah pasien Corona masih fluktuatif. Sehingga amat rawan jika PPKM dihentikan begitu saja, dan masyarakat memahami karena ini adalah usaha untuk menekan angka pasien Covid.

Menurut data Tim Satgas Covid, pernah di pertengahan juli 2021 pasien Corona mencapai 34.000 orang per harinya, lalu turun jadi 30.000 dan di awal agustus jadi ‘hanya’ 22.000. Namun dikatakan belum stabil karena kasus di Jawa menurun sedangkan di luar Jawa malah naik. Sehingga pemerintah ingin agar baik di Jawa maupun luar Jawa sama-sama ada penurunan jumlah pasien Corona.

Oleh karena itu pemerintah berusaha lagi agar menurunkan kasus positif di Jawa dan Bali. Caranya dengan memperpanjang PPKM level 4. Diharapkan dengan pembatasan mobilitas warga sipil, akan menurunkan lagi jumlah pasien Corona. Sehingga bisa mencapai hanya 10.000 pasien per hari, bahkan kurang. Masyarakat juga memuji perpanjangan program ini karena jumlah pasien Corona belum stabil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan memaparkan evaluasi PPKM pada periode pertama. Menurutnya, ada penurunan jumlah pasien Corona tetapi masih ada daerah di Jawa yang berstatus hitam. Sehingga wajar jika PPKM level 4 diperpanjang lagi.

Selain itu, saat PPPKM level 4 mobilitas tak hanya dihalangi oleh penyekatan, tetapi juga persyaratan lain. Di antaranya jika ingin pergi ke luar negeri dan luar kota harus menunjukkan kartu vaksin, juga hasil tes PCR (bukan sekadar tes rapid). Masyarakat juga sadar bahwa ini adalah usaha untuk mengendalikan kasus Corona di Indonesia dan tidak mengeluh, karena biaya tes PCR jauh lebih tinggi daripada rapid test.

Upaya ini wajib kita apresiasi karena bisa mensukseskan program vaksinasi nasional dan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Sehingga diharap jumlah pasien Corona akan jauh berkurang, karena banyak orang yang tubuhnya memiliki imunitas yang bagus untuk melawan virus Covid-19.

Selain itu, kewajiban mengambil tes PCR juga dipuji karena memang hasilnya jauh lebih akurat. Sehingga yang ketahuan positif Corona bisa langsung diungsikan ke tempat isolasi atau RS terdekat. Semakin banyak yang dites maka semakin kita tahu, banyak yang kena Corona atau tidak, sehingga akan makin cepat diobati.

Apresiasi juga diberikan kepada perusahaan Kereta Api negara. Penumpang kereta api juga sangat dibatasi dan anak di bawah 12 tahun dihimbau untuk tidak naik KA dulu. Penyebabnya karena mereka belum divaksin sehingga agak rentan untuk bepergian dengan kendaraan umum. Aturan ini ditegakkan agar tidak ada kluster Corona baru.

Kasus positif di Jawa dan Bali sedang berusaha diturunkan oleh pemerintah, dan hasilnya cukup menggembirakan karena ada kelandaian di kurva pasien Covid. Kita wajib mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari aturan PPKM level 4 sampai vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) ditindak dengan tegas oleh aparat, tetapi hal ini malah diapresiasi oleh masyarakat. Pasalnya, mereka sudah terlalu sering melukai, baik warga sipil maupun anggota TNI yang sedang berjaga. Sehingga jika ada tindakan tegas terukur, memang diperbolehkan.

Papua saat ini terkenal oleh beberapa hal: pariwisata, alam yang natural, dan hasil pertaniannya. Akan tetapi ada 1 hal negatif yang membuat nama Bumi Cendrawasih jadi naik di media, yakni OPM dan KST. Mereka kompak ingin merdeka dari Indonesia dan tidak percaya pada hasil pepera (penentuan pendapat rakyat), padahal peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun lalu.

Untuk memperlancar aksinya, maka KST sengaja membuat kerusuhan, baik menjelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember, maupun di hari lain. Sudah hampir tak terhitung peristiwa tragis yang mereka lakukan. Mulai dari membakar pesawat, menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, membunuh para pendatang, sampai nekat menembak aparat dengan sniper.

Kelakuan minus KST masih ditambah dengan pembakaran sekolah dan pembunuhan murid serta guru. Hal ini sudah jauh di luar batas kemanusiaan, karena selain menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah, juga merusak masa depan anak-anak Papua. Bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman jika tempat dan pengajarnya tidak ada? Sama saja dengan membiarkan warga Papua berkutat dengan keterbelakangan, sedihnya.

Aparat bertindak tegas saat merangsek ke markas KST di daerah Kabupaten Puncak. Meski belum menangkap beberapa pentolan mereka yang jadi DPO seperti Sabius Walker dan Lekagak Telenggen, tetapi manuver Satgas Nemangkawi sudah membuat KST ketakutan. Mereka berlari ke markas lain dan bersembunyi agar tidak terkena muntahan pelor.

Ketika ada operasi penangkapan anggota KST, maka masyarakat mendukung 100%. Mereka tak mempermasalahkannya, karena walau KST sama-sama orang Papua, tetapi kelakuannya sudah merugikan warga sipil di Bumi Cendrawasih. Mereka juga merusak fasilitas umum dan membuat masyarakat ketakutan dan muncul perasaan tidak nyaman saat beraktivitas di luar rumah.

Masyarakat juga men-support ketika aparat melakukan tindakan tegas terukur pada anggota KST. Pasalnya, mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang sehingga wajar ketika ada muntahan pelor yang diluncurkan. Bukan hanya untuk melumpuhkan kaki tetapi juga bagian lain.

Lagipula, tindakan tegas terukur juga sudah diperbolehkan oleh Presiden. Dengan catatan harus sesuai dengan hak azazi manusia, dan para prajurit TNI pasti memahaminya. Mereka pasti tunduk pada perintah Presiden dan tetap membantu masyarakat dalam usaha pemberantasan KST.

Tindakan ini diperbolehkan karena selama ini KST sudah berulang-kali meresahkan masyarakat, dan mereka sampai trauma saat ada anggota kelompok separatis yang lewat. Karena biasanya KST memaksa untuk mengibarkan bendera bintang kejora, menakut-nakuti dengan senjata tajam, sampai mencurigai warga sipil.

Masyarakat selalu dicurigai sebagai intel polisi, sehingga KST sering menembak mereka dengan membabi-buta. Padahal itu hanya fitnah yang keji. Kenyataannya, KST yang paranoid dan selalu merespon berlebihan.

Oleh karena itu, masyarakat selalu mendukung aparat untuk memberantas KST, caranya dengan menjadi informan. Jika ada yang mencurigakan maka bisa langsung menelepon ke markas TNI untuk follow up.
Selain itu, masyarakat juga membantu dengan kampanye di dunia maya. Di akun media sosial ditunjukkan bahwa KST yang bersalah dan tidak ada pelanggaran HAM sama sekali oleh aparat. Papua malah makin aman berkat penjagaan dari TNI dan Polri.

Tindakan tegas aparat terhadap kelompok separatis bersenjata amat didukung oleh masyarakat. Karena KST memang sudah terlalu sering merusak perdamaian di Papua dan bahkan terlalu berani mengutus sniper untuk membunuh aparat. Kelakuan mereka yang sudah di luar batas memang harus dibalas dengan tindakan yang super tegas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta