Oleh : Adam Heryawan )*

UU Cipta Kerja makin sempurna berkat aturan turunannya. Sayang sekali masih ada kalangan masyarakat yang belum tahu apa saja isi dan manfaatnya. Sehingga sosialiasi aturan turunan digenjot oleh pemerintah. Agar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dipahami dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Setelah UU Cipta Kerja diresmikan, maka menyusul 49 aturan turunannya juga diresmikan. Aturan turunan yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden menjadi rekor, karena masyarakat diperbolehkan untuk memberi masukan dan kritik pada situs resminya. Setelah diresmikan, maka aturan turunan ini bisa diimplementasikan agar kehidupan masyarakat jadi lebih baik.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan sosialiasi aturan turunan cipta kerja. Aturan turunan itu terdiri dari PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK menyatakan bahwa penting memahami konteks perubahan, pencabutan ketentuan lama, perumusan ketentuan baru, dan bisnis proses dalam peraturan pemerintah ini. Dalam artian, penataan lingkungan dan hutan harus diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan wajib dipahami oleh masyarakat.

Sosialisasi diadakan selama 2 hari. Pada hari pertama kegiatan dikhususkan untuk membahas sosialisasi PP yang terkait bidang kehutanan, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Pada PP nomor 23 tahun 2021, disebutkan bahwa hutan adalah modal pembangunan nasional. Hutan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuannya agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dari sisi ekonomi. Karena hasil hutan bisa dimanfaatkan untuk dijual atau diolah lagi sehingga harga jualnya lebih tinggi.

Tentunya pengolahan hutan dan hasilnya tetap memperhatikan ekologi. Alias bukan berarti hutan akan dibabat habis sehingga gundul 100% demi kesejahteraan manusia. Pengolahan hutan harus sesuai dengan aturan. Jika ada yang dijual tentu harus diseimbangkan dengan penanaman kembali yang minim pestisida. Sehingga hutan akan tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Sedangkan PP nomor 24 tahun 2021 mengatur tentang penguasaan tanah dan buktinya. Pada Pasal 41 ayat (4) huruf a PP Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan bukti penguasaan tanah adalah surat hak atas tanah antara lain sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Girik, Letter C, verklaring, eigendom, atau Surat Keterangan Tanah.

PP nomor 23 dan 24 tahun 2021 dibuat berdasarkan masukan dari para petani sawit di Indonesia. Sehingga ketika peraturan ini sudah diresmikan, diharap mereka memahaminya lalu mengimplementasikannya. Masyarakat lain juga wajib memahaminya, karena ada beberapa perubahan di bidang perhutanan dan pertanahan. Agar mereka tak bingung saat akan mengurus surat tanah.

Sosialisasi ini wajib didukung agar masyarakat paham apa saja perubahan dalam bidang pertanahan dan kehutanan. Jangan hanya cuek lalu menganggapnya sebagai perubahan peraturan biasa. Karena akan sangat berpengaruh ketika akan jual-beli tanah.

Kita wajib menaati aturan turunan UU Cipta kerja dan mensosialisasikannya. Karena perubahan aturan tentu akan sangat berpengaruh bagi kehidupan. Khususnya ketika ada PP nomor 23 dan 24 tahun 2021. Masyarakat akan paham bagaimana penyelenggaraan kehutanan dan aturan pertanahan serta sanksinya jika melanggar peraturan yang berlaku.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Yasin )*

Aturan turunan UU Cipta kerja yang baru akan membuka lapangan kerja baru. Pasalnya, dalam perpres ini disebutkan bahwa ada larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika tidak ada monopoli, maka pengusaha bisa bersaing secara sehat, dan tumbuh bersama. Sehingga usaha mereka makin besar dan membutuhkan banyak karyawan baru.

UU Cipta Kerja yang sering disebut dengan UU sapu jagat, membawa dampak positif bagi banyak hal di Indonesia. Karena pada UU ini, ada belasan klaster, mulai dari investasi hingga kehutanan. Klaster investasi dan UMKM yang jadi unggulan, karena bisa menolong para pengusaha, berkat kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Saat para pengusaha ditolong oleh pemerintah, maka otomatis karyawan juga diuntungkan. Karena ketika birokrasi dipermudah, bisnis akan berjalan dengan lancar. Ketika bisnis membesar maka butuh karyawan baru dan membuka lapangan pekerjaan baru pula. Sehingga jumlah pengangguran akan berkurang dan daya beli masyarakat naik.

Selain UU Cipta Kerja, ada pula aturan turunannya yang melengkapi, sehingga lebih detail dan mempermudah implementasinya. Ada 44 peraturan presiden dan peraturan pemerintah, yang baru saja diresmikan. Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja juga ada pasal yang membentuk efek domino positif, sehingga akan membuka lapangan kerja baru.

Pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dijelaskan tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko. Sehingga bisnis dibagi jadi 3 kriteria: resiko tinggi, sedang, dan rendah. Usaha kecil dan menengah dianggap beresiko rendah, sehingga tak usah mengrus izin HO, tetapi hanya butuh nomor izin usaha (NIB).

NIB bisa diurus secara online maupun offline, dan bisa didapatkan hanya dalam seminggu. Dengan kemudahan ini, maka pengusaha bisa melegalkan bisnisnya, dan dengan mudah mendapatkan kredit Bank. Usaha akan makin maju berkat tambahan modal, dan otomatis mengurangi pengangguran. Karena pengusaha butuh makin banyak karyawan.

Selain memudahkan perizinan usaha, aturan turunan UU Cipta Kerja juga melarang keras adanya monopoli usaha. Jika dulu ada pengusaha kelas kakap yang kongkalikong dengan oknum, maka sekarang tidak bisa. Karena monopoli bisnis diharamkan di Indonesia. Sehingga akan ada keadilan, dan para pengusaha bisa bersaing secara sehat.

Jika monopoli dihapuskan, maka pengusaha kelas teri bergembira. Karena mereka bisa berlomba-lomba dengan pengusaha lain, walau masih berstatus usaha kelas kecil. Mereka bisa mendapatkan pembeli dengan fair dan tidak takut akan monopoli pasar.

Saat usaha kecil dan menengah mampu bersaing dan makin maju, maka pelan-pelan bisnisnya akan berkembang. Sehingga omzet makin naik. Akhirnya, pengusaha butuh lebih banyak karyawan. Misalnya untuk bagian pengantaran, kasir, dll. Jumlah pengangguran di Indonesia akan berkurang karenanya.

Mengapa pemerintah fokus untuk pembukaan lapangan kerja baru? Karena pengangguran adalah masalah yang sangat serius. Ketika banyak yang menganggur maka bagaimana masa depan anak-anak? Sang ayah frustasi dan tidak bisa membeli sekadar beras dan ikan asin, dan bingung saat akan membayar SPP dan tagihan listrik.

Begitu hebat efek dari sebuah UU dan peraturan pemerintah serta peraturan Presiden. Pemerintah membuat aturan-aturan ini untuk mensejahterakan rakyat. Karena Presiden sadar begitu banyak masyarakat yang terdampak saat pandemi. Untuk mengatasi efeknya, maka implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya harus dikontrol dengan baik.

Oleh karena itu, kita semua wajib mendukung aturan turunan dan UU Cipta Kerja, karena bisa membawa efek positif bagi seluruh WNI. Pengangguran akan terselamatkan karena dibukanya banyak lowongan kerja baru, sebagai efek domino positif dari UU ini dan aturan turunannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Riau

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pengusaha UMKM diselamatkan oleh pemerintah, berkat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Mereka mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari perizinan yang dipermudah, sampai pembinaan dan pendampingan. Harapannya, pengusaha UMKM akan mampu bangkit lagi dan semangat berjualan, walau masih dalam masa pandemi.

Tahun 2020 adalah waktu yang penuh dengan cobaan, karena sejak maret kita diserang oleh virus Corona Akibatnya hampir semua sektor pingsan, terutama perekonomian. Karena daya beli masyarakat menurun sehingga dagangan sepi. Jika diteruskan akan gawat, karena roda perekonomian akan semakin lambat, bahkan berhenti.

Penurunan daya beli ini yang dikeluhkan pula oleh pengusaha UMKM. Mereka kebat-kebit karena jumlah pelanggan menurun drastis. Padahal berdagang adalah mata pencaharian utama, dan harus sabar ketika omzet mengecil.
Pemerintah berusaha menolong para pengusaha UMKM dengan UU Cipta Kerja dan turunannya. Dalam UU ini ada klaster UMKM dan dalam aturan turunannya disebutkan bahwa perizinan usaha dibagi berdasarkan resiko: rendah, sedang, dan tinggi. Resiko dinilai berdasarkan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Karena UMKM termasuk resiko rendah, maka perizinannya mudah. Cukup dengan NIB alias nomor izin berusaha, maka mereka sudah berstatus legal. Tak usah mengurus izin HO yang biayanya cukup tinggi dan prosesnya agak rumit.
Selain itu, pengurusan izinnya juga mudah. Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa legalitas usaha UMKM bisa didapatkan melalui jalur online maupun offline. Jadi pebisnis bisa memlih untuk mengurus izin usaha langsung ke kantor dinas, atau melalui situs resmi. Izin bisa didapat hanya dalam 7 hari kerja, sangat cepat dan mudah.

Jika pengusaha UMKM sudah mengantongi izin, maka ia diuntungkan, karena berstatus legal. Dengan status ini, maka ia bisa mengajukan kredit ke Bank dan melengkapi syarat yang lain. Sehingga pinjaman akan cair dengan mudah, karena pengusaha UMKM sudah dianggap memiliki bisnis yang legal dan diakui negara.

Kredit dari Bank tersebut wajib dijadikan sebagai tambahan modal, sehingga pengusaha UMKM bisa memulai produksi kembali. Ia bisa optimis dalam berjualan dan berpromosi, serta yakin bahwa daya beli masyarakat akan naik lagi. Sehingga pelanggan lamanya akan kembali karena sudah cocok dengan dagangannya, dan ia mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Setelah mendapatkan izin, maka legalitas ini tidak usah diperpanjang lagi. Poin dalam aturan turunan UU Cipta Kerja ini sangat memudahkan pengusaha UMKM, karena mereka tak perlu registrasi ulang untuk mendapatkan izin usaha seperti dulu. Kecuali untuk pengusaha UMKM di bidang kuliner dan kosmetik, harus memperpanjang status halal pada produknya secara berkala.

Banyak dari pengusaha UMKM yang masih pemula atau hanya tahu cara berjualan tanpa tahu teori marketing kekinian. Pemerintah membantu mereka dengan menyediakan pendampingan, sehingga pebisnis kecil dan menengah tahu cara memasarkan produk tanpa harus memaksa orang lain. Melainkan bisa memanfaatkan media sosial dan blog sebagai tempat promosi.

Sejumlah kemudahan yang diberikan kepada pengusaha UMKM menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah kepada mereka. Karena pebisnis kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian negara, sehingga wajib dibantu dengan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. UMKM harus diselamatkan, agar roda perekonomian Indonesia bisa bergulir lebih cepat.

Pengusaha UMKM bisa semangat lagi dalam menjalankan bisnisnya, karena mereka mendapatkan kemudahan perizinan dari pemerintah. Juga tak perlu takut akan birokrasi yang bertele-tele, karena aturan kuno itu sudah dipangkas saat pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka tinggal fokus berbisnis dan terus berusaha keras, agar usahanya makin lancar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Cinere-Depok

Oleh : Prima Nerito )*

Pemerintah rupanya ingin menggaet lebih banyak investor dengan cara membangun banyak kawasan ekonomi khusus (KEK). Untuk itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) 40/2021 tentang Penyelenggaan Kawasan Ekonomi Khusus yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan turunan UU Cipta Kerja mengakomodir banyak kemudahan. Salah satu poin penting yakni mengenai lahan KEK. Dalam beleid yang diundangkan pada 2 Februari 2021 itu, pemerintah mensyaratkan kawasan yang diusulkan menjadi KEK harus sudah menguasai lahan minimal 50% dari total rencana pembangunan proyek. Aturan akan berlaku dalam 60 hari setelah diundangkan.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perubahan yang terjadi lewat aturan turunan UU Cipta Kerja ini bisa menjadi pemicu kecepatan masuknya investasi ke Indonesia.

Airlangga menuturkan, perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, diyakini akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.

Lebih lanjut, melalui aturan turunan yang sudah dibuat, pemerintah telah mengubah konsep cakupan investasi dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas ini akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal.

Insentif fiskal yang diberikan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah insentif perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance) pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).

Pemerintah juga mengatur soal pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu.

Sementara itu, Hingga akhir 2020 realisasi investasi di KEK telah mencapai Rp 23,1 triliun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijiono Moegiarso mengatakan, pengembangan KEK telah menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp 70,4 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 23.1 triliun hingga akhir 2020.

Susiwijono mengatakan, realisasi investasi terbesar berasal dari KEK Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang resmi beroperasi pada akhir tahun 2018.

Disusul KEK Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara dan KEK Kendal di Provinsi Jawa Tengah yang baru saja ditetapkan sebagai KEK pada akhir 2019. Dari pengembangan KEK ini telah tercipta lapangan pekerjaan untuk 19.951 orang hingga akhir 2020.

Selain menarik investasi dan terciptanya lapangan pekerjaan, beberapa pelaku usaha di KEK telah melakukan produksi dan berkontribusi menyumbang devisa melalui eksplor ke lebih dari 30 negara senilai Rp 5,2 triliun pada tahun lalu.

Hingga saat ini, sudah ada 15 KEK telah beroperasi dengan rincian 6 KEK pariwisata dan 9 KEK Industri.

Pada kesempatan berbeda, Pakar Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Arisman mengatakan, Undang-undang (UU) no.11/2020 tentang Cipta Kerja memiliki dampak positif pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, ada 2 peran utama dari UU Ciptaker terhadap pengembangan KEK.

Pertama adalah, meminimalisasi kewenangan. Hal itu karena desentralisasi menyebabkan masalah kewenangan, muncul raja-raja kecil di daerah sehingga memperlambat perizinan. Kedua adalah resentralisasi perizinan.

Arisman juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja lebih cocok disebut sebagai UU kemudahan berusaha. Karena, menurutnya, penciptaan lapangan kerja itu hanya multiplayer effect dari kemudahan berusaha.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah membangun dan menyiapkan 15 KEK yang tersebar di beberapa wilayah, dimana sebarannya cukup merata dan jenis KEK-nya sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

KEK tersebut memiki tujuan untuk akselerasi pembangunan ekonomi yang dapat mengundang investasi asing. Untuk itu perizinan usaha dipercepat, akses terhadap tanah lebih dipermudah dan aturan ketenagakerajaan yang lebih baik.

Tentu saja selain didukung dengan infrastruktur fisik yang baik, KEK juga harus didukung dengan kebijakan regulasi dan birokrasi. UU Cipta kerja juga telah diperjelas dengan adanya Aturan turunan dari UU tersebut.

Pembangunan ekonomi tentu saja menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan, tentu saja hal tersebut membutuhkan regulasi yang dapat mempermudah investasi di Indonesia, sehingga tidak ada berita yang menyatakan bahwa pengurusan investasi di Indonesia sangat berbelit-belit.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ahmad Kurniawan )*

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menjadi penyelamat bagi pengusaha UMKM. Penyebabnya karena ada berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah, mulai dari kemudahan perizinan sampai penggratisan biaya. Sehingga pengusaha UMKM akan terbantu dan mampu menyelamatkan bisnisnya dari status pailit.

Selama ini UMKM hidupnya sudah senin-kamis, karena daya beli masyarakat menurun saat pandemi covid-19. Namun dengan adanya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, mereka akan terbantu. Karena ada peraturan yang memudahkan langkah mereka dalam menjalankan usahanya. Saat berbisnis, mereka tak lagi terganjal birokrasi yang memusingkan.

UU Cipta Kerja akan dilengkapi dengan aturan turunan, berupa 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dalam aturan turunan ini, akan dibahas lebih detail tentang implementasi UU Cipta Kerja. Sehingga UU ini bisa diterapkan, tanpa ada halangan dari manapun.

Aturan turunan UU Cipta Kerja belum diresmikan, namun Presiden Jokowi menjanjikan bahwa peraturan pemerintah dan peraturan presiden akan segera terbit. Ketika sudah diresmikan, maka masyarakat yang akan diuntungkan, terutama pengusaha UMKM. Karena dalam aturan turunan ini ada berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengusaha UMKM.

Pertama, pengusaha UMKM akan mendapat fasilitas berupa penggratisan biaya perizinan. Jika dulu mereka akan mengurus legalitas, harus membuat izin HO yang biayanya jutaan rupiah. Namun sekarang izin malah digratiskan 100%. Pengusaha UMKM kan beramai-ramai mengurus izin agar usahanya legal dan diakui negara.

Selain itu, dalam rancangan PP, disebutkan bahwa pengurusan izin via online. Sehingga pengusaha bisa mendapatkan legalitas dengan berbekal gawai, jaringan internet, hasil scan KTP, KK, dan surat-surat penting lain. Selanjutnya tinggal isi formulir dan jika disetujui, izin akan keluar dalam 7 hari kerja.

Perizinan dalam UU Cipta Kerja berbasis resiko, sehingga pengusaha UMKM yang resikonya rendah akan sangat dimudahkan dalam membuat legalitas. Mereka hanya perlu membuat NIB (nomor izin berusaha), bukan lagi izin HO. Sehingga dengan NIB ini, usaha dianggap legal dan mendapat dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM.

Ketika usaha mereka dicatat oleh pihak Dinas, maka akan mudah untuk mendapat pembinaan. Pemerintah memang gencar untuk memberi bantuan kepada pengusaha UMKM dalam bentuk pendampingan. Misalnya edukasi tentang internet marketing, pembuatan situs untuk berpromosi, pemasaran via media sosial (FB, IG, Tiktok), dll.

Edukasi pemasaran via internet dilakukan melalui pihak ketiga. Sehingga akan lebih menguntungkan banyak orang. Baik pengusaha UMKM maupun pengajarnya. Selain itu, ketika pengusaha UMKM sudah masuk ke lingkaran Dinas, akan lebih mudah mendapatkan networking dari sesama pebisnis.

Selain izin digratiskan, maka pengusaha UMKM akan dipermudah saat mengajukan sertifikat halal. Sertifikat bisa didapatkan dengan lebih mudah, tanpa harus melanggar aturan. Tetap ada pengetesan produk apakah benar-benar halal. Kemudian sertifikat ini bisa didapatkan tanpa harus menunggu berbulan-bulan, dan digratiskan juga.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah, yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, akan membuat langkah pengusaha UMKM makin mudah. Mereka akan mendapat legalitas usaha lalu dengan percaya diri meneruskan bisnisnya. Ketika berjualan di pinggir jalan, tak perlu takut saat bertemu aparat, karena usahanya sudah memiliki izin.

Legalitas juga jadi salah satu syarat dalam mengekspor barang. Pengusaha UMKM bisa memperluas pasar hingga ke luar negeri. Mereka akan bangkit dari masa mati suri, lalu menggencarkan produksi dan mengekspor barang dengan lancar. Semua ini berkat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Masyarakat menanti peresmian aturan turunan UU Cipta Kerja. Ketika sudah diresmikan, maka bisnis UMKM akan bangkit lagi dan mendapatkan legalitas dengan mudah. Mereka juga bisa mengajukan sertifikat halal dan hasilnya lekas keluar. Sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dan bisa mengekspor produknya ke negara Timur Tengah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Oleh : Indra Kurniawan )*

Saat ini Pemerintah terus mengoptimalkan pembahasan penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan tersebut diyakini mampu menyelesaikan permasalahan hiper regulasi dan tetap memihak pada kemajuan industri rakyat.

Pemerintah Pusat tengah merampungkan produk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perdagangan dan Perindustrian dimana hal tersebut merupakan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Para pelaku usaha juga berharap agar RPP ini dapat mengakomodasi kepentingan industri, seperti jaminan kepastian bahan baku hingga perlindungan industri dalam negeri.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan RPP Perindustrian dan perdagangan sangat penting bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Maka dari itu pihaknya pun mengusulkan beberapa masukan. Salah satunya adalah perlu adanya perbaikan mekanisme impor.

Jemmy menilai, perlu adanya kebijakan ketat berupa kewajiban menyertakan perizinan impor bagi importir yang mengimpor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), Gudang Berikat (GB) dan Free Trade Zone (FTZ).

Adapun untuk RPP perindustrian dirinya menuturkan bahwa pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Menurutnya impor hanya dilakukan bila industri di dalam negeri tidak dapat memproduksinya baik sebagai bahan baku atau bahan penolong.

Pihaknya melihat belum ada bab yang membahas jaminan pasar domestik bagi produk dalam negeri, sehingga RPP ini tidak bisa mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri hingga memperbaiki kebijakan impor.

Ia melihat selama ini kemudahan impor yang seharusnya membantu industri dalam negeri khususnya IKM malah menjadi bumerang dan mengancam industri dalam negeri. Dari dalam negeri masalah mahalnya ongkos logistik menjadi masalah klasik yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Tingginya biaya logistik disebabkan karena penerapan infrastruktur logistik belum terintegrasi dan menciptakan biaya ekonomi tinggi.

Sementara itu Rachmat Hidayat selaku anggota dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), menambahkan industri makanan dan minuman juga ikut terdampak dengan adanya pandemi ini. Meskipun masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif, namun industri ini harus melakukan adaptasi dari perubahan perilaku konsumen yang lebih mawas terhadap kesehatan ataupun kebersihan dalam produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi.

Disamping itu, beberapa tantangan juga dihadapi oleh industri makanan dan minuman seperti misalnya belum adanya jaminan pengadaan energi yang lebih kompetitif, ketersediaan bahan baku, hingga jaminan pasokan bahan baku.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Agung Pambudhi berharap pemerintah menyelesaikan persoalan investasi dan berusaha melalui aturan turunan UU Cipta Kerja yang tengah disusun.

Oleh karena itu, pemerintah juga harus tegas selaku pemegang otoritas kebijakan dalam memutuskan perizinan dan aturan hukumnya. Pengusaha tentu sangat mengharapkan pelayanan perizinan jauh lebih memberikan kepastian dari sebelum adanya UU Cipta Kerja.

Dirinya sangat percaya manajemen paling primitif perlu dijalankan yakni reward and punishment bagi ASN yang bertugas melayani perizinan. Itu tepat untuk mengubah perilaku kerja yang selama ini ada.

Ia juga berharap, agar kemudahan investasi harus tergambar dari seluruh RPP yang dibuat pemerintah. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin yang berbasis sistem mulai pemenuhan persyaratan dokumen hingga pelaku usaha atau pemohon mendapatkan izinnya. Agung meminta proses tersebut tidak hanya mudah, tetapi juga pasti.

Langkah pemberian perizinan berbasis risiko memang menjadi ruh regulasi UU Cipta Kerja. Kebijakan tersebut harus dimaksimalkan untuk kemudahan masyarakat.

Agung berujar, yang paling penting dalam proses ini adalah terkait dengan bagaimana sistem yang dapat menjamin partisipasi dan juga konsultasi dimana publik bisa memberikan catatan atas peraturan-peraturan yang menjadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja.

Penerapan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja patut diapresiasi sebagai salah satu solusi mengatasi tumpang tindih regulasi kegiatan usaha. Metode penyusunan regulasi secara omnibus tersebut diharapkan dapat mereformasi peraturan sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia, tentunya peningkatan investasi ini akan sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Aturan turunan ini diharapkan juga sejalan dengan semangat regulasi di atasnya agar tidak terjadi tumpang-tindih regulasi dan hambatan investasi lainnya.

Ke depan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik pelaku usaha atau pekerja adalah iklim industri yang kondusif, sehingga perlu adanya regulasi yang dapat mempercepat upaya peningkatan ekonomi negara.

)* Penulis adalah kontriibutor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Deka Prawira )*

Saat ini, Pemerintah Pusat masih tetap menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun aturan turunan dari undang-undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja. Tercatat sudah ada 35 draft yang telah selesai, dimana draft tersebut terdiri dari 30 rancangan peraturan pemerintah (PP) dan 5 rancangan peraturan presiden (perpres). Rencananya, akan ada 44 aturan turunan terkait kebijakan tersebut.

Franky Sibarani selaku Ketua Tim Serap Aspirasi pelaksanaan UU Cipta Kerja mengatakan, bahwa tim-nya terus bekerja hingga rancangan ditetapkan. Melalui pesan singkat, Franky menuturkan, ketentuan perundang-undangan UU Cipta Kerja, RPP dan RP Presiden turunan UU Cipta Kerja akan ditetapkan pada bulan Februari.

Sinkronisasi antara rancangan PP dan perpres perlu dilakukan agar tidak mengandung multitafsir. Pemerintah melakukan hal ini agar dalam penerbitannya tidak banyak menerima penolakan dan mengakomodasi kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, aspirasi-aspirasi yang sudah masuk dan terus disampaikan ke pemerintah. Saat ini sedang dalam proses pembahasan di pemerintah. Sebelumnya, Franky menjelaskan bahwa ada satu temuan yang menjadi perhatian pemerintah. Yakni masih adanya rancangan aturan turunan yang hasilnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja.

Franky menjelaskan bahwa ada tiga contoh yang menurutnya krusial dan penting. Pertama berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pada pembahasan terkait pendaftaran usaha kecil dan mikro, dalam UU Cipta Kerja telah ditulis bahwa hal tersebut dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Namun pada rancangan yang disusun hanya bisa secara daring. Kemudian, pembiayaan bagi UMKM. Pada UU Cipta Kerja pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan pembiayaan. Namun dalam rancangan tersebut hanya memberi kemudahan.

Terakhir mengenai fasilitas dan pembiayaan intensif fiskal. UU Cipta Kerja akan memberikan kepada usaha kecil dan mikro. Sementara itu, pada aturan turunan, fasilitas fiskal tersebut hanya diberikan kepada usaha mikro.

Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan UMKM akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat harus melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam proses penyusunannya, pemerintah turun langsung ke beberapa daerah untuk menyosialisasikan substansi UU Cipta Kerja sekaligus menyerap masukan dan tanggapan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Airlangga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku UMKM dan Koperasi. Luasnya cakupan UU Cipta Kerja menurut Airlangga dimaksudkan untuk mengharmonisasi berbagai sistem perizinan di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih dan saling mengikat.

Hal ini-lah yang membuat pelaku usaha mikro dan kecil hingga pelaku usaha menengah dan besar mengalami kesulitan dalam mendapatkan perizinan, memulai kegiatan usaha dan bahkan sulit untuk mengembangkan usaha yang telah ada.

Melihat kondisi tersebut, UU Cipta Kerja melakukan perubahan paradigma dan konsepsi perizinan berusaha dengan melakukan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.

Usaha dengan risiko rendah cukup dengan pendaftaran atau nomor induk berusaha (NIB). Usaha risiko menengah dengan sertifikat standar dan risiko tinggi harus memiliki izin.

UU Cipta Kerja juga diyakini Airlangga dalam memberikan banyak perhatian dan afirmasi kepada UMKM. Mulai dari perizinan tunggal hingga kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan sertifikat halal dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah juga memberi insentif fiskal serta pembiayaan untuk pengambangan dan pemberdayaan UMKM serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Kemudahan dengan pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK, prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemitraan UMK melalui penyediaan tempat promosi, serta tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik yang dialokasi 30 persen.

Draft UU Cipta Kerja diharapkan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang ingin tetap menjalankan usahanya, tentunya kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berusaha.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Savira Ayu )*

UU Cipta Kerja makin sempurna dengan 44 aturan turunannya. Namun peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang jadi aturan turunan tersebut, belum 100% jadi. Diharapkan mereka bisa diresmikan februari 2021, karena perlu pertimbangan yang matang, agar bisa segera diimplementasikan.

Masyarakat sempat kaget ketika UU Cipta Kerja mencapai hampir 1.000 lembar, karena UU ini memang mengurus hampir segala aspek. Mulai dari investasi hingga UMKM. Setelah ada UU Cipta Kerja, maka diambah lagi dengan aturan turunannya. Sehingga bisa lebih detail dan jika dipraktekkan di lapangan, akan berlangsung dengan lancar.

Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa ada 44 aturan turunan UU Cipta Kerja. Rinciannya, 40 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Aturan turunan ini mencakup berbagai sektor dan klaster. Namun sampai saat ini ke-44 perpres dan PP belum diresmikan.

Lantas kapan lanchig aturan turunan tersebut? Doddy Widodo, Dirjen Pertahanan KPAII Kemenperin, memprediksikan bahwa aturan turunan akan selesai februari 2021. Karena 44 aturan itu masih digodok pemerintah, dan targetnya selesai setidaknya akhir februari ini. Dalam artian, masyarakat diminta bersabar untuk menunggu aturan turunan UU Cipta Kerja ini.

Meski UU Cipta Kerja diresmikan oktober 2020, namun aturan turunanya tak bisa terselesaikan dalam waktu yang sama. Karena diharap 44 perpres dan PP ini lebih detail, dan tak ada kesalahan sedikitpun. Prosesnya, setelah dibuat draft RPP dan Rperpres, maka diupload di situs khusus. Masyarakat bisa membaca dan bahkan memberi masukan pada pemerintah.

Setelah periode masukan ditutup, maka DPR membacanya satu-persatu dan mempertimbangkannya. Apakah masukan itu benar atau hanya kritik kasar. Tidak semua bisa ditampung, karena tak semua orang memberi feedback positif. Masyarakat tak usah kecewa ketika masukannya tidak diimplementasikan, karena mungkin tak sesuai konteks. Lagipula, pemerintah sudah berusaha adil dengan meminta pendapat rakyatnya.

Kemudian, DPR merapatkan aturan turunan ini dengan lembaga dan kementrian terkait. Sehingga mereka bisa memberi masukan dan pertimbangan lebih lanjut, dan nantinya tak ada lagi miskoordinasi. DPR memang berkolaborasi dengan banyak pihak, agar bisa kompak dalam membuat aturan turunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Aturan turunan ini diharap akan berjalan dengan harmonis, dengan sang ‘kakak’ UU Cipta Kerja. Sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih antara keduanya. Oleh karena itu, proses sebelum aturan turunan diresmikan jadi lebih panjang, agar tidak ada kontra antara perpres, PP, dengan UU Cipta Kerja.

Jika nanti aturan turunan sudah selesai dan diresmikan, maka diharap kehidupan masyarakat akan membaik, walau kita masih berada di tengah pandemi. Ketika nanti ada vaksinasi nasional dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya diterapkan, maka kondii finansial akan naik perlahan. Karena kepercayaan investor akan naik seiring dengan klaster investasi.

Mereka akan menanam modal dan membangun pabrik padat karya, sehingga masyarakat bisa bekerja di sana. Otomatis banyak yang terentas dari status pengangguran, dan bisa lagi membeli sembako, tanpa harus berharap pada jatah BLT. Daya beli masyarakat akan naik, dan dagangan para pebisnis laku kembali. Roda ekonomi bergulir lagi dan kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi tahap 2.

Begitu hebatnya efek dari UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, sehingga taraf hidup masyarakat bisa terus naik. Oleh karena itu, kita wajib mendukung UU ini beserta perpres dan PP tersebut, agar kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia makin baik. Karena mereka bukanlah aturan di atas kertas, melainkan benar-benar diterapkan di lapangan.

Mari kita tunggu peresmian 44 aturan turunan UU Cipta Kerja, agar penerapannya di lapangan makin baik. Karena pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah membuat UU yang hanya berlaku di atas kertas atau mimbar DPR, melainkan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Semoga taraf hidup kita membaik, berkat UU Cipta Kerja dan 44 aturan turunannya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

UU Cipta Kerja akan makin lengkap dengan aturan turunannya, yang terdiri dari 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pemerintah akan mempercepat penerapan aturan ini, agar masyarakat lekas mendapat manfaatnya. Sehingga mereka akan memiliki kehidupan dan perekonomian yang lebih baik.

UU Cipta Kerja sudah diresmikan sejak oktober 2020 lalu, namun penyusunan aturan turunannya masih belum selesai. Karena dalam pembuatannya, masih berkoordinasi dengan lembaga terkait. Dalam penyusunan ini, maka masyarakat bisa membaca sebagian draft dari 44 peraturan presiden dan peraturan pemerintah, di situs resminya.

Setelah disusun, maka pemerintah akan berusaha mempercepat proses pembuatannya, agar lekas diterapkan di lapangan. Menurut Suswijono Moegiarso dari Kantor Staf Presiden, target selesainya aturan turunan dari UU Cipta Kerja adalah maksimal 1 februari 2021. Sedangkan draft perppu dan perpres akan ditandatangani Presiden Jokowi pada pertengahan januari 2021.

Aturan turunan UU Cipta Kerja menjadi pelengkap, dan disusun oleh lembaga dan kementrian yang berkaitan. Sehingga hasilnya benar-benar akurat dan memudahkan kehidupan masyarakat, untuk memperbaiki perekonomian mereka. Karena pemerintah menolong melalui klaster kemudahan berusaha, UMKM, klaster investasi, dan lain-lain.

Proses pembuatan aturan turunan dibuat transparan, sehingga tidak ada oknum yang menyudutkan, dan berkata bahwa pemerintah membuat peraturan secara diam-diam. Bahkan masyarakat juga boleh memberi masukan terhadap aturan turunan UU Cipta Kerja, di kolom yang disediakan, sampai batas waktu tertentu. Hal ini menunjukkan sisi demokratis pemerintah.

UU Cipta Kerja menjadi UU yang spektakuler karena mengubah berbagai sektor, mulai dari investasi, ekonomi, hingga UMKM. Oleh karena itu, masyarakat menanti aturan turunan dari UU tersebut, agar segera diterapkan di lapangan. Sehingga ada proses pemotongan alur birokrasi yang bisa memangkas aturan menjadi lebih simple dan memudahkan banyak orang.

Pemotongan alur birokrasi memang menjadi janji Presiden Jokowi, setelah beliau dilantik jadi Presiden di periode 1 lalu (2014). Peraturan yang terlalu rumit akan berdampak buruk, karena masyarakat akan malas untuk mengurus legalitas, akibatnya usaha mereka tak berizin. Banyak orang juga malas menaati aturan karena sudah terbayang birokrasi yang memusingkan.

Ketika brokrasi dipangkas dan aturan turunan diterapkan, maka akan memperkecil peluang untuk korupsi. Karena tak ada lagi oknum yang meminta uang pelicin, agar izin usaha pebisnis lekas keluar. Sehingga aturan turunan memang harus diselesaikan secepatnya, agar KKN diberantas dan sistem pemerintahan menjadi jauh lebih baik. Tak ada lagi koruptor yang berani nakal, karena dijewer oleh UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Selain itu, jika UU Cipta Kerja dan aturan turunannya lekas diterapkan, maka kita optimis akan melewati pandemi dengan berhasil. Karena berkat pasal-pasal dan perpres serta perppu tersebut, investor asing akan masuk ke Indonesia. Mereka tertarik akan membangun pabrik baterai dan produk lain, sehingga membuka banyak lapangan kerja baru, karena merupakan industri padat karya.

Mereka yang di-PHK akibat efek pandemi akan punya pekerjaan baru. Akan ada efek domino positif, di mana masyarakat sekitar pabrik juga kecipratan rezeki. Misalnya pemilik warung makan, tukang parkir, pedagang asongan, pebinis kos-kosan, laundry, dan lain-lain. inilah efek dari dahsyatnya UU Cipta Kerja dan 44 aturan turunannya, yang bisa mengalirkan rezeki ke mana-mana.

Percepatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja membawa harapan baru di tengah birunya pandemi. Penyebabnya karena mereka akan membawa masuk investor asing, yang akan membuka usaha baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, jika UU ini dan aturan turunannya diterapkan, akan memotong alur birokrasi menjadi lebih simple.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini