Oleh : Robert Krei )*

Rencana demonstrasi elemen mahasiswa yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) pada 10 Mei 2022, sebaiknya dibatalkan. Selain mengganggu arus lalu lintas masyarakat, demonstrasi tersebut tidak relevan karena pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Wilayah Papua merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di ujung timur nusantara. Dahulu, hanya ada 1 provinsi di Papua. Namun ketika masuk ke masa Orde Reformasi, Papua ditambah lagi jadi 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Sementara saat ini pemerintah sedang bersiap untuk meresmikan 3 provinsi baru di Bumi Cendrawasih, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Pembentukan provinsi baru ini sudah sesuai dengan permintaan rakyat.

Namun sayang, rencana peresmian daerah otonomi baru (DOB) ini ditentang keras oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai Petisi Rakyat Papua (PRP). Juru bicara PRP Jefry Wenda menyatakan ketidaksetujuannya mengenai pemekaran wilayah. Bahkan ia menuntut kemerdekaan West Papua.

Ocehan dan pernyataan ngawur Jeffrey tentu ditentang oleh masyarakat, khususnya orang asli Papua. Penyebabnya karena justru pembentukan provinsi baru ini atas permintaan warga di Bumi Cendrawasih sendiri, bukan atas tekanan atau bujukan dari pihak lain. Mereka beraudensi dengan Presiden Jokowi dan akhirnya senang karena beberapa saat kemudian permintaannya dikabulkan. Selain itu pembentukan DOB juga sesuai aturan.

Jika ada masyarakat yang mengusulkan untuk pembentukan daerah otonomi baru maka ia membawa suaranya ke ibu kota. Masyarakat berani mengusulkannya karena sudah disetujui oleh bupati, walikota, dan DPRD tingkat kota serta provinsi. Baru kemudian usulan itu dibawa ke tingkat DPR. Jika disetujui maka akan keluar RUU-nya dan akan diresmikan jadi UU, sehingga terbentuk provinsi baru.

Semua mekanisme tersebut sudah jalankan ketika masyarakat meminta pembentukan provinsi baru, bahkan sudah ada RUU-nya dan tinggal menunggu pengesahannya saja. Bahkan akan dipercepat karena mengejar waktu untuk persiapan sebelum Pemilihan Umum tahun 2024.

Jika ada 3 provinsi baru maka sudah sesuai dengan aturan dan mendapat izin dari DPRD, DPR, serta Presiden Jokowi. Oleh karena itu jika ada yang menentang terbentuknya daerah otonomi baru, amatlah aneh. Penyebabnya karena provinsi baru ini tidak serta-merta dipaksakan, melainkan permintaan dari warga Papua sendiri, dan pembentukannya sesuai dengan aturan di Indonesia.

Demo yang akan dilakukan oleh Jefry Wenda cs sebaiknya dibatalkan karena pertama, masih masa pandemi sehingga tidak akan mendapat izin dari kepolisian. Kedua, masyarakat tidak mendukung PRP atau gerakan sejenis yang menentang pembentukan daerah otonomi baru. Alasan mereka tidak masuk akal karena pembentukan provinsi baru adalah permintaan rakyat. Tidak ada unsur pemaksaan dari pemerintah.

Buktinya masyarakat yang bermukim di Mimika dan warga adat Meepago mendukung penuh pembentukan provinsi baru di Papua. Mereka mendeklarasikan dan senang karena jika ada daerah otonomi baru, akan ada banyak kemajuan di Bumi Cendrawasih. Selain itu untuk pengurusan ke ibu kota provinsi juga makin dekat.

Jefry Wenda merupakan salah satu tokoh yang aktif menyuarakan hak penentuan nasib sendiri untuk Papua. Oleh karena itu masyarakat tidak mendukungnya karena dianggap penghianat negara. Tidak heran jika Jefry menentang penambahan provinsi dan malah meminta kemerdekaan, karena memang perintah dari OPM/KST.

Pembentukan daerah otonomi baru di Papua sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme perundang-undnagan. Oleh sebab itu, demonstrasi 10 Mei 2022 sudah sepatutnya dibatalkan, karena demo tersebut tidak mewakili aspirasi rakyat Papua dan hanya digunakan oknum pro separatis untuk mewujudkan kemerdekaan Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

suaratimur.id – Berdasarkan keputusan Sidang Paripurna ke-19, Selasa (12/4/2022), Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR. Ketiga usulan tersebut ialah RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua tengah, dan RUU tentang Papua Pegunungan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR Fraksi Demokrat Debby Kurniawan meminta kepada pengusul untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara lebih mendalam terkait pemekaran. Sebab pada akhirnya akan berdampak pada kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat. Menurutnya, Langkah paling realistis adalah mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang implementasinya baru satu tahun. Selanjutnya, mendengarkan lebih seksama aspirasi rakyat Papua, agar inisiatif pemekaran benar-benar mencerminkan harapan masyarakat.

Pemerintah Utamakan Aspirasi masyarakat Papua

Salah satu yang menjadi dasar alasan dari pihak yang kontra terhadap pemekaran provinsi adalah kekhawatiran terhadap pemerintah terkait pelibatan masyarakat dalam pembahasan ketiga RUU tersebut. Sejumlah pihak, termasuk dari bagian pemerintahan sendiri lantas mendorong DPR dan Pemerintah untuk memberikan kepastian sekaligus meyakinkan bahwa pembahasan RUU pemekaran Provinsi di Papua berdasarkan revisi undang-undang Otsus dengn memperhatikan aspirasi masyarakat Papua.  

Ketua DPR Puan Maharani, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Setelah RUU soal pemekaran wilayah di Papua disahkan sebagai RUU inisiatif DPR di Rapat Paripurna, pembahasan RUU akan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat I bersama Pemerintah. Pihaknya memastikan beleid soal pemekaran wilayah akan tetap diselaraskan dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dimana dalam pembahasan RUU tersebut nantinya memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua.

Sementara itu, Anggota DPR Papua Yulisu Miagoni menyatakan bahwa DPR RI memiliki tugas untuk menjaring aspirasi sebagai tugas inti. Setidaknya minimal mendapatkan laporan atau informasi dari DPR provinsi, Pemprov Papua dan Majelis Rakyat Papua atau MRP yang harus didengar. Pemekaran di Papua juga jangan sampai menyisakan masalah. Sebab, jika terburu-buru atau dipaksakan, maka perang bisa hidup kembali dan hal tersebut menjadi kegagalan dari DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD asal Papua Yorrys Raweyai mengingatkan bahwa langkah pemekaran wilayah sebenarnya adalah keinginan masyaraat sendiri. Pada tahun 2008, sejumlah tokoh Papua datang ke Jakarta untuk meminta dilakukannya pemekaran wilayah. Salah satu yang turut datang saat itu adalah Lukas Enembe, yang saat itu menjabat Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Jadi, jika saat ini membicarakan proses pemekaran, kita jangan melawan lupa. Persoalan bahwa adanya suara akar rumput yang menolak dan lain sebagainya, sulit diterima argumentasinya.

Dalam upaya memastikan kepada publik atas dilibatkannya masyarakat Papua dalam pembahasan RUU Pemekaran Provinsi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin juga mengingatkan bahwa pelibatan masukan dan aspirasi masyarakat bertujuan agar terhindar dari kepentingan politik. Secara khusus, dirinya mengingatkan kepada Baleg DPR dan pemerintah agar mendengarkan semua masukan dan saran dari semua pihak terkait, terutama masyarakat adat Papua khususnya para senator dan anggota DPR RI dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

Adanya penilaian dari sejumlah pihak yang berasumsi bahwa rencana pemekaran wilayah Papua bertujuan pada kepentingan politik para elite harus dihormati sebagai sebuah diskursus publik dalam negara demokrasi. Hal ini karena semua produk UU pasti melalui proses dan konfigurasi politik di lembaga legislatif dan pemerintah. Tanah Papua harus dibangun dengan semangat politik persatuan dan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan atas kepentingan politik praktis elit yang pragmatis.

Pemekaran untuk Percepatan Pembangunan Papua

Sedari awal, secara bertahap pemerintah sebenarnya telah menjelaskan perihal tujuan dari pemekaran provinsi di Papua yang menjadi kelanjutan dari revisi UU Otsus. Pernyataan terbaru datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa pemekaran provinsi Papua akan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut karena selama ini terlihat ada ketimpangan terutama di daerah pegunungan. Papua Barat dapat menjadi contoh model. Terdapat sejumlah wilayah yang pembangunannya terhambat sebelum adanya pemekaran Papua Barat, namun percepatan pembangunan di berbagai sektor langsung terjadi luar biasa usai pemekaran.

Harapan dari Kemendagri tersebut juga gayung bersambut dengan pernyataan dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi, yang menyebut perlunya pemekaran Papua Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. DPR RI melalui Baleg sedang melakukan proses harmonisasi terkait usulan pembentukan provinsi Papua Barat Daya, dan penyelesaian harmonisasi RUU Papua Barat Daya tersebut diprioritaskan pada masa sidang mendatang agar percepatan pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintahan Presiden Jokowi terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga iklim demokrasi. Namun demikian, berbagai macam kritik tersebut hendaknya dilaksanakan dalam koridor yang bijak, santun, dan berbasis pada data akurat.

Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah saat ini? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat concern terhadap rakyat dan juga dicintai oleh segenap masyarakat. Tak heran, ketika ada oknum yang hobinya mencela atau mengajak demo besar-besaran, ia malah di-bully karena dianggap tidak bersyukur dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain.

Padahal kenyataannya, lebih banyak rakyat yang pro daripada kontra. Sejak tahun 2014 mereka memang jadi fans berat Presiden Jokowi, sehingga setuju-setuju saja dengan program pemerintah. Penyebabnya karena banyak yang menyadari bahwa program ini dibuat untuk rakyat, sehingga akan didukung pula oleh rakyat.

Kalaupun ada yang melancarkan protes, maka caranya dengan melayangkan aspirasi secara baik-baik. Aspirasi masyarakat adalah bahan bakar untuk membuat sebuah pemerintahan menjadi lebih baik. Sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar dan ada masukan yang membuatnya makin lihai lagi dalam mengelola negara.

Pemerintah menghargai mereka yang melayangkan aspirasi karena itu adalah hak tiap warga negara. Walau bukan termasuk anggota partai opisisi, tetapi mereka boleh untuk memberi masukan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang minta agar beliau dikiritik. Sehingga rakyat boleh-boleh saja menuangkan aspirasinya tanpa takut akan dijebloskan ke dalam bui.

Rakyat Indonesia yang suka berselancar di internet lebih suka melapor kepada sang presiden lewat Instagram. Di akun pribadi Presiden Jokowi, mereka biasanya mengisi kolom komentar lalu cerita, misalnya ketika ada pungli, premanisme, dan lain sebagainya. Presiden akan menanggapinya lalu melihat langsung ke lapangan, betulkah laoporan itu? Sehingga permasalahan akan terselesaikan.

Seperti misalnya ketika ada yang melapor tentang premanisme di pelabuhan. Presiden Jokowi langsung menanggapi lalu mendatangi tempat tersebut. Rakyat kaget sekaligus senang karena bisa bertemu dengan bapak presiden, lalu langsung melapor dan menceritakan detailnya. Presiden sendiri langsung menelepon aparat dan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pungli dan premanisme bisa dihapuskan dari kawasan itu.

Selain itu,warga juga bisa melapor lewat aplikasi LAPOR. Di aplikasi ini mereka bisa curhat dan memberi laporan, ketika ada oknum pegawai pemerintah, di tingkat apapun, yang nakal atau suka menyulitkan orang lain. Ketika ada laporan maka pemerintah akan menanggapinya lalu menjewer oknum yang bersangkutan. Sehingga rakyat akan bis tertolong dan tak lagi kesulitan dalam mengurus administrasi dll.

Akan tetapi ada kalangan yang tidak sabar lalu memilih untuk berunjuk rasa sebagai aksi protes. Memang demo adalah salah satu cara untuk menuangkan aspirasi masyarakat, tetapi akan langsung dibubarkan oleh aparat. Penyebabnya karena unjuk rasa di masa pandemi bisa berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Jadi pembubaran bukannya anti kritik, tetapi karena takut kena virus covid-19.

Aspirasi masyarakat masih sangat boleh dituangkan, kalau bisa dengan cara baik-baik. Mereka tak perlu takut akan berakhir di bui tanpa pengadilan atau tiba-tiba diasingkan ke pulau terpencil, seperti yang terjadi pada masa orde baru. Presiden Jokowi menjunjung tinggi demokrasi dan menolak kekerasan seperti yang terjadi puluhan tahun lalu, ketika rakyat yang protes malah jadi korban penculikan dan jadi sasaran petrus.

Pemerintah dengan serius mendengarkan aspirasi rakyat. Jika dulu ada SMS 9949 maka saat ini ada aplikasi Lapor, sebagai tempat ‘curhat’ maupun menuangkan aspirasi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Jangan takut untuk melapor karena Presiden sendiri mau mendengarkannya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintahan Presiden Jokowi terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga iklim demokrasi. Namun demikian, berbagai macam kritik tersebut hendaknya dilaksanakan dalam koridor yang bijak, santun, dan berbasis pada data akurat.

Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah saat ini? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat concern terhadap rakyat dan juga dicintai oleh segenap masyarakat. Tak heran, ketika ada oknum yang hobinya mencela atau mengajak demo besar-besaran, ia malah di-bully karena dianggap tidak bersyukur dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain.

Padahal kenyataannya, lebih banyak rakyat yang pro daripada kontra. Sejak tahun 2014 mereka memang jadi fans berat Presiden Jokowi, sehingga setuju-setuju saja dengan program pemerintah. Penyebabnya karena banyak yang menyadari bahwa program ini dibuat untuk rakyat, sehingga akan didukung pula oleh rakyat.

Kalaupun ada yang melancarkan protes, maka caranya dengan melayangkan aspirasi secara baik-baik. Aspirasi masyarakat adalah bahan bakar untuk membuat sebuah pemerintahan menjadi lebih baik. Sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar dan ada masukan yang membuatnya makin lihai lagi dalam mengelola negara.

Pemerintah menghargai mereka yang melayangkan aspirasi karena itu adalah hak tiap warga negara. Walau bukan termasuk anggota partai opisisi, tetapi mereka boleh untuk memberi masukan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang minta agar beliau dikiritik. Sehingga rakyat boleh-boleh saja menuangkan aspirasinya tanpa takut akan dijebloskan ke dalam bui.

Rakyat Indonesia yang suka berselancar di internet lebih suka melapor kepada sang presiden lewat Instagram. Di akun pribadi Presiden Jokowi, mereka biasanya mengisi kolom komentar lalu cerita, misalnya ketika ada pungli, premanisme, dan lain sebagainya. Presiden akan menanggapinya lalu melihat langsung ke lapangan, betulkah laoporan itu? Sehingga permasalahan akan terselesaikan.

Seperti misalnya ketika ada yang melapor tentang premanisme di pelabuhan. Presiden Jokowi langsung menanggapi lalu mendatangi tempat tersebut. Rakyat kaget sekaligus senang karena bisa bertemu dengan bapak presiden, lalu langsung melapor dan menceritakan detailnya. Presiden sendiri langsung menelepon aparat dan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pungli dan premanisme bisa dihapuskan dari kawasan itu.

Selain itu,warga juga bisa melapor lewat aplikasi LAPOR. Di aplikasi ini mereka bisa curhat dan memberi laporan, ketika ada oknum pegawai pemerintah, di tingkat apapun, yang nakal atau suka menyulitkan orang lain. Ketika ada laporan maka pemerintah akan menanggapinya lalu menjewer oknum yang bersangkutan. Sehingga rakyat akan bis tertolong dan tak lagi kesulitan dalam mengurus administrasi dll.

Akan tetapi ada kalangan yang tidak sabar lalu memilih untuk berunjuk rasa sebagai aksi protes. Memang demo adalah salah satu cara untuk menuangkan aspirasi masyarakat, tetapi akan langsung dibubarkan oleh aparat. Penyebabnya karena unjuk rasa di masa pandemi bisa berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Jadi pembubaran bukannya anti kritik, tetapi karena takut kena virus covid-19.

Aspirasi masyarakat masih sangat boleh dituangkan, kalau bisa dengan cara baik-baik. Mereka tak perlu takut akan berakhir di bui tanpa pengadilan atau tiba-tiba diasingkan ke pulau terpencil, seperti yang terjadi pada masa orde baru. Presiden Jokowi menjunjung tinggi demokrasi dan menolak kekerasan seperti yang terjadi puluhan tahun lalu, ketika rakyat yang protes malah jadi korban penculikan dan jadi sasaran petrus.

Pemerintah dengan serius mendengarkan aspirasi rakyat. Jika dulu ada SMS 9949 maka saat ini ada aplikasi Lapor, sebagai tempat ‘curhat’ maupun menuangkan aspirasi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Jangan takut untuk melapor karena Presiden sendiri mau mendengarkannya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute