Oleh : Savira Ayu )*

Vaksin booster dan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat merupakan strategi ampuh untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu diperlukan seiring tingginya potensi angka mobilitas masyarakat.

Ancaman pandemi Covid-19 masih belum benar-benar berakhir. Untuk itu kita jangan sampai lengah ketika hendak bepergian, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini. Pasalnya sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan Lebaran di kampung halaman dan mudik untuk bisa berkumpul dengan keluarga besar. Mengingat masih adanya ancaman Covid-19, maka vaksin booster dan ketaatan terhadap protokol kesehatan merupakan strategi yang sangat ampuh untuk cegah penularan virus tersebut.

Perlu diketahui pula bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah menerbitkan aturan mengenai orang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri. Aturan tersebut sudah mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 2 April 2022 kemarin. Sebagaimana diucapkan oleh Letjen TNI Suharyanto selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 bahwa aturan yang diterbitkan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya Presiden Jokowi sendiri sempat memberikan arahan bahwa masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi ketiga atau booster, merekalah yang diperbolehkan untuk mudik. Tentunya bukan tanpa alasan aturan ini diberlakukan, tentu alasan terbesar Pemerintah juga sebenarnya adalah ingin sekali untuk menjaga seluruh warga negaranya agar supaya bisa tidak terlalu berisiko untuk terpapar Covid-19.

Selain itu, bisa diberatkan pula menjadi sebuah reward terhadap masyarakat yang terus patuh kepada arahan yang telah diberikan oleh Pemerintah, sehingga mereka diberikan kepercayaan untuk bisa melakukan perjalanan mudik Lebaran nanti. Harapan besar Pemerintah tentunya dengan adanya aturan ini, maka seluruh masyarakat mampu untuk saling timbul kesadaran dalam diri mereka bahwa betapa pentingnya melakukan vaksinasi dan juga menjaga protokol kesehatan.

Terlebih ketika tradisi mudik Lebaran ini sendiri juga sudah mendarah-daging di masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan saling berkontak dengan sanak keluarga mereka di kampung halaman sehingga akan sangat berisiko apabila seseorang sama sekali tidak mengindahkan aturan tersebut. Pihak Kementerian Perhubungan bahkan sudah memprediksikan bahwa pada hari lebaran nanti, tren aktivitas masyarakat untuk melakukan mudik akan menjadi meningkat.

Sebagaimana prediksi dari Kemenhub, diperkirakan akan ada sekitar 85,5 juta masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran tahun 2022 ini. Maka dari itu seluruh pengecekan mulai dari histori vaksin hingga kondisi kesehatan sangatlah diperlukan.
Terdapat sebuah keuntungan bagi masyarakat yang sudah menjalani vaksin booster lantaran mereka bisa melakukan perjalanan mudik tanpa diberlakukan syarat wajib testing sama sekali.

Sedangkan untuk masyarakat yang sudah menjalankan vaksin dosis kedua, maka masih berlaku persyaratan testing yakni dengan menggunakan tes antigen pada pengambilan sampel dalam kurun waktu 1×24 jam atau bisa juga menggunakan tes PCR dalam kurun waktu 3×24 jam. Untuk mereka yang masih menjalani vaksin dosis pertama, maka persyaratan wajib menunjukkan hasil tes PCR dalam kurun waktu 3×24 jam saja.

Keampuhan vaksin booster untuk bisa mencegah penularan Covid-19 adalah lantaran pada 1 hingga 2 minggu setelah penyuntikan, maka akan terbentuk imunitas yang membuat kita bisa lebih resisten terhadap virus. Maka dari itu Pemerintah kembali memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang masih belum menjalani vaksin penuh atau juga menggunakan booster, bisa segera memenuhi seluruh vaksinasi tersebut.

Dikatakan oleh Prof Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 bahwa disarankan setidaknya 2 minggu sebelum melakukan perjalanan mudik, masyarakat bisa segera melakukan vaksinasi booster sehingga terbentuknya imunitas nanti akan bertepatan dengan waktu mereka menjalankan perjalanan mudiknya.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti vaksinasi booster dan menerapkan prokes ketat selama mudik Lebaran. Kedua hal tersebut merupakan elemen penting untuk mencegah kenaikan jumlah kasus Covid-19 pasca Idul Fitri sekaligus melindungi keluarga dari penularan virus Corona.

) *Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pembelajaran tatap muka (PTM) telah terlaksana di hampir semua sekolah, tentu saja penerapan PTM harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, baik untuk guru, siswa maupun staff. Seiring bertambahnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19, tentu saja penerapan PTM harus dievaluasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PTM, khususnya di wilayah Jawa-Bali. Perintah tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat terbatas evaluasi PPKM dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Rapat terbatas yang digelar secara virtual itu digelar secara tertutup pada 31 Januari 2022 lalu. Transkip arahan Jokowi kepada jajaran menteri dalam rapat tersebut dipublikasikan melalui laman Sekretariat Kabinet.

Setidaknya, ada tiga daerah yang menjadi prioritas Jokowi untuk dievaluasi terkait pembelajaran tatap muka. Ketiga wilayah tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Perlu diketahui, perkembangan kasus Covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami peningkatan. Bahkan, beberapa kasus ditemukan di sekolah pada saat masa pembelajaran tatap muka.

Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten sendiri saat ini tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2. PTM di ketiga daerah tersebut telah dilaksanakan secara 100%.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, Pemprov DKI Jakarta adalah pihak yang paling mengetahui apakah pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta perlu dievaluasi atau tidak. Hal ini ia katakan merespons ucapan Presiden Joko Widodo yang meminta PTM di tengah lonjakan kasus Covid-19 kembali dievaluasi.

Saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang melakukan rapat untuk membahas kebijakan PTM di tengah pandemi covid-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, rapat akan dibarengi dengan evaluasi sejauh mana PTM bisa berlangsung di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Riza menjelaskan, DKI Jakarta akan terus melakukan monitoring agar pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan evaluasi yang sudah berjalan, agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada kesempatan berbeda, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan. Keputusan tersebut diambil setelah angka penularan kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami peningkatan setidaknnya dalam dua pekan terakhir.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, kekhawatiran penularan Covid-19 di lingkungan sekolah menjadi salah satu parameter keputusan PTM dihentikan sementara. Bima menuturkan, penghentian sementara PTM berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Bima mengungkapkan, pihaknya ingin melindungi keluarga di rumah karena mengatur anak-anak di dalam kelas jauh lebih sulit dibanding mengatur masyarakat di restoran dan mal. Ini situasi tidak biasa saja.

Dirinya menyebutkan, Pemkot Bogor terus mempercepat vaksinasi Covid-19 khususnya terhadap anak usia 6-11 tahun. Saat ini, capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Bogor untuk dosis pertama sudah mencapai 90%. Sementara itu, untuk dosis kedua sudah di angka 70%.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Hanafi menjelaskan, saat ini Pemkot Bogor masih merumuskan waktu untuk memastikan penundaan PTM resmi diberlakukan. Hanafi membeberkan, Disdik Kota Bogor telah menginformasikan perihal penundaan PTM kepada seluruh sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, madrasah, hingga pesantren.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 421/0256-Dindikbud/2022 yang disebarkan kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMA, SMK, sekolah negeri dan sekolah swasta di Banten.

Dalam SE yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2022 tersebut, selain mewajibkan kehadiran PTM sebanyak 25% dalam satu kelas, Tabrani juga mewajibkan kepada seluruh kepala sekolah untuk membuat laporan secara berkala mengenai proses PTM dan PJJ melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayahnya masing-masing.

Evaluasi PTM tentu saja merupakan langkah yang penting, agar pemerintah bisa mengambil kebijakan terukur selama pandemi belum berakhir.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok Jawa Barat

Oleh : Reza Pahlevi )*

Kita semua ingin bebas corona secepatnya, oleh karena itu vaksinasi wajib dilakukan. Tujuannya agar kekebalan kelompok segera terbentuk dan pandemi segera berakhir. Masyarakat tak perlu takut akan vaksin, karena sudah terbukti aman, tanpa efek samping, dan memiliki status halal MUI.

Pandemi yang terjadi selama setahun ini bagai menjungkirbalikkan dunia, karena kondisi perekonomian banyak orang jadi menurun drastis. Pegawai maupun pengusaha sama merananya, karena banyak yang dirumahkan sementara daya beli masyarakat juga menurun. Untuk mengatasi derita pandemi, maka program vaksinasi nasional dilakukan dengan sesempurna mungkin.

Mengapa harus vaksin? Karena vaksin terbukti bisa meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan virus covid-19. Apalagi ketika banyak yang kurang diisplin memakai masker. Ketika kita mengenakan masker di tempat umum, sementara berkontak dengan OTG, maka vaksin akan menjadi tameng agar tidak mudah tertular. OTG ada di mana-mana dan tidka terlihat gejala sakitnya, sehingga harus makin waspada.

Dokter Neva Mareza menyatakan bahwa vaksin covid-19 memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat corona. Jadi, dengan mendapatkan vaksin, tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam artian, mata rantai penualran corona akan terputus saat semua orang sudah divaksin dan terbentuk herd immunity, sehingga pandemi lekas berakhir.

Dokter Neva melanjutkan, vaksinasi bertujuan membuat imunitas tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan virus penyebab infeksi. Tujuan pemberian vaksin covid-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus corona. Dalam artian, banyak orang akan terselamatkan nyawanya ketika sudah divaksin, karena lebih kebal dari penyakit yang berbahaya ini.

Oleh karena itu pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional dan targetnya dipercepat, dari 18 bulan jadi 12 bulan saja. Sehingga perkiraan pada bulan april 2022 seluruh rakyat Indonesia suah disuntik vaksin dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti masa sebelum pandemi covid-19.

Masyarakat tak perlu takut akan vaksin karena terbukti tanpa efek samping. Setelah diinjeksi, efeknya seperti pada penyuntikan vaksin lain, yakni rasa nyeri yang ringan di lengan, suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, dan mudah mengantuk. Efek seperti ini tidak berbahaya, bukan? Pasca diberi vaksin, kita hanya perlu istirahat yang lebih lama, jika perlu izin 1-2 hari ke kantor.

Orang pertama yang diberi vaksin Sinovac di Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Kita bisa langsung melihat efek apa yang terjadi setelah beliau disuntik, dan ternyata tidak ada apa-apa. Presiden sehat-sehat saja dan bisa beraktivitas seperti biasa. Hal ini menandakan bahwa vsaksin covid-19 terbukti aman dan tidak membuat tubuh manusia jadi kesakitan. Justru vaksin ini akan mencegah seseorang kena penyakit.

Bukti lain keamanan vaksin covid-19 adalah izin BPOM (badan pengawas obat dan makanan). Ketika BPOM sudah turun tangan, maka vaksin ini tervalidasi dan boleh disuntikkan ke seluruh rakyat Indonesia. Izin BPOM diturunkan dengan cepat, karena situasi pandemi sangat mendesak. Namun masyarakat tak perlu khawatir karena sudah ada penelitian sebelum izin diturunkan.

Vaksin covid-19 juga sudah memiliki status halal MUI sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa lega, karena tahu bahwa vaksin ini tidak mengandung gelatin babi atau bahan non halal lainnya. Pengawasan akan kehalalan vaksin juga dilakukan sejak awal pembuatannya.

Ayo vaksinasi karena kita tentu ingin tubuh sehat dan bebas corona, dan ketika semua orang sudah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok. Sehingga situasi pandemi bisa cepat diakhiri. Vaksin terbukti aman dan tanpa efek samping, dan memiliki izin BPOM serta sertifikat halal MUI.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute