Presiden RI Jokowi berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini diberlakukan. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7/2021) yang lalu, Presiden Jokowi menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait,” ungkap Presiden.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7/2021).

Pemberlakukan PPKM didasarkan pada 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam Instruksi Mendagri yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional.

Sementara itu, Menko Luhut mengatakan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” kata Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

  1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;
  2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;
  3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;
  4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;
  5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;
  6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;
  7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;
  8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

  1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;
  2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

  1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;
  2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”. (**)

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemerintah menjamin pelaksanaan PON Papua akan memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan. Pertimbangan diharapkan guna mencegah munculnya kluster baru Covid-19 sekaligus meredam gangguan Kamtibmas dari kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Isu keamanan dan kesehatan menjadi dua isu krusial jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Menjawab wacana tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan tak akan ada penundaan kejuaraan serta vaksinasi untuk partisipasi PON Papua 2021, Menpora juga menjamin keamanan acara yang santer diberitakan gaduh. Zainudin menuturkan, bahwa masalah yang selama ini jadi gangguan dalam persiapan ternyata secara perlahan mendapat penyelesaian dan jalan keluarnya.

Marciano Norman selaku petinggi KONI telah memastikan bahwa pihaknya telah menggaet kepolisian dan satuan khusus di Papua untuk mengamankan acara. Oleh karena itu, Marciano menghimbau kepada para atlet dari seluruh daerah peserta PON untuk tetap melanjutkan proses pemusatan latihan tanpa terpengaruh berita negatif tentang Papua.

Marciano menuturkan, masalah situasi keamanan yang selama ini dikhawatirkan karena dinamika di Papua itu juga sangat dinamis. Oleh karenanya, dirinya sudah mendapatkan dukungan penuh dari Kapolda Papua maupun Pangdam Cenderawasih. Sehingga PON Papua tetap berjalan sesuai yang diharapkan dan masih dalam rencana waktu dan kegiatan yang direncanakan.

Sementara itu, dr Harry Papilaya yang mewakili Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga juga memastikan bahwa kemenkes bakal mendukung penyelenggaraan PON XX di Papua. Pihaknya menyampaikan bahwa semua kegiatan bidang kesehatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan telah menyiapkan protokol kesehatan (prokes) beserta tim kesehatan khusus untuuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan berlangsung pada 2-15 Oktober. Dr. Harry Papilaya menuturkan, pada bulan Juni dan Juli sudah ada kegiatan pelatihan SDM kesehatan untuk mengawal kegiatan PON. Tim kesehatan khusus yang sudah terlatih.

Selain tim kesehatan khusus, ia menjelaskan bahwa Kemenkes juga telah menjalankan beberapa program untuk PON Papua, di antaranya vaksinasi atlet dan masyarakat Papua serta penyusunan panduan protokol kesehatan. Dia juga mengungkapkan bahwa vaksinasi di Papua telah sesuai dengan standar dan sudah masuk tahap keempat untuk masyarakat umum.

Selain protokol kesehatan, Kemenkes dan PB PON juga telah menyusun beberapa panduan yang disesuaikan dengan lokasi pertandingan dan masing-masing cabang olahraga. Terkait protokol kedatangan peserta PON ke Papua, Kemenkes telah menetapkan para atlet dan ofisial hanya akan diwajibkan menjalani tes swab antigen tanpa kewajiban karantina, sesuai dengan surat edaran tentang perpindahan penduduk antarpulau selama pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua mengimbau umat di wilayahnya untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan PON XX pada Oktober 2021. Ketua FKUB Provinsi Papua Pendeta Lipiyus Biniluk di Jayapura, menuturkan bahwa pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah mengajak duduk bersama semua tokoh lintas agama yang ada di Papua.

Menurut pdt Lipiyus, dirinya sepakat bahwa banyak hal penting yang perlu dikomunikasikan di mana pihaknya bisa melakukan hal-hal sesuai tupoksi masing-masing. Ia berujar, tugas FKUB adalah berdoa, sehingga dengan informasi yang diperoleh maka akan didukung dalam doa.

Sebelumnya, pemerintah provisi Papua meminta kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) setempat untuk berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dan mendukung program pemerintah. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, mengatakan pemerintah meminta tokoh lintas agama untuk turut menyukseskan penyelenggaraan PON pada bulan Oktober 2021 di Papua.

PON XX di Papua merupakan hajat besar dan menjadi kebanggaan bagi Papua serta Indonesia, sehingga keamanan pada pagelaran event tersebut haruslah dijaga. Untuk menjaga stabilitas keamanan, BIN telah berkolaborasi dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan sejumlah operasi intelijen, operasi pemulihan keamanan, maupun menjaga stabilitas keamanan. Hingga kini, prediksi keamanan kedepannya masih bisa dijaga.

Hal yang perlu dilakukan adalah pola sistem pengamanan baik terbuka ataupun tertutup. Hal ini perlu dilakukan, menyusul adanya rencana kunjungan kepala negara beserta duta besar khususnya di wilayah Asia-Pasifik.

Meski masyarakat Papua telah menyatakan siap terkait dengan pelaksanaan acara akbar tersebut, tidak menutup kemungkinan gangguan bisa saja terjadi. Sehingga segala langkah dan upaya preventif untuk menjaga kondusifitas di Papua harus tetap diwujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta