suaratimur.id – Jelang pengesahan kebijakan pemekaran wilayah di Papua, sejumlah agenda dan persiapan terus dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Ruang afirmasi bagi orang asli Papua (OAP), menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat kerja komisi II DPR di Gedung DPR Senayan, Selasa 28 Juni 2022 kemarin.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas menyatakan bahwa RUU pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal juga dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara RUU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada.

Pemekaran Provinsi Menggaransi OAP Mengisi 80% Formasi ASN

Berkaitan dengan penataan dan penerimaan ASN di provinsi pemekaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menawarkan pengadaan ASN di tiga wilayah baru tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal yakni komposisi 80% OAP dan 20% non OAP. Nantinya tiga provinsi baru tersebut membutuhkan ASN hingga mencapai puluhan ribu pegawai.

Secara lengkap, penawaran pemerintah dalam pemenuhan pegawai di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi: Pengukuhan dalam jabatan yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi induk, uji kesesuaian dalam jabatan (job fit) bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda, serta seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan UU apabila tidak terdapat kesesuaian ASN dengan jabatan yang dibutuhkan baik dari dalam lingkungan provinsi maupun luar Provinsi Papua.

Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Hal tersebut akan dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan rapat kerja. Untuk diketahui bahwa Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat mengakomodasi OAP untuk lebih dominan dalam formasi ASN pada DOB Papua. Kebijakan tersebut nantinya dimasukkan pada salah satu pasal dalam RUU pembentukan provinsi yang saat ini sedang berproses di DPR. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pemekaran provinsi tetap menggaransi keberadaan OAP. Telah disepakati komposisi sebesar 80 persen OAP mengisi formasi ASN.

Komisi II DPR bersama pemerintah juga telah menyetujui RUU Pemekaran Papua dibawa ke tingkat Paripurna untuk diambil keputusan yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juni 2022. Selain itu, Ketua Komisi II DPR juga memastikan jika pembentukan provinsi baru akan mempengaruhi jumlah kursi DPR. Hal tersebut merujuk pada Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang, dengan minimal perwakilan tiga kursi untuk setiap provinsi. Dalam konteks tiga wilayah baru, DPR dan Pemerintah akan membicarakan hal tersebut usai ketiga RUU disahkan menjadi undang-undang, apakah jumlah kursi diatur lewat revisi UU Pemilu atau Perppu.

Pemerintah Putuskan Naikkan Batas Usia Pengangkatan OAP Menjadi ASN

Proses pembahasan kebijakan pemekaran wilayah yang dilakukan secara bertahap dan sigap menjadi bukti perhatian pemerintah dan DPR terhadap upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui Otsus dan pemekaran wilayah.

Melalui kebijakan pemekaran wilayah, pemerintah juga berhasil memperjuangkan afirmasi OAP, dimana batas pengangkatan ASN untuk CPNS hingga 48 tahun, sedangkan usia 50 tahun untuk CPNS yang berasal dari tenaga honorer. Keputusan tersebut memiliki dasar dan alasan bahwa apabila pemerintah menggunakan skema rekrutmen CPNS seperti biasa, maka tidak akan memenuhi kebutuhan ASN di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua, sehingga batas persyaratan usia dinaikkan.

Keputusan menaikkan usia tersebut menjadi salah satu bukti perjuangan afirmasi untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Dukungan yang Terus Mengalir Menjelang Pengesahan Kebijakan DOB

Seperti tak kenal henti, dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB dari hari ke hari terus bermunculan. Para pihak yang mendukung sangat optimis bahwa pemekaran menjadi upaya percepatan pembangunan di Papua.

Tokoh agama dari suku Dani di Kampung Kali Harapan Nabire, Pendeta Nekies Kogoya, memberikan pernyataan sikap dukungan kebijakan pemerintah tentang pemekaran DOB di Papua karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain melalui pembangunan dari segala bidang sehingga rakyat Papua menjadi lebih maju dan sejahtera.

Terkait adanya isu aksi penolakan DOB 14 Juli mendatang, hal tersebut diindikasi dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diimbau kepada masyarakat suku Dani terutama yang bermukim di wilayah Kampung Kali Harapan Nabire untuk tidak bergabung dalam aksi tersebut, karena hanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Masyarakat seharusnya taat kepada pemerintah apalagi jika ada kebijakan yang akan membawa dampak pada kesejahteraan.

Sementara itu, puluhan masyarakat dan mahasiswa Papua dan Maluku yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Papua (PMP) Kota Ambon dan Forum Damai Cinta Indonesia (FORDACI) Maluku melakukan aksi unjuk rasa di depan Gong Perdamaian, Kota Ambon, Selasa 28 Juni 2022. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan DOB di tanah Papua. Ketua PMP Kota Ambon, Mathias Andarek, mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi sampai pemerintah pusat merealisasikan pembentukan DOB. Menurutnya, pembentukan DOB di Papua sangat penting karena diyakini akan menjadi suatu cara untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan perekonomian masyarakat maupun daerah.

Tak hanya dukungan terkait kebijakan pemekaran, adanya sejumlah tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua dalam beberapa waktu terakhir mengundang keprihatinan sekaligus pernyataan sikap penolakan terhadap keberadaan kelompok yang terkenal bengis tersebut.

Adalah komponen masyarakat Papua, yang terdiri dari beberapa Organisasi Masyarakat dan kepemudaan serta tokoh masyarakat, menggelar deklarasi yang diiringi pernyataan sikap menolak kehadiran OPM di atas Tanah Papua. Ketua II Pemuda Adat Saireri sekaligus Ketua Pemuda Mandala Trikora, Ali Kabiay, mengatakan perjuangan OPM sekarang adalah perjuangan yang tidak murni membela orang Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Ismail )*

Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) patut diwaspadai, apalagi ditengarai mereka pandai menyusup secara halus di sebuah kelompok, tak terkecuali mahasiswa Hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa NII telah menyusup ke dalam aparatur sipil negara (ASN) hingga mahasiswa. Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap gerakan kelompok ini. Apalagi gerakan organisasi ini terlihat nyata di tengah masyarakat.

Dalam rekaman videonya, Moeldoko mengatakan, bahwa NII telah berada di tengah-tengah masyarakat. Melalui ASN, aparat keamanan, mahasiswa, serta melalui berbagai institusi termasuk pula pengusaha.

Moeldoko berkata NII saat ini memiliki strategi yang berbeda dengan era Kartosewirjo dan Kahar Muzakkar. Menurutnya, NII zaman sekarang tak selalu bergerak melalui perlawanan senjata. Mantan Panglima TNI itu menyebut NII bergerak mencari simpati. Salah satu teknik yang diterapkan oleh NII adalah baiat atau sumpah setia.

Moeldoko berujar, bahwa NII mampu melakukan pergerakan tanpa senjata dengan bahaya yang dahsyat, dikatakan dahsyat karena kalau pergerakan senjata, tentu saja akan mudah dikenali, pelakunya mudah ditangkap serta mudah untuk diselesaikan. Dirinya juga meminta masyarakat untuk terus waspada. Dirinya ingin masyarakat selalu sadar terhadap lingkungan sekitar.

Sebelumnya, Densus 88 mengklaim memiliki bukti tentang rencana NII menumbangkan pemerintahan sebelum 2024. Mereka menyebut telah melakukan penyidikan setelah meringkus sejumlah anggota NII di Sumatera Barat.

Densus 88 mengklaim NII hendak mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia dengan khilafah atau syariat Islam. NII juga akan melakukan sejumlah aksi teror. Hal ini diketahui setelah Densus 88 Antiteror Polri menangkap 16 orang di wilayah Sumatera Barat.

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88, Komes Aswin Siregar, mengatakan bahwa NII ingin melengserkan pemerintah sebelum Pemilu 2024. Ia menambahkan jika NII Sumbar memiliki rencana mengganti ideologi Pancasila.

Aswin mengatakan Densus 88 menemukan sejumlah bukti yang ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis yang menunjukkan bahwa jaringan NII di Sumatera Barat memiliki visi-misi yang sama persis dengan NII Kartosuwiryo, yakni mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam. Dirinya juga menyebut jika terdapat sebuah golok dari salah satu tersangka teroris NII. Kemudian, ada bukti petunjuk mereka mencari pandai besi untuk membuat senjata.

Di antara sekian rencana tersebut, terdapat juga potensi ancaman berupa serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah mempersiapkan senjata tajam dan juga mencari pandai besi.

NII diketahui memiliki 1.125 anggota yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 400 orang diantaranya berstatus personel aktif. Ini disampaikan langsung oleh Brigjend Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri.

Di sisi lain jaringan NII sudah tersebar luas di Indonesia. Pasalnya, anggota NII tidak hanya di Sumatera Barat saja, tetapi juga di berbagai provinsi lain, seperti DKI Jakarta, Bali, Maluku hingga Jawa Barat.

Ramadhan menyebutkan, bahwa kelompok NII tidak memandang usia dan jenis kelamin saat melakukan perekrutan anggota. Diketahui, ada 77 anak di bawah usia 13 tahun yang direkrut dan dicuci otak agar mau bergabung. Mereka juga membaiat agar anak-anak yang direkrut bersedia dibaiat atau diambil sumpah setianya.

Selain itu, 126 anggota NII yang berusia dewasa juga diduga sudah direkrut sejak mereka masih di bawah umur. Untuk itu, Polri akan berkoordinasi dengan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) berkaitan dengan keanggotaan NII. Hal ini tentu saja patut diwaspadai, karena tidak ada yang benar-benar kebal terhadap pengaruh NII yang justru bisa merusak rasa persatuan yang ada di Indonesia.

Pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan, bahwa rencana menggulingkan pemerintah oleh NII telah terjadi hingga ini. Bahkan, sejak 1949, NII memang tidak setuju dengan konsep Republik Indonesia, sejak ada 7 kata yang dicoret dari Piagam Jakarta.

Keberadaan NII menandakan bahwa penyebaran radikalisme masih terjadi, sehingga diperlukan kewaspadaan bersama. Dengan adanya kesadaran dan sinergitas semua pihak, penyebaran paham terlarang diharapkan dapat ditekan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat mendukung tindakan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme. ASN merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pemerintahan, sehingga harus tegak lurus kepada Ideologi Pancasila.

Radikalisme semakin meluas ke hampir semua kalangan masyarakat. Saat ini mulai marak para aparatur sipil negara (ASN) yang ternyata jadi anggota kelompok radikal. Mereka melakukan hal yang terlarang karena ketika diangkat jadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) sudah disumpah untuk setia pada negara, yang berarti tidak boleh bersinggungan dengan radikalisme yang berlawanan dengan pemerintah.

Ketika ada ASN yang terpapar radikalisme maka ia wajib ditindak karena melanggar peraturan. Anggota Komisi II DPR RI Lukman Hakim menyatakan, “Kelompok radikal bisa menggoyang keutuhan NKRI. Pemerintah jangan menganggap enteng radikalisme. Ketika ada seleksi pembukaan CPNS dan TNI serta polri maka harus disaring agar tidak ada yang termasuk radikal.”

Dalam artian, radikalisme memang tidak bisa dibiarkan karena ia bisa merusak bangsa. Salah satu elemen masyarakat yang penting adalah ASN, oleh karena itu mereka dilarang keras untuk jadi radikal. Tentu caranya dengan seleksi CPNS yang lebih ketat. Ketika sudah tersaring maka terjamin tidak akan ada ASN yang ternyata radikal.

Selama ini seleksi CPNS masih berfokus pada uji matematika, pengetahuan, dan hal teknis lain. Akan tetapi sistem ujian yang baru harusnya juga berfokus pada penyaringan anti radikalisme. Caranya bukan dengan memberi soal, tetapi cukup melihat jejak digital para peserta ujian CPNS. Jika mereka memaki pemerintah dan membanggakan jihad maka bisa dipastikan teracuni radikalisme sehingga tidak bisa diloloskan jadi ASN.

Untuk memastikan peserta ujian CPNS terpengaruh radikalisme memang tinggal dilihat akun media sosialnya. Hal ini bukan untuk menyepelekan, tetapi memang kebanyakan orang terlalu terbuka di media sosialnya, sehingga tanpa sadar menampakkan bahwa ia termasuk anggota kelompok radikal.

Selain seleksi awal maka perlu ada penyaringan lagi bagi pada ASN yang telah berdinas, baik lama maupun sebentar. Jika ketahuan terpapar radikalisme maka mereka akan mendapat berbagai hukuman. Pemberian hukuman ini bukanlah sebuah pelanggaran karena justru para pegawai tersebut yang tidak menaati peraturan, karena seorang ASN adalah abdi negara yang berarti setia pada negara.

Hukuman yang diterima oleh ASN yang terpapar radikalisme tergantung dari keparahan kasusnya. Jika masih jadi simpatisan maka hanya mendapat teguran dari atasan dan ia harus berjanji untuk tidak lagi mendukung kelompok radikal. Akan tetapi jika makin parah maka hukumannya makin berat.

Misalnya jika ada ASN yang ternyata jadi anggota kelompok radikal maka ia bisa terkena ancaman penundaan kenaikan pangkat. Hal ini menjadi sebuah efek jera agar ia meninggalkan kelompok tersebut, karena jika batal naik pangkat batal pula kenaikan gajinya.

Namun ketika sudah sangat parah, misalnya ada ASN yang jadi petinggi di kelompok radikal bahkan jadi gembong teroris, maka ia bisa mendapat hukuman paling berat yakni pemecatan. Pasalnya, ia lebih memilih untuk ada di sisi penghianat daripada setia pada negara. Tindakan tegas ini diperlukan agar tidak ada yang mengikuti jejaknya.

ASN merupakan garda terdepan pemerintahan, sehingga harus dapat bekerja maksimal dan bebas ideologi anti Pancasila. Dengan optimalnya pelayanan ASN yang tidak terafiliasi paham radikal, maka target pembangunan dapat tercapai dan pelayanan publik dapat meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme merupakan virus berbahaya yang dapat mempengaruhi masyarakat, tidak terkecuali kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyebaran radikalisme di kalangan ASN harus dihentikan agar tidak makin meluas.

Aparatur sipil negara (ASN) aadalah pekerjaan impian mayoritas sarjana, karena saat jadi pegawai negeri akan mendapatkan gaji cukup besar plus tunjangan, dan nanti ketika purna tugas akan diberi uang pensiun. Tak heran pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tiap tahun begitu membludak peminatnya. ASN dianggap memiliki posisi yang stabil dan sangat dihormati di masyarakat.

Akan tetapi terungkap fakta bahwa 27 ASN sudah terkena radikalisme. Y. Tony Surya Putra, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang penanganan radikalisme menyatakan bahwa ASN yang terlibat radikalisme karena terbukti anti Pancasila, anti persatuan, dan intoleransi. Dalam artian, ternyata radikalisme sudah meracuni pemikiran para pegawai negeri.

Tony melanjutkan, seharusnya seorang pegawai negeri wajib memilih pergaulan, baik di kantor maupun di masyarakat. Ia juga tidak boleh terpancing akan hasutan di media sosial yang bisa menjebaknya dalam pemikiran radikal. Dalam artian, ASN harus memilih lingkungan yang baik dan anti radikal serta tak boleh terjebak hoaks dan propaganda yang sengaja disebar oleh kelompok radikal di media sosial.

Saat ASN sudah terkena radikalisme maka ia bisa terkena hukuman keras. Mulai dari teguran oleh kepala dinas, batalnya kenaikan jabatan, penurunan jabatan atau pangkat, hingga yang paling fatal adalah pemecatan secara tidak hormat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa ada 10 ASN yang dipecat tiap bulan karena terlibat radikalisme.

Dalam artian, ketika sampai dipecat dengan tidak hormat maka kasusnya sudah sangat parah. Akan sangat rugi jika ia diberhentikan begitu saja karena tak akan mendapat uang pensiun. Namanya juga jadi rusak di mata masyarakat karena dianggap sebagai penghianat bangsa dan mantan pegawai negeri yang gagal. Jabatan ASN tidak selamanya dan mereka harus paham bahwa jadi kader radikal adalah kesalahan fatal yang berujung pemecatan.

Untuk mencegah penyebaran radikalisme maka pertama dengan pencegahan dari tahap awal. Saat pendaftaran CPNS, selain menunjukkan surat vaksin, peserta juga harus menunjukkan bukti bahwa ia anti radikalisme. Selain itu akun sosial medianya juga dipantau. Saat terbukti ia mengumbar jihad, khilafah, dll maka dipastikan tak akan diloloskan jadi ASN.

Kedua, para pegawai yang telah resmi jadi ASN, baik lama maupun baru, akun media sosialnya juga dipantau. Pengawasan harus dilakukan karena sebagai abdi negara mereka merepresentasikan negara. Jangan sampai ada ASN tetapi tingkahnya tak karuan di media sosial. Jika ada yang menemukan ASN seperti itu maka laporkan saja pada polisi siber.

Sedangkan yang ketiga, saat ini sudah ada aplikasi ASN no radikal. Dengan aplikasi ini maka bisa diketahui apakah ada pegawai negeri yang radikal atau tidak, dan ketika yang mengawasi adalah mesin maka ia tidak bisa dibohongi begitu saja.

Terakhir, akan lebih baik lagi diadakan seminar dan himbauan pada ASN tentang bahaya radikalisme. Mereka perlu diingatkan kembali apa saja kerugian saat terlibat kelompok radikal, karena hukuman terbesarnya adalah pemecatan.

ASN yang terbukti radikal bisa mendapat teguran keras, penundaan kenaikan pangkat, sampai yang paling fatal adalah pemecatan secara tidak hormat. Pencegahan harus dilakukan agar semua ASN tidak teracuni oleh radikalisme, mulai dari penyaringan CPNS yang anti radikal sampai pengawasan di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rahmat Siregar )*

Aparatur Negara seperti TNI, Polisi, Aparatur Sipil Negara, maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bebas dari radikalisme. Aparatur negara yang terpapar paham radikal akan dapat menghambat pelayanan publik dan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Aparatur negara adalah profesi yang menjadi idaman banyak orang, karena dianggap memiliki gaji tetap dan tunjangan kesehatan. Oleh karena itu tes aparatur negara seperti CPNS atau TNI/Polri selalu ramai peminat. Sementara itu, tes CPNS saat ini memiliki 1 syarat baru yakni tidak boleh terpapar radikalisme.

Mengapa ada aturan seperti itu? Penyebabnya karena jika seorang pegawai negeri jadi kader radikal maka akan berbahaya. Pertama, ia bisa menyebarkan paham itu ke rekan-rekan kerjanya. Kedua, ia bisa memanfaatkan jabatan dan fasilitas yang dimiliki dan disalahgunakan untuk mendukung program-program kelompok radikal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa ASN tidak boleh terpapar radikalisme. Jika ketahuan maka ia akan mendapat peringatan keras, dan jika masih ngotot bisa terkena ancaman hukuman, mulai dari tidak bisa naik pangkat hingga pemecatan. Menteri Tjahjo lalu bercerita bahwa tiap bulan ia memecat 40 ASN secara tidak hormat gara-gara mereka jadi anggota kelompok radikal.

Lantas bagaimana kementrian aparatur negara tahu bahwa seorang ASN terpapar radikalisme? Menteri Thahjo melanjutkan, caranya dengan melihat jejak digitalnya di media sosial. Jika seorang ASN gemar sekali menghina pemerintah dan menyinggung-nyinggung tentang jihad, serta negara khilafah, maka dipastikan ia sudah menjadi anggota kelompok radikal. Penyebabnya karena itu ciri-cirinya.

Dengan melihat jejak digital maka akan mudah sekali penelusurannya, sehingga pihak kementrian bisa menegur ASN tersebut. Mengapa ancaman hukuman terberatnya adalah pemecatan? Penyebabnya karena radikalisme adalah penyakit menahun dan ketika ASN malah memilih setia kepada kelompoknya maka sama saja ia kehilangan rasa nasionalisme, karena kelompok radikal sangat anti pancasila.

Ancaman hukuman ini tidak main-main karena jika seorang ASN dipecat secara tidak hormat akan rugi besar. Pertama, ia kehilangan mata pencaharian dan ketika sudah masuk usia di atas 40 akan susah untuk mencari pekerjaan baru karena rata-rata perusahaan mencari karyawan fresh graduated yang masih belia. Kedua, ia tidak akan mendapatkan uang pensiun sama sekali.

Ketika ada ancaman hukuman seperti ini dianggap sangat pantas karena jangan sampai radikalisme malah tumbuh subur di kementrian dan lembaga negara lain. Seorang ASN adalah abdi negara sehingga harus setia pada negara. Akan tetapi, ketika ia sudah terpapar radikalisme, maka akan kehilangan rasa nasionalisme dan menjadi penghianat negara, karena berambisi mendirikan negara khilafah.

Oleh karena itu amat wajar jika dalam tes CPNS disayaratkan tidak boleh terlibat radikalisme, sehingga ASN yang tersaring tak hanya cerdas tetapi juga harus jujur dan setia pada negara. Lebih baik melakukan tes ketat sejak awal daripada melakukan seleksi lagi setelah semua diangkat sebagai abdi negara.

Peraturannya memang sudah jelas, ASN tidak boleh jadi anggota (atau bahkan hanya simpatisan) kelompok radikal. Bayangkan jika ada ASN yang terpapar radikalisme maka di media sosial ia akan rajin misuh-misuh dan menghina pemerintah. Padahal itu sama saja mempermalukan dirinya sendiri karena ia akan dianggap rendah oleh orang lain.

Semua aparatur sipil negara harus bebas dari radikalisme dan pemeriksaannya sangat mudah, cukup dilihat dari jejak digitalnya di media sosial. Ancaman hukuman bagi ASN yang terpapar radikalisme, yang paling keras, adalah pemecatan secara tidak hormat. Tidak ada ampun karena jangan sampai ASN malah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Awaludin )*

Tiap warga negara Indonesia tidak boleh terlibat radikalisme, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka adalah abdi negara oleh karena itu tidak boleh jadi penghianat negara dengan jadi kader radikalisme.

Menjadi pegawai negeri adalah impian bagi sebagian besar warga negara Indonesia karena gaji dan tunjangannya relatif tinggi, sementara nanti saat pensiun tenang karena masih mendapatkan uang. Oleh sebab itu tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) selalu dipadati oleh pendaftar.

Ketika sudah diterima jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka ada sederet peraturan yang mengikat. Amatlah wajar karena tidak setiap orang bisa jadi ASN dan memang mereka memiliki tanggungjawab yang tinggi. Aturan yang ada mulai dari jam kerja, kedisiplinan, hingga larangan akan keterlibatan dengan radikalisme.
Mengapa harus radikalisme? Penyebabnya karena paham itu terlarang di Indonesia dan sebagai pegawainya negara, seorang ASN tidak boleh pro dengan kelompok yang bertentangan dengan Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara harus menjauhi radikalisme dan terorisme. Terutama pada pejabat tinggi madya. Walaupun sudah memiliki kriteria tetapi jika ketahuan terkait radikalisme maka tidak bisa terpilih. Malah akan mendapat teguran keras.

Menteri Tjahjo melanjutkan, untuk mengetahui apakah seorang ASN terlibat radikalisme dan terorisme, maka amat mudah karena ada jejak digitalnya. Untuk peraturan anti radikalisme seorang ASN di media sosial maka berlaku juga untuk istri atau suami dari ASN tesebut.

Dalam artian, seorang pegawai negeri memang harus menjaga omongan di dunia maya dan tidak boleh sembarangan atau ketahuan terlibat radikalisme, karena akan mendapat teguran keras dari atasannya. Bahkan jika parah ia bisa terancam pemecatan, karena seorang abdi negara tidak boleh jadi penghianat negara dengan jadi anggota kelompok radikal dan teroris.

Mengapa pasangan dari ASN juga terkena aturan anti radikalisme? Penyebabnya karena masalah etika, dan tentu banyak orang yang tahu bahwa ia adalah istri atau suami dari ASN, akan sangat mencoreng muka saat ketahuan terlibat radikalisme. Jika ia selalu sesumbar bahkan membangga-banggakan jihad, bisa jadi pasangannya juga teracuni radikalisme dan terorisme.

Ketika ada istri yang terlibat radikalisme sementara sang suami adalah ASN dan ia tidak mengetahuinya, maka ia dianggap tidak bisa mendidik istri. Itu adalah kesalahan fatal karena radikalisme dan terorisme adalah hal yang terlarang. Oleh karena itu sebagai pasangan, wajib untuk mengawasi media sosial pasangannya, bukannya posesif tetapi untuk mencegah keburukan seperti radikalisme.

ASN wajib bebas radikalisme karena amat berbahaya jika ia terlibat di dalamnya. Bisa jadi ia memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk menyuburkan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Atau, ia menyumbang gajinya untuk kegiatan radikalisme dan malah nekat korupsi demi mendapatkan banyak uang demi mendukung radikalisme.

Seorang ASN yang terlibat radikalisme akan mendapat beberapa jenis hukuman, mulai dari teguran keras hingga pemecatan. Memang hukumannya keras karena seorang ASN digaji oleh negara sehingga tidak boleh jadi kader radikalisme dan terorisme yang bermusuhan dengan negara.

Aparatur sipil negara adalah abdi negara dan wajib setia pada negara. Mereka tidak boleh jadi penghianat negara dengan terlibat radikalisme dan terorisme. Penelusuran terhadap ASN yang radikal dan teroris juga dilakukan di media sosial dan mereka tidak boleh barbar dan seenaknya, bahkan parah sampai menghina negara sendiri, karena akan mendapat teguran keras dari kepala dinas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh: Achmad Faisal

Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tepat di hari lahir Pancasila, 1 Juni 2021. Sebuah pelantikan yang sakral karena bertepatan dengan hari lahir lambang negara Indonesia, Pancasila.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan alasan pelantikan 1 Juni 2021 yaitu sebagai simbol bahwa pegawai KPK seorang Pancasilais.

Alasan ini sangat tepat dan didukung masyarakat Indonesia. Pasalnya, pegawai KPK merupakan lembaga tumpuan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Tentu saja dalam menjalankan tugasnya seorang pegawai KPK harus berkualitas dengan menitikberatkan aspek kecintaan kepada tanah air, bela negara, kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang.

Nasionalisme dan profesionalitas 1.271 pegawai KPK yang akan dilantik ini tidak perlu diragukan lagi. Apalagi mereka telah melalui penyaringan tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK sangat penting sebagai penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah.

TWK merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK ke ASN. Hal itu sebagai konsekuensi disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pakar Hukum Pidana Profesor Romli Atmasasmita menegaskan pegawai yang lolos TWK ASN KPK wajib “Merah Putih”. ASN di lembaga hebat KPK wajib merah putih. Mereka yang lolos TWK ASN sangat kukuh sikap nasionalismenya. Mereka juga menolak paham khilafah dan radikalisme.

Kepala badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harua Wibisana berharap kepada 1.274 pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN menjadi PNS terbaik atau Be the best PNS. Bahwa mereka memiliki kewajiban yang lebih, tidak hanya pada pemberantasan korupsi namun pada semua tujuan dan prgram pemerintah.

Masyarakat sendiri optimistis pegawai KPK ini bekerja profesional dan berintegritas. Untuk itu mereka perlu didukung dan bukan dilemahkan dengan praduga negatif.
Saya sangat yakin, masa depan lembaga antirasuah di tangan 1.271 pegawai KPK yang menjadi ASN ini akan bersinar.
Semangat nasionalisme yang menjadi landasan kinerja mereka akan membawa KPK independen. Tidak ada lagi kasus yang lolos karena ada keberpihakan oknum pegawai KPK dengan dogma tertentu.

Ketua Umum Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi menyebut 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menolak hasilnya, dan menuding pelaksanaan TWK adalah tindakan tidak profesional dan terkesan tidak sesuai prosedur hukum.

Untuk 51 orang pegawai yang dipecat, Azmi menilai keputusan itu tepat. Sebab mereka bersikap melawan keputusan pimpinan KPK secara terang-terangan, reaksioner, dan frontal. Pegawai gagal TWK terhadap keputusan pejabat negara dapat disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah.

Untuk itu mari kita akhiri polemik TWK dan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Kita dukung lembaga hebat KPK dengan semangat Pancasila agar lebih kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan menyapu habis para koruptor.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh : Faldiaz Anggayana )*

Pada 1 Juni 2021 nanti, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu saja kita patut mengapresiasi kepada mereka yang telah lulus ujian tes wawasan kebangsaan. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa mereka telah terbukti memiliki kesetiaan pada Pancasila dan NKRI.

Seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021. Sebagai lembaga independen, KPK telah berhasil menjalankan operasi tangkap tangan. Mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Bahkan KPK juga tidak pandang bulu terhadap pemimpin daerah dari kalangan partai yang dekat dengan partai penguasa, penangkapan terhadap mantan Bupati Purbalingga Tasdi dimana aksi penangkapan berjalan seperti film fast 2 furious.

Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyatakan bahwa ia akan terus menjalin komunikasi, baik di level pimpinan maupun Sekjen sebagai pejabat pembina kepegawaian terkait tindak lanjut hasil tes wawasan kebangsaan. Pelantikan tersebut tentu akan menjadikan pegawai KPK menjadi bagian dari ASN.

Dirinya juga berharap agar seremoni pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tersebut dapat berjalan lancar tanpa kendala, baik dari segi cuaca atau oknum yang nekat menggelar demonstrasi untuk mengacaukan keputusan pemerintah dalam mengangkat mereka menjadi bagian dari ASN.

Ribuan pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan tentu telah membuktikan, bahwa dirinya memiliki semangat nasionalisme dan literasi tentang pancasila yang baik, tidak sekadar ungkapan kata-kata.

Ketika mereka sudah mampu mengerjakan ujian artinya mereka layak mendapatkan amanah sebagai bagian dari KPK dan juga memiliki integritas. Karena tes ini juga menguji kejujuran orang yang mengerjakannya, sementara aspek kejujuran merupakan sesuatu yang utama pada lembaga sekelas KPK.

Dengan diangkat menjadi ASN, maka pegawai KPK akan mengalami beberapa perubahan, tentu saja dalam konteks yang cukup tinggi serta berbagai tunjangan, maka mereka juga akan mendapat penghasilan saat nanti pensiun, ketika nanti sudah purna tugas. Sehingga keamanan finansial di masa tua nanti akan membuat mereka semakin bersemangat untuk bekerja.

Lalu bagaimana nantinya nasib pegawai lembaga anti rasuah yang tidak lolos tersebut? Tentu saja mereka tidak dapat diberhentikan secara sepihak, namun mereka harus menjalani diklat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan agar memiliki rasa dan pengetahuan terhadap pancasila. Selain itu mereka juga harus membuktikan bahwa dirinya tidak tersangkut organisasi terlarang di Indonesia.

Atas dasar ini, tentu saja alih status pegawai KPK bukanlah upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut, namun untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Dalam UU KPK telah jelas disebutkan bahwa KPK akan tetap berjalan secara independen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu, terdapat anggapan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN adalah salah satu kebijakan yang didesain untuk melemahkan KPK.

Bahkan sempat muncul kabar pula bahwa penyidik senior KPK, dikabarkan akan diberhentikan dari KPK karena dirinya termasuk ke dalam salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Menjawab tudingan yang dilancarkan oleh Kurnia tersebut, Presiden Jokowi telah secara tegas mengatakan bahwa hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut secara tegas mengatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN haruslah menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Adapun hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK beberapa waktu lalu, diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan di tubuh KPK tersebut.

Sementara itu, Dr. Johanes Tuban Helan, SH MHum selaku Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uang tidak lolos TWK tidak perlu dipersoalkan.

Di Hadapan hukum, semua warga negara sama, jadi terima saja jika sudah ditetapkan dan tidak perlu dipersoalkan, tutur Johanes.
Jika ada 1.351 pegawai yang ikut tes dan 75 orang tidak lolos, Johanes menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau 90 persen peserta tes tidak lolos, mungkin perlu dipertanyakan.

Selain itu, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga sudah sesuai dengan undang-undang, sehingga perlu diapresiasi karana hal ini tentu tidak melanggar konstitusi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh :  Fandy Azis

Alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi polemik berkepajangan. Seharusnya tak perlu jadi polemik yang kontra produktif dan menggerus energi seluruh komponen elemen bangsa.  Akhiri polemik ini  dengan bersikap yang bijak  memberikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk melantik pegawai KPK pada 1 Juni 2021 KPK yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Agar KPK kedepannya lebih fokus membenahi dan  memperkuat lembaganya dalam memberantas korupsi di negara ini. 

Dinamika yang berkembang,  masyarakat terus-menerus digiring dengan opini-opini tidak jelas dan cenderung menyesatkan terkait  dengan  lembaga KPK ini.  Dari revisi UU KPK, kepemimpinan ketua KPK Firli Bahuri, perubahan status  status pegawai  KPK menjadi ASN hingga  tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diopinikan sebagai upaya perlemahan KPK dan tidak lagi independen.     

Alih status pegawai KPK menjadi ASN ini berdasarkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasal 24 Ayat (2) UU tersebut menyatakan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai tidak ada suatu lembaga negara independen dengan kata lain terpisah dan berdiri sendiri bebas dari sistem pemerintahan dan kelembagaan negara. Asumsi bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi tidak independen adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan. Dalam konteks ini anggapan status ASN pegawai KPK menjadi tidak independen hanya sebatas halusinasi semata,

Polemik KPK diperparah lagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK melakukan protes atas  kebijakan tersebut. Mereka telah melaporkan kebijakan TWK tersebut kepada Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi. Laporan disampaikan kepada Ombudsman RI terhadap pimpinan KPK. Selain itu juga melaporkan kepada Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atas tindakan pimpinan KPK yang membuat kebijakan TWK tersebut.

Presiden Jokowipun akhirnya angkat suara terkait polemik yang berkembang di tubuh KPK usai alih status pegawai KPK menjadi ASN lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi menilai hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi. Tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.

Intruksi Presiden kemudian direspon oleh KPK melalui Kepala Badan Kepegawain Negara Bima Haria Wibisana mengatakan pegawai yang tidak memenuhi syarat ( TMS) 

51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai November 2021. Sementara 24 orang sisanya, yang diputuskan masih dapat mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan. KPK Akan Lantik 1.271 Pegawai yang Lolos TWK pada 1 Juni 2021. Kebijakan tersebut telah mengikuti arahan Presiden Jokowi  untuk tidak merugikan ASN dan  mengikuti UU KPK dan UU ASN.  

Polemik memang harus diakhiri dan masyarakat  perlu mendukung  KPK untuk terus fokus bekerja dalam membrantas dan menuntaskan kasus-kasus  korupsi. Sebaliknya pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) harus dapat menerima kenyataan. Tes Wawasan Kebangsaan tentu saja memiliki passing grade dimana para peserta tes tersebut wajib lolos tes yang menjadi bukti bahwa pegawai KPK memiliki integritas dan pengetahuan tentang kebangsaan.

(Pemerhati Masalah Sosial, politik dan hukum)

Oleh: Muhammad Ramli )*

Sebanyak 1.271 pegawai KPK akan dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021. Mereka yang dilantik adalah pegawai yang lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sementara yang tidak lolos sebanyak 75 orang, dengan rincian 51 tidak lagi bisa bergabung dengan KPK dan 24 akan mengikuti asesmen ulang untuk menjadi ASN.

TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Proses ini mendapat tanggapan kontra dari kelompok anti korupsi bahwa Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN tidak relevan dijadikan acuan pemberhentian pegawai yang tidak lolos asesmen TWK. Sementara menurut kelompok yang pro bahwa TWK perlu dilakukan ketika pegawai sebuah lembaga/instansi pemerintah alih status menjadi ASN untuk mengukur integritas, netralitas, dan antiradikalisme.

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 19/2019 menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan melemahkan independen KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Menurut mereka bahwa  nilai independensi KPK akan semakin terkikis akibat dari pemberlakuan konsep ini. Sebab, salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri.

Alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Hal itu dikarenakan UU KPK sudah menegaskan posisi independensi KPK dalam menjalankan tupoksi penegakan hukum yang berlaku. Dengan UU KPK yang baru pun, KPK tetap independen dalam tupoksinya termasuk OTT terhadap pejabat tinggi/menteri.

KPK harus memiliki SDM yang terbaik dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Oleh karenanya, alih status pegawai KPK sebagai ASN menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.

Kebijakan dilakukannya TWK bagi pegawai KPK yang akan alih status menjadi ASN dinilai sudah sudah tepat dan sesuai amanat UU Kepegawaian terkait ASN dengan pelaksananya BKN dan lembaga terkait. Selain itu, siapapun yang akan menjadi ASN, harus taat pada aturan hukum dan juga harus memiliki komitmen untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa ASN harus setia dan memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. Bagi seorang ASN, setiap kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945 adalah hal yang mutlak. Karena tidak mungkin seorang ASN memiliki ideologi selain Pancasila sebagai ideologi tunggal.

Oleh karenanya kita berharap, 1.271 pegawai KPK yang sudah lolos sebagai ASN juga memiliki kesetiaan tinggi kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2004. Kita memang membutuhkan pegawai-pegawai KPK  yang berkualitas, tapi kita lebih membutuhkan pegawai KPK yang cinta tanah air, bela negara,  dan bebas dari radikalisme serta organisasi terlarang.)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat