Pemerintah sangat berhati-hati dalam memberikan vaksinasi kepada masyarakatnya. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah kejadian medis yang diduga terkait dengan vaksinasi. Kejadian KIPI serius yang diduga terkait vaksin AstraZeneca telah terkonfirmasi tidak berkaitan langsung dengan vaksin tersebut. Kesimpulan tersebut berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Komnas KIPI.
Ketua Komnas KIPI, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A (K)., M.TropPaed., menyatakan bahwa mereka telah membandingkan hasil uji klinik vaksin AstraZeneca sehingga saat ini Komnas KIPI bisa mengambil kesimpulan bahwa beberapa kejadian medis belakangan ini tidak berkaitan dengan vaksin astrazeneca.
“Kasus KIPI terakhir yang sudah kami investigasi, setelah mengkaji data rekam medis pasien, dan pemeriksaan laboratorium, bisa disimpulkan kasus tersebut disebabkan oleh penyebab lain, tidak terkait dengan vaksin AstraZeneca,” ujar Prof. Hindra.
“Proporsi KIPI yang dilaporkan masyarakat Indonesia mengenai AstraZeneca lebih rendah daripada data hasil uji klinik fase I-III vaksin tersebut. Oleh karena itulah AstraZeneca aman digunakan,” tambah Prof. Hindra

Oleh : Kukuh Hadipramono )*

Vaksinasi gotong royong wajib kita dukung, karena program ini baik sekali. Jika ada 2 jalur vaksinasi, akan mempercepat vaksinasi nasional. Sehingga makin banyak yang punya kekebalan tubuh dalam melawan corona. Kita semua akan sehat dan pandemi bisa berakhir. Sehingga akan bisa hidup normal dan semangat bekerja seperti dulu.

Program vaksinasi nasional adalah program pemerintah agar seluruh masyarakat mendapatkan suntikan vaksin corona secara gratis. Vaksin yang diinjeksi adalah dari Sinovac, AstraZeneca, dan beberapa jenis lain. Akan tetapi, halangan dalam program ini adalah jumlah WNI yang sangat banyak (225 juta orang), sehingga antriannya sangat lama. Diprediksi akan baru selesai dalam 18 bulan.

Untuk mempercepat antrian vaksinasi, maka dibuatlah jalur vaksinasi gotong royong. Karyawan bisa mendapatkan vaksin dari kantornya. Jika ada 2 jenis program, maka masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan vaksin dan perkiraan antrian selesai dalam 12 bulan. Sehingga kita akan lekas mendapatkan herd immunity dan masa pandemi dinyatakan berakhir.

Shinta Kamdani, Wakil Ketua KADIN menyatakan bahwa skema vaksinasi gotong royong akan dimulai april 2021. Harus menunggu dari pemerintah, karena penyedianya adalah Bio Farma. Sudah ada 17.500 perusahaan yang mendaftar ke KADIN dan diperkirakan 8,6 juta karyawan akan mendapatkan vaksin dari jalur ini. Ada pula yang mengajak anggota keluarganya.

Shinta melanjutkan, ada beragam perusahaan yang mengajukan vaksinasi gotong royong. Mereka bergerak di bidang manufaktur, transportasi, properti, dll. Ada pula UMKM yang mendaftar. Dalam artian, banyak perusahaan yang sudah sadar pentingnya vaksinasi gotong royong, sehingga mereka sukarela mendaftar. Selain itu, vaksinasi ini tetap gratis, karena biayanya ditanggung oleh perusahaan.

Walau mendaftarnya ke KADIN, tetapi koordinatornya tetap dari Kementrian Kesehatan. Karena memang ia yang berwenang melakukan vaksinasi di Indonesia. Kemenkes akan mengatur bagaimana distribusi vaksin dari BioFarma ke RS yang ditunjuk sebagai tempat vaksinasi, nakes yang jadi vaksinator, pengaturan suhu penyimpanan vaksin, dll.

Vaksinasi gotong royong wajib didukung karena akan membuat makin banyak WNI mendapatkan vaksin dengan lebih cepat. Mereka tak harus menunggu lama untuk mendapatkan SMS dari Kemenkes dan mengantri di Puskesmas. Namun hanya perlu mengantri sebentar saat mendapatkan vaksinasi gotong royong, karena rekan kerja sekantor hanya sedikit.

Keamanan vaksinasi mandiri juga tidak usah diragukan. Walau jalurnya beda dari program vaksinasi nasional, tetapi syarat dan standarnya sama. Untuk vaksinasi gotong royong, akan memakai vaksin Sinopharm dan Moderna. Vaksin Sinopharm disimpan dalam suhu 2-8 derajat celcius, sedangkan Moderna disimpan dalam suhu minus 20 derajat celcius.

Rencananya, tempat penyimpanan vaksin Moderna akan dipinjamkan. Sehingga tidak akan menambah anggaran untuk membeli cold storage baru. Sehingga pihak perusahaan tinggal mengikuti prosedur dari KADIN dan Kementrian Kesehatan dan membayarkan vaksin tersebut.

Pembayaran vaksin dari perusahaan merupakan wujud kepedulian para CEO, karena mereka memikirkan kesehatan karyawan. Karena sebenarnya karyawan juga aset perusahaan. Sehingga layak mendapatkan fasilitas kesehatan, termasuk vaksin corona.

Jika semua pekerja bebas corona, maka kantor akan aman dari serangan virus covid-19. Para karyawan akan berkarya dengan lebih produktif. Akibatnya, omzet perusahaan juga naik. Sehingga tidak ada ruginya ketika pemimpin perusahaan membayar vaksin untuk para pekerjanya.

Vaksinasi gotong royong merupakan jalan agar semua WNI divaksin dengan lebih cepat. Karena jika seluruh masyarakat mengandalkan jalur vaksinasi nasional, butuh waktu minimal 18 bulan. Namun jika ditambah dengan jalur mandiri alias gotong royong, perkiraan maksimal antrian hanya 12 bulan. Sehingga kita bisa bebas dari masa pandemi lebih cepat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Vaksin Astrazeneca telah terbukti memiliki manfaat lebih besar dari risikonya, hal tersebut diperkuat dengan adanya izin penggunaan vaksin dari MUI dan BPOM. Sehingga penggunaannya perlu dilanjutkan untuk menyelamatkan nyawa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh SK Bioscience di Kota Andong, Korea Selatan boleh digunakan dalam keadaan darurat meskipun mengandung tripsin yang berasal dari babi.

            Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam konferensi persnya mengatakan, Ketentuan hukumnya yang pertama vaksin Covid-19 AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan produksi memanfaatkan tripsin yang berasal dari Babi.

            Meski demikian, ketentuan hukum yang kedua, penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneva pada saat ini hukumnya diperbolehkan.

            Asrorun mengungkap lima alasan mengapa vaksin tersebut boleh digunakan dalam keadaan darurat.

            Pertama, saat ini negara Indonesia tengah dalam kondisi darurat syari, dimana terdapat keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak dilakukan vaksinasi covid-19.

            Kemudian, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

            Selain itu, adanya jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa.

            Alasan terakhir, pemerintah tidak memiliki keleluasaan dalam memilih vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global.

            Asrorun juga menegaskan, kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, akan tidak berlaku lagi jika tidak ada alasan yang telah disebutkan tersebut.

            Sehingga, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.

            Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merilis hasil kajian mereka terhadap vaksin AstraZeneca. Berdasarkan evaluasi keamanan, mutu dan khasiat terhadap vaksin AstraZeneca, BPOM menyatakan vaksin produksi Inggris tersebut aman untuk diberikan kepada masyarakat.

            Meski demikian, tetap harus diperhatikan sejumlah kondisi kesehatan penerima vaksin Covid-19.

            BPOM juga telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EAU) terhadap penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca.

            Juru Bicara Vaksin Covid-19 BPOM Lucia Rizka Andalusia dalam konferensi persnya mengatakan, berdasarkan evaluasi terhadap data keamanan, khasiat dan mutu vaksin, maka BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau EUA pada tanggal 22 Februari 2021.

            Proses evaluasi dilakukan bersama dengan tim ahli dari Komite Nasional Penilai Obat, The National Immunization Technical Advisory Group (NITAG), dan beberapa ahli terkait lainnya.

            Hasil evaluasi khasiat keamanan berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan secara keseluruhan, menyatakan bahwa pemberian vaksin AstraZeneca akan dilakukan dua dosis.

            Interval yang digunakan adalah 8 sampai 12 minggu pada total 23.745 subjek aman dan dapat ditoleransi dengan baik.

            Lucia mengatakan, hasil evaluasi khasiat menunjukkan bahwa pada pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi pada populasi dewasa maupun lansia.

            Adapun rata-rata titer antibodi atau geometri setelah dosis kedua, pada dewasa sebanyak 32 kali dan pada lansia di atas 65 tahun sebanyak 21 kali.

            Ia mengatakan, efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1 persen.

            Sementara itu, BPOM juga telah melakukan kajian secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan untuk hasil evaluasi mutu. Diawali dari kontrol mutu bahan awal, proses pembuatan antigen dan produk vaksin, metode pengujian dan Hasil pengujian antigen dan produk vaksin, formula-formula tambahan dan bahan kemasan, hingga stabilitas antigen dan produk vaksin.

            Vaksin tersebut rupanya telah didaftarkan di BPOM melalui dua jalur, yaitu jalur bilateral oleh PT AstraZeneca dan jalur multilateral atau melalui mekanisme fasilitas Covax yang didaftarkan oleh PT Bio Farma.

            Beberapa negara di dunia juga sudah menyetujui penggunaan vaksin AstraZeneca, seperti Malaysia, Maroko, Brazil, Inggris dab beberapa negara Eropa lainnya.

            Masyarakat tentu tidak perlu ragu akan vaksin AstraZeneca, karena MUI dan BPOM telah memberikan izin dan menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dab berkhasiat.    

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan fatwa dibolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi COVID-19. Hal tersebut menjadi dasar bahwa jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi COVID-19. “Fatwa tersebut ditetapkan melalui nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca yang selanjutnya tanggal 17 Maret 2021 fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan haram. Alasan penetapan fatwa haram disebabkan adanya pemanfaatan tripsin babi dalam proses produksi vaksin. Tripsin ini dihasilkan dari bagian pankreas hewan tersebut. Namun, penggunaan vaksin itu tetap diperbolehkan dengan pertimbangan keadaan darurat.

Berbeda dengan MUI Pusat, MUI Jawa Timur menyatakan sebaliknya. Ketua MUI Jatim Moh Hasan Mutawakkil Alallah menyatakan vaksin hasil pengembangan University of Oxford dan AstraZeneca Plc. ini halalan thayyiban alias halal dan baik. Hal itu disampaikan Hasan usai disuntik vaksin AstraZeneca dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Selain Ketua MUI Jatim, sejumlah tokoh agama di Jatim juga telah disuntik vaksin AstraZeneca. MUI Jatim akan memberikan fatwa kehalalan penggunaan AstraZeneca dan keamanan penggunaannya pada hari yang sama dia menerima vaksin tersebut.

Mendengar Pernyataan tersebut Presiden langsung menanggapi dengan memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur dan sejumlah provinsi lain. Vaksin ini juga akan diberikan kepada penghuni pondok pesantren di Jawa Timur.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) atas vaksin Astrazeneca telah diterbitkan di sejumlah negara Islam seperti Saudi Arabia, Kuwait, Maroko, Bahrain, dan Mesir. Di Indonesia sendiri, BPOM telah menerbitkan EUA berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kemanfaatan serta risiko, pada 22/2/2021 dengan nomor EUA2158100143A1. Semoga Bermanfaat (*)

Kementerian Kesehatan buka suara soal izin yang diberikan pada AstraZeneca dari MUI dan BPOM. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan menyambut baik keputusan kedua lembaga itu. Seperti diketahui, AstraZeneca telah mengantongi izin emergency use authorization dari Badan POM serta MUI mengeluarkan fatwa vaksin bisa digunakan dalam keadaan darurat. “Menyambut baik keputusan Badan POM rekomendasi vaksin AstraZeneca untuk Didistribusikan dan digunakan. Dia juga menyatakan pemerintah terus mewujudkan vaksinasi aman dan halal terus dilakukan.

Sementara itu, MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan fatwa dibolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi covid-19. Hal tersebut menjadi dasar bahwa jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi covid-19. “Fatwa tersebut ditetapkan melalui nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca yang selanjutnya tanggal 17 Maret 2021 fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh pada Konferensi Pers secara virtual, Jumat (19/3) di Jakarta. Penggunaan vaksin covid-19 produksi AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat.

Disisi lain, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) sempat menangguhkan distribusi vaksin AstraZeneca di Indonesia. Namun kini vaksin sudah bisa digunakan. Alasannya? Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM, Lucia Rika Andalusia mengatakan Badan POM dan sejumlah ahli telah melakukan evaluasi terkait AstraZeneca. “Hasil evaluasi uji klinik secara keseluruhan AstraZeneca dua dosis interval 8-12 minggu total 23.745 subyek aman dan ditoleransi dengan baik,”. Dia menambahkan penggunaan vaksin AstraZeneca merangsang pembentukan antibodi pada dewasa dan lansia. Dengan teter antibodi untuk dewasa 32 kali dan lansia mencapai 21 kali.

Berdasarkan kesimpulan otoritas kesehatan Uni Eropa, vaksin AstraZeneca aman secara ilmiah. WHO pun menyarankan semua negara dapat menggunakan vaksin AstraZeneca karena manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Semoga bermanfaat (*)