suaratimur.id – Salah satu respon negatif yang muncul dari keputusan DPR menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan tiga provinsi baru di tanah Papua muncul dari peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas. Menurut pandangannya, kebijakan tersebut akan mendorong ketidakpercayaan Papua yang meluas kepada Jakarta dan akan semakin menyulitkan negara dalam mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Adanya kebijakan tersebut juga disebut akan menimbulkan situasi kontra produktif, berakibat pada Orang Asli Papua (OAP) yang semakin merasa tidak aman dan memperkuat ingatan mereka atas pengalaman masa lalu di zaman Belanda.

Dalam kacamata sebuah pendapat dan pemikiran pribadi, agaknya pernyataan tersebut tidak menjadi permasalahan karena setiap pihak berhak memiliki pandangan yang variatif sesuai sudut pandang dan konteks yang menjadi garis besar dalam berargumentasi. Namun, dalam tatanan elaborasi kebijakan pemerintahan, dimana telah diputuskan adanya pemekaran dengan segenap latar belakang dan tujuan yang mendasari, adanya pernyataan tersebut justru menjadi bersifat destruktif terhadap upaya panjang pemerintah dalam menyikapi permasalahan di Papua, salah satunya melalui pemekaran wilayah.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya telah menegaskan bahwa pemekaran provinisi merupakan bagian dari upaya pemerintah meratakan pembangunan. Dengan adanya pemekaran, diharapkan pemerintah provinsi dapat mendistribusikan pelayanan ke berbagai penjuru Papua.

Apresiasi Pemekaran Provinsi dari Orang Asli Papua

Meskipun Pemekaran tiga Provinsi Baru di Papua telah disahkan oleh Badan Legislasi DPR, namun riuh pro kontra masih terjadi di sebagian masyarakat. Bagi pihak yang kontra, terdapat ketidakpercayaan bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada OAP dan justru menguntungkan pemerintah pusat, penolakan juga disinyalir memiliki muatan politis yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, termasuk dari pihak pro kemerdekaan Papua yang terbukti turut menyusup dalam setiap aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Papua. Di sisi lain, dukungan justru datang dari OAP yang sebelumnya diperkirakan terkena imbas penggiringan opini untuk turut serta menolak.  

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga putra asli Papua, John Wempi Wetipo menyatakan bahwa pemekaran provinsi di tanah Papua bisa membawa dampak yang baik. Berharap terdapat payung besar dengan bentukan badan otoritas guna mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk pemekaran.

Sementara itu, staf khusus Presiden, Billy Mambrasar menyatakan bahwa pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting untuk dilakukan dengan alasan faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Berharap agar melibatkan generasi muda dalam proses pemekaran.

Hasil kajian akademik pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) yang dilakukan oleh UGM melalui Ketua Gugus Wilayah Papua UGM, DR. Gabriel Lele menyatakan bahwa hasil kajian akademis tersebut berfokus pada kondisi Papua Selatan yang membutuhkan sebuah provinsi. Merauke menjadi salah satu titik yang memenuhi syarat menjadi sentral pemerintahan setingkat provinsi.

Terbaru, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan bahwa penetapan tiga provinsi baru sangat berarti untuk masa depan Papua. Adanya pro dan kontra merupakan hal biasa dalam proses menuju suatu perubahan. Sesuatu yang baik harus diperdebatkan, karena itu menjadi hal penting dan menarik. Munculnya RUU tersebut juga menjadi ruang yang harus dikelola sebaik mungkin, karena nantinya akan diwariskan oleh anak-anak muda kreatif Papua. Pemekaran hanya terkait batas administrasi, sementara semangat ke-Papuaan harus terus terjalin tanpa henti.

Menuju Pemerintahan Efektif dan Efisien di Papua

Dukungan secara mendasar juga diberikan oleh pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan. Menurutnya pemerintahan yang efisien dan efektif di Papua masih menjadi masalah. Harusnya, makin dekat pemerintahan ke rakyat makin baik melayani rakyatnya. Luas Papua jauh lebih besar dari Jawa. Kalau mau mengurusi wilayah yang luas sebenarnya pemekaran menjadi jalan keluar yang baik karena kondisinya rentang kendali sudah tidak masuk.

Sementara itu, anggota DPRD Mimika, Nurman Karupukaro menyatakan bahwa dengan disahkannya RUU pembentukan tiga DOB di Papua, khususnya di Provinsi Papua tengah maka tiba saatnya bagi pemeritanh kabupaten Mimika untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) birokrasi menyambut pemekaran Provinsi Papua Tengah, sekaligus membuka peluang baik OAP bisa menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Dengan ditunjuknya Mimika sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, konsolidasi dan koordinasi harus mulai digalakkan bersama kabupaten-kabupaten sewilayah, diantaranya, Kabupaten Paniai, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan  Kabupaten Nabire. Kendati proses masih berjalan, Mimika harus berbangga, bahkan harus siap menanti keputusan lanjut dari Presiden Jokowi.

Terbentuknya Kelas Menengah Baru Melalui Pemekaran Wilayah

Adanya kebijakan pemekaran wilayah yang terjadi di Papua tidak dapat dilepaskan dari upaya pembangunan wilayah Indonesia dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Peneliti Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, I Ngurah Suryawan, dalam sebuah jurnal menyimpulkan bahwa Pemekaran daerah adalah ruang dimana terjadi friksi (persentuhan) antara kebudayaan etnik dan introduksi kebudayaan luar. Dalam merespon friksi inilah orang Papua ditantang untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya untuk melahirkan kreatifitas-kreatifitas baru yang memungkinkan rakyat Papua memperoleh akses, ruang, dan ekspresi guna memperbaharui identitas dan kebudayaannya.

Ruang-ruang interkoneksi yang terjadi pada pemekaran inilah sebenarnya menjadi kesempatan rakyat Papua untuk memikirkan identitas dan kebudayaannya yang baru, yang akan terus bergerak dinamis, serta menyejarah. Pemekaran daerah juga menjadi salah satu struktur sosial yang menciptakan para kelas menengah baru. Lewat struktur-struktur sosial dalam pemekaran daerah habitus kelas menengah Papua terbentuk. Mereka menyatukan dirinya terhadap lingkungan-lingkungan sosial yang tanpa sadar membentuk cara berpikir dan berperilaku.

Habitus kelas menengah Papua memunculkan elit lokal yang memegang kedaulatan rakyat Papua untuk merubah diri dan lingkungan Papua ke arah yang lebih baik, “memimpin diri mereka sendiri dalam perubahan sosial di Tanah Papua”. Di sanalah identitas Papua akan secara terus-menerus dipikirkan, dikonstruksi, dan diperdebatkan. Dengan demikian Papua menjadi hidup dan spirit terus menyala bagi generasi-generasi berikutnya di tanah yang diberkati Tuhan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)