Oleh : Arika Kusumawardhani )*

Masyarakat mengapresiasi upaya Pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak pandang bulu. Pemberantasan ini diharapkan dapat memberikan efek jera guna menekan praktik anti rasuah tersebut.

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan masalah klasik yang harus diberantas, penegakkan hukum terhadap para koruptor tidak bisa tebang pilih, siapapun pejabat yang terlibat dalam praktik rasuah maka dirinya layak untuk mendapatkan hukuman.

Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan bahwa parlemen mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya pemberantasan korupsi. Sebagai Anti-Corruption Agency (ACA) di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bekerjasama secara erat bersama parlemen.

Mengingat bahwa keduanya adalah sayap, maka KPK tidak bisa bekerja sendiri dengan menegasikan parlemen atau parlemen bekerja dengan mengkerdilkan KPK.Mardani menilai bahwa KPK sudah menjadi best practice atau menjadi salah satu rujukan dunia, sebagaimana terjadi dalam periode tahun 2012 hingga 2014. Di mana sejumlah negara seperti Brazil dan Malaysia bahkan menjadikan KPK sebagai salah satu referensi dalam membangun dan mengembangkan lembaga antikorupsi di negaranya masing-masing.

Ia mengungkapkan, Dalam sebuah acara di Brazil, mereka sangat mengapresiasi KPK yang bisa bekerja secara efektif untuk membuat tindak pidana korupsi sebagai sesuatu yang menakutkan. Persepsi publik terhadap KPK sangatlah kuat. Bahkan, KPK di Malaysia pun berharap untuk bisa membangun industri antikorupsi yang dicintai oleh rakyatnya. Tentu saja ini menjadi pelajaran besar bagaimana kebaikan KPK terus dilestarikan dan dikembangkan.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK secara konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan, koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dan instansi pelayanan publik. Selain itu, KPK juga memonitor penyelenggara pemerintahan negara, juga melakukan supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tipikorr, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Strategi ini merupakan edukasi agar orang tidak ingin korupsi, pencegahan supaya orang tidak bisa korupsi dan penegakkan hukum dengan sasaran orang takut untuk korupsi. KPK mengharapkan DPR bisa berperan dalam pemberantasan korupsi, termasuk mengatur kelembagaan, tugas dan wewenang lembaga pemberantasan korupsi, mengatur definisi dan sanksi tipikor dalam hukum pidana dengan memperhatikan keselarasan.

Selain itu, KPK juga berharap agar DPR dapat memastikan kapasitas pencegahan dan penindakan korupsi melalui anggaran yang memadai. Sekaligus dapat menjalankan fungsi pengawasan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk koordinasi melalui RDP dan forum lainnya, hingga pemilihan pejabat negara yang terkait pemberantasan korupsi.

Ghufron menuturkan bahwa DPR memiliki peran dalam kacamata makro pembentuk perilaku. DPR adalah pembentuk norma penyelenggaraan negara yang berpotensi sebagai faktor koruptif. DPR juga memiliki peran dalam pembentukan hukum materiil dan formil anti-korupsi dan juga pembentuk kelembagaan antikorupsi.

Sebagai gambaran, korupsi yang terjadi di Indonesia rata-rata bersifat struktural. Sebanyak 85% secara pendidikan, alumni strata 1. Padahal semakin tinggi pendidikan semakin tinggi etis dan integritas. Namun kenyataannya, Ghufron menilai bahwa kejahatan korupsi terjadi di kalangan mereka yang memiliki akses pendidikan.

Dirinya menegaskan bahwa DPR dapat berperan secara makro untuk mengubah perilaku koruptif. Terkait pelaporan, KPK berkomitmen akuntabel, namun dalam pelap[oran ke DPR lembaga tersebut hanyaakan melaporkan kasus-kasus yang memperoleh putusan hukum tetap. Pencegahan korupsi tentu saja berlaku di semua lini pemerintahan, tak terkecuali pemerintahan di tingkat provinsi.

Firli Bahuri selaku Ketua KPK memberikan apresiasinya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi. Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

Hal tersebut telah menjadi vaksin yang disuntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas korupsi dapat terus diberlakukan.

Firli juga mengatakan, kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jawa Tengah untuk melaksanakan program-program pencegahan lainnya.

Praktik korupsi di segala sektor adalah tindakan yang merugikan, sudah sepantasnya pemerintah berkolaborasi dengan KPK untuk merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raesha Aqila )*

Pemerintah dibawah arahan Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bawahannya untuk tidak melakukan korupsi. Pemerintah pun bergerak cepat untuk terus memberantas korupsi yang sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa.

Gonjang-ganjing Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2020 lalu membuka mata kita bahwa masih ada koruptor yang bercokol di Indonesia. Sayang sekali mereka masih ada dan dengan tega menyunat dana Bansos. Walau misalnya yang dipotong hanya 10.000 rupiah per orang tetapi korupsi tetaplah korupsi yang merupakan tindak kejahatan yang harus dilawan.

Pemerintah bertindak agar tidak ada lagi korupsi di dana Bansos atau bidang lainnya, karena tindakan negatif ini bisa menggerogoti negara dari dalam. Bayangkan ketika beras Bansos dikorupsi maka kualitasnya buruk sekali, bagai makanan ayam, padahal yang mendapatkannya adalah rakyat miskin yang kesusahan. Ketika ada proyek yang dananya dikorupsi maka kualitas material dikurangi dan akhirnya jadi mudah ambruk bangunannya.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak main-main dalam memberantas korupsi.
Jika ada jajarannya yang terbukti korupsi maka beliau tidak akan membela. Dalam artian, akan langsung diserahkan ke pihak berwajib karena ia memang bersalah. Presiden Jokowi langsung mencontohkan bahwa pemerintahannya anti korupsi.

Langkah pemerintah untuk memberantas korupsi ada 12. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Untuk memberantas korupsi maka akan bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan dilakukan dari hulu ke hilir. Jadi tidak boleh ada celah sama sekali bagi koruptor.

Langkah pertama adalah dengan memberantas korupsi di instansi pemerintahan. Di dalam kementrian, kantor KSP, dan instansi pemerintahan manapun tidak boleh ada yang korupsi, walau hanya 50.000 rupiah, karena sama saja sebuah tindak kejahatan. Korupsi sekecil apapun tetap harus ditindak, karena jika seorang koruptor telah berhasil menyunat dana yang sedikit, maka ia akan terbiasa lalu mengambil uang negara sebanyak-banyaknya.

Selain korupsi uang maka yang perlu ditindak adalah korupsi waktu. Jangan sampai pelayanan masyarakat jadi terganggu gara-gara kinerja ASN yang lambat, karena mereka merasa sudah dapat posisi empuk, lalu meremehkan tugasnya. ASN wajib berkomitmen, profesional, dan disiplin, serta tidak boleh pulang kesiangan karena sama saja dengan korupsi waktu.

Selain penindakan terhadap koruptor maka perlu ada tindakan pencegahan agar tidak ada korupsi di kemudian hari. Pemerintah membuat semua sistem di kementrian dan lembaga negara yang sudah tertata rapi dan secara elektronik. Sehingga tidak akan ada yang namanya pengemplangan, penyunatan dana, atau penyetoran nota kosong, karena anggaran dan cashflownya akan langsung terpampang secara online.

Pencegahan tindak korupsi juga bisa dilakukan sejak dini. Para murid yang masih duduk di bangku SMP, SD, bahkan TK, bisa diberi edukasi bahwa korupsi itu dosa besar dan tidak boleh dilakukan. Penyebabnya karena akibatnya sangat fatal dan merugikan orang lain. sebagai calon pemimpin bangsa maka mereka akan paham dan tidak akan korupsi di kemudian hari.

Para murid akan sadar bahwa berbohong kepada orang tua tentang harga buku dan LKS sudah termasuk korupsi karena ada ketidak jujuran. Mereka akan lebih jujur dan tidak mau korupsi lagi, karena sudah paham konsekuensinya.
Pemberantasan korupsi dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, agar bangsa ini tidak hancur karena koruptor. Tidak boleh ada korupsi sekecil apapun di Indonesia karena bisa menghancurkan negara ini dari dalam. Pemerintah dan KPK bekerja sama untuk menindak koruptor dan melakukan pencegahan korupsi di mana-mana.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Qurratul Aini )*

Pemerintah terus bergerak cepat dalam memberantas korupsi. Masyarakat mengapresiasi komitmen tegas Pemerintah tersebut karena selain merugikan negara, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat.

Pemerintah tidak akan main-main terhadap kasus korupsi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah berubah sampai saat ini.

Dirinya menilai, Kepala Negara selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak terlibat dalam aktifitas yang merugikan negara. Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan, salah satu bentuk komitmen Presiden Jokowi adalah ketidakberpihakan atau pun membela apabila jajarannya terbukti terlibat korupsi.

Presiden Jokowi juga telah memastikan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dalam upaya memberantas korupsi. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus diutamakan. Sebab ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tak akan tumbuh tanpa adanya aspek hukum, politik, kebudayaan dan pendidikan yang kondusif.

Oleh karena itu, dirinya menilai perlunya meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien. Hukum juga harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Seluruh kebijakan yang ada juga harus mengedepankan aspek ramah lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Demi mewujudkan penciptaan Clean Goverment, Jokowi sempat mengingatkan agar tidak ada lagi suap menyuap antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam proses izin berusaha. Jokowi menekankan izin berusaha harus dilakukan secara transparan dan mempermudah para pengusaha.

Dalam kesempatan Jokowi saat peluncuran sistem online single submission di Kantor BPKM Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mendengar ada kesulitan yang didahapi pengusaha, dirinya juga tidak ingin ada yang melakukan suap, sehingga semua harus dilakukan terbuka secara transparan.

Mantan wali kota Surakarta tersebut juga menegaskan, jika terdapat aparat yang tidak bersih, silakan laporkan kepadanya. Jokowi juga pernah menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya dapat menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi dalam pemanfaatan anggaran negara baik untuk APBN maupun APBD provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dirinya juga mengatakan secara tegas untuk tidak melindungi yang terlibat kasus korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar juga menyebutkan, bahwa upaya pencegahan korupsi di era pemerintahan Jokowi saat bersama Jusuf Kalla sangatlah terasa.

Menurut Antasari Azhar, pencegahan korupsi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin terasa karena adanya peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih dari praktik rasuah. Menurutnya, masyarakat bisa melihat langsung sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, dirinya juga melihat adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatnya peran masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga semakin tinggi, sehingga aparat dan birokrat yang bertanggungjawab dalam urusan tersebut juga akan bekerja semakin profesional.

Disisi lain, Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo juga menuturkan, salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatnya efektifitas penggunaan anggaran negara. Hal yang mendasar menurut Johan adalah, Presiden Jokowi menempatkan lembaga seperti KPK sebagai ujung tombak yang sentral.

Sementara itu upaya pemberantasan korupsi juga terlihat dari upaya pemerintahan Jokowi dalam merumuskan UU Cipta Kerja. Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu mencegah potensi korupsi di level birokrasi. Hal tersebut terlihat dari upaya undang-undang tersebut yang memangkas perizinan dalam investasi.

Romli menilai, dalam UU Cipta Kerja tersebut telah menyederhanakan prosedur yang panjang. Sehingga peluang bagi pejabat maupun birokrat nakal tentu akan sulit dilakukan. Hal tersebut akan membuat sejumlah pihak gusar sehingga melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Ia menyebutkan, selama ini banyak pembangunan terkendala akibat ulah segelintir orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romli menduga hal tersebut menjadi latar belakang mengapa akhirnya proses perizinan dipangkas dan dipercepat.

Upaya pemberantasan korupsi tentu saja harus melibatkan banyak pihak termasuk aparat serta masyarakat. Kuncinya adalah transparansi dan saling mengawasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis bisa mencapai target kinerja 2021 setelah melakukan evaluasi kinerja triwulan ketiga tahun ini. Untuk mewujudkan capaian tersebut, seluruh jajaran KPK akan mengoptimalkan waktu yang tersisa pada akhir tahun ini dan mempertajam target melalui rencana aksi di masing-masing unit kerjanya.

Pembahasan evaluasi kinerja tersebut dilakukan melalui rapat kerja yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural selama tiga hari mulai 27-29 Oktober 2021 di Yogyakarta. Selain evaluasi kinerja, rapat kerja ini juga membahas road map KPK 2022-2045 serta anggaran 2021 dan perencanaan anggaran 2022.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, setelah dua tahun disahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Oktober 2019, maka penting bagi KPK untuk melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh terhadap kesesuaian tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan kinerja KPK.

“KPK mengkaji dan mengevaluasi strategi trisula pemberantasan korupsi, apakah perlu dilakukan penyempurnaan atau tidak, karena KPK terus bergerak dinamis, KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan,” ujar Firli, Kamis (28/10/2021) yang lalu.

Menurut Firli, dalam rapat kerja tersebut juga nantinya dibahas roadmap KPK 2022-2045. “Dari perencanaan jangka panjang ini kita lihat bagaimana strategi pemberantasan korupsi Trisula akan diimplementasikan melalui program kerja,” jelasnya.

Rapat kerja yang dilaksanakan di luar kota ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. KPK memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“KPK berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplementasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin ke depannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan. Sehingga dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, insan KPK dapat terus fokus dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kinerja pemberantasan korupsi,” kata Firli. (*)

Oleh : Made Raditya )*

Tes wawasan kebangsaan masih saja menjadi polemik bagi beberapa pihak. Padahal seharusnya TWK sudah tak dipermasalahkan lagi, karena tidak akan mengubah keputusan KPK sama sekali. Lebih baik masyarakat mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara.

Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara dan harus mengerjakan tes wawasan kebangsaan, maka ada yang terkejut. Padahal KPK sebagai lembaga antirasuah adalah lembaga resmi di bawah negara, sehingga wajar jika pegawainya diangkat jadi abdi negara. Selain itu, pengangkatan mereka juga memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.

Namun polemik tentang TWK masih saja bergulir dengan kencang. Ada saja pihak yang curiga karena menganggap bahwa tes ini kurang fair. Akan tetapi, seharusnya polemik TWK sudah diakhiri. Karena faktanya para pegawai KPK yang lolos ujian, sudah diangkat jadi ASN pada 1 juni 2021.

Hendardi, Ketua Setara Institute meminta KPK untuk mengabaikan polemik tentang TWK. Lebih baik mereka fokus bekerja untuk memberantas korupsi di tanah air. Karena PR KPK masih banyak. Dalam artian, banyak sekali kasus yang harus diselesaikan dan rencana operasi tangkap tangan (OTT), sehingga lebih baik fokus menatap ke depan dan tak menghiraukan ocehan orang nyinyir.

Jika ada pegawai yang terpengaruh oleh polemik TWK, maka dikhawatirkan ia akan baper dan berpengaruh pada kinerjanya. Padahal kerja KPK sangat berat dan tidak boleh kena tekanan psikologis yang tinggi dari pihak luar. Jika polemik TWK tidak kunjung selesai, maka takutnya para pegawai akan depresi lalu izin sakit karena psikomatis. Hal ini amat merugikan karena kinerja KPK jadi berkurang.

Tugas KPK amat mulia demi menyelamatkan uang negara, dan kita harus mendukung mereka, bukannya mencela dan mempermasalahkan materi TWK. Lebih baik gunakan lidah untuk berkata hal-hal yang baik. Bukannya menuduh dan memfitnah bahwa tes ini memiliki modus tertentu dan ada kepentingan politik yang bermain di belakangnya.

Lebih baik biarkan KPK menjadi lembaga antirasuah yang bekerja dengan trengginas dan rajin untuk memberantas tiap tindak pidana korupsi di Indonesia. Walau para pegawainya sudah diangkat jadi ASN, mereka masih boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan. sehingga kinerja KPK tidak akan berkurang sama sekali.

Kita wajib mendukung KPK agar menjadi lembaga anti korupsi yang bekerja keras untuk menangkap tikus-tikus berdasi alias para koruptor nakal yang nekat menggondol uang negara. Jika ada koruptor, maka rakyat yang dirugikan, karena uang hasil pajak malah disalahgunakan oleh mereka. Oleh karena itu, KPK wajib di-support, bukan dicela sana-sini.

Jika ada yang masih berpolemik tentang tes wawasan kebangsaan maka ia bagai berjalan mundur, karena ujiannya sudah lama selesai. Proses penilaian juga sangat objektif dan para asesor bekerja dengan profesional. Sehingga mustahil ada kongkalingkong antara asesor, pembuat materi tes, dengan para petinggi KPK.

Sudahi saja polemik tentang TWK dan lebih baik fokus pada jadwal penyelidikan kasus korupsi dan rencana OTT yang berikutnya. Jika ada yang masih mempermasalahkannya, maka ia bisa kena UU ITE, karena berkoar-kora di media sosial dan secara tidak langsung menjelek-jelekkan pemerintah. Karena KPK adalah lembaga di bawah pemerintah.

Mari dukung KPK dengan menyebarkan berita positif mengenai prestasi mereka. KPK adalah lembaga yang jujur dan lurus, sehingga tidak bisa dicampuri oleh kepentingan politik atau pejabat negara tertentu. Jangan negative thinking pada TWK dan KPK, tetapi biarkan mereka bekerja dengan keras untuk menindak tiap koruptor.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) masih bertaji dan berkomitmen untuk memberantas segala macam bentuk KKN di Indonesia. Walau pegawainya beralih status jadi ASN, tetapi pemerintah tak pernah membatasi kinerja mereka. KPK masih boleh galak untuk membasmi para koruptor, agar tidak memakan uang negara seenaknya.

Korupsi adalah permasalahan pelik di Indonesia yang terjadi tak hanya sejak masa orde baru, tetapi sudah ada pada era penjajahan VOC. KKN yang terstruktur membuat rakyat menderita, karena fasilitas umum yang dibangun berkurang kualitasnya gara-gara kenakalan koruptor dan akhirnya bangunan tersebut mudah ambruk. Oleh karena itu, KPK digadang-gadang sebagai penebas korupsi di negeri ini.

Akan tetapi, publik sangat kaget ketika semua pegawai KPK harus melakukan tes wawasan kebangsaan agar mereka bisa beralih statusnya jadi ASN. Saat semuanya jadi pegawai negeri, akankah KPK masih bertaji? Karena tugas mereka adalah mengendus korupsi di tiap lembaga, baik swasta maupun lembaga negara.

Publik mengira bahwa bisa jadi pegawai KPK merasa rikuh saat harus menggeledah kementrian atau lembaga pemerintahan lain, karena statusnya sama-sama pegawai negeri. Namun dugaan ini dibantah langsung oleh Indriyanto Seno Aji, anggota Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, dalam UU KPK disebutkan bahwa pemberantasan korupsi masih diperbolehkan seperti biasa.

Jadi, tidak ada yang namanya usaha untuk membuat kinerja KPK melempem dengan modus membuat mereka semua jadi pegawai negeri. Karena dalam UU KPK, disebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) masih diperbolehkan. Sehingga diharap tidak ada lagi oknum yang berani untuk mengembat uang negara secara diam-diam.

Apalagi Presiden Jokowi menegaskan bahwa 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak boleh dipecat, karena harus ada solusi lain. Jadi, dugaan untuk menjungkalkan penyidik senior itu sama sekali tidak benar. Karena mereka akan mendapatkan pembinaan, bukan pemaksaan untuk pensiun dini.

Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk membuat pemerintahan yang anti korupsi dan menebas segala kecurangan di negeri ini. Tidak ada celah bagi para koruptor sama sekali, karena mereka bagai tikus berdasi yang menyengsarakan rakyat. Dengan mencuri pajak dan uang negara, sehingga masyarakat sipil yang dirugikan.

Bayangkan jika koruptor masih berkeliaran, maka mereka akan menghisap uang negara sampai tuntas tak bersisa. Contohnya adalah korupsi pada kasus bansos, sehingga beras dan sembako lain yang diberikan justru dengan kualitas buruk. Padahal yang diberi adalah rakyat miskin, sehingga seharusnya mereka memberi sembako yang bagus dan layak konsumsi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa KPK bukan hanya menindak tetapi juga mengedukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Dalam artian, bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Oleh karena itu, pemberian materi dari KPK kepada seluruh walikota atau bupati sangat penting, agar mereka tak berani untuk korupsi walau hanya 1.000 rupiah.

Kombinasi antara pencegahan korupsi dengan penetapan komitmen KPK untuk terus menebas KKN di Indonesia adalah paket combo. Maksudnya dengan kedua hal itu, diharap tidak ada lagi orang yang berani untuk korupsi, maupun nepotisme dan kolusi. Karena semua kecurangan akan berakibat sangat fatal, tak hanya bagi rakyat kecil, tetapi juga bagi seluruh WNI.

Komitmen KPK untuk memberantas korupsi sangat didukung oleh pemerintah. Walau mereka dialihstatuskan jadi aparatur sipil negara, tetapi masih boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan bagi tiap pejabat yang ketahuan curang. Seluruh pejabat boleh diperiksa oleh KPK, jika mereka mengendus hal yang tak beres. Oleh karena itu, mari kita dukung KPK dan tak lagi termakan hoaks di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini