Oleh: Nur Hikmah )*

Pemerintah bersama kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Masyarakat pun mengapresiasi tindakan tegas Pemerintah tersebut sebagai bentuk penyelamatan aset negara.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan saat ini telah ada 49 bidang tanah yang telah disita terkait dengan skandal BLBI. Sebanyak 49 bidang tanah itu tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Karawaci, Tangerang.

Dalam kesempatan konferensi pers penyitaan aset BLBI di Perumahan Lipo Karawaci, Kel Kelapa Dua, Tangerang. Sri Mulyani mengatakan, terdapat 49 bidang tanah yang terletak di empat titik lokasi luasnya 5.291.200 meter persegi. Lokasinya ada di Medan, Pekanbaru, Bogor dan hari ini kita hadir secara fisik di Tangerang Karawaci.

Khusus untuk aset di wilayah, Sri Mulyani mengatakan, memiliki luas sekitar 25 hektare. Nilai aset yang didatangi oleh pemerintah ini mencapai triliunan rupiah.Ia menjelaskan, aset-aset properti yang selama ini berada di Lippo Karawaci luasna 25 ha, menurut Bupati 1 meter persegi, sekarang 20 juta jadi 25 hektar ini nilainya triliunan.

Aset yang disita tersebut telah dipasangi plang negara. Sri Mulyani mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu Satgas BLBI dalam menyita aset tersebut. Ada sekitar 48 obligor dan debitur yang dipanggil terkait penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, total kewajiban mereka mengembalikan utang kepada negara sebesar Rp 111 triliun.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diketahui memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Satgas juga memanggil Ronny Hendrarto Ronowicaksono. Keduanya dipanggil atas nama pengurus PT Timor Putra Nasional. Mereka diminta hadir di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Tapi Mahfud menegaskan bahwa bukan hanya Tommy Soeharto yang mendapatkan panggilan untuk menyelesaikan tunggakan utang kepada negara terkait BLBI, melainkan semua obligor dan debitur. Utang Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir berjumlah Rp 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang utangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semuanya dipanggil untuk ditagih.

Melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Mahfud menuturkan, bahwa ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar. Dirinya juga sudah berbicara dengan para penegak hukum,baik Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Dirinya menyampaikan, jika semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen utangnya, maka jka tidak bisa diselesaikan secara perdata, akan bisa jadi kasus pidana.

Dijelaskannya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.

Oleh karenanya, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil dapat bersikap kooperatif. Sebab, pemerintah akan tegas soal itu. Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia hanya memberikan waktu untuk menyelesaikan kasus BLBI sampai Desember 2023. Mahfud berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.

Satgas penanganan Hak Tagih juga memburu pada obligor dan debitur yang memiliki utang negara. Berdasarkan rilis resmi Satgas BLBI, selanjutnya satgas telah merencanakan penyitaan aset eks BLBI atas 1.672 bidang tanah dengan luas total + 15.288.175 m2. Lokasinya tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

Jumlah luas lahan yang sangat fantastis. Luas lahan itu setara dengan 1.528,8 hektare (ha). Jika dibandingkan lagi luas lahan tersebut setara lebih dari 3 kali perumahan elit Pondok Indah.

Jika dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, luas lahan yang akan dikuasai Satgas BLBI itu mencapai 232 kali lipatnya. Luas lahan stadion utama GBK sendiri sekitar 65.888 meter persegi. Tentu saja menagih dana sebanyak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan aset yang akan ditagih juga berada di luar negeri.

Ketegasan pemerintah juga mutlak diperlukan untuk menyita aset tersebut, sehingga perlu strategi dengan melakukan pengepungan segala arah penjuru, baik melalui pendekatan hukum, perpajakan, juga kerja sama internasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) telah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari pengelolaan Yayasan Harapan Kita. Terkait hal itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal mendukung penuh langkah tersebut. “Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah mengambil alih kembali TMII,” ujar Illiza, kepada wartawan, Kamis (8/4/2021). Illiza sendiri berpendapat memang TMII sejak awal merupakan aset negara dibawah Kemensesneg.

“Pada dasarnya TMII memang aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun pada 1977, terbit Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita,” ungkapnya. Selain itu, dia menerangkan bahwa TMII adalah miniatur Indonesia untuk seluruh daerah yang beragam suku dan bangsa. Oleh karena itu, lanjutnya, harus dikelola oleh pemerintah agar dari segi sarana dan prasarana bisa lebih memumpuni untuk wisatawan dan pesan keberagaman Indonesia yang damai tetap terjaga.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung langkah pemerintah yang mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. “Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah,” kata Doli kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Doli berharap pengambilalihan tersebut dapat membuat TMII menjadi salah satu aset penting negara. Menurut dia, TMII dapat menjadi sarana bagi masyarakat maupun turis asing untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia. “Kita berharap pemerintah, dalam konteks ini, Kementerian Sekretaris Negara, dapat menyelamatkan keberadaan TMII menjadi aset negara yang penting,” ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penuh keputusan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Keputusan itu dibuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Selama 44 tahun ini, Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh Tien Soeharto justru yang menguasai taman wisata berbasis budaya Indonesia seluas hampir 150 hektare itu.

Rujukannya adalah Keppres Nomor 51 Tahun 1977. “Langkah Kemensetneg sangat tepat dan layak didukung. Aset-aset negara, yang notabenenya milik rakyat, memang sudah seharusnya dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat,” kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/4).

Dia menjelaskan, aset milik negara seperti halnya TMII, harus jadi sumber pemasukan yang optimal bagi negara, bukan semata untuk memperkaya pihak ketiga atau swasta. Upaya ini, menurutnya, sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang gencar mencari tambahan pemasukan negara untuk memulihkan ekonomi nasional. Pada gilirannya, rakyat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

“Tidak elok jika Aset Milik Negara dipakai oleh pihak swasta memperkaya diri, terlebih kita masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Upaya Kemensetneg ini, kami yakin, bisa mempercepat pemulihan kondisi ekonomi karena negara mendapat pemasukan alternatif,” ujar Dea. (*)