Oleh : Edi Jatmiko )*

Masyarakat mengapresiasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. Keberadaan BLT minyak goreng ini merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kenaikan komoditas tersebut.

Salah satu solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga minyak goreng adalah dengan membagikan penyaluran BLT kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga kepada sejumlah penjual gorengan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Akhmad Darmawan selaku Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto tatkala menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini.

Target sasaran dari kebijakan penyaluran BLT adalah sekitar 20,5 juta keluarga kurang mampu yang terdiri dari para penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga mereka para penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tak luput pula disasar oleh Pemerintah sejumlah 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian besaran BLT yang diberikan adalah Rp 300 ribu lantaran merupakan gabungan dari bulan April, Mei hingga Juni 2022 yang seluruhnya diserahkan langsung pada bulan April 2022.

Di sisi lain, apresiasi juga diberikan langsung oleh Daniel Johan selaku Ketua DPP PKB yang menilai bahwa pemberian BLT minyak goreng kepada masyarakat ini merupakan langsung yang sigap dari Pemerintah ketika merespon kesulitan rakyatnya. Dirinya pun memberikan masukan yang senada dengan Akhmad Darmawan bahwa langkah sigap ini harus dibarengi dengan ketegasan Pemerintah.

Ditambahkan oleh Politikus PKB tersebut bahwa harus segera dibuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk meminimlaisasi masyarakat terdampak jauh lebih buruk lagi terkait adanya fluktuasi harga dari beberapa komoditas khususnya minyak goreng. Rumusan kebijakan tersebut harus benar-benar bisa melindungi pangan rakyat.

Tentunya, tidak hanya sekedar memberikan BLT kepada masyarakat saja, namun Pemerintah juga akan terus berupaya untuk memperbaiki kondisi pasar. Hal yang perlu dan penting sekali untuk dilakukan adalah mampu memberantas para produsen atau distributor menyimpang yang dengan sengaja menimbun minyak goreng sehingga imbasnya langsung dirasakan oleh pasar dengan stok yang menipis dan harga yang melambung naik.

Bahkan kenaikan harga minyak goreng ini juga diikuti oleh beberapa komoditas lainnya, dengan momentum yang sangatlah tepat ketika di awal Ramadhan seperti sekarang ini hingga menjelang Lebaran nanti. Tentunya permintaan pasar terhadap komoditas minyak goreng akan menjadi meningkat karena banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkannya. Namun kondisi tersebut justru dipermainkan oleh para pelaku usaha yang tidak jujur.

Ditambahkan oleh Ekonom tersebut bahwa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan subsidi terkait minyak goreng. Hal itu tentu akan juga membantu untuk segera membuat harga dari minyak goreng menjadi jauh lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

Ketegasan sangatlah dibutuhkan ketika hendak membongkar adanya praktik oligopoli yang selama ini terkait dengan permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Tentunya harus ada penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada siapapun yang memang terbukti terlibat dalam permainan ini. Karena ketika Pemerintah bisa bersikap tegas, nantinya persaingan pasar akan menjadi jauh lebih baik lagi.

Mengenai BLT yang disalurkan oleh Pemerintah, sekarang adalah tinggal bagaimana memaksimalkan penyaluran tersebut. Ketepatan sasaran tentu adalah poin utama dari adanya kebijakan ini, sehingga masyarakat yang benar-benar tidak mampu dapat merasakan kebijakan BLT Minyak Goreng.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Astrid Julian )*

Pemerintah menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat menyikapi masih tingginya komoditas tersebut. Kebijakan BLT Minyak Goreng mendapat apresiasi banyak pihak karena mampu ringankan beban ekonomi masyarakat.

Pemerintah langsung luncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kelangkaan stok dan juga naiknya harga minyak goreng, sembari di sisi lain terus melakukan berbagai pengawasan ketat untuk menjamin distribusi minyak goreng supaya meminimalisasi kemungkinan para penimbun sehingga ketersediaan di pasar kembali terjaga dan juga harga bisa kembali stabil.

Kabar tersebut pada awalnya dikemukakan oleh Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan pembahasan mengenai skema untuk meringankan beban masyarakat selama lantaran ditekan dengan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Skema tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas dan telah sampai pada keputusan terakhir.
Ditambahkan olehnya bahwa keputusan terakhir tersebut meliputi banyak upaya untuk meringankan beban masyarakat, salah satunya adalah dengan penyaluran BLT.

Memang belakangan harga minyak goreng meningkat dikarenakan adanya lonjakan harga pula pada minyak sawit di pasar Internasional. Maka dari itu karena Pemerintah sangatlah peduli pada kesejahteraan masyarakat, disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa BLT kepada sekitar 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Harapan (PKH), termasuk juga sekitar 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan telah disiapkan.

Pemerintah sangatlah menyadari bahwa kebutuhan minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang sangat penting bagi konsumsi bahan pangan masyarakat Indonesia. Apalagi dengan langsung memberikan BLT Minyak Goreng ini kepada para penjual gorengan, maka diharapkan hal tersebut akan mampu membantu meringankan mereka sehingga dapat tetap berjualan dan terus turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian UMKM.

Masyarakat tersebut akan menerima bantuan dari Pemerintah sebesar Rp 100 ribu tiap bulan dengan mekanisme pemberian langsung sekaligus untuk tiga bulan, yakni April, Mei, Juni dengan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 ini sebesar Rp 300 ribu. Mengenai penyaluran bantuan tersebut, Presiden langsung menginstruksikan adanya kolaborasi dari beberapa lembaga seperti Kemenkeu, Kemensos hingga TNI/Polri supaya bisa menjamin pelaksanaan penyaluran bantuan berjalan dengan baik.

Tentunya untuk menjamin bahwa penyaluran BLT ini bisa tersampaikan dengan baik, maka tidak cukup apabila hanya ditangani oleh satu lembaga atau kementerian saja, maka dari itu mulai dari rancangan anggaran, kemudian data mengenai sasaran siapa saja yang hendak diberikan bantuan hingga pengawasan di lapangan untuk menjaga ketertiban penyaluran bantuan sangat penting dilakukan.

Solusi yang telah diberikan oleh Pemerintah tersebut merupakan sebuah gebrakan dengan tujuan supaya masyarakat tidak sampai mengalami kesulitan, terutama di saat menjalankan ibadah puasa seperti di bulan Ramadhan sekarang ini, yang mana minyak goreng menjadi termasuk item yang sangat penting untuk menyajikan berbagai macam menu mulai dari sahur hingga berbuka puasa.

Meski begitu, dikatakan oleh Hendrawan Supratikno selaku Ketua DPP PDI-Perjuangan bahwa terdapat solusi tambahan yang menurutnya akan mampu membantu solusi BLT yang telah diberikan oleh Pemerintah. Solusi tersebut yakni Pemerintah harus terus mendorong dan membenahi struktur pasar minyak goreng yang ada di Indonesia sekarang ini. Bagaimana caranya untuk terus menciptakan iklim yang jauh lebih kompetitif lagi.

Maka dari itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diperkuat pula untuk menjamin adanya iklim kompetitif tadi. Bagi Hendrawan, peran KPPU sangatlah penting untuk terus menjaga demokrasi ekonomi di negara kita. Kendati bagaimanapun upaya Pemerintah untuk terus menangani permasalahan di Indonesia, seyogyanya kita terus mendukung dan tetap melakukan yang terbaik yang kita bisa. Salah satu hal untuk meringankan beban tersebut dan membuat kestabilan antara supply dan demand minyak goreng di pasaran adalah dengan lebih bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan panic buying.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini