suaratimur.id – Berbicara tentang penegakan hukum di Papua, dibutuhkan perhatian lebih dalam mengatasi permasalahan hukum di sana karena adanya gangguan dari kelompok pemberontak, yakni Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP). Kelompok tersebut seringkali mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan penyerangan, bahkan pembunuhan.

Meski terdapat gangguan yang besar, hukum di Papua harus tetap ditegakkan. Siapapun harus taat pada aturan di Indonesia sebagai negara hukum, dan negara jelas tidak boleh kalah dengan kelompok pemberontak. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah. Bila hukum berjalan baik, maka akan baik pula situasi negara.

KSTP Pelanggar Hukum

Penyerangan yang dilakukan oleh KSTP sudah masuk ke dalam tindak kriminal karena ketika seseorang menakut-nakuti orang lain dengan senjata tajam saja sudah melanggar hukum dan bisa kena pasal 351. Selain itu, ada pula anggota KSTP yang membawa senjata api ilegal dan itu jelas melanggar pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 Tahun 1948.

Lain lagi bagi anggota KSTP yang melakukan pembunuhan, terancam hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung dari keputusan hakim. Hukuman seberat ini dirasa setimpal karena KSTP sudah melakukan banyak tindak kriminal yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Papua.

Anggota KSTP juga bisa kena pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Dalam kasus pembakaran sekolah, mereka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Hukumannya dirasa setimpal karena mereka membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi para guru dan murid mengalami stres atau trauma sehingga ada kerugian secara psikis.

Penegakan hukum terhadap KSTP wajib dilakukan dengan tegas karena mereka memang bersalah dengan melakukan tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Apalagi tindakannya tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga KSTP harus diberantas dan dihukum demi keamanan masyarakat Papua.

TNI-Polri Mendapat Dukungan Penuh untuk Menindak KSTP

Masyarakat Papua mendukung pihak TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum di Bumi Cendrawasih, khususnya penindakan terhadap KSTP agar Papua selalu damai. Tidak ada masyarakat yang mendukung KSTP, sehingga jika ada anggotanya yang tertangkap atau bahkan terbunuh maka masyarakat justru bersyukur dengan harapan situasi Papua semakin kondusif.

Perlu kembali ditegaskan jika ada anggota KSTP yang terbunuh dalam upaya penegakan hukum, maka hal itu bukanlah sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, justru KSTP lah pelaku pelanggaran HAM yang sesungguhnya melalui aksi menyiksa hingga membunuh warga. Para penjahat seperti itu sama sekali tak pantas untuk dibela. Selain itu, anggota KSTP kadang memang terpaksa harus dimatikan sebagai tindakan tegas terukur dari aparat karena anggota KSTP kerap melawan dan membahayakan nyawa aparat ketika hendak diamankan.

Penegakan hukum di Papua telah dilaksanakan sesuai aturan dan bahkan kini lebih bersifat defensif dinamis. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, stabilitas keamanan di Papua akan dapat terus terjaga.

Penegakan hukum wajib dilakukan di Papua agar masyarakat merasa aman tanpa ada gangguan dari KSTP. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan setinggi-tingginya karena Indonesia adalah negara hukum.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kebusukan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) kian terendus dan muncul ke permukaan. Mereka bukan hanya menyerang TNI-Polri yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga warga sipil. KSTP menyerang siapa saja warga sipil yang baginya menghalang-halangi apa yang hendak dilakukan, terlepas dari apakah warga tersebut memiliki hubungan atau kedekatan dengan pemerintah dan TNI-Polri.

KSTP Nodai Anak-Anak Perempuan di bawah Umur

Tidak hanya remaja, pemuda, dan orang dewasa, tetapi anak-anak tak berdosa juga diperlakukan sama kejamnya oleh KSTP. Tidak jarang anak-anak gadis dan anak-anak di bawah umur direnggut kehormatannya oleh para pria yang tergabung dalam kelompok teroris tersebut.

Fakta ini dibongkar oleh Jufinus Mawa, salah seorang pendeta yang selama ini bertugas di Beoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pendeta Jufinus Mawa sudah lama memberikan pelayanan kepada umat di Distrik Beoga. Dalam masa pelayanan itulah, Pendeta Jufinus menemukan banyak masalah yang membelenggu masyarakat setempat.

Dia mengungkapkan bahwa tak sedikit anak perempuan dan anak di bawah umur di wilayah itu jadi korban perbuatan tak senonoh KSTP. Anak-anak perempuan dan umumnya di bawah umur, dirudapaksa oleh para pria yang muncul dari semak belukar. Mereka secara membabibuta melampiaskan hawa nafsu. Dan, bila dihadang maka nyawa imbalannya.

Tambahnya lagi, para gembala umat sudah sama sekali tak dihargai lagi oleh KSTP. Namun pernyataan ini bukan berarti para pendeta di Beoga dan wilayah lain di Papua, butuh penghargaan KSTP. Hanya saja perlakukan KSTP di wilayah tersebut sama sekali tak bernorma dan tak bermoral. Pemerintah dan para tokoh masyarakat pun tak dianggap sama sekali oleh para pengacau tersebut.

KSTP sangat licik. Dalam pergerakannya, KSTP biasa menyerang TNI-Polri pada malam hari, sementara saat siang hari melancarkan aksi bejatnya dalam merenggut mahkota anak-anak perempuan. Perlakukan KSTP sudah tak bisa ditolerir.

Kebaikan Warga Dibalas Kejahatan oleh KSTP

Saat ini, Beoga seakan menjadi daerah hitam di Papua. Sebab tak ada lagi kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Kebaikan warga sipil, justru kerap dibalas dengan kejahatan oleh anggota KSTP.

Kampung Beoga secara khusus, benar-benar tercemar oleh KSTP. Kelompok tersebut telah merusak ketenteraman masyarakat dan mengobok-obok kedamaian di Beoga. Karenanya, saat ini masyarakat marah, bahkan Tuhan juga mungkin marah melihat tindakan KSTP.

KSTP hancurkan gedung sekolah, Puskesmas, dan rumah penduduk. Sudah begitu, masa depan anak-anak perempuan juga hancur gegara tindakan KSTP.

Berharap TNI-Polri Menumpas Habis KSTP

Saat ini, para pendeta bersama tokoh masyarakat merasa tak bisa lagi mengatasi ulah KSTP. Bahkan, jika masalah tersebut diproses-adatkan, maka masyarakat sipil lagi-lagi jadi korban. Oleh karena itu, masyarakat di Beoga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada TNI dan Polri.

Tak ada cara lain kecuali menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Masyarakat sangat berterima kasih karena aparat TNI-Polri telah masuk ke wilayah Beoga dan sekitarnya, serta di pedalaman-pedalaman Papua lainnya. Kehadiran TNI-Polri ini, tentunya akan membawa harapan baru bagi keamanan dan kemajuan Papua.

Sangat diharapkan agar pemerintah melalui TNI-Polri tidak berhenti mengamankan pemukiman penduduk, mengingat penyerangan KSTP ke kampung-kampung sangat sulit diprediksi. Warga cemas dan takut karena susah payah mereka menata hidup, tapi semua bisa hilang dalam sekejap akibat KSTP.

Mayoritas penduduk di Papua mengutuk KSTP karena tindakannya amat meresahkan warga. Maka dari itu, Masyarakat pun harus senantiasa menyatu dengan TNI dan polisi untuk sama-sama memerangi KSTP.

Situasi keamanan yang terus terkendali, merupakan hal yang menjadi kedambaan warga Papua, dan itu akan bisa tercapai bila KSTP, yakni pelaku pelanggar HAM yang sesungguhnya, sudah berhasil ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)