JAKARTA – Berstatus BUMN, nasib PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) berada di ambang kebangkrutan. Kondisi keuangan maskapai flag carrier ini tengah berdarah-darah. Selain terjerat utang menggunung hingga Rp 70 triliun, perusahaan juga menderita kerugian. Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlangsung lama, bakal membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, salah satu yang memberatkan kinerja keuangan Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga sewa pesawat dari para lessor. Bahkan, menurut Erick Thohir, ada indikasi korupsi dalam negosiasi harga sewa pesawat. Praktik ini bisa saja terjadi karena ada kongkalikong antara perusahaan penyewa dalam hal ini Garuda, dengan pihak lessor.

Korupsi Garuda di era Orde Baru. Krisis yang terjadi pada Garuda Indonesia ini mengingatkan pada usaha yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang menjabat tahun 1998-1999. Sempat mengalami masa keemasan pada tahun 1980-an saat dipimpin Wiweko Soepono, Garuda pada tahun-tahun berikutnya mengalami kemerosotan karena praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Seperti diberitakan Harian Kompas, 10 September 1998, KKN begitu menggerogoti dua maskapai penerbangan pelat merah, yaitu Garuda Indonesia dan Merpati. Tanri Abeng membeberkan, khusus di BUMN Garuda Indonesia, dapat dihemat sekitar 18,27 juta dollar AS per tahun atau sekitar Rp 27,1 miliar per tahun apabila delapan kerja sama operasi (KSO) berbau KKN di lingkungan Garuda dihilangkan. Menurut dia, ada delapan kerja sama operasi (KSO) yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Garuda selama rezim Orde Baru atau Orba.

Kerja sama memberatkan Garuda. Pertama, yakni pengalihan pengelolaan gudang kargo kepada PT Angkasa Bina Wiwesa (ABW). ABW, menurut catatan Kompas, merupakan usaha milik adik mantan Presiden Soeharto dari lain ibu satu bapak, Martini Tubagus Sulaeman. Dari pengelolaan pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta itu, pihak ABW setiap bulan dapat meraup pendapatan Rp 6 miliar, tetapi hanya Rp 300 juta yang diterima Garuda Indonesia. Sedangkan biaya operasional, pemakaian gedung, telepon, dan listrik dibebankan kepada Garuda. Menurut perjanjian selama sepuluh tahun yang ditandatangani Dirut Garuda Wage Mulyono dan Dirut ABW Martini Nita Karyati tahun 1994, disebutkan pihak ABW akan menyetor minimal 10 persen dari pendapatan kotor, atau sekitar Rp 200 juta setiap bulan kepada Garuda.

Dari data yang diperoleh, total pendapatan pada tahun 1995 sebesar Rp 28,5 miliar, tetapi yang disetor kepada Garuda Rp 3,1 miliar. Sementara pendapatan Rp 105 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 1996 hingga Mei 1998, Garuda kebagian Rp 39,6 miliar.

Masuknya Bimantara. Proyek KKN berikutnya yang dihentikan penunjukannya oleh Kantor Tanri Abeng adalah broker asuransi pesawat terbang PT Bimantara Graha Insurance Broker yang didirikan Bambang Trihatmodjo pada tahun 1994. Perusahaan itu pernah digugat karyawan Garuda karena diduga keras sangat berbau KKN. Sebelum keluarga Cendana dengan perusahaan asuransinya masuk, Garuda Indonesia bebas menentukan broker asuransi bagi armada pesawatnya.

Namun, kemudian Garuda mendapat tekanan dan harus melalui perusahaan putra mantan Presiden Soeharto. Putra-putra Soeharto jauh sebelumnya pada era Dirut Wiweko Soepono pernah datang ke Garuda Indonesian Airways menawarkan jasa asuransi. Tetapi, waktu itu Wiweko masih bisa menolak mentah-mentah. Ia menasihatkan agar belajar dulu mengenai perasuransian yang ingin ditawarkan tersebut.

Mark-up pesawat. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN menyebutkan, proyek lain adalah pembelian (sewa operasi) pesawat MD-11 yang pengadaannya melibatkan Bimantara-nya Bambang Trihatmodjo. Menurut catatan Kompas, harga sewa pesawat badan lebar buatan McDonnell Douglas (kemudian merger dengan Boeing) ini cukup tinggi, 1,1 juta dollar AS/pesawat/bulan atau 6,6 juta dollar AS per bulan untuk keenam MD-11 yang dioperasikan Garuda. Sementara harga sewa pesawat tersebut sebenarnya bisa diperoleh lebih murah, sekitar 600.000 – 700.000 dollar AS per pesawat. “Jadi ada mark-up dalam pengadaan armada MD-11 Garuda Indonesia,” ungkap sumber Kompas. Dengan harga sewa tersebut dan dihantam krisis moneter/ ekonomi, sewa-operasinya dirasa sangat memberatkan keuangan Garuda.

Cucu Soeharto pun ikut. Masih di sekitar Garuda tapi tidak disebut kantor Menneg Pendayagunaan BUMN, yakni perusahaan yang disebut-sebut milik Ary Sigit, putra Sigit Harjojudanto atau cucu mantan Presiden Soeharto. PT Autotrans Indonesia yang bergerak dalam bidang ground handling di Bandara Ngurah Rai, Bali. Perusahaan ini, menurut karyawan Garuda, dituding mendapat kontrak secara tidak wajar. Tawaran kontrak perusahaan ini sempat ditolak karena terlalu mahal. Tetapi, sebelum putusan final diambil, Garuda mendapat telepon dari seorang petinggi negara yang menyebutkan agar menerima tawaran Autotrans.

Menurut catatan, Hutomo Mandala Putra yang akrab dipanggil dengan Tommy dengan PT Artasaka Nusaphala-nya juga ikut “bermain” di Garuda Indonesia, yakni saat BUMN ini akan menyewakan sejumlah Fokker F-28 kepada anak perusahaannya Merpati Nusantara. Entah bagaimana, akhirnya pesawat dijual kepada Artasaka Nusaphala yang kemudian menawarkan pesawat tersebut kepada Merpati, tetapi ditolak oleh Dirut Ridwan Fataruddin dengan alasan harga sewa terlalu mahal. Karena keberaniannya menampik tawaran-tawaran tersebut, Ridwan Fataruddin harus membayar mahal, ia digeser dari pucuk pimpinan Merpati Nusantara. (*)

Jakarta – Siapa yang tak kenal Garuda Indonesia, maskapai first class andalan Indonesia. Terbaru, maskapai ini membawa terbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tiga negara yakni Italia, Inggris Raya, dan Persatuan Emirat Arab untuk menunaikan tugas negara.

Dulu, bukan sembarang orang bisa naik Garuda Indonesia. Hanya mereka yang berduit. Imej ini pun masih melekat hingga sekarang di masyarakat. Tidak hanya imej di masyarakat, bagi para pekerja di lingkungan maskapai penerbangan pun juga demikian. Bekerja di Garuda Indonesia, telah jadi impian para flight attendant.

Besarnya penghasilan pilot hingga pegawai lain yang di atas rata-rata perusahaan sejenis jadi magnet Garuda Indonesia jadi incaran. Garuda Indonesia bahkan terus dinobatkan sebagai maskapai bintang 5 dari Skytrax. Di dunia, hanya ada 9 maskapai yang memiliki predikat itu.

Maskapai tersebut yaitu All Nippon Airways (ANA), Asiana Airlines, Cathay Pasific, Hainan Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, EVA Air dan Garuda Indonesia. Sayangnya itu Garuda Indonesia yang dulu. Sekarang, maskapai ini masuk dalam deretan maskapai di dunia yang nasibnya diujung tanduk.

Bagaimana tidak, maskapai berkode emiten GIAA mencatatkan rugi sebesar USD 1,33 miliar atau sekitar Rp 18,95 triliun (kurs Rp 14.249 per USD) hingga kuartal III 2021. Rugi ini jauh lebih baik dibandingkan posisi per akhir Desember 2020 yang tercatat minus USD 2,5 miliar atau sekitar Rp 35,62 triliun.

Sayangnya, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, kerugian Garuda Indonesia bertambah dari USD 1,07 miliar atau sekitar Rp 15,24 triliun per September 2020. Hingga September 2021, Garuda Indonesia mencatatkan total pendapatan sebesar USD 568 juta atau sekitar Rp 8,09 triliun. Turun dari pendapatan periode sama pada 2020 sebesar USD 1,13 miliar.

Pada periode yang sama, total ekuitas mencapai USD 2,83 miliar. Liabilitas tercatat sebesar USD 9,76 miliar. Lebih besar dibandingkan aset Perseroan hingga September 2021 yang hanya sebesar USD 6,93 miliar. “Neraca Garuda sekarang mengalami negatif ekuitas USD 2,8 miliar, ini rekor. Dulu rekornya dipegang Asuransi Jiwasraya, sekarang sudah disalip Garuda,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Ia mengatakan, drop-nya tingkat neraca keuangan Garuda Indonesia disebabkan juga oleh adanya PSAK 73 yang dilakukan perusahaan pada 2020-2021. Ini yang menyebabkan dampak penurunan ekuitas semakin dalam, karena pengakuan utang masa depan lessor. “Dalam kondisi ini dalam istilah perbankan sudah technically bankrupt, tapi legally belum, ini yang sekarang saat ini kita sedang upayakan gimana keluar dari posisi ini,” kata Tiko.

Anggapan bangkrut tersebut, karena secara praktik sebagian kewajiban Garuda Indonesia sudah tak dibayar, bahkan ia menyebut gaji pun sudah sebagian ditahan. “Jadi kita harus pahami bersama situasi Garuda sebenarnya secara technical sudah mengalami bangkrut. Karena kewajiban-kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan, termasuk global sukuk, termasuk himbara dan sebagainya,” jelas dia.

Hal yang sama juga terjadi pada maskapai lainnya didunia, Sama seperti Garuda, kepemilikan saham Thai Airways juga sebelumnya didominasi oleh pemerintah Thailand. Namun, pemerintah Thailand telah melakukan divestasi saham alias mengurangi porsi kepemilikan, dari 51 persen ke 47,8 persen karena krisis finansial yang tengah diemban perusahaan. Dengan demikian, pemerintah Thailand bukan lagi pemegang saham mayoritas Thai Airways. Dengan jumlah utang yang mencapai Rp100 triliun, pemerintah Thailand memutuskan untuk tak lagi menginjeksi dana ke Thai Airways. Keputusan itu muncul bersamaan dengan kebijakan pemerintah Thailand mengurangi porsi saham di maskapai tersebut, dan mengeluarkannya dari daftar BUMN negaranya.

Sementara itu, perusahaan penerbangan asal Hong Kong, Cathay Pacific Airways mengumumkan kerugian USD 2,8 miliar setara Rp 40 triliun sepanjang 2020. Penurunan pendapatan ini bahkan lebih buruk dari prediksi Bloomberg sekitar USD 2,6 miliar atau sekitar Rp 37 triliun. Dikutip dari South China Morning Post, Rabu, (10/3/2021), kerugian ini menjadi yang terburuk dalam sejarah industri aviasi.

Pemimpin Cathay Pacific, Patrick Healy bahkan menyebut tahun 2020 sebagai tahun ‘paling menantang’ yang dialami perusahaan selama 70 tahun beroperasi. Ini sekaligus memberikan alarm ketidakpastian bisnis di masa depan bahkan pasca pandemi. “Kondisi pasar tetap menantang dan dinamis, belum jelas bagaimana pandemi dan dampaknya akan berkembang selama beberapa bulan mendatang.” ungkapnya dalam sebuah pernyataan. (*)