suaratimur.id – Berdasarkan pendalaman dan pemetaan yang telah dilakukan oleh aparat TNI-Polri, saat ini keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terdeteksi dalam lima kelompok besar. Kelimanya masing-masing dipimpin oleh Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabianus Weker. Gerombolan kelompok tersebut tersebar di beberapa wilalayah Papua. Mereka sering turun gunung untuk melakukan serangan gerilya kepada petugas keamanan serta meneror warga sipil atau disebut juga gangguan keamanan oleh aparat. Beragam aksi tersebut salah satunya ditujukan sebagai upaya untuk memelihara eksistensi serta wilayah yang menurutnya menjadi teritorial kekuasaan.

Serangkaian Konflik Internal di Kelompok Separatis Papua

Meski memiliki misi panjang untuk lepas dari bagian negara Indonesia, namun di dalam upaya tersebut terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing sub kelompok yang kadang berujung pada konflik internal hingga perpecahan. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir terdapat satu permasalahan yang menyulut konflik internal kelompok separatis.

Di momentum yang belum lama terjadi, kelompok separatis Papua sempat bersatu untuk mengincar PT Freeport Indonesia. Setidaknya terdapat empat kubu yang berkumpul, yakni pimpinan Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, dan Gusbi Waker. Namun pihak aparat TNI mulai mencium adanya perpecahan lagi di tubuh kelompok separatis tersebut karena perebutan kekuasaan di jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).  

Mereka berebut untuk melengserkan panglima TPNPB yang masih dipegang Goliat Tabuni. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi bahwa Galiat Tabuni sudah berumur dan tak sekuat dulu, sehingga yang lainnya ingin menggeser. Secara wilayah, Tembagapura yang didalamnya terdapat kawasan operasional PT. Freeport Indonesia (PTFI) dianggap oleh kelompok tersebut dapat menaikkan pamor sehingga peluang menjadi pimpinan tertinggi TPNPB sangat terbuka. Disamping itu, para kelompok tersebut juga melakukan propaganda seakan-akan bersatu ke Tembagapura untuk menakut-nakuti masyarakat.

Dalam hal kepemimpinan, antar sesama anggota kelompok separatis ternyata masih terdapat persaingan dan rasa ego yang tinggi. Bahkan dalam satu kelompok sudah mulai terdapat ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya. Hal tersebut seperti terjadi saat kelompok Selcius Waker membakar sebuah gereja di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura pada 12 Maret 2020 lalu. Aparat memastikan bahwa pembakaran sebuah rumah ibadah belum pernah dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua, apa yang dilakukan Selcius Waker keluar jalur koordinasi dan bukan perintah atasannya, yakni Lekagak Telenggen. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa frustasi diantara mereka. Bahkan Lekagak Telegen merespon dengan menyalahkan aksi tersebut karena setelahnya berdampak pada kerugian di pihaknya. Aparat berhasil melumpuhkan 4 anggota kelompok separatis dalam sebuah kontak senjata di Kampung Opitawak, tiga hari setelah kejadian pembakaran gereja.  

Kemarahan Egianus Kepada Benny Wenda

Terbaru, sebuah video yang ramai beredar di jagad maya menunjukkan bahwa Kelompok separatis tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, pimpinan Kelompok Separatis di Nduga Egianus Kogoya mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua yang siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang. Egianus menegaskan bahwa selama ini pihaknya terus berperang tanpa henti untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, di sisi lain ia meragukan keseriusan rekan-rekannya di tempat lain dalam upaya tersebut.  

Konflik Internal di ULMWP

Tak hanya dengan Egianus, konflk terjadi di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda. Selama ini ULMWP mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Konflik kemudian menyeruak Ketika West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP memiliki perbedaan sikap, yakni menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.

Secara tegas Ben Yanto menyampaikan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang dari perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan masih dipegang Benny Wenda. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda.

Perpecahan Internal Mempercepat Aparat dalam Memberantas Kelompok Separatis Papua

Dalam beberapa waktu terakhir, Ketika konflik internal sudah mulai menyeruak ke beberapa bagian dari kelompok separatis, maka sebenarnya agenda yang harusnya mereka jalankan menjadi tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih ketika Sebagian pimpinannya telah diringkus oleh aparat TNI-Polri menjadikan mereka kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Bagai ayam kehilangan induk, mereka hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam.

Kondisi saat inilah yang kemudian terjadi, dimana sifat kejam mereka muncul dengan melampiaskan kemarahan dan balas dendam kepada masyarakat sipil terutama para pendatang di beberapa wilayah Papua. Setiap adanya penembakan yang menewaskan warga sipil oleh kelompok separatis merupakan aksi balasan apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila terdapat anggota kelompok tersebut yang tewas usai adanya operasi penegakan hukum oleh aparat. Mereka akan mencari sasaran kalau bukan anggota aparat maka warga sipil dan sedikit menyasar non-Papua. Kelompok separatis disebut-sebut juga memiliki masalah dimana jika anggota mereka dibunuh namun tidak melakukan pembalasan, maka akan terkena sanksi. Pola yang mengarah ke hubungan adat tersebut yang kini masih digunakan.

Dalam hal dampak dari perpecahan internal kelompok separatis Papua, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak oleh aparat TNI-Polri. Perlahan kekuatan mereka melemah dari hari ke hari karena beberapa faktor, salah satunya perpecahan internal. Kondisi ini tentunya menjadi momentum percepatan pemberantasan kelompok separatis Papua secara menyeluruh. Bravo TNI-Polri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Munculnya respon dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menanggapi pernyataan kekecewaan dari Bupati Jayapura, Mathious Awoitauw justru menimbulkan permasalahan baru sebagai upaya membuyarkan opini publik. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa MRP sebagai lembaga telah menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran berdasarkan suara mayoritas masyarakat Papua dan bukan kepentingan segelintir elit politik di Papua.

Pernyataan tersebut kontradiksi dengan dasar pendirian MRP sebagai lembaga representasi kultur adat MRP. Namun, pihaknya seakan-akan mengklaim bahwa MRP tidak berdiri pada posisi memihak atau menolak namun berfokus ke mayoritas aspirasi masyarakat. Secara detail, aspirasi yang pada akhirnya diklaim mayoritas menolak tersebut tidak dirinci secara teknis berkaitan dengan jumlah maupun metode yang dipakai dalam menentukan. Singkatnya, keputusan MRP menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak tidak dapat dibuktikan secara penghitungan ilmiah. Timotius Murib justru banyak menjelaskan mengenai dasar Undang-undang terkait Otsus. Sementara jawaban yang dinantikan yakni asal muasal bisa memutuskan adanya suara mayoritas penolakan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti membantah jawaban dari Timotius Murib terkait klaim mayoritas masyarakat menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, sejumlah aksi dan pernyataan sikap yang mengarah pada dukungan DOB terus bermunculan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat Papua sendiri maupun orang luar yang mendukung kemajuan wilayah Papua.

Kelompok yang menamakan Aliansi Pemerhati Papua Bangkit, melakukan aksi mendukung DOB di belakang kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat pada Jumat 13 Mei 2022. Koordinator aksi, Deksa menyatakan bahwa DOB merupakan sebuah solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua. Jika nantinya berdiri provinsi baru di Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat lebih dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata. DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di Papua. Melalui momentum tersebut juga sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi orang asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak menikmati kesejahteraan.  

Kemudian anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa DOB dapat mempercepat pembangunan, Dirinya menduga aksi penolakan DOB tidak murni aspirasi dan hanya ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya kita ketahui bersama. Tidak ada demo yang gratis, bahkan sejak dirinya menjadi mahasiswa pada tahun 2000-an, sudah ada yang mensponsori. Secara tegas dirinya berharap kepada masyarakat, khususnya mahasiswa untuk tidak lagi memaksakan turun ke jalan menolak DOB karena hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri. Banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran namun belum disetujui, sedangkan Papua telah dijadwalkan dibahas di DPR.

Anggota Komisi II DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Komarudin Watubun menyatakan meminta agar keputusan terkait tiga DOB di Papua tersebut dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pemekaran. Dengan demikian perlu disosialisasi dengan baik dan itu merupakan tugas pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Anggota DPRD Mimika, Yulian Salossa mengaku mendukung langkah pemekaran DOB tiga provinsi di Papua, namun manfaat dari pemekaran harus dinikmati dan dirasakan orang asli Papua. Suka atau tidak pemekaran tersebut telah menjadi agenda dan kebijakan pemerintah pusat sehingga harus didukung.

Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua (PAP), Jan Christian Arebo, mendukung keputusan pemerintah membentuk DOB di Papua. Jan berharap Presiden Jokowi segera mempercepat DOB untuk menciptakan situasi Papua yang aman, damai, kondusif dan mendorong kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Selain itu, ia juga mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepada provokator aksi demo tolak DOB pada 10 Mei 2022.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano juga secara tegas mendukung pemekaran Papua. Menurutnya pemekaran DOB dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemekaran Papua harus diwujudkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh. Di sisi lain, terkait adanya penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dalam melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera.

Terakhir, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menilai bahwa(Otsus Papua dan Papua Barat serta pembentukan DOB di Papua dapat mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat setempat. Karena itu, dirinya akan terus mensosialisasikan pentingnya Otsus dan pembentukan DOB di Papua. Program pemerintah tersebut bakal jadi fokusnya selama satu tahun mendatang.

Perselisihan Petinggi Kelompok Penolak DOB

Salah satu pihak yang selalu turut campur dalam setiap aksi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berasal dari kelompok separatis. Dalam aksi penolakan DOB, mereka turut serta ikut dalam aksi sembari menyampaikan tuntutan pokok mereka yakni lepas dari NKRI. KNPB dan ULMWP merupakan dua organisasi yang sering ikut serta dalam aksi, bahkan disebut-sebut sebagai penggerak dibalik adanya penolakan DOB.

Dalam sebuah video yang beredar di jagad maya baru-baru ini, terjadi perselisihan di antara petinggi kelompok separatis Papua. Egianus Kogoya sebagai panglima memperlihatkan kekesalannya ketika berkomunikasi dengan Benny Wenda, pria yang selama ini mengklaim diri sebagai Presiden sementara Papua Barat. Dengan suara lantang dan tangan yang diacung-acungkan, Egianus Kogoya melontakan pernyataan pedas yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka, seperti Benny Wenda, Sebby Sambom, Viktor Yemu, dan Jefri Pagawa.

Egianus menuding bahwa keempat sosok tersebut hanya menumpang hidup dari keganasan kelompok separatis yang berperang di Papua. Dirinya menyatakan berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, namun yang di luar negeri, yang mengaku sebagai diplomat, namun ternyata hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok separatis.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi kesenjangan antara kelompok separatis yang berperang dengan para diplomat yang ada di luar negeri. Kesenjangan tersebut secara dampak akan menguntungkan situasi keamanan dan masyarakat di Papua, karena sejauh yang kita ketahui unsur pihak yang memprovokasi publik untuk menolak DOB sedang tidak pada kondisi internal yang baik. Jika nantinya MRP masih saja mengklaim bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak DOB maka perlu dipertanyakan posisi MRP mewakili rakyat Papua yang mana?  jangan-jangan tak jauh beda dengan kelompok separatis dengan kemasan politik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Merujuk Traktat Montevideo pada 1933, bahwa syarat berdirinya sebuah negara adalah keberadaan rakyat, wilayah, dan pemerintah. Terkait dengan hal traktat tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyebut Benny Wenda “membuat negara ilusi” setelah ketua ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua) itu mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat – yang mencakup Papua dan Papua Barat.

“Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang menguasai. Pemerintahnya, siapa yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui,” ujar Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua. Salah satunya dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2% ke 2,25%. Selain itu, pemekaran wilayah Papua juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada Orang Asli Papua (OAP).

Deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Benny Wenda juga dianggap ‘tidak memiliki legimitasi’ oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TNPBP-OPM), tidak mengakui klaim ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua – ULMWP) Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.

Oleh : Sabby Kosay )*

Benny Wenda menjadi sorotan karena tiba-tiba mendeklarasikan negara Papua Barat dan mengklaim dirinya sendiri sebagai presiden. Pernyataan Benny otomatis membuat banyak orang tertawa karena tidak mendapat pengakuan dari manapun termasuk internal Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Desember adalah bulan yang krusial di Bumi cendrawasih, karena ada ulang tahun organisasi Papua Merdeka (OPM). Kumpulan separatis ini merayakannya dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Mereka ingin berpisah dari Indonesia sejak puluhan tahun lalu.

Cita-cita Papua merdeka tak hanya dilakukan oleh separatis di Indonesia, tapi juga luar negeri. Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan negara Papua Barat. Bukan hanya itu, ia menyebut dirinya sendiri menjadi presidennya. Sontak banyak orang yang kaget sekaligus kegelian, karena bagaimana seorang presiden terpilih tanpa ada pemilihan umum?

Selain itu, deklarasi Benny juga cacat hukum. Pertama, ia menyatakan kemerdekaan saat berada di Inggris, bukan di Indonesia. Kedua, negara Papua Barat tidak diakui oleh hukum internasional, karena faktanya ia masih bagian yang sah dari Indonesia. Setelah perang dunia kedua, wilayah Indonesia yang diakui hukum adalah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua.

Masyarakat Indonesia jadi heran dengan deklarasi Benny. Apakah ia menyatakannya dalam keadaan sadar? Atau sudah amnesia dadakan mengenai hukum deklarasi sebuah negara dan pengangkatan presiden? Jika benar ia ingin jadi pemimpin, seharusnya belajar hukum ketatanegaraa terlebih dahulu, bukannya mempermalukan diri sendiri seperti ini.

Rupanya deklarasi Benny tak hanya membuat masyarakat Indonesia kaget, tapi juga OPM sendiri. Jefrey Bomanak dari tentara pembebasan Papua barat (gengnya OPM) menolak keras pernyataan Benny Wenda. Karena ia melakukannya di Inggris, bukan di Indonesia. Deklarasi ini juga dilakukan secara sepihak dan tak berkoordinasi dengan OPM terlebih dahulu.

Jeffrey menambahkan, OPM tidak mengakui deklarasi Benny karena ia tidak melibatkan jajaran pemimpin organisasi Papua merdeka. Juga tak berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat di 7 wilayah adat di Bumi Cendrawasih. Jadi Benny dianggap hanya angin lalu dan malah mempermalukan OPM.

Pertikaian antar anggota OPM membuat masyarakat Indonesia terbelalak, karena kelompok separatis ini malah menunjukkan ketidak harmonisan antar pengurus. Apakah ini sebuah dagelan belaka atau drama yang terjadi akibat miskomunikasi antar anggota OPM? Ketika ada yang ngotot ingin jadi presiden, malah tak diakui oleh kelompoknya. Masyarakat tak jadi iba, namun tertawa.

Penolakan OPM terhadap pernyataan Benny menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam mengatur sebuah negara. Bagaimana bisa mereka minta untuk merdeka jika mengatur 1 orang pengurus saja tidak becus? Jika memang ingin membuat negara sendiri, maka harus berkaca dan latihan dulu untuk menertibkan pengurusnya, bukannya membuat drama baru yang menggelikan.

Pertengkaran antara Benny dan pengurus OPM lain juga memperlihatkan bagaimana isi otaknya. Jika yang ada hanya nafsu untuk memerdekakan Papua, tapi tak disertai dengan kecerdasan dan strategi, apa bisa untuk mengurus Papua Barat? Jangan termakan ambisi yag membutakan tapi tidak bisa mengukur diri sendiri.

Jangan lupa fakta jika pulau Papua wilayahnya besar. Meski bagian dari Indonesia tak sampai semuanya, karena ada negara Papua Nugini, namun juga butuh waktu, tenaga, dan uang untuk mengurusnya. Jika untuk koordinasi antar anggota saja gagal, bagaimana bisa menertibkan sekian banyak warga sipil di Papua? Dipastikan mereka akan keteteran dan kehabisan dana.

Dekalarasi kemerdekaan Papua barat oleh Benny Wenda membuat masyarakat Indonesia kaget, karena ia lari ke Inggris tapi bisa membuat pernyataan seperti itu. Ditambah lagi ada drama antara OPM dan Benny, sehingga malah membuat penontonnya tertawa. Karena mereka terbukti tidak kompak dan tak punya kapabilitas untuk mengatur sebuah negara.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

Oleh : Yusaac Wakum )*

Salah satu pentolan gerakan separatis Papua, Benny Wenda terus memprovokasi masyarakat untuk lepas dari Indonesia utamanya jelang 1 Desember yang sering diperingati sebagai HUT OPM. Masyarakat Papua pun menolak provokasi Bennya Wenda yang merupakan bagian gerakan utopis.
Benny Wenda selaku Ketua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan bahwa dirinya menolak untuk tunduk pada NKRI dan menolak otonomi khusus (Otsus) dari Indonesia.

ULMWP justru mengadopsi konstitusi sementara untuk sebuah negara demokratis. Organisasi tersebut sedang mengupayakan referendum di Papua Barat tentang kemerdekaan dari Indonesia.

Konstitusi sementara itu akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Gerakan tersebut mengatakan, bahwa setiap elemen dari Konsitusi Sementara itu demokratis dan dirancang untuk melindungi budaya dan cara hidup Papua Barat.

Namun rupanya masyarakat baik di Papua dan Papua Barat justru sempat mempertanyakan eksistensi Benny Wenda baik di Indonesia maupun di luar negeri, walaupun sempat muncul opini dan agenda-agenda propaganda politik di luar negeri, termasuk di negara-negara Ras Melanesia, namun tidak begitu penting bagi warga masyarakat Papua dan Papua Barat.

Benny Wenda juga pernah mengkampanyekan isu kolonialisme di tanah Papua yang terus dilakukan para aktifis dan pendukung kemerdekaan Papua Barat. Namun rupanya kampanye tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ida Bagus Made Bimantara (Sade) secara tegas mengatakan bahwa berbagai isu di Papua seutuhnya merpakan urusan dalam negeri dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

Sade memaparkan, hampir 99,5% pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, dan hanya ada satu negara yang masih mempertanyakan yakni Vanuatu.

Ia juga menegaskan, bahwa Papua saat ini sudah memiliki kebebasan secara politik, karena di bumi cenderawasih ini juga telah dijalankan pilkada, pilpres serta kebijakan otonomi khusus yang sangat membantu kemajuan tanah Papua.

Salah satu tokoh Papua yang bermukim di Manokwari Wilson mengatakan, bahwa Benny Wenda bukanlah bagian dari masyarakat Papua atau bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan justru masyarakat Papua menginginkan keadilan dan kesejahteraan, bukan ide yang dicetuskan oleh Benny.

Wilson juga mengatakan bahwa Benny Wenda telah menjadi warga negara Inggris, Oleh karena itu pihaknya sudah tidak peduli dengan apa yang menjadi langkah-langkahnya, namun yang diharapkan adalah kesejahteraan, bukan kata-kata provokasi.

Ia menilai bahwa Benny Wenda merupakan provokator kelas tinggi. Namun Wilson menyatakan bahwa dirinya tidak terprovokasi kembali karena apa yang disampaikan oleh Benny tidak sesuai dengan persoalan aktual bangsa Papua, sehingga akan lebih baik apabila Benny Wenda menjadi warga negara yang baik, entah warga negara Inggris atau warga negara Indonesia.

Benny perlu mengetahui bahwa pemerintah telah menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Sementara sosok Benny Wenda yang terus menggembar-gemborkan kampanye kemerdekaan Papua, justru sejatinya Benny tidak pernah berkontribusi ke Papua, bahkan sebaliknya meminta donasi untuk terbang ke luar negeri.

Kita haruslah mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangakan oleh seluruh Pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan serta provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung referendum.

Ondoafi Waena yang merupakan Ketua dari Barisan Merah Putih Papua mengatakan, pihaknya menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktifitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecah belah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia.

Ray Tanji menuturkan bahwa anggota separatis Papua tersebut ditolak oleh warga Papua Nugini. Hal tersebut dikarenakan kehadiran kelompok separatis tersebut kerap menimbulkan masalah bagi warga yang tinggal di perbatasan.

Benny Wenda tidak mendapatkan simpati masyarakat Papua Barat karena provokasinya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Papua memiliki keteguhan untuk tetap setia pada NKRI dan pancasila.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya