suaratimur.id – Terbitnya Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua merupakan sebuah kebijakan yang bersifat strategis, dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang berada di provinsi Papua, terutama terhadap orang asli papua. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan Provinsi-provinsi lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta diharapkan memberikan peluang bagi orang asli papua untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan.

Majelis Rakyat Papua (MRP) dibentuk menjadi representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu untuk perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dalam pelaksanaannya, MRP disebut berkontribusi dalam beberapa hal menyangkut masyarakat Papua. Termasuk salah satunya merespon UU Otsus yang dinilai tidak menguntungkan. MRP sempat mengajukan permohonan uji materi UU Otsus karena mendapat adanya klausul yang dinilai merugikan kepentingan dan hak konstitusional orang asli Papua. MRP sempat menilai bahwa penyusunan UU 2/2021 yang merupakan revisi UU 21/2001 murni hasil inisiatif pihak pemerintah pusat, bukan usul dari masyarakat Papua.  

Mempertanyakan Kedudukan dan Keberpihakan MRP

Merespon atas adanya gugatan terhadap UU Otsus yang melibatkan MRP, sejumlah pihak kemudian mempertanyakan kedudukan MRP dalam sidang yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi tersebut.

Saksi ahli Presiden, Yusril Ihza Mahendra pernah menilai bahwa tidak terdapat ruang bagi MRP untuk menguji Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap UUD 1945, dimana MRP menjadi pemohon dalam sidang tersebut. Menurut Yusril, MRP dikategorikan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang, bukan UUD 1945 secara langsung. Hak dan kewenangannya diberikan sebagaimana perintah UU. Adanya dalil terhadap UU Otsus Papua mengenai ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakian Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK) hanya bisa diajukan oleh individu atau partai politik yang memiliki konstitusional, bukan MRP. MRP ialah lembaga negara sebagai representasi masyarakat Papua dalam hal tertentu sebagaimana disebutkan UU. Namun, MRP tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan tersebut.

Pernyataan terbaru berkaitan dengan hal yang serupa juga muncul dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK), oleh salah satu ahli Presiden, Fahri Bachmid. Dirinya mempertanyakan kedudukan hukum Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memohon uji materiil tersebut. Menurutnya, tidak ada definisi hukum yang jelas berkaitan dengan eksistensi kelembagaan MRP itu sendiri, apakah sebagai sebuah lembaga negara, badan hukum publik, privat, atau perorangan. Jika bicara tentang sebuah lembaga negara, MRP tidak mempunyai atribusi kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, MRP sangat sulit didefinisikan sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan konstitusionalitas sebuah undang-undang.

Pun dalam respon terhadap kebijakan DOB Papua, keberadaan MRP sangat disayangkan karena bersifat tendensius hanya mengangkat aspirasi dari pihak atau golongan yang menolak DOB. Timotius Murib bahkan mengklaim bahwa mayoritas masyarakat di 29 kabupaten/ kota di Provinsi Papua menolak kebijakan tersebut. Namun jika ditanyakan secara detail perihal data yang dimiliki tidak akan bisa ditunjukkan secara ilmiah. Ia hanya seolah mendasarkan pada aspirasi rakyat yang menyatakan bahwa pemekaran harus ditunda. Seperti terdapat pemaknaan definisi ‘rakyat’ yang berbeda antara MRP dan pemerintah daerah yang sesungguhnya menjadi wakil rakyat bahkan hingga ke wilayah terpencil atau pelosok.

Di sisi lain, sikap masyarakat Papua yang kemudian diwakili oleh pemerintah daerah justru banyak memberikan dukungan terhadap rencana DOB di wilayah Papua. Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, asosiasi pemerintah daerah, seperti asosiasi Bupati di Papua Selatan, asosiasi Bupati dan tokoh masyarakat di wilayah Meepago, para Bupati di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian asosiasi Bupati di kawasan Papua Utara seperti Bupati Jayapura dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Jayapura telah memberikan surat atau pernyataan dukungan resmi. Oleh karena itu, sikap MRP yang mengatasnamakan lembaga rakyat dan menyatakan keberatan dengan pembentukan tiga provinsi baru di Papua patut dipertanyakan, apakah sudah diplenokan? atau jangan-jangan hanya aspirasi dari sejumlah pihak tanpa mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan.

Terus Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti tak pernah berhenti dari hari ke hari, sejumlah pihak terus memberikan pernyataan sikap dukungan terkait kebijakan DOB dimana saat ini pihak DPR telah menerima surat Presiden (surpres) untuk segera menindaklanjuti pembahasan tiga RUU DOB tersebut.

Kelompok yang mengatasnamakan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Tabi Saireri, Anim-Ha, dan Pegunungan Bintang menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB Papua. Dukungan tersebut diaplikasikan melalui syukuran yang digelar DPP Asosiasi Mahasiswa Tabi Papua di Pantai Cibery Jayapura pada Senin 16 Mei 2022. Ketua Umum DPP Asosiasi Mahaiswa Tabu Papua, Ayub Wamiau menyatakan bahwa syukuran mahasiswa dan pemuda se-Tanah Tabi, Anim-Ha, dan Pegunungan bintang sebagai momentum persaudaraan mendukung pembangunan di tanah Papua. Soal adanya pro kontra terkait DOB menjadi hal wajar di alam demokrasi. Yang paling penting adalah rasa kebersamaan untuk mempersiapkan diri terkait cita-cita bersama memeratakan pembangunan.

Sementara itu, Tokoh masyarakat dari daerah pegunungan tengah Provinsi Papua, Lenis Kogoya, juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan DOB di Papua karena dipandang sudah layak. Dirinya kemudian mengajak masyarakat Papua untuk tidak terus-menerus melakukan demonstrasi menolak kebijakan otonomi khusus (Otsus), melainkan mendukung program tersebut untuk menyejahterakan masyarakat.

Untuk diketahui bahwa aksi penolakan DOB yang diselenggarakan pada 10 Mei 2022 lalu teridentifikasi didukung oleh elit lokal yang tak sejalan dengan pemerintah pusat dan sejumlah organisasi separatis yang menunggangi isu DOB untuk kepentingan misi pelepasan dari NRKI.

Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran

Pernyataan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat secara gamblang juga disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban. Menurutnya pemekaran menjadi kunci percepatan pembangunan di Papua. Adanya pemekaran berupa pembentukan provinsi baru di Papua bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Selama ini, pembangunan hanya terpusat di perkotaan. Padahal, wilayah Papua sangat luas. Sehingga, percepatan pembangunan di Papua memang harus dibarengi dengan pemekaran.

Pihaknya telah menyampaikan kepada masyarakat Papua agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Jika semua orang mau ikut mengatur pemerintah maka nanti tidak ada yang membimbing masyarakat. Karena itu, IKBP selalu mendukung setiap kebijakan demi bangsa dan negara, terutama kemajuan Papua. Menurutnya jika terdapat provokasi-provokasi lain itu karena masih ada yang berkepentingan. Masyarakat Papua lahir dari adat dan agama. Jadi kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi.  Termasuk dalam hal ini terkait Otsus dan DOB, dimana peran MRP yang belum bisa dikatakan sebagai representasi masyarakat Papua secara murni dan seutuhnya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)