Oleh : Zakaria )*

Pemerintah melakukan holding BUMN pangan dan memerger beberapa perusahaan agar lebih efisien dan memaksimalkan hasil produksi. Tujuan utama dari holding ini adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional dan memperbanyak produksi dari hasil pertanian dan perikanan di negeri sendiri.

Ketahanan pangan adalah hal yang sangat penting, apalagi di masa pandemi, karena jika memiliki ketahanan pangan maka kita tidak akan kelaparan dan jatuh miskin. Di era orde baru kita sudah berhasil swasembada beras dan prestasi ini harus ditingkatkan lagi di era reformasi dan selanjutnya. Jangan sampai ada rakyat yang mati karena menahan lapar, karena Indonesia tidak memiliki kedaulatan di bidang pangan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan holding BUMN alias menggabungkan perusahaan di BUMN klaster pangan. Dengan rincian, PT Bhanda Ghara Reksa melebur ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Perikanan Nusantara bergabung ke PT Perikanan Indonesia, dan PT Pertani ikut ke PT Sang Hyang Seri.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menyatakan bahwa setelah penggabungan ini, targetnya memperbesar peran mereka dalam sektor mereka, misal beras dalam pangsa pasar PT Sang Hyang Seri hanya 1%. Kita harap dapat ditingkatkan 7%-8% dalam 5 tahun mendatang. Ini adalah pasar yang sangat besar.

Pahala Mansury menambahkan, PT Sang Hyang Seri juga memproduksi dan mendistribusikan benih ke seluruh Indonesia. Diharap dalam 5 tahun mendatang, distribusi dan produksi meningkat antara 30%-40%. Sehingga semua pihak harus bekerja keras untuk mewujudkannya.

Mengapa harus ada holding BUMN? Penyebabnya karena jika 2 perusahaan digabung maka akan ada efisiensi di bidang distribusi sehingga pelaksanaan distribusi logistik akan lebih optimal. Selain itu, akan terjalin kerja sama yang baik, sehingga bisa meningkatkan keuntungan. Sehingga yang paling diuntungkan adalah rakyat karena distribusi bahan pangan lebih luas dan mereka tak kesusahan mencarinya.

Selain itu, dengan bergabungnya 2 perusahaan BUMN di bidang pangan akan meningkatkan hasil produksi bahan pangan, seperti beras. Ketika produksi beras sudah makin banyak maka tercapai swasembada bahan pangan, dan stok akan aman hingga beberapa waktu ke depan. Saat persediaan beras aman maka tidak akan ada kenaikan harga, dan lagi-lagi yang diuntungkan adalah rakyat jelata.

Sementara itu, holding di BUMN bidang pangan di sektor perikanan diharap akan meningkatkan distribusi sebanyak 5%. Distribusi ikan dan hasil laut lain dilakukan tak hanya ke seluruh Indonesia tetapi juga ke luar negeri. Dengan begitu, maka akan meningkatkan pendapatan negara dan memberikan keuntungan yang besar, karena perdagangan dalam mata uang dollar.

Pemerintah memang sedang getol meningkatkan ketahanan pangan nasional karena pangan adalah kebutuhan dasar seluruh manusia. Jika tidak ada pangan yang mencukupi maka akan sangat berbahaya karena bisa terjadi kelangkaan sehingga menaikkan harganya. Selain itu, jika ada kelangkaan maka akan berebut dan menyebabkan tawuran massal.

Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal buruk itu terjadi, maka ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah. Apalagi di masa pandemi ketika daya beli masyarakat menurun maka ketahanan pangan harus naik, agar tidak ada ketimpangan dan kenaikan harga yang bisa membuat rakyat menderita.

Pemerintah membuat holding BUMN pangan dan melakukan merger agar distribusi bahan pangan seperti beras bisa lebih efektif. Ketika ada penggabungan maka diharap bisa memaksimalkan hasilnya sehingga yang paling diuntungkan adalah masyarakat. Ketahanan pangan amat diharapkan oleh masyarakat sehingga terjadi swasembada dan stok akan aman.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA — BUMN adalah singkatan dari badan usaha milik negara. Sesuai dengan kepanjangannya, BUMN artinya perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Definisi apa itu BUMN di Indonesia adalah ketika sebuah perusahaan saham yang seluruhnya dimiliki negara. Selain itu, BUMN juga berujuk pada perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51 persen dikuasai oleh pemerintah.

Tugas Utama BUMN adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.

Tujuan didirikannya BUMN adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN adalah perusahaan yang juga bertanggung jawab langsung pada pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN. Saham yang dimiliki pemerintah di perusahaan BUMN merupakan bentuk penyertaan kekayaan yang dipisahkan.

Sementara itu merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa : 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya ; 2. Mengejar keuntungan ; 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ;

  1. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi ; 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat ; 6. BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Merujuk pada uraian diatas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, perusahaan-perusahaan pelat merah harus berkolaborasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu dinilai penting sehingga BUMN bisa menjalankan perannya sebagai katalisator dan mitra UMKM.

Menurut Erick, kolaborasi antara BUMN dan UMKM di masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya sekadar bertahan namun untuk membangun ekosistem bersama. BUMN perlu memahami bahwa UMKM bukanlah saingan. “Kolaboorasi ini harus diperkuat dengan pemahaman pada diri BUMN, bahwa UMKM bukanlah saingan. Justru kita bersama-sama membangun ekosistem yang sehat agar bisa berkembang dan membesarkan ekosistem ini,” ujarnya. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegur Menteri BUMN Erick Thohir yang sering menyuntik modal negara kepada BUMN yang kondisi keuangannya sakit. Jokowi melarang Erick Thohir memproteksi BUMN yang sedang menurun lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN, sakit, suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di NTT, Kamis 14 Oktober 2021 yang lalu. Presiden kembali menegaskan Erick Thohir agar tidak lagi memberikan proteksi. Justru sebaliknya, ia meminta para direktur utama BUMN agar lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko.

“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” ungkapnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus tetap berjalan meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam saat meresmikan Hot Strip Mil #2 milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, beberapa waktu yang lalu.

“Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN-BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia, yang semakin profesional, yang semakin kompetitif, yang semakin menguntungkan, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan di negara kita, serta berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara,” tegas Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa dirinya juga memberikan perhatian besar terhadap transformasi dan restruktrurisasi yang dilakukan PT Krakatau Steel. “Krakatau Steel saat ini sudah semakin sehat, karena memang sebelumnya kurang sehat. Produksinya juga semakin lancar. Industri ini sangat strategis, oleh sebab itu saya memberikan perhatian besar pada industri baja ini,” ujarnya.

Presiden menambahkan, produk baja yang dihasilkan oleh PT Krakatau Steel sangat dibutuhkan untuk penggunaan di dalam negeri. Selama lima tahun terakhir, kebutuhan baja di Indonesia meningkat hingga 40 persen yang dipacu oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan serta kebutuhan untuk industri lainnya, terutama industri otomotif.(*)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai program vaksinasi gotong royong guna mengatasi pandemi covid-19. Program ini dimulai setelah perayaan Idul Fitri, tepatnya pada 17 Mei 2021.

Pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong tersebut dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi gotong royong yang diperuntukkan bagi perusahaan.

“Sudah ditetapkan harga vaksin Rp 375.000 per dosis dan penyuntikan Rp 125.000, sehingga totalnya Rp 500.000,” ujar Airlangga.

Dirinya menambahkan bahwa pada saat ini sudah tersedia 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang nantinya digunakan untuk vaksinasi gotong royong. Jumlah tersebut baru sebagian kecil lantaran pemerintah telah menyepakati kerja sama pengadaan vaksin Sinopharm sebanyak 7,5 juta dosis.

Selain vaksin Sinopharm, pemerintah juga menyiapkan 5 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan CanSino Biologics, China, untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi gotong royong.

Sementara itu Kepala BPOM, Penny K Lukito, mengatakan bahwa berdasarkan hasil dari uji klinik yang dilakukan di Uni Emirat Arab, ditemukan bahwa vaksin Sinopharm memiliki efikasi 78 persen. Sedangkan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) yang ditimbulkan dari vaksin Sinopharm bersifat ringan, seperti bengkak, kulit kemerahan, sakit kepala, diare, nyeri otot, atau batuk.

Secara resmi Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Pelarangan tersebut diperketat dengan dikeluarkanya Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut. Pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Setiap pelanggar terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal tersebut, Menko PMK, Muhadjir, mengatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat yang telah dikonsultasikan dengan presiden. Larangan mudik berlaku untuk semua orang, mulai dari ASN, karyawan BUMN, hingga karyawan swasta.

“Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” ujar Muhadjir.

Oleh : Savira Ayu )*

Lingkungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tentu saja berisi orang-orang yang terpilih untuk menjadi abdi negara dan melayani masyarakat, jika BUMN disinyalir menjadi sarang penyebaran paham radikal tentu saja hal ini amat berbahaya.

Pada awal Desember 2019 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menerima data pegawai BUMN yang terpapar paham radikal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Kala itu Mahfud juga memintta kepada Erick untuk segera mengatasi persoalam itu.

Sementara itu, Erick juga meyakini bahwa Islam tidak mengajari soal jihad berupa aksi bunuh diri.

Keberadaan pegawai BUMN yang terpapar paham radikal dibeberkan oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius. Dia mengaku tengah berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN semakin meluas.

Selain itu, Suhardi juga memaparkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit semua lini.

Kelompok radikal memiliki pola dalam mempengaruhi masyarakat khususnya mereka yang tidak paham agama.

Biasanya mereka akan memulai dengan mencari pendukung dan merekrut orang yang menjadi anggota dengan menggunakan isu-isu yang dapat membangkitkan emosi umat Islam seperti kedzaliman pemerintah, ketidakadilan pemerintah terhadap umat Islam, marginalisasi umat Islam, pemiskinan umat Islam dan penindasan terhadadap umat Islam.

Isu seperti itu tentu sangatlah mudah dalam menarik perhatian orang-orang yang tidak paham agama sehingga mereka mudah terpengaruh dengan ajakan mereka.

Tentu kita patut mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan dakwah Islam tetapi membunuh sesamanya, membenci orang lain hanya berbeda keyakinan dan tidak menerima eksistensi orang lain.

Padahal, Islam mengajarkan kebersamaan dan saling menghormati antara sesama manusia sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW saat di Madinah.
Syaikh Dr Muhammad Adnan Al-Afyouni menegaskan, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh dan selalu bergaul dengan siapa-pun baik Yahudi maupun Nasrani.

Bahkan, Rasulullah telah menegaskan bahwa mereka punya hak kepada mereka. Artinya, kita saling membutuhkan dan tidak bisa saling memusuhi.

Ia mempertanyakan bagaimana mereka mengklaim sebagai pejuang Islam, tetapi kelakuannya sangat jauh dari Islam.

Islam menentang keras ajaran-ajaran yang mengajak kepada kebencian kepada siapapu apalagi yang seiman. Islam mengajarkan kedamaian kebersamaan dalam membangun bumi ini bukan merusak dan saling membenci antara satu dengan yang lain.

Indonesia sendiri merupakan negeri yang sangat indah, maju dan mayoritas penduduknya pemeluk Islam. Selain itu di negeri sangat terbuka demokrasi dan berkemajuan, seperti digambarkan Islam. Islam sudah ada di negeri ini jadi jangan sampai ada yang merusak Indonesia hanya karena keinginan dan pandangan agamanya yang sangat ekslusif.

Kehidupan di Indonesia saat ini harus dipertahankan dan jangan sampai dirongrong oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Umat Islam harus mempertahankan negeri dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan propaganda radikal terorisme.

Terkait falsafah dan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila, dirinya menilai bahwa ideologi tersebut sudah sangat Islami dan Sistem nilai-nilai inilah yang diinginkan oleh agama Islam.

Sehingga jangan sampai ada yang mengatakan bahwa pancasila bertentangan dengan Islam.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menceritakan pengalamannya terkait isi ceramah berunsur penghinaan di beberapa masjid. Sehingga, Said meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjutinya. Sebab, jika dibiarkan nantinya akan terjadi penyebaran paham radikal.

Kehidupan di Indonesia saat ini harus dipertahankan dan jangan sampai dirongrong oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Umat Islam harus mempertahankan negeri dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan propaganda radikal terorisme.

Terkait falsafah dan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila, dirinya menilai bahwa ideologi tersebut sudah sangat Islami dan Sistem nilai-nilai inilah yang diinginkan oleh agama Islam.

Sehingga jangan sampai ada yang mengatakan bahwa pancasila bertentangan dengan Islam, karena hal tersebut sangat keliru.

Sudah sepatutnya pemerintah menertibkan BUMN agar bersih dari paham radikal, jika dibiarkan maka cepat atau lambat paham tersebut dapat menular ke orang lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute