Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Bansos agar dapat lebih tepat sasaran. Pemberian Bansos kepada pihak yang membutuhkan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos), seperti penyaluran bantuan sosial atau bansos berjalan sesuai target selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali.

Dalam kesempatan konferensi pers, Airlangga mengatakan, program bantuan beras 10 Kg sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga. Ia menjabarkan penyaluran bansos beras dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 juta keluarga untuk tahap pertama.

Tahapan berikutnya ialah pemberian bantuan beras kepada KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Kartu Sembako dengan angka 8,8 juta keluarga. Selain itu, untuk bansos beras 5 kilogram disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah. Diketahui untuk bantuan ini, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial.

Dinas sosial juga turut berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat. Sebelumnya, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras menyampaikan, setelah melakukan monitoring dalam penyaluran bantuan beras PPKM di sejumlah daerah, pihaknya tetap mempercayakan Perum Bulog sebagai BUMN pangan nasional untuk melanjutkan penyaluran Bantuan Beras selama PPKM.

Pasalnya, dilaporkan bahwa beras yang dibagikan ke masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timut memiliki kualitas buruk. Beras bansos yang diberikan pemerintah tersebut dibagikan untuk warga di Bangkalan dengan jumla total 1.500.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos penerima keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Menteri Tri Rismaharini juga akan menyalurkan BST kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp 300 ribu per bulan per penerima selama PPKM Darurat. Rencananya, BST akan diperpanjang dua bulan dari Juli-Agustus. Sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu per penerima. Targetnya, BST bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lama sampai akhir pekan ini. Pencairan akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, sehingga diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyaluran dana PKH akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada bulan Juli. Percepatan PKH untuk kuartal III ini dilakukan guna memberi bantalan bagi masyarakat rentan selama pelaksanaan PPKM Darurat. Pemerintah akan memberikan bantuan PKH untuk masyarakat rentan sesuai dengan indeks bantuan atau kebutuhan. Untuk keluarga yang memiliki anak usia dini dan ibu hamil, dana yang diberikan sebesar Rp 3 juta.
Sementara, Rp.900 ribu untuk kategori pendidikan anak SD, Rp. 1,5 juta untuk pendidikan anak SMP, Rp. 2 juta untuk pendidikan SMA, sedangkan penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan Rp 2.4 juta.

Sebelumnya, Polisi telah berhasil mengungkap tindakan pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST) yang dilakukan oleh seseorang berinisial MI (41) yang merupakan seorang timer angkutan umum mikrolet M15 rute Tanjung Priok Kota.

Budhi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan BST kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona, dimana ada diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan. Modus MI melakukan aksi pemotongan yakni mereka diminta mencairkan ke ATM dan ada sejumlah uang yang harus diberikan ke MI untuk diberikan lagi ke pihak terkait memperlancar. Dalam modus ini dirinya berhasil mengantongi Rp 2.000.000.

Tentu saja pelaku modus penipuan seperti ini perlu ditindak tegas, agar tidak ada bansos yang diselewengkan. Penyimpangan dana bansos bisa dikenakan pasal korupsi. Karena itu dia memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan edukasi kepada pemda agar pendistribusian bansos sesuai aturan yang ada.

Saat PPKM diberlakukan, tentu saja ada mobilitas warga yang tersendat, sehingga diperlukan suntikan dana ataupun bantuan untuk tetap bertahan hidup selama pandemi. Di sisi lain optimalisasi bantuan sosial ini juga jangan sampai diselewengkan, karena bansos tersebut merupakan hajat hidup masyarakat yang perekonomiannya terhantam pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Aparat Penegak Hukum di wilauah Jawa Timur bergerak cepat menyikapi kabar soal pengalokasian packaging dan distribusi pada program JPS yang digulirkan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi Jatim untuk warga Kabupaten Malang terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi soal temuan itu. Dimana dalam temuan tersebut, pengalokasian packaging dan distribusi bahan pangan senilai Rp 862.5000.000 dinilai oleh BPK sebagai kelebihan bayar, yang tidak tercantum di dalam kontrak antara Dinsos Kabupaten Malang dengan penyedia.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Malang, Agus Hariyono mengatakan bahwa pada prinsipnya, sepanjang sebuah temuan tersebut dilengkapi bukti-bukti, maka pihak Kejaksaan juga akan melakukan tindak lanjut.

“Pada prinsipnya, jika barang buktinya cukup dan ada indikasi penyimpangan, ya akan ditindaklanjuti” ujarnya Rabu (1/9/2021).

Dirinya tidak bisa memastikan siapa saja pihak-pihak yang datang ke Kejari Kabupaten Malang untuk memberikan keterangan. Hanya saja, dari informasi yang dihimpun, beberapa orang yang hadir tersebut termasuk dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.

Dirinya menegaskan bahwa dalam perkara tersebut, pihak Kejaksaan harus memastikan sejauh mana perkara tersebut ditindaklanjuti. Terlebih pihak yang bersangkutan juga telah memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melakukan proses pengembalian.

“Karena kadang-kadang informasi yang di luar itu kan rame, ternyata begitu kemudian kita klarifikasi suaranya tidak se ‘keras’ yang dibicarakan orang-orang. Makanya, terhadap temuan itu, masih ada kesempatan dari dinas (Dinsos Kabupaten Malang) untuk menindaklanjuti kan selama 60 hari. Itu harus dilihat dulu, benar sudah ditindaklanjuti apa belum. Makanya kami tidak mau beradai-andai, dilihat dulu faktanya seperti apa, baru bisa dikonfirmasikan,” tegas Agus.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menerima 272 laporan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, Lumajang, Jawa Timur. Disebutkan, program bantuan sosial yang diselewengkan bermacam.

“Ya nanti kita lihat, kalau memang ada kesalahan yang tersistematis ya kami akan lakukan proses kode etik,” kata Risma, Senin (30/8/2021).

Risma menerima laporan dugaan pemotongan dana bansos di program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Usaha Mikro. Aduan ini diterima Risma pada saat berdialog bersama warga Lumajang.

Risma menjamin akan menindak tegas oknum yang bertanggungjawab dalam penyelewengan dana bansos di masa pandemi covid-19 ini. Risma juga telah berkoordinasi bersama dengan pihak kepolisian untuk mengusut laporan tersebut.

Risma juga mendapat laporan dugaan monopoli pengadaan beras yang dilakukan salah satu distributor ke sejumlah e-warung binaan. Risma meminta kepada pihak bank untuk menindak distributor karena menggunakan jejaring saat menjabat sebagai karyawan bank.

Masalah Bansos sangat rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah yang dinilai gagal dalam menyalurkan Bansos. Hal i ni dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat.

Terkait hal itu Pemerintah dengan tegas akan menindak siapa saja pelaku penyelewengan dana Bansos masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada penyelewengan Bansos. Oleh karea itu masyarakat diimbau untuk melaporkan jika ada oknum pelaku penyeleweng Bansos dimana saja. (**)

Oleh : Sonya Saputri

Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan Pemerintah di Jawa Bali kemudian diperluas hingga  Sumatera, Kalimantan dan Provinsi lainnya dalam menekan laju penularan wabah Covid-19. Pemerintah memastikan bahwa selama kebijakan  tersebut diberlakukan akan terus   menggulirkan  beragam bantuan sosial.

Pemerintah sedikitnya menggelontrokan anggaran senilai 6,1 triliun memperpanjang program bantuan sosial tunai (BST) periode Juli- Agustus 2021.  Pemerintah juga memutuskan kembali memperpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan yang semula akan berakhir Juli diperpanjang karena pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.

Berikutnya dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 yang lebih diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19. BLT Desa diberikan kepada target penerima sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp28,8 triliun. 

Selama PPKM juga penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga dipercepat. Anggaran PKH Tahun 2021 Rp28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima dan realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp13,96 triliun. Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan Juni, realisasinya Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200.000 perbulan.

Masih dengan beragam bantuan untuk masyarakat, terutama untuk pelaku usaha mikro dengan menambah target penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total alokasi Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp1,2 juta bantuan produktif cash. Untuk kuartal 1 dan kuartal 2 baru terealisir 9,8 juta penerima dengan realisasinya Rp11,76 triliun.

Program lain untuk mendukung masyarakat adalah program pra kerja. Penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp2,4 juta yaitu Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, insentif survei Rp150.000 untuk tiga kali survey sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp3,55 juta Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini Rp10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta dan angka yang sama diproyeksikan juga untuk target semester 2 dengan adanya PPKM.

Pemerintah juga kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp8,8 triliun untuk memastikan rakyat bisa tetap memiliki pendapatan dan daya beli, sekaligus sebagai stimulus perekonomian semasa pandemi. Pekerja yang berhak menerima BSU akan mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu per orang dan diberikan langsung untuk dua bulan sejumlah Rp1 juta.

Untuk dapat menerima BSU, pekerja harus memenuhi beberapa syarat di antaranya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan, dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berbagai bantuan tersebut akan terus digulirkan, seiring dengan diperpanjangnya pembatasan mobilitas terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat benar- benar merasakan hadirnya negara dalam situasi sulit saat ini. Sebab  program bantuan  sosial sangat bermanfaat  dalam memberikan bantalan perekonomian terhadap masyarakat terdampak. Stimulus tersebut telah menunjukkan konsumsi masyarakat dapat berjalan dengan stabil ditengah pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah optimal menjaga masyarakat selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus mendukung dan menaati kebijakan yang dirumuskan Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

(Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan)

Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk memastikan pendapatan dan daya beli masyarakat tetap terpenuhi. Bantuan ini sekaligus menjadi stimulus perekonomian di masa pandemi. Jumalah BSU yang dianggarkan per penerima ialah sebesar Rp 500 ribu yang akan diberikan langsung untuk dua bulan dengan total Rp 1 juta.

Menyikapi permasalah tersebut, analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa masyarakat seyogyanya mengapresiasi pemerintah yang telah berusaha mempercepat penyaluran dan pengiriman bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan sosial (Bansos) secara tepat sasaran dan sistematis kepada masyarakat dan pekerja terdampak pembatasan cegah Covid-19. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat ditengah pandemi, sehingga roda perdagangan tidak terhenti. Selain itu, adanya penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II kepada 8,8 juta KPM, dalam hal ini berupa paket 10 kg beras medium/KPM merupakan kebijakan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tekanan dari masyarakat yang saat ini sedang memerlukan bansos.

“Masyarakat seyogyanya mengapresiasi pemerintah yang telah berusaha mempercepat penyaluran dan pengiriman bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan sosial (Bansos) secara tepat sasaran dan sistematis kepada masyarakat dan pekerja terdampak pembatasan cegah Covid-19”, ujar Tulus J. Maha.

Selain itu, dirinya juga mengimbau dan mengajak masyarakat untuk melaporkan atau memviralkan apabila terdapat pungutan liar (Pungli) terkait Bansos oleh oknum tertentu agar dapat segera dilakukan penegakkan hukum. Dukungan dari Pihak kepolisian diberbagai daerah yang akan menindaklanjuti setiap aduan maupun pelaporan penyimpangan dana bansos Covid-19 juga merupakan langkah yang positif guna mengawal ekosistem perdagangan.

“Mari kita awasi penyaluran Bansos, agar tepat sasaran. Waspadai fenomena Pungli Bansos Covid-19 diberbagai daerah”, tambahnya.

Pemerintah hingga kini masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak covid-19. Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran sejumlah bansos untuk masyarakat.

Penyaluran bansos yang dipercepat ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait PPKM level 4.

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu,” kata Presiden Senin, (2/8/2021)

Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bantuan ini dimulai sejak akhir Juli 2021.

“Untuk mengurangi beban masyaraat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bansos untuk masyarakat (seperti) program PKH, BST dan BLT desa. Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan dan program Banpres produktif usaka mikro sudah diluncurkan pada 30 Juli lalu,” kata Presiden.

Berikut daftar 6 bantuan sosial yang penyalurannya akan dipercepat selama PPKM berlangsung:

  • Program Keluarga Harapan
  • Bantuan Sosial Tunai (BST)
  • Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
  • Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL, dan warung
  • Bantuan Subsidi Upah (BSU)
  • Program Banpres Produktif usaha mikro.

“Percepatan bansos untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan,” kata Presiden.

Dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, PPKM level 4 kali ini akan dilaksanakan dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.

Saat ini, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 bertumpu pada tiga pilar utama.

Pertama, tentang kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Kedua, penerapan protokol kesehatan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat.
Ketiga, kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Hal ini karena pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang sekaligus.

Pemerintah harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian.

Maka untuk mengatasi beban masyarakat akibat PPKM, pemerintah melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. (**)

Menyusul pengumuman Presiden terkait perpanjangan penerapan PPKM, pemerintah memastikan akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta diiringi komitmen transparansi dan anti korupsi.

Bantuan sosial yang digulirkan pemerintah tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dan usaha kecil, khususnya kelompok yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah sangat memahami, bahwa pemberlakukan pembatasan selama PPKM ini berimbas pada banyak hal yang membuat sebagian masyarakat mengalami kendala ekonomi. Karena itu, pemerintah mendistribusikan bantuan dalam berbagai bentuk untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat dimintai tanggapan terkait penyaluran bansos selama masa PPKM.

Terdapat beragam bansos yang dialokasikan pemerintah demi menopang perekonomian masyarakat terdampak, di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan beras, dan subsidi kuota.

Bantuan Sosial Tunai (BST) ditujukan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp 300.000 ribu per bulan untuk bulan Mei dan Juni yang dicairkan pada bulan Juli 2021. Alokasi tersebut mendapatkan tambahan dana bagi 5,9 juta KPM yang akan disalurkan selama 4 bulan, yakni Juli hingga Desember 2021. Secara total, BST menyasar 15,9 juta KPM dengan anggaran Rp 24,54 triliun. Penyaluran BST ini dilakukan setiap bulan melalui PT Pos Indonesia.

Bantuan beras disalurkan sebanyak 10 kg per KPM melalui Bulog dengan total target penerima 28,8 juta KPM. Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras bagi pekerja informal yang terdampak PPKM di Jawa dan Bali, yaitu para pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Pemerintah juga melakukan penambahan subsidi kuota sebesar Rp 5,54 triliun bagi masyarakat serta memperpanjang diskon listrik dengan penambahan jumlah subsidi sebesar Rp 1,91 triliun hingga bulan Desember 2021. Percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT pun dioptimalkan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

“Penambahan alokasi dan akselerasi proses penyaluran bansos ini, harus diiringi dengan komitmen transparansi dan anti korupsi. Semua pihak berlaku hati-hati, supaya tidak terjadi penyimpangan dan semua bantuan sampai tepat sasaran,” tambah Johnny.

Untuk mengecek data penerima bansos, masyarakat dapat membuka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Setelah itu, melakukan langkah-langkah pertama, membuka website tersebut. Kedua, masukkan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Ketiga, masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP

Keempat, ketikkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode. Kelima, Jika huruf kode belum jelas, klik icon untuk mendapatkan huruf code baru. Terakhir, klik tombol cari data.

Jika data PM belum masuk dalam daftar penerima bansos yang diusulkan oleh RT atau RW, cara mendaftar bansos termudah adalah dengan melakukan konfirmasi langsung ke pengurus desa. Apabila memenuhi syarat penerima bansos, maka PM akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran pada tempat yang sudah ditentukan. Apabila masyarakat mengalami ketidakjelasan terkait bansos, misalnya terkait domisili dan KTP-nya berbeda, dapat mencoba menghubungi petugas melalui surel bansoscovid19@kemsos.go.id.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam penyaluran bansos. Harapannya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan untuk mengatasi situasi sulit di masa pandemi ini,” pungkas Johnny.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala seiring memperbaiki mekanisme penyaluran. Perbaikan mekanisme ini, lanjut Johnny, dengan cara penyaluran uang menjadi dalam bentuk non tunai atau transfer bank, sedangkan pengadaan beras ditangani oleh Bulog dan dikirimkan langsung ke alamat penerima manfaat.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan akurasi dan transparansi dengan mengadopsi sistem digitalisasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan ini didukung oleh BI, Fintech, dan e-Commerce dengan pengawasan penuh oleh OJK. Pemanfaatan teknologi ini juga akan memudahkan KPM, misalnya KPM Kartu Sembako dapat digunakan untuk berbelanja melalui aplikasi dan bisa di mana saja tidak harus di Warung Elektronik Gotong Royong atau e-Warong. (*)

Oleh : Raditya Rahman )*

Selama PPKM level 4 ada banyak pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Masyarakat tidak usah takut rezekinya akan berkurang karena mobilitasnya dibatasi. Penyebabnya karena pemerintah menyalurkan berbagai bantuan selama PPKM level 4, sehingga bisa menolong kondisi finansial rakyat.

Perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM level 4 membuat masyarakat agak kaget, karena sebenarnya mereka ingin agar PPKM berakhir tepat waktu. Salah satu yang jadi faktor keberatan adalah banyaknya pembatasan, misalnya pedagang harus menutup lapak maksimal jam 8 malam. Sehingga mereka yang baru buka warung sore hari bingung bagaimana bisa menghabiskan dagangan dalam waktu singkat.

Namun PKL dan rakyat kecil tak perlu takut karena pemerintah berjanji akan menyalurkan berbagai bantuan pada mereka. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan memberi BPUM (bantuan produktif usaha mikro) dan sasarannya adalah pelaku usaha mikro (UMKM) yang terdampak pandemi, termasuk para pedagang kaki lima.

Sri Mulyani menambahkan, pada kuartal ke-3 pemerintah akan menyalurkan BPUM pada 3 juta peserta baru. Namun Presiden Jokowi minta agar ditambah 1 juta peserta lagi, sehingga totalnya 4 juta orang. Anggaran untuk program ini sebesar 4,8 triliun dan yang 1,2 triliun khusus untuk para pedagang kaki lima.

Selain BPUM, ada bantuan lain berupa BLT untuk para PKL, pemiik warung kecil dan warteg. Mereka masing-masing akan mendapatkan intensif usaha sebesar 1,2 juta rupiah. Sebanyak 1 juta PKL akan menikmati intensif ini. Nanti penyalurannya akan dibantu oleh aparat. Para PKL dan pemilik warteg senang karena mereka diperhatikan oleh pemerintah, karena saat PPKM level 4 pendapatan mereka berkurang.

Bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah adalah subsidi gaji. Sebanyak 8 juta pekerja atau buruh akan menikmati uang sebesar 1 juta rupiah, selama 2 bulan. Anggaran untuk program ini sebesar 8 triliun rupiah. Syarat untuk mendapatkannya masih sama dengan periode sebelumnya, yakni NIK dan harus terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan.

Masyarakat juga akan menerima diskon listrik, khusus untuk mereka yang memiliki daya listrik 450 dan 900 KWH di rumahnya. Diskon akan berlaku hingga bulan desember, sehingga akan memudahkan mereka dalam membayar rekening listrik. Jika memiliki daya 450 KWH diskonnya 50%, sedangkan untuk daya 900 KWH diskonnya 25%.

Kartu prakerja juga masih akan dibuka lagi, karena masih banyak yang membutuhkannya. Penyebabnya karena di masa pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka bisa mendaftarkan diri di program ini. Peminat kartu prakerja sangat banyak, karena ada berbagai kelas yang disediakan, mulai dari wirausaha hingga bahasa.

Dengan mengikuti kartu prakerja maka akan mendapatkan skill dan uang saku, sehingga keterampilan itu bermanfaat sebagai modal membuka usaha baru. Mereka akan jadi pengusaha dan membuka lapangan kerja baru serta membantu pemerintah. Sehingga akan banyak yang tertolong karena memiliki pekerjaan.

Pemerintah benar-benar memikirkan bantuan apa yang tepat bagi rakyat, dan hampir semua sektor mendapatkannya. Mulai dari pengangguran yang bisa menikmati fasilitas di kartu prakerja, para pedagang kecil yang mendapat BPUM, serta para PKL dan pemilik warung serta warteg yang juga mendapatkan dana dari pemerintah. Bahkan pekerja dan warga biasa juga mendapat bantuan berupa insentif dan diskon listrik.

Berbagai bantuan dari pemerintah akan sangat bermanfaat, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak pandemi. Mereka bisa bernafas lega karena memiliki uang untuk membeli sembako dan kebutuhan lain, karena selama PPKM pendapatan agak menurun. Bantuan dari pemerintah adalah bentuk perhatian dan rakyat sangat berterima kasih karenanya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfons Jigibalom

Pakar Resolusi Konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira dalam menanggapi dinamika yang terjadi di Papua menganggap bahwa kelompok separatis telah menghambat kemajuan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. kelompok separatis di Papua telah menjamah berbagai sektor di masyarakat. Hal ini dilihat dari cukup banyaknya kelompok-kelompok yang mendeklarasikan dirinya untuk mendukung gerakan pro kemerdekaan. “Di Papua ini cukup kompleks ya, kalau dilihat dari kondisi di lapangan, ada kelompok yang namanya KNPB, ULMWP, OPM, bahkan Aliansi Mahasiswa juga ada yang terpengaruh. Mereka ini yang saya sebutkan tidak pernah memberi kontribusi dan malah menghambat,” ujar Sudira.

Menurut Sudira, tidak pernah ada sisi positif yang berasal dari kelompok separatis. “Gini ya, selama ini apa sih catatan yang sudah mereka (kelompok separatis) buat? Mereka tidak pernah memberi nilai positif bagi rakyat Papua. Yang ada hanya menciptakan konflik,” ungkapnya. Sudira mempercayai bahwa kelompok separatis akan terus menggoncang Papua dengan isu-isu yang sengaja diciptakan sebagai bentuk eksistensi gerakan pro kemerdekaan.

Menurutnya, ada hal yang perlu diluruskan dari setiap isu yang diciptakan kelompok separatis, terlebih mayoritas masyarakat di Papua bersiap untuk menyambut Natal. Yang perlu ditekankan sekarang ini adalah situasi di Papua tetap damai, terutama jelang Natal, tidak ada yang perlu dirisaukan. Kecuali memang kelompok separatis tadi kembali menghembuskan isu-isu terkait perlawanan,” imbuhnya.

Pada bagian akhir, Sudira meminta kepada masyarakat khususnya Papua untuk tidak mudah terpengaruh berbagai provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis. Dia menilai hal itu akan menjadikan kegaduhan, karena kelompok separatis sengaja menanamkan konflik di Papua.

Menurut penulis, dari pernyataan yang disampaikan pakar resolusi konflik diatas sudah jelas menggambarkan bahwa kelompok separatis TPN/OPM beserta underbownya yang selama ini menjadi “biang kerok” terus berlanjutnya konflik di Papua dan untuk mendapatkan legitimasi politiknya mereka terus menerus menyudutkan pemerintah, TNI, Polri dan komunitas intelijen sebagai biang keroknya. Sebuah permainan “playing victims” selalu dimainkan oleh kelompok separatis Papua.

Gambaran lebih jauhnya strategi dan cara mereka berjuang juga tidak digubris oleh masyarakat internasional termasuk PBB, karena mereka yakin bahwa Papua akan semakin sejahtera bersama ini, apalagi Presiden Jokowi akan terus memberikan dana Otsus Papua dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga dana yang triliunan rupiah tersebut tidak “diserobot” oleh oknum-oknum bermoral bejat yang selama periode pertama pelaksanaan Otsus Papua belum tersentuh hukum.

Percayalah ke depan mereka jika masih nekat “makan” uang Otsus tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sudah pasti akan diseret ke meja hukum. Tidak peduli siapa dia. Percayalah dan waspadalah.

*) Penulis adalah anak muda Papua.

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Banyak masyarakat yang tertolong oleh bansos pemerintah, karena mendapatkan uang tunai atau paket sembako. Mereka tak usah khawatir ketika masih belum stabil finansialnya, karena progam ini akan dilanjutkan sampai 2021. Pemerintah paham karena pandemi belum berakhir dan banyak yang membutuhkan, jadi memperpanjang bansos.

Situasi finansial masyarakat sekarang masih belum terlalu kondusif. Memang setelah dbukanya era adaptasi kebiasaan baru, pelan-pelan roda ekonomi Indonesia dijalankan lagi. Namun belum maksimal karena terjadi krisis global. Akan tetapi, kita harus tetap optimis dan bekerja sama agar pandemi lekas berakhir.

Pemerintah mengetahui situasi ini dan bansos akan diperpanjang hingga tahun depan, agar makin banyak masyarakat yang menikmatinya. Karena efek pandemi begitu dahsyat sehingga merontokkan mulai dari pengusaha kecil hingga besar, juga karyawan sampai ibu rumah tangga. Sehingga bansos masih akan diperlukan.

Bansos yang diperpanjang masa pemberiannya adalah bantuan kepada pengusaha UMKM, senilai 2,4 juta rupiah. Bantuan ini masih didapatkan oleh mereka tahun depan, namun dengan syarat jika program ini berhasil dan tepat guna. Sehingga uang itu benar-benar digunakan untuk menambah modal, bukan untuk konsumsi pribadi.

Selain itu, bansos yang juga diperpanjang adalah bantuan kepada karyawan swasta, sebesar 2,4 juta rupiah. Bedanya, jika bansos untuk pebisnis UMKM harus digunakan untuk usaha, bansos yang ini malah disuruh untuk dibelanjakan. Karena jika dihabiskan di pertokoan, akan bisa menaikkan daya beli masyarakat dan menghindarkan Indonesia dari resesi.

Para guru juga masih akan mendapatkan bansos dari pemerintah sebagai bentuk apresasi. Mereka mendapat bansos senilai 1,8 juta rupiah, dengan syarat harus belum diangkat jadi ASN alias masih berstatus honorer. Bantuan ini sangat tepat, karena saat sekolah online, tugas guru malah lebih berat. Mereka juga harus membayar pulsa atau wifi agar pembelajaran lancar.

Lantas sampai kapan bansos akan diberikan? Menurut Menteri Sosial Juliari P Batubara, rencananya bansos akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan sampai pertengahan 2021. Tujuannya untuk menjaga perekonomian nasional. Dalam artian, kondisi finansial rakyat memang belum terlalu stabil, sehingga butuh bantuan dari pemerintah.

Pemberian bantuan bukan berarti memanjakan rakyat Indonesia. Namun karena banyak orang terdampak badai corona dan mereka kesusahan untuk sekadar makan nasi berlauk tempe goreng. Sehingga pemberian bansos paket sembako berupa beras, mie instan, minyak, dan telur (atau sarden) masih akan diberi kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Bansos untuk pekerja juga diberikan karena ternyata banyak yang gajinya belum sesuai UMR. Atau, mereka sebenarnya bergaji UMR tapi terpaksa dipangkas jadi setengahnya. Karena kondisi finansial perusahaan yang limbung akibat pandemi covid-19. Sehingga mereka memang butuh bansos senilai 2,4 juta rupiah, untuk menyambung hidup.

Pengawasan dalam penyaluran bansos juga diperlukan agar tidak ada penyelewengan di lapangan. Jangan sampai ada yang tega mengkorupsinya. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, KPK, dengan warga sipil. Agar ketika ada oknum yang mengemplang bansos, bisa langsung dicokok aparat.

Bagi mereka yang mendapat bansos berupa paket sembako juga diharap akan langsung mengkonsumsinya, bukannya dijual. Karena harganya bisa turun drastis. Selain itu ketika dijual, terkesan tidak menghargai pemerintah sebagai pemberi bansos. Lebih baik memasak beras jadi nasi daripada menukarnya dengan lembaran uang, yang membuat harga diri Anda turun.

Pemberian bansos yang akan diperpanjang sampai tahun 2021 menunjukkan perhatian pemerintah kepada rakyatnya. Karena pemerintah sadar banyak kalangan masyarakat yang terdampak badai corona. Bantuan berupa uang tunai dan sembako sangat diperlukan, agar mereka bisa menyambung hidup dan bertahan di tengah pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini