suaratimur.id – Sebuah tindakan yang membuat kita semua mengernyitkan dahi karena tak habis pikir akan terjadi, namun faktanya memang sungguh tragedi. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, fasilitas publik, kesehatan, dsb justru digunakan untuk kepentingan yang bersifat politik praktis. Lebih tidak masuk akalnya, penggunaan tersebut digunakan untuk memobilisasi massa dalam rangka menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap suatu wilayah.

Bagai Dikasih hati namun minta Jantung, Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memajukan suatu wilayah namun justru ditolak menggunakan anggaran yang rutin diberikan. Banyaknya kepentingan yang bermain didalamnya menyebabkan kondisi yang tak terpikir ini justru menjadi strategi bagi pihak tertentu untuk melancarkan misinya.

Polisi Temukan Penggunaan Anggaran Kabupaten untuk Membiayai Penolakan DOB Papua

Seperti yang kita ketahui, bahwa adanya sejumlah aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua beberapa waktu ini terdukung dan ditunggangi oleh beberapa pihak seperti kelompok separatis KNPB, ULMWP, hingga kelompok mahasiswa yang pro kemerdekaan, seperti  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Pihak kepolisian juga telah mengendus adanya keterlibatan elit politik daerah yang bermain dengan beberapa pihak termasuk kelompok separatis untuk turut mendukung penolakan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Usut punya usut, penolakan dilatarbelakangi oleh pengamanan kekuasaan.

Sebuah kabar datang dari hasil pengusutan Polda Papua, bahwa terdapat termuan adanya anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang digunakan untuk membiayai demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Papua, Otonomi Khusus Papua, dan pendirian Markas Kepolisian Resor Dogiyai.

Melalui keterangannya, Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda), Irjen Mathius D Fakhiri, mengatakan bahwa penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus menyelidiki dugaan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk membiayai unjuk rasa menolak kebijakan pemekaran Papua tersebut. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus pembakaran puluhan rumah dan kios yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 25 Mei 2022. Menurut Fakhiri, Polda Papua tidak memiliki kepentingan tertentu dalam penyelidikan penggunaan anggaran, melainkan hanya untuk memastikan situasi yang aman dan tenang.

Polri Duga Dana Otsus Papua Diselewengkan Rp1,8 Triliun

Sebelumnya, sekitar bulan Februari tahun 2021 pihak Kepolisian juga mensinyalir adanya penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinisi Papua dan Papua Barat sebesar lebih dari Rp1,8 Triliun.

Dalam penggunaan anggaran jumbo tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Dugaan penyelewengan itu seperti laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp1,8 triliun. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Selain itu, ada pula markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua. Padahal, kebijakan Otsus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua.

Oknum Elit Politik Manfaatkan Kelompok Separatis untuk Kacaukan Nduga

Tak cukup hanya dengan mobilisasi massa melalui aksi demonstrasi yang berujung gagal karena telah diantisipasi aparat secara tepat dan cepat. Oknum bekepentingan juga memanfaatkan kelompok separatis untuk membuat suasana di wilayah Papua tidak kondusif. Salah satunya berkaitan dengan adanya insiden penembakan pesawat caravan Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air di bandara Keneyam, Kabupaten Nduga selasa pagi 7 Juni 2022.

Berdasarkan pernyataan Bupati Namia Gwijangge terdapat elit politik tertentu yang sengaja memanfaatkan kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya untuk melakukan kekacauan di Kabupaten Nduga. Mereka dengan sengaja mempengaruhi kelompok Egianus untuk masuk melakukan penyerangan dan melakukan gangguan di Keneyam. Bupati tersebut mengetahui terdapat oknum-oknum tertentu yang bermain di Nduga.

Secara tegas Bupati Namia Gwijangge juga menyatakan bahwa jika merasa menjadi orang Nduga maka seharusnya membangun Nduga dengan jiwa besar, bukan malah menggunakan kelompok separatis sebagai alat untuk sengaja memancing kelompok separatis dengan berbagai cara mengganggu masyarakat Nduga. Pihak Bupati juga telah meminta Kapolres Nduga dan Dandim Yahukimo untuk segera menangkap oknum-oknum yang sengaja bermain di Keneyam agar masyarakat tetap tenang dan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Semakin Jelas Siapa yang Sesungguhnya Menolak Kebijakan Otsus dan DOB

Berangkat dari sejumlah peristiwa yang terjadi dan memiliki keterkaitan satu sama lain, maka sudah sepatutnya dapat ditarik benang merah berkaitan dengan dinamika dalam merespon kebijakan pemerintah pusat, seperti Otsus dan pemekaran DOB.

Kita sudah paham bahwa adanya penolakan dari kebijakan tersebut bukan murni lahir dari masyarakat Papua. Namun buah pengkondisian dan mobilisasi dari elit politik atau oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok separatis untuk melancarkan aksinya demi kepentingan pribadi. Kekuasaan yang terus digali di atas tanah Papua yang seharusnya menjadi kebanggaan dan milik bersama. Sungguh kejam perilakumu…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)