Oleh: Achmad Faisal

Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tepat di hari lahir Pancasila, 1 Juni 2021. Sebuah pelantikan yang sakral karena bertepatan dengan hari lahir lambang negara Indonesia, Pancasila.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan alasan pelantikan 1 Juni 2021 yaitu sebagai simbol bahwa pegawai KPK seorang Pancasilais.

Alasan ini sangat tepat dan didukung masyarakat Indonesia. Pasalnya, pegawai KPK merupakan lembaga tumpuan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Tentu saja dalam menjalankan tugasnya seorang pegawai KPK harus berkualitas dengan menitikberatkan aspek kecintaan kepada tanah air, bela negara, kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang.

Nasionalisme dan profesionalitas 1.271 pegawai KPK yang akan dilantik ini tidak perlu diragukan lagi. Apalagi mereka telah melalui penyaringan tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK sangat penting sebagai penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah.

TWK merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK ke ASN. Hal itu sebagai konsekuensi disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pakar Hukum Pidana Profesor Romli Atmasasmita menegaskan pegawai yang lolos TWK ASN KPK wajib “Merah Putih”. ASN di lembaga hebat KPK wajib merah putih. Mereka yang lolos TWK ASN sangat kukuh sikap nasionalismenya. Mereka juga menolak paham khilafah dan radikalisme.

Kepala badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harua Wibisana berharap kepada 1.274 pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN menjadi PNS terbaik atau Be the best PNS. Bahwa mereka memiliki kewajiban yang lebih, tidak hanya pada pemberantasan korupsi namun pada semua tujuan dan prgram pemerintah.

Masyarakat sendiri optimistis pegawai KPK ini bekerja profesional dan berintegritas. Untuk itu mereka perlu didukung dan bukan dilemahkan dengan praduga negatif.
Saya sangat yakin, masa depan lembaga antirasuah di tangan 1.271 pegawai KPK yang menjadi ASN ini akan bersinar.
Semangat nasionalisme yang menjadi landasan kinerja mereka akan membawa KPK independen. Tidak ada lagi kasus yang lolos karena ada keberpihakan oknum pegawai KPK dengan dogma tertentu.

Ketua Umum Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi menyebut 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menolak hasilnya, dan menuding pelaksanaan TWK adalah tindakan tidak profesional dan terkesan tidak sesuai prosedur hukum.

Untuk 51 orang pegawai yang dipecat, Azmi menilai keputusan itu tepat. Sebab mereka bersikap melawan keputusan pimpinan KPK secara terang-terangan, reaksioner, dan frontal. Pegawai gagal TWK terhadap keputusan pejabat negara dapat disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah.

Untuk itu mari kita akhiri polemik TWK dan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Kita dukung lembaga hebat KPK dengan semangat Pancasila agar lebih kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan menyapu habis para koruptor.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh : Faldiaz Anggayana )*

Pada 1 Juni 2021 nanti, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu saja kita patut mengapresiasi kepada mereka yang telah lulus ujian tes wawasan kebangsaan. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa mereka telah terbukti memiliki kesetiaan pada Pancasila dan NKRI.

Seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Sebagai lembaga independen, KPK telah berhasil menjalankan operasi tangkap tangan. Mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Bahkan KPK juga tidak pandang bulu terhadap pemimpin daerah dari kalangan partai yang dekat dengan partai penguasa, penangkapan terhadap mantan Bupati Purbalingga Tasdi dimana aksi penangkapan berjalan seperti film fast 2 furious.

Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyatakan bahwa ia akan terus menjalin komunikasi, baik di level pimpinan maupun Sekjen sebagai pejabat pembina kepegawaian terkait tindak lanjut hasil tes wawasan kebangsaan. Pelantikan tersebut tentu akan menjadikan pegawai KPK menjadi bagian dari ASN.

Dirinya juga berharap agar seremoni pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tersebut dapat berjalan lancar tanpa kendala, baik dari segi cuaca atau oknum yang nekat menggelar demonstrasi untuk mengacaukan keputusan pemerintah dalam mengangkat mereka menjadi bagian dari ASN.

Ribuan pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan tentu telah membuktikan, bahwa dirinya memiliki semangat nasionalisme dan literasi tentang pancasila yang baik, tidak sekadar ungkapan kata-kata.

Ketika mereka sudah mampu mengerjakan ujian artinya mereka layak mendapatkan amanah sebagai bagian dari KPK dan juga memiliki integritas. Karena tes ini juga menguji kejujuran orang yang mengerjakannya, sementara aspek kejujuran merupakan sesuatu yang utama pada lembaga sekelas KPK.

Dengan diangkat menjadi ASN, maka pegawai KPK akan mengalami beberapa perubahan, tentu saja dalam konteks yang cukup tinggi serta berbagai tunjangan, maka mereka juga akan mendapat penghasilan saat nanti pensiun, ketika nanti sudah purna tugas. Sehingga keamanan finansial di masa tua nanti akan membuat mereka semakin bersemangat untuk bekerja.

Lalu bagaimana nantinya nasib pegawai lembaga anti rasuah yang tidak lolos tersebut? Tentu saja mereka tidak dapat diberhentikan secara sepihak, namun mereka harus menjalani diklat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan agar memiliki rasa dan pengetahuan terhadap pancasila. Selain itu mereka juga harus membuktikan bahwa dirinya tidak tersangkut organisasi terlarang di Indonesia.

Atas dasar ini, tentu saja alih status pegawai KPK bukanlah upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, namun untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Dalam UU KPK telah jelas disebutkan bahwa KPK akan tetap berjalan secara independen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu, terdapat anggapan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN adalah salah satu kebijakan yang didesain untuk melemahkan KPK.

Bahkan sempat muncul kabar pula bahwa penyidik senior KPK, dikabarkan akan diberhentikan dari KPK karena dirinya termasuk ke dalam salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Menjawab tudingan yang dilancarkan oleh Kurnia tersebut, Presiden Jokowi telah secara tegas mengatakan bahwa hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut secara tegas mengatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN haruslah menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Adapun hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK beberapa waktu lalu, diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan di tubuh KPK tersebut.

Sementara itu, Dr. Johanes Tuban Helan, SH MHum selaku Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uang tidak lolos TWK tidak perlu dipersoalkan.

Di Hadapan hukum, semua warga negara sama, jadi terima saja jika sudah ditetapkan dan tidak perlu dipersoalkan, tutur Johanes.
Jika ada 1.351 pegawai yang ikut tes dan 75 orang tidak lolos, Johanes menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau 90 persen peserta tes tidak lolos, mungkin perlu dipertanyakan.

Selain itu, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga sudah sesuai dengan undang-undang, sehingga perlu diapresiasi karana hal ini tentu tidak melanggar konstitusi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh :  Fandy Azis

Alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi polemik berkepajangan. Seharusnya tak perlu jadi polemik yang kontra produktif dan menggerus energi seluruh komponen elemen bangsa.  Akhiri polemik ini  dengan bersikap yang bijak  memberikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk melantik pegawai KPK pada 1 Juni 2021 KPK yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Agar KPK kedepannya lebih fokus membenahi dan  memperkuat lembaganya dalam memberantas korupsi di negara ini. 

Dinamika yang berkembang,  masyarakat terus-menerus digiring dengan opini-opini tidak jelas dan cenderung menyesatkan terkait  dengan  lembaga KPK ini.  Dari revisi UU KPK, kepemimpinan ketua KPK Firli Bahuri, perubahan status  status pegawai  KPK menjadi ASN hingga  tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diopinikan sebagai upaya perlemahan KPK dan tidak lagi independen.     

Alih status pegawai KPK menjadi ASN ini berdasarkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasal 24 Ayat (2) UU tersebut menyatakan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai tidak ada suatu lembaga negara independen dengan kata lain terpisah dan berdiri sendiri bebas dari sistem pemerintahan dan kelembagaan negara. Asumsi bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi tidak independen adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan. Dalam konteks ini anggapan status ASN pegawai KPK menjadi tidak independen hanya sebatas halusinasi semata,

Polemik KPK diperparah lagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK melakukan protes atas  kebijakan tersebut. Mereka telah melaporkan kebijakan TWK tersebut kepada Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi. Laporan disampaikan kepada Ombudsman RI terhadap pimpinan KPK. Selain itu juga melaporkan kepada Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atas tindakan pimpinan KPK yang membuat kebijakan TWK tersebut.

Presiden Jokowipun akhirnya angkat suara terkait polemik yang berkembang di tubuh KPK usai alih status pegawai KPK menjadi ASN lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi menilai hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi. Tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.

Intruksi Presiden kemudian direspon oleh KPK melalui Kepala Badan Kepegawain Negara Bima Haria Wibisana mengatakan pegawai yang tidak memenuhi syarat ( TMS) 

51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai November 2021. Sementara 24 orang sisanya, yang diputuskan masih dapat mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan. KPK Akan Lantik 1.271 Pegawai yang Lolos TWK pada 1 Juni 2021. Kebijakan tersebut telah mengikuti arahan Presiden Jokowi  untuk tidak merugikan ASN dan  mengikuti UU KPK dan UU ASN.  

Polemik memang harus diakhiri dan masyarakat  perlu mendukung  KPK untuk terus fokus bekerja dalam membrantas dan menuntaskan kasus-kasus  korupsi. Sebaliknya pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) harus dapat menerima kenyataan. Tes Wawasan Kebangsaan tentu saja memiliki passing grade dimana para peserta tes tersebut wajib lolos tes yang menjadi bukti bahwa pegawai KPK memiliki integritas dan pengetahuan tentang kebangsaan.

(Pemerhati Masalah Sosial, politik dan hukum)

Oleh: Muhammad Ramli )*

Sebanyak 1.271 pegawai KPK akan dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021. Mereka yang dilantik adalah pegawai yang lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sementara yang tidak lolos sebanyak 75 orang, dengan rincian 51 tidak lagi bisa bergabung dengan KPK dan 24 akan mengikuti asesmen ulang untuk menjadi ASN.

TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Proses ini mendapat tanggapan kontra dari kelompok anti korupsi bahwa Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN tidak relevan dijadikan acuan pemberhentian pegawai yang tidak lolos asesmen TWK. Sementara menurut kelompok yang pro bahwa TWK perlu dilakukan ketika pegawai sebuah lembaga/instansi pemerintah alih status menjadi ASN untuk mengukur integritas, netralitas, dan antiradikalisme.

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 19/2019 menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan melemahkan independen KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Menurut mereka bahwa  nilai independensi KPK akan semakin terkikis akibat dari pemberlakuan konsep ini. Sebab, salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri.

Alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Hal itu dikarenakan UU KPK sudah menegaskan posisi independensi KPK dalam menjalankan tupoksi penegakan hukum yang berlaku. Dengan UU KPK yang baru pun, KPK tetap independen dalam tupoksinya termasuk OTT terhadap pejabat tinggi/menteri.

KPK harus memiliki SDM yang terbaik dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Oleh karenanya, alih status pegawai KPK sebagai ASN menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.

Kebijakan dilakukannya TWK bagi pegawai KPK yang akan alih status menjadi ASN dinilai sudah sudah tepat dan sesuai amanat UU Kepegawaian terkait ASN dengan pelaksananya BKN dan lembaga terkait. Selain itu, siapapun yang akan menjadi ASN, harus taat pada aturan hukum dan juga harus memiliki komitmen untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa ASN harus setia dan memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. Bagi seorang ASN, setiap kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945 adalah hal yang mutlak. Karena tidak mungkin seorang ASN memiliki ideologi selain Pancasila sebagai ideologi tunggal.

Oleh karenanya kita berharap, 1.271 pegawai KPK yang sudah lolos sebagai ASN juga memiliki kesetiaan tinggi kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2004. Kita memang membutuhkan pegawai-pegawai KPK  yang berkualitas, tapi kita lebih membutuhkan pegawai KPK yang cinta tanah air, bela negara,  dan bebas dari radikalisme serta organisasi terlarang.)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat

Oleh: Achmad Faisal

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melantik 1.271 pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021 mendatang. Mereka yang akan segera ditingkatkan statusnya menjadi ASN, tidak perlu diragukan lagi sebagai abdi negara yang memiliki integritas, berkebangsaan dan tentu saja setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut karena 1.271 pegawai ini, telah memenuhi syarat Tes Wawassan Kebangsaan (TWK).

Pegawai KPK yang bakal dilantik menjadi ASN merupakan pegawai yang telah lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sedangkan dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat kelulusan TWK, 24 orang akan mengikuti pendidikan kedinasan wawasan kebangsaan dan sisanya 51 orang diberhentikan dengan hormat.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bahwa dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes untuk diangkat menjadi ASN, 2 orang tidak hadir saat wawancara TWK. Dari 1.274 pegawai KPK yang telah memenuhi syarat, satu orang mengundurkan diri, satu meninggal dunia, dan satu ternyata dari segi pendidikan tidak memenuhi syarat, sehingga yang akan dilantik berjumlah 1.271 orang.

KPK secara transparan memaparkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), dimana ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan, berdasarkan penilaian asesor.

Pro dan kontra yang kemudian terjadi terkait pemecatan dengan hormat terhadap 51 orang dari 75 anggota KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri bersama Kemenpan RB, serta BKN, dan pemangku kepentingan lainnya telah melanggar Undang-Undang. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK melanggar Undang-Undang KPK. Pihak ICW kemudian berencana menyurati Kapolri untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Sikap ICW tersebut dinilai menyalahi hukum tata negara. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira mengatakan bahwa tindakan ICW justru melanggar Undang-Undang No 19 Tahun 2020 tentang KPK. Indra bahkan menyebut bahwa ICW ngawur karena pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden, yang sebelumnya sudah melalui Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan.

Pimpinan KPK dipilih langsung oleh DPR berdasarkan usulan Presiden, dan telah melalui proper tes secara terbuka. Oleh sebab itu, wewenang Kapolri tidak akan bisa mencapai KPK yang merupakan lembaga pemerintahan yang berbeda.

Sebelumnya, menanggapi beragam polemik pegawai KPK yang muncul, Presiden Jokowi angkat bicara. Dalam pernyataannya Presiden menegaskan, KPK harus memiliki pegawai terbaik dan berkomitmen tinggi dalam misi pemberantasan korupsi.
Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang sistematis. Presiden juga meminta hasil TWK seyogyanya menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK.

Sikap Presiden sebagai panglima tertinggi di negara ini membawa angin sejuk di antara pendapat pro dan kontra dari para pengamat yang menganalisa polemik itu. Pernyataan Presiden menegaskan jika negara komitmen pada pemberantasan korupsi dan mendukung lembaga antirasuah agar lebih profesional.

Apresiasi dukungan terhadap pernyataan Presiden disampaikan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Pangi menilai pernyataan Presiden terkait TWK pegawai KPK sudah tepat. Sikap Presiden disebut Pangi merupakan sikap yang tepat untuk menyelesaikan polemik di KPK.

Untuk menjadi catatan bersama, Tes Wawasan Kebangsaan juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Intoleransi dan radikalisme memang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan dasar negara Indonesia.

Sebagai ASN, mereka harus menunjukkan kecintaan pada NKRI dan menjunjung tinggi ideologi Negara, yakni Pancasila. Sedanngkan sebagai pegawai ASN di KPK, harus menunjukkan integritas, profesionalitas dan kinerja yang baik dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.

Pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN, sangat dinantikan masyarakat, dengan harapan agar polemik yang menimpa KPK dapat segera berakhir dan KPK bisa fokus menjalankan tugasnya untuk membumihanguskan korupsi di Indonesia.
Para pegawai KPK ini sudah pasti akan mengabdi dengan jujur dan professional karena memiliki integritas yang tinggi, berkebangsaan dan tentu saja setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengatakan bahwa ada sekitar 97.000 data pegawai sipil negeri (PNS) yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014.
Dirinya menyatakan 97.000 data PNS yang misterius itu mendapatkan gaji dan pensiun.

“Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” ujar Bima

Bima menambahkan bahwa sampai saat ini data ASN sudah jauh lebih akurat, kendati masih banyak yang belum melakukan pendaftaran ulang dini. Namun, pemerintah terus mendorong PNS untuk segera memperbaharui data mereka.
BKN, kata dia, pun telah meluncurkan program pemutakhiran data mandiri (PDM) agar para abdi negara bisa melakukan pembaharuan data mereka setiap waktu melalui aplikasi MySAPK.

“Kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing PNS/ASN karena orang yang paling berhak atas datanya adalah PNS yang bersangkutan,” tambah Bima.

Oleh: Alfisyah Dianasari

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah amanat Undang-Undang, karena sudah jelas payung hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa perubahan status mereka adalah instruksi dari pemerintah, bukan balas dendam dengan motif pribadi. Seluruh rangkaian tes dan prosesinya sudah sesuai dengan peraturan dan sangat objektif.

Saat pegawai KPK diubah statusnya jadi aparatur sipil negara, maka agak mengejutkan karena ada dugaan pembungkaman kritisme mereka. Padahal sejak dulu KPK adalah lembaga negara sehingga wajar jika pekerjanya dijadikan pegawai negeri. Selain itu, ada jaminan bahwa perubahan ini tidak akan mengubah ‘kegalakan’ KPK dan mereka akan tetap membasmi korupsi hingga tuntas.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa alih status pegawai KPK adalah amanat Undang-Undang. Karena sudah diatur dalam UU tahun 2019 tentang KPK (revisi). Untuk itu harus ada instrumen yang mengatur tentang pengalihan status dari pegawai KPK ke pegawai negeri. Dalam artian, perubahan status ini merupakan perintah negara, jadi harus ditaati.

Firli melanjutkan, istilah yang digunakan adalah pengalihan, bukan pengangkatan. Karena keduanya berbeda arti dan jangan sampai ada kesalahpahaman antar pegawai KPK. Jika seseorang diangkat jadi ASN, maka ia harus berumur maksimal 35 tahun. Sedangkan ada banyak pegawai KPK yang sudah berusia di atasnya, sehingga kata yang digunakan adalah pengalihan.

Pernyataan Firli menunjukkan bahwa peralihan status pegawai KPK sebagai ASN sudah sesuai UU. Karena jika KPK saklek akan mengangkat ASN, dipastikan akan banyak sekali pegawai KPK yang tidak lolos dari segi umur. Sehingga akan terjadi ketidak-adilan dan mereka akan menangis karena kehilangan sumber mata pencaharian.

Peraturan ini juga menunjukkan bahwa KPK bertindak dengan bijaksana. Karena jika ngotot ada seleksi umur, maka dikhawatirkan akan banyak penyidik yang terkena filter dan mereka harus pensiun dini, karena terbentur dengan aturan. Penyebabnya karena rata-rata mereka sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan sudah hampir purna tugas.

Akan terjadi win-win solution sehingga para penyidik senior (yang sudah lolos seleksi tes wawasan kebangsaan) tetap bekerja di KPK dan mereka dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara. Dengan begitu, KPK akan tetap bertaji dan memberantas korupsi dengan galak dan tanpa ampun, sehingga tidak ada celah sama sekali bagi koruptor di negeri ini.

Ketika para penyidik senior tetap bekerja di KPK, walau statusnya dialihkan jadi pegawai negeri, maka akan mematahkan dugaan bahwa perubahan ini akan membungkam mereka. Kenyataannya, mereka tetap bekerja dengan jujur dan berani, dan KPK tidak akan melempem. Walau pegawainya jadi ASN, mereka tak pandang bulu jika ada pejabat tinggi yang ketahuan nakal dan melakukan KKN.

Pengalihan status pegawai KPK bukan instruksi pribadi seperti yang disangka oleh beberapa orang. Karena ada tuduhan bahwa tes wawasan kebangsaan hanya modus petinggi KPK untuk menyingkirkan pihak tertentu. Buktinya adalah pegawai KPK lebih dari 1.000 orang, tetapi yang tidak lolos seleksi hanya 75 orang. Sehingga yang tidak bisa mengerjakan tes dengan baik jumlahnya tak sampai 10%.

Jika saja ada kecurangan, maka akan diatur bahwa soal tes wawasan kebangsaan diatur sesulit mungkin, sehingga para pegawai KPK banyak yang tidak lolos, sehingga akan dirombak ulang. Akan tetapi, tes tetap dijalankan dengan jujur dan objektif. Sehingga para pegawai KPK akan dialihkan statusnya jadi ASN yang berintegritas dan mencintai negaranya.

Pengalihan status pegawai KPK jadi pegawai negeri harap tidak diperdebatkan, karena sudah memiliki Undang-Undang sebagai dasar. Selain itu, tes wawasan kebangsaan juga sangat objektif, dan yang membuatnya bukan hanya pihak KPK. Melainkan bekerja sama dengan banyak lembaga negara lain. Sehingga dipastikan tes ini sudah sesuai dan peralihan status mereka sudah sesuai dengan amanat UU.

)* Penulis adalah Netizen, Pengamat Sosial Politik

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron berharap status seluruh pegawai cepat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK tidak ingin polemik 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan berlarut.

“Kami berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat segera selesai,” kata Ghufron, (17/5/2021).

Ghufron mengatakan pihaknya akan mengikuti proses alih status sesusai aturan serta mandat Presiden Jokowi dan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Ia menjamin proses alih status ASN tidak akan merugikan pegawai yang telah lama mengabdi.

“Sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi,” kata Ghufron.

Sebelumnya, KPK juga sudah menyatakan akan menaati putusan MK yang menyebut proses peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

“Kami akan menaati putusan MK dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan-RB dan BKN mengenai tindak lanjut hasil Tes Wawasan Kebangsaan,” kata Ghufron, (9/5/2021).

Ghufron menjelaskan bahwa pada 4 Mei 2021, MK telah memutuskan Judicial Review UU UU No. 19 Tahun 2019 yang salah satu pokoknya menyatakan bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah secara hukum berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 dan apa pun prosesnya tidak boleh merugikan pegawai. Karena itu Ghufron menegaskan sampai saat ini tidak ada satu pun pegawai KPK yang diberhentikan dari proses alih status tersebut.

“Sehingga perlu saya tegaskan tidak seorang pun pegawai KPK yang diberhentikan, dan kami akan perjuangkan agar proses peralihan pegawai KPK ke ASN ini sesuai penegasan MK,” katanya.

Sebagaimana pemberitaan media, polemik terkait 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pernyataan dan meminta hasil TWK tidak dijadikan dasar menonaktifkan atau memecat pegawai KPK. Hasil tes seharusnya menjadi masukan untuk memperbaiki keorganisasian baik terhadap individu pegawai maupun institusi setelah terbitnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaikinya, melalui pendidikan kedinasan bagi pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Saya meminta Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menindaklanjuti”, kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2021). (*)

Terkait polemik 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN, Presiden Jokowi pada Senin (17/5/2021) meminta Pimpinan KPK tidak merugikan pegawai yang tidak lulus tersebut.

Presdien Jokowi sepakat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU No 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK sepakat dan akan menjadikan hasil TWK sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK.

Ghufron mengatakan akan menindaklanjuti arahan Jokowi terkait nasib ke-75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam asesmen tes wawasan kebangsaan. KPK akan berkoordinasi dengan KemenPAN RB, Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait lainnya.

“Dengan arahan Presiden ini, kami berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat segera selesai dengan tetap taat asas dan prosedur sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi,” katanya.

Sebelumnya, KPK juga telah menyampaikan hasil asesmen pada Rabu (5/5/2021). Dalam konferensi pers tersebut, Firli mengatakan tak ada niat mengusir pegawai dari KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Firli menyayangkan isu seputar tes ASN tersebut dan menjadi polemik di masyarakat. Firli juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memprioritaskan pegawai KPK menjadi ASN, karena banyak tenaga honorer yang belum diangkat sebagai ASN.

Selanjutnya Firli mengatakan tidak ada kepentingan KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut.

“KPK ingin menegaskan tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang memberantas korupsi, Pimpinan KPK adalah kolektif kolegial, sehingga seluruh keputusan yang diambil adalah tanggungjawab secara bersama-sama,” kata Firli.

KPK menyatakan pelaksanaan asesmen TWK merupakan amanat UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rangkaian asesmen yang telah dilaksanakan diyakini akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, yang juga pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih menilai alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal yang wajar.

“Dengan dijadikannya pegawai KPK menjadi ASN, akan membuat sistem lebih tertata,” kata Yenti Garnasih Rabu (5/5/2021).

Yenti mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang berdiri sendiri, mandiri, dan di bawah presiden, serta anggarannya pun dari negara. Dengan demikian, sebetulnya sistem penggajiannya diatur oleh Pemerintah. Ia membandingkan bahwa pegawai KPK menjadi ASN, tidak ada bedanya dengan penyidik Kejaksaan Agung yang juga ASN.

“Apa bedanya penyidik KPK dan penyidik Kejaksaan Agung, kerjanya sama. Bahkan kerjanya lebih banyak Kejaksaan Agung,” katanya.

Terkait penilaian bahwa independensi akan berkurang di tubuh KPK bila para pegawai menjadi ASN, Yenti meragukan hal tersebut, karena menurutnya meskipun para pegawai KPK menjadi ASN, tetap diberikan ruang untuk independen dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

“Saya tidak setuju ada istilah kalau jadi ASN menjadi tidak independen”.

Ia berharap Ketua KPK, Firli Bahuri bisa membuktikan profesionalitas dan independensi dari konsekuensi UU KPK yang baru, termasuk para pegawai KPK akan menjadi ASN. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik. (*)

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN adalah amanat Undang-Undang. Ketika mereka jadi pegawai negeri, maka bukan berarti akan melempem kinerjanya. Karena pada dasarnya KPK harus terus bersikapgalak kepada setiap koruptor, walau lembaga ini berada di bawah negara.

Saat semua pegawai KPK akan diubah statusnya jadi aparatur sipil negara, maka muncul desas-desus bahwa negara akan menggembosi lembaga ini secara perlahan. Karena jika semua pekerja di KPK jadi pegawai negeri, akan susah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga negara atau kementrian.

Akan tetapi ini semua langsung dibantah oleh KPK. Indriyanto Seno Adji, salah satu anggota Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa pengalihan tugas pegawai KPK jadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Penyebabnya karena UU KPK sudah menegaskan posisi indepedensi kelembagaannya dalam menjalankan tupoksi penegakan hukum yang berlaku. 

Dalam UU KPK pasal 3, disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam artian, pemerintah sudah mengatur bahwa KPK tidak akan terpengaruh oleh pejabat negara, dan ketika ia melakukan korupsi tetap akan dilibas.

Jika melihat pasal ini maka sudah jelas bahwa posisi KPK masih dihormati sebagai lembaga yang memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar-akarnya. Ketika semua pegawai KPK jadi ASN, bukan berarti kinerja mereka jadi melempem bagaikan kerupuk yang tersiram oleh air. KPK tetp diperbolehkan untuk bekerja dengan tegas dan galak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, UU ini juga menjelaskan bahwa tidak ada upaya untuk menjegal KPK sebagai lembaga antirasuah. Siapapun presidennya, akan tetap menghormati KPK sebagai pengawas dan penyelidik tiap kasus korupsi. Karena Indonesia adalah negara hukum dan tiap orang wajib untuk menaati hukum dan dilarang melanggar hukum, misalnya dengan KKN, walau dia adalah pejabat tinggi negara.

Selain itu, dalam UU KPK juga disebutkan bahwa lembaga tersebut masih boleh melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada setiap pejabat negara. Hal ini menepis isu bahwa perubahan status pegawai KPK akan membuat para pegawainya merasa sungkan jika akan bekerja dengan galak seperti dulu, karena yang ditangkap adalah rekanannya sendiri. KPK masih bertaji dan bekerja secara keras, untuk membasmi para koruptor.

Indriyanto melanjutkan, kita harus mematuhi regulasi yang sah dari negara. Begitu pula UU KPK tentang alih status pegawai KPK yang menjadi ASN,  sehingga secara hukum masih memiliki legitimasi sepanjang tidak diputuskan sebaliknya. Dalam artian, perubahan status mereka jadi pegawai negeri ini memiliki payung hukum dan sudah sah secara negara, sehingga tidak bisa diganggu-gugat lagi.

Perubahan status para pegawai KPK akan memasukkan mereka ke dalam sebuah sistem yang lebih sistematis, sehingga kinerjanya akan lebih terstruktur. Jika status mereka berubah akan ada hal yang positif, karena lebih rapi dan tertata, karena tunduk di bawah aturan negara.

Jika tiap pegawai KPK jadi ASN, maka ia akan menikmati fasilitas baru berupa tunjangan dan uang pensiun saat kelak purna tugas. Akan tetapi harus ada pengaturan yang jelas, karena jangan sampai pegawai KPK senior hanya diletakkan jadi ASN golongan 3A, karena seharusnya ia jadi pegawai negeri dengan golongan minimal 4A.

Ketika pegawai KPK diangkat jadi aparatur sipil negara, maka masyarakat tidak usah menggerutu. Penyebabnya karena KPK akan tetap diperbolehkan untuk bekerja secara galak dalam upaya pemberantasan korupsi, dan masih boleh melakukan operasi tangkap tangan. Negara tidak akan menggembosi KPK dari dalam.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute