Oleh : Zafira Zahra )*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara, sehingga asesmen untuk menyaring pegawai yang berkualitas dan berintegritas melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) perlu dilaksanakan. Pegawai KPK tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) selama ini telah menjadi benalu dalam tubuh KPK, bahkan mereka memperpanjang masalah alih status pegawai.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan proses seleksi pegawai KPK untuk dapat menjadi ASN, ujian ini juga sangat krusial, karena tes ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa cinta kepada negaranya dan taat kepada UUD 1945 dan juga pancasila. Termasuk juga para pegawai KPK.

Dari hasil tes tersebut ada 75 orang yang tidak lolos, meski demikian masih ada 24 orang yang mendapatkan kesempatan kedua untuk diangkat menjadi ASN karena masih bisa dibina melalui seminar kebangsaan. Sedangkan sisanya harus menerima dengan legowo karena gagal melanjutkan karirnya di lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa status aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengurangi semangat kinerja pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dirinya secara tegas mengatakan, bahwa semangat KPK tetap memberantas praktik korupsi sampai mati. Ia juga menuturkan bahwa 1.271 pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN terdiri dari 2 pemangku jabatan tinggi madya, 10 pemangku jabatan tinggi pratama, 13 pemangku jabatan administrator dan 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana.

Meski KPK merupakan lembaga eksekutif, Firli menyebutkan bahwa KPK tetap independen dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, alih tugas pegawai KPK menjadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan UU KPK sudah menegaskan posisi independensi kelembagaannya dalam menjalankan tugas pokok fungsi (tupoksi) penegakan hukum yang berlaku.

Firli juga telah menolak permintaan sejumlah pegawai nonaktif untuk mencabut atau membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam berita acara tertanggal 25 Mei 2021, disebutkan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lilis TWK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021. Sementara untuk 24 pegawai lainnya akan menjalani pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan paling lambat bulan Juli 2021.

Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata menjelaskan, bahwa rapat koordinasi tanggal 25 Mei 2021 merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Dirinya menerangkan, bahwa keputusan rapat merupakan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan KPK dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

Menurutnya, keikutsertaan pimpinan kementerian/lembaga terkait dalam rapat koordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menentukan ada kementerian/lembaga yang dapat menerima delegasi wewenang dari presiden untuk menyelenggarakan kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN.

Sebelumnya, Syihab selaku koordinator Front Aksi Masa Mendukung KPK (FRAKSI KPK), menilai bahwa banyak sekali praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di lembaga KPK.
Dalam keterangannya, Syihab mengatakan bahwa KPK sebagai lembaga penegakan hukum harus bersih dan jauh dari benalu-benalu dan parasit yang mengganggu jalannya penegakan hukum tindakan KKN. Dirinya menilai, dengan adanya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), maka potensi terjadinya praktik KKN dapat dieliminir.

Pada kesempatan berbeda, Petrus Selestinus selaku Pakar Hukum mengatakan, bahwa pimpinan KPK tidak boleh dipersalahkan apalagi dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan TWK. Namun, berharap bisa menjelaskan ke publik bahwa tidak ada yang salah dari TWK.

Ia berujar agar KPK terus saja bekerja, fokus pada tugas penegakan hukum, dan mengabaikan perilaku pegawai yang tidak lulus. Petrus menilai, polemik TWK terkesan tidak selesai karena para pegawai yang tidak lulus tidak menempuh upaya hukum. Oleh karena itu, tidak perlu membuang energi untuk mempersoalkan nasib 51 orang yang tidak lolos TWK.

Tugas KPK sebagai lembaga antirasuah independen tentu masih banyak, Firli CS harus fokus kepada tugas inti KPK untuk memberangus tikus berdasi yang belum berhasil ditangkap.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Sukabumi

Oleh : Muhammad Yasin )*

Para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak layak diangkat jadi ASN. Mereka diminta untuk legowo dan meneruskan karirnya di lembaga atau kantor lain. Setelah itu, mereka harap evaluasi karena jika gagal bertahan di KPK, jangan-jangan selama ini bekerja sebagai benalu dan menyembunyikan petualangan politiknya dari publik.

Tiap orang yang akan diangkat jadi ASN harus melalui tes wawasan kebangsaan, karena ujian ini sangat krusial. Tes ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa cinta kepada negaranya dan taat kepada UUD 1945 dan juga pancasila. Termasuk juga para pegawai KPK yang akan diangkat jadi ASN. Mereka harus mengerjakan soal-soal tes ini agar bisa jadi pegawai negeri.

Namun sayangnya dari sekian banyak pegawai KPK, ada 75 orang yang tidak lolos. Sebanyak 24 orang mendapatkan kesempatan kedua untuk diangkat ASN, karena masih bisa dibina melalui seminar kebangsaan. Sedangkan sisanya harus gigit jari karena gagal melanjutkan karir di KPK, walau masih diberi kesempatan untuk ngantor sampai oktober 2021.

Para pegawai KPK yang tidak lolos tes diharap untuk berkaca, mengapa sampai gagal mengerjakan tes wawasan kebangsaan? Jangan malah menuduh ada macam-macam yang terjadi di kalangan petinggi KPK atau ada rencana tertentu yang menyangkut kondisi negara, tahun 2024. Karena kenyataannya tidak seperti itu.

Memang lebih mudah untuk menyalahkan orang lain daripada berkaca pada kegagalan sendiri. Jika mereka gagal lolos tes wawasan kebangsaan, maka bisa jadi punya petualangan politik yang bertentangan dengan negara. Penyebabnya karena soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan juga menanyakan tentang pandangan politik seseorang.

Jangan sampai pegawai KPK memiliki petualangan politik di luar sana, yang akhirnya merugikan diri sendiri dan terutama merugikan KPK. Karena menjadi pegawai KPK amat rawan godaan. Jika mereka lebih memilih partai politik, maka bisa jadi malah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya di kantor.

Bayangkan jika semua pegawai KPK tidak harus melalui tes wawasan kebangsaan sebelum diangkat jadi ASN, maka tidak ada indikator bahwa seseorang dalam internal lembaga tersebut memiliki modus politik yang negatif. Oleh karena itu, TWK amat penting karena bisa menyaring, pegawai mana yang setia pada negara dan pegawai mana yang ternyata hobi mbalelo.

Oleh karena itu, tiap pegawai KPK memang harus dituntut untuk netral, apalagi ketika sudah resmi menjadi seorang ASN. Seorang pegawai negeri tentu tidak boleh untuk menjadi politisi karena melanggar aturan, dan bisa mempengaruhi rekan kerja dan bawahannya. Jadi netralitas adalah kunci dan jangan sampai mereka terseret politik praktis.

Ada pula anggapan bahwa pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dan gagal jadi ASN adalah benalu. Hal ini bisa jadi benar, karena pernah ditemukan di tahun 2019, ada sejumlah oknum pegawai KPK yang mendapatkan gaji padahal sedang tugas belajar. Padahal jika sedang kuliah lagi, ia memang berhak menikmati living cost tetapi dengan ekstra gaji berarti menggerogoti uang negara. Karena tidak bekerja tetapi masih dapat gaji.

Merekalah yang akhirnya diketahui menjadi duri dalam daging di dalam KPK dan akhirnya harus mengundurkan diri secara hormat. Jangan sampai malah berkoar-koar di luar dan playing victim, karena tidak bisa diangkat jadi ASN dan menyalahkan petinggi KPK serta Presiden. Namun ia lupa bahwa pernah menikmati hasil korupsi karena menikmati gaji sekaligus living cost, padahal bekerja di lembaga anti korupsi.

Para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan harap meneruskan karirnya sampai oktober 2021 sebelum akhirnya purna tugas. Mereka sebaiknya melakukan evaluasi karena jika tidak bisa diangkat jadi ASN, maka kesalahan ada di dalam dirinya sendiri. Jadi harus legowo menerimanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang