Oleh : Adityatama Utama )*

Reformasi birokrasi terus diupayakan di era Presiden Jokowi, untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Penyebabnya karena jika ada banyak infrastruktur yang didirikan, modernisasi di Indonesia akan makin sempurna jika didukung oleh birokrasi yang bagus. Aturan-aturan yang membingungkan akan dirapikan sehingga tidak menyusahkan masyarakat.

Di era orde baru kita biasa berhadapan dengan peraturan pemerintah yang panjang dan melalahkan dan sayangnya hingga bertahun-tahun setelah kehancuran era ini, masih ada warisan pahit berupa birokrasi. Kata ini identik dengan sesuatu yang mengerikan, karena dulu jika ingin mengurus sesuatu harus memiliki ketebelece atau orang dalam.

Padahal bagaimana negeri ini bisa maju jika terbentur dengan aturan dan birokrasi yang menyengsarakan? Oleh karena itu, Presiden Jokowi (sejak tahun 2014) amat semangat dalam meringkas birokrasi. Agar tidak ada KKN atau hal-hal negatif lain yang mengiringi susahnya pengurusan birokrasi di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya untuk meringkas birokrasi, maka Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga non struktural tahun ini. Namun tidak dalam waktu dekat, karena masih dievaluasi dan diinventarisasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo menambahkan, rencananya proses pembubaran lembaga tersebut akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2021. Karena masih akan diajukan terlebih dahulu ke DPR. Dalam artian, pembubaran lembaga merupakan suatu hal yang sangat serius sehingga evaluasinya panjang, karena pemerintah tidak akan bersikap subjektif saat melakukannya.

Masyarakat mungkin bingung mengapa ada lembaga negara yang dibubarkan? Sebenarnya, pembubaran ini bukan sebuah pengorbanan, melainkan sebuah usaha untuk merapikan lagi birokrasi di Indonesia. Penyebabnya karena ada lembaga-lembaga negara yang dibuat di era presiden yang sebelumnya, dan saat ini sudah tidak terlalu berfungsi lagi karena tugasnya sudah selesai.
Justru ketika ada pembubaran lembaga negara maka birokrasi akan makin dirapikan. Karena jika ada terlalu banyak lembaga, akan membingungkan, misalnya untuk kepengurusan perizinan, dll. Dengan lembaga negara yang lebih sedikit maka proses birokrasi akan diperpendek dan dipercepat.

Kita juga wajib mendukung peringkasan birokrasi agar proses menuju kemajuan jadi lebih cepat. Karena pemerintah sedang mengejar untuk bangkit lagi pasca dipukul oleh pandemi, sehingga penataan kembali birokrasi adalah salah satu program untuk men-support-nya. Diharap, dengan birokrasi yang lebih ringkas, maka proyek pemulihan ekonomi nasional akan makin cepat selesai dengan hasil yang sempurna.

Mantan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia tidak efisien karena kelembagaan yang tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran dan tidak tepat tanggap ketika menghadapi permasalahan di masyarakat. Dalam artian, pembubaran lembaga negara yang tidak tepat fungsi sudah benar, agar memperbaiki birokrasi di Indonesia.

Yuddy menambahkan, reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tatakelola pemerintahan. Yang diperbaiki adalah sumber daya manusianya dan good governence.

Ketika ada pembubaran lembaga negara dalam rangka reformasi birokrasi, maka tidak usah dikaitkan dengan masalah politik. Karena hal ini hanya serangan dari pihak oposisi. Karena tidak ada hubungan antara balas dendam politik dengan pembubaran lembaga negara. Juga, pembubaran lembaga negara sudah beberapa kali terjadi, sehingga polemiknya tak usah diperpanjang.

Masyarakat juga tak usah mengkhawatirkan tentang nasib para pegawai di lembaga yang dibubarkan, karena mereka tidak akan dipecat. Melainkan, mereka akan ditransfer ke lembaga negara lain dan masih bisa bekerja untuk melayani negara dan masyarakat.
Pembubaran lembaga negara adalah demi meringkas birokrasi, agar tidak ada lagi prosesi yang terlalu panjang dan melelahkan. Selain itu, akan ada efisiensi ketika jumlah lembaga negara berkurang. Masyarakat mendukung upaya peringkasan birokrasi, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Gerry Handayani )*

UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang paling populer di tahun 2021, karena mengatur hampir segala lini di kehidupan masyarakat. Yang paling menonjol adalah klaster kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM. Karena ada aturan untuk mempermudah perizinan berusaha. Juga ditambah dengan aturan turunan yang juga memuluskan langkah para pengusaha.

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang banyak (lebih dari 225 juta orang) tetapi sayang jumlah pengusaha masih minim. Hanya sekitar 3% dari WNI yang berstatus sebagai pengusaha. Salah satu penyebab minimnya jumlah pebisnis adalah aturan dan birokrasi yang menghambat laju para pengusaha, sehingga mereka kurang bebas dalam menjalankan roda usahanya.

Untuk memperbaiki keadaan ini sekaligus menaikkan semangat saat pandemi, maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. UU sapujagat ini tak hanya mengurus masalah ketenagakerjaan, tetapi juga mengatur dunia usaha agar makin kondusif. Sehingga diharap perekonomian akan makin maju, karena jumlah pengusaha makin bertambah.

Untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja, maka ditambah dengan 44 aturan turunan, berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Penyusunan aturan turunan ini dilakukan oleh Kementrian terkait dan juga masukan dari masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan bahwa ada 2 aturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang disusun oleh Kementrian Perdagangan. Kedua aturan turunan ini mengatur tentang kemudahan perizinan dan perbaikan sistem pelayanan. Ke depannya, perizinan akan terintegrasi dan dibuat secara online, sehingga mempermudah pengusaha dan investor.

Jerry menambahkan, Kemudahan perizinan secara online sesuai dengan visi presiden untuk melakukan transformasi ekonomi yang sesuai dengan industri 4.0. Dalam artian, presiden, kementrian, dan seluruh pejabat tinggi hingga rendah ingin mewujudkan cita-cita memajukan Indonesia, dengan berbasis teknologi. Dimulai dari izin secara online dan bisa saja merambah yang lain.

Jika izin usaha secara online, akan sangat membantu para pengusaha. Karena mereka tinggal membuka gawai dan menyiapkan hasil scan KTP, NPWP, dan berkas-berkas penting lain. Situs perizinan akan dibuka dan membuat ID khusus, lalu tinggal mengisi formulir di sana dan dilengkapi dengan scan berkas yang diperlukan. Setelah selesai, izin akan keluar dalam 7 hari kerja.

Dengan adanya kemudahan ini, maka pengusaha akan berlomba-lomba mengurus izin usaha. Apalagi usaha dibagi menjadi berbasis resiko: tinggi, sedang, rendah. Pengusaha UMKM dinilai sebagai usaha resiko rendah, karena tak terlalu berdampak pada lingkungan dan minim resiko. Sehingga hanya butuh nomor induk berusaha (NIB). Sehingga bisnis mereka dinyatakan legal.

Jika sudah memiliki NIB, maka akan tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM, dan bisa sering diajak dalam seminar atau pelatihan yang gratis. Sehingga akan menambah wawasan dan juga jaringan sesama pengusaha. Sehingga menambah klien yang potensial dan memajukan bisnis.

Jerry menambahkan, UU Cipta Kerja disambut baik oleh banyak negara tetangga. Sehingga diharap mereka serius menanamkan modal di Indonesia, karena ada jaminan kemudahan investasi dan perizinan. Kita optimis akan ada kenaikan kesejahteraan rakyat, karena ada investor yang masuk ke negeri ini.
Investor akan membuka lapangan kerja melalui proyek dan pabrik yang ia bangun di Indonesia. Masyarakat bisa bekerja di sana dan mendapatkan gaji. Sehingga tak lagi bingung karena menganggur lama saat masa pandemi.

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya dibuat untuk rakyat dan memajukan rakyat. Kemudahan berusaha dan kelonggaran birokrasi bukan berarti indisipliner. Melainkan suatu langkah agar masyarakat lebih termotivasi untuk jadi pengusaha, karena aturan-aturan dipermudah dan mereka bisa menjalankan bisnis dengan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zakaria )*

Masyarakat kembali dikejutkan dengan langkah Presiden Jokowi yang membubarkan 10 lembaga negara. Karena hal ini bukan untuk pertama kalinya. Pembubaran ini dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi yag terlalu gemuk. Sehingga tidak ada tumpang tindih antara kementrian dengan lembaga non struktural.

Akhir tahun ini ada 10 lembaga negara yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Pembubaran ini janganlah dilihat sebagai sesuatu yang negatif, melainkan harus dilakukan agar ada perampingan pada lembaga non struktural. Karena jika jumlahnya terlalu banyak, akan ada kepusingan tersendiri dalam mengaturnya.

Politisi Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam membubarkan kesepuluh lembaga non struktural tersebut. Menurutnya, penghapusan ini perlu dilakukan demi pelayanan publik yang cepat. Juga mendukung percepatan birokrasi. Namun ia juga menigngatkan agar pembubaran juga diiringi dengan reformasi birokrasi.

Mardani Ali menambahkan, selama ini masih ada kekacauan karena fungsi lembaga non struktural yang tumpang tindih dengan kementrian. Padahal lembaga tersebut dibentuk di bawah kementrian, sehingga dasar hukumnya juga kuat. Selain itu, pembubaran juga didasarkan oleh desain yang kuat, sehingga tidak terkesan gali lubang tutup lubang.

Jika 10 lembaga itu akhirnya dibubarkan, maka kementrian tak lagi pusing karena ada 2 macam aturan yang membingungkan masyarakat. Sehingga mereka akan menuruti aturan dari kementrian saja, dan tak lagi bersebrangan dengan lembaga tersebut. Maka pembubaran itu harus disikapi sebagai sesuatu yang positif.

Selama ini kata ‘birokrasi’ masih menjadi momok bagi masyarakat. Karena jika akan  mengurus perizinan dan urusan lain yang berkaitan dengan pemerintahan, sudah terbayang betapa panjang dan pening prosesnya. Kadang mereka malah dipingpong oleh para oknum. Sekarang ketika ada lembaga yang dibubarkan, maka diharap birokrasi yang bobrok menjadi lebih baik lagi.

Selain itu, dari kesepuluh lembaga juga ada yang sudah bisa di-handle oleh kementrian. Jadi tidak ada 2 pihak yang mengurus 1 hal yang sama. Misalnya masalah telekomunikasi bisa langsung diurus oleh Kementrian Telekomunikasi dan Informatika, karena Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sudah dibubarkan.

Sementara masalah olahraga, pengurusan PON, dan para atlet bisa langsung saja ke Kementrian Pemuda dan Olahraga. Penyebabnya karena lembaga Badan Olahraga Profesional Indonesia sudah dibekukan. Untuk mengurus ketahanan pangan, bisa ke Kementrian Pertanian, karena Badan Pertahanan Pangan sudah dibubarkan.

Dewan Riset Nasional juga dibubarkan dan dialihkan ke Kementrian Riset dan Teknologi. Juga ada beberapa lembaga non struktural lain yang juga dialihkan ke kementrian. Para pegawainya juga otomatis dimutasi ke kementrian terkait. Jadi mereka tidak usah galau, karena sudah berstatus abdi negara dan tak mungkin dipecat hanya karena lembaganya dibubarkan.

Selain itu, pembubaran lembaga negara juga akan menghemat anggaran. Efisiensinya juga sangat besar, mencapai 221 milyar rupiah. Karena jika 10 lembaga negara dibubarkan, anggran untuk merawat gedung dan biaya operasionalnya otomatis akan dihapus. Penghematan ini sangat penting karena kita wajib mengencangkan ikat pinggang di masa pandemi.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa tahun lalu juga pernah mengungkapkan usulan untuk membubarkan beberapa BUMN, karena dianggap tidak sehat. Ia juga beralasan harus ada efisiensi, sehingga menghemat uang negara. Namun diurungkan karena banyak hal.  Ketika ada lembaga negara yang dibubarkan dengan alasan efisiensi maka ini sejalan dengan pemikiran Dahlan Iskan.

Pembubaran lembaga negara jangan dilihat sebagai sesuatu yang jelek. Karena mereka dibekukan karena alasan penyederhanaan birokrasi. Kepengurusan pada lembaga-lembaga non struktural tidak terlalu gemuk, sehingga akan makin efektif, efisien, dan menghemat pengeluaran negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor