PURWOKERTO — Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dr Yudhi Wibowo, mengingatkan perlunya memperkuat protokol kesehatan. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran varian baru Covid-19 omicron. “Guna menyikapi terdapatnya temuan kasus varian baru Covid-19 omicron di Tanah Air maka masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan patuh terhadap protokol kesehatan,” katanya di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (16/12).

Pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed tersebut mengatakan kendati perlu meningkatkan kewaspadaan namun masyarakat tidak perlu panik yang berlebihan. “Perlu waspada namun jangan panik, melainkan tetap disiplin menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap menjauhi kerumunan, cuci tangan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat,” katanya.

Dia menyebut, pemerintah perlu terus menggencarkan kampanye terkait penguatan protokol kesehatan kepada masyarakat. “Upaya cegah tangkal dan pengawasan di pintu masuk juga harus terus diperketat,” katanya.

Selain itu, dia juga kembali mengingatkan perlunya mengantisipasi kerumunan masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Terkait hal tersebut, kata dia, tentunya masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung upaya pengendalian Covid-19. “Masyarakat perlu berperan aktif dengan tetap memperkuat protokol kesehatan dan jika bisa membatasi mobilitas serta tidak berkerumun. Dengan pengendalian mobilitas masyarakat diharapkan upaya pengendalian Covid-19 akan berjalan optimal,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pawai atau arak-arakan saat merayakan pergantian malam Tahun Baru 2022. “Intinya adalah tetap menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan guna mengurangi risiko terpapar Covid-19. Jika harus mengunjungi ruang publik maka perlu mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Selain itu dia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan whole genome sequencing guna mendeteksi dini potensi varian baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di Indonesia.” Pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS perlu ditingkatkan untuk melacak dan mendeteksi mutasi virus,” ujar Yudhi. (*)

Oleh : Muhammad Hakim )*

Bansos (batuan sosial) corona pernah disunat habis-habisan oleh oknum pejabat. Saat ini pemerintah berusaha optimal agar tidak ada lagi yang berani korupsi, karena pemakan uang rakyat, utamanya di masa pandemi adalah kejahatan luar biasa.

Ketika Indonesia dinyatakan dalam masa pandemi, maka pemerintah langsung bergerak cepat dan memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk rakyat miskin. Ada yang dberi uang tunai dan ada yang diberi paket sembako. Namun Bansos ternyata masih rawan penyelewengan dan pelakunya saat ini sudah mendekam di penjara.

Untuk mencegah korupsi Bansos, maka pemerintah berusaha optimal, agar bantuan ini benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kerja sama antara Kementrian Sosial sebagai penyalur dan penyelenggara Bansos, dengan KPK yang merupakan lembaga anti korupsi, terus dipererat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengirim surat ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk meminta mereka mengawasi Bansos, agar tidak ada korupsi lagi. Selain itu, wanita yang akrab disapa Risma, datang langsung ke gedung KPK untuk berkonsultasi. Kedatangan mantan wali kota Surabaya tentu disambut hangat oleh para petinggi KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa kedatangan Menteri Risma adalah untuk bekonsultasi, agar nanti Bansos dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah akan tepat sasaran. Selama in bantuan diberikan berdasarkan NIK, tetapi ternyata tak semua orang memilikinya. Sehingga akan dipikirkan cara menyalurkannya, agar lebih luas lagi cakupannya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa pihaknya sudah memperingatkan ke Kementrian Sosial (saat itu masih dijabat oleh Juliari Batubara). Bantuan sosial harus akuntabel, sehingga meminimalisir korupsi. Namun ternyata ia menghianati negara dan mempermainkan data, dan saat ini sudah dibui.

Untuk mencegah korupsi lagi maka KPK membuat aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi ini akan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, misalnya belum menerima Bansos padahal tergolong miskin, ada yang kebagian paket ternyata orang kaya, dll. Baru seminggu diluncurkan, aplikasi ini sudah menerima 118 keluhan.

Dengan aplikasi maka pengawasan Bansos akan dipermudah. Kinerja aplikasi sangat bagus dan pemerintah berterima kasih kepada KPK karena ia sebagai lembaga negara sudah menyelenggarakan fungsinya dengan baik. Korupsi Bansos akan dicegah dan paket akan sampai ke rakyat tanpa harus disunat-sunat lagi.

Pemerintah juga meminta agar masyarakat turut mengawasi pembagian Bansos, dan tidak segan untuk melapor via aplikasi JAGA Bansos. Jika mereka tidak memiliki aplikasinya, maka bisa melapor langsung ke media sosial KPK atau Kementrian sosial, dan nanti akan ditindak oleh petugas.

Selain itu, para pejabat di daerah juga ikut mengendalikan pembagian Bansos. Misalnya seorang walikota harus terjun langsung saat ada pembagian paket sembako, karena ia merupakan wakil pemerintah di daerah tersebut. Dengan turun langsung maka ia bisa tahu seperti apa kualitas berasnya, apakah ada oknum yang tega meminta uang pelicin kepada rakyat, dll.

Jangan malah ABS alias asal bapak senang, dan hanya berleha-leha di kantor saat ada pembagian Bansos. Seharusnya pejabat di daerah paham bahwa ia menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan turut mengawasi pemberian Bansos agar berjalan lancar. Sekaligus untuk mencegah korupsi di daerahnya.

Pencegahan korupsi Bansos Covid harus dilakukan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Kolaborasi antara Kementrian Sosial sebagai penyelenggara Bansos dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sangat bagus. Pembagian Bansos harus diawasi, agar benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat miskin yang menjadi korban pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Shania S (Warganet Kota Tangerang)

Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, tentunya kita ingin merayakannya bersama keluarga. Namun demikian, situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul di tengah pandemi menjadi hal yang menyakitkan bagi mereka yang berada di perantauan yang jauh dari keluarga.

Terbilang telah dua kali kita menjalankan puasa di tengah pandemi dan kasus positif Covid-19 masih saja terjadi. Padahal, berbagai peraturan demi menekan angka penyebaran virus ini telah dilakukan pemerintah dengan larangan mudik, bahkan terus dilakukan sosialisasi dasar protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

Aturan larangan mudik 2021 telah berlaku sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021) atau selama 12 hari. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga telah meminta untuk ditiadakan mudik lokal. Sebelumnya, pemerintah juga memberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan berlaku mulai 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman penyebaran Covid-19.

Larangan tentang peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, namun banyak menuai kontroversi khususnya bagi mereka yang ingin pulang kampung. Pro dan kontra terus terjadi di tengah masyarakat. Padahal larangan mudik tersebut menjadi suatu hal yang positif demi menjaga kesehatan penduduk Indonesia yang berada di desa agar tidak terjangkit Virus Corona.

Seperti yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 dapat terjadi karena adanya penularan interaksi antarmanusia. Momen lebaran menjadi tempat berkumpul kerabat dekat, namun kegiatan didalamnya disertai dengan salam-salaman dan sebagainya. Hal tersebut yang dikhawatirkan menjadi penyebab penularan Covid-19.

Di sisi lain, bulan penuh mulia ini juga banyak masjid yang melakukan salat tarawih. Tidak menjadi masalah jika pelaksanaannya tetap disiplin protokol kesehatan, terutama menjaga jarak aman. Ibadah Ramadan kali ini sebenarnya dapat tetap dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan, termasuk metode 5M.

Sementara itu, sejumlah aparat juga telah dikerahkan demi menertibkan tempat-tempat umum yang dinilai dapat menyebabkan kerumunan. Seluruh ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tentunya dilakukan dengan niat baik untuk tetap mencegah penularan Covid-19 demi menjaga diri sendiri maupun kerabat dekat.

Bersama kita cegah penyebaran Covid-19 dengan disiplin prokes 5M dan berpartisipasi aktif dalam vaksinasi serta jangan ragu, niatkan vaksinasi sebagai ibadah di bulan Suci Ramadan.

Peningkatan kasus COVID-19 di India yang sangat tinggi menjadi sorotan dunia. Hingga Selasa, (27/4/2021), tercatat ada 147,5 juta kasus COVID-19 di dunia, dan 17,3 juta terjadi di India.

Berdasarkan data Johns Hopkins University, India memang tak menempati posisi pertama kasus virus Corona tertinggi di dunia. Urutan pertama ditempati Amerika Serikat dengan 32,1 juta kasus. Namun, kasus harian COVID-19 di India telah tembus 350 ribu dan total kematian 3,1 juta kasus. Sementara di Amerika Serikat kasus harian sedang melandai ke level 30 ribu kasus per 25 April 2021.

Lonjakan kasus COVID-19 di dunia, terutama di India mendapat sorotan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dalam konferensi pers di awal pekan ini bahwa situasi di India sangat memilukan.

Tedros mengungkapkan bahwa WHO telah mengerahkan bantuan untuk India, termasuk peralatan penting, ribuan konsentrator oksigen, rumah sakit lapangan bergerak prefabrikasi, serta suplai laboratorium.

WHO juga mengirim lebih dari 2.600 staf untuk mendukung respon di lapangan, memberikan dukungan pengawasan, saran teknis, dan upaya vaksinasi COVID-19.

Di Indonesia, kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di India juga ikut meningkat. Utamanya usai diketahui ada 127 warga negara India masuk ke Indonesia menggunakan pesawat charter pada Rabu (21/4/ 2021). Hasil tes PCR terhadap WNA tersebut menunjukkan, 12 orang di antaranya positif COVID-19.

“Dari 127 WN India yang dilakukan tes COVID-19 sudah semua. Sampai saat ini, sudah 12 penumpang di antaranya positif COVID-19,” kata Menkes, Budi Gunadi Sadikin pada Jumat (23/4/2021).

Tindak lanjut dari temuan tersebut dilakukan karantina dan pengurutan genom guna mengetahui ada tidaknya varian baru lain virus Corona di Indonesia dan tengah menunggu hasil. Sementara 32 orang lainnya dipulangkan pada 25 April 2021 dini hari.
Dalam keterangan pers di Kantor Presiden pada Senin (26/4/ 2021), Menkes Budi mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari kondisi pandemi COVID-19 di India. Menurutnya, melonjaknya kasus COVID-19 di India disebabkan dua hal utama.

Pertama, adalah mutasi baru yang masuk B117 dan ada mutasi lokal B1617 di sana.
Kedua, adalah tidak konsistennya menjalankan prokes.

Jadi karena merasa jumlah kasusnya sudah turun dan vaksinasi di India itu tinggi dan cepat sekali, sehingga menjadi lengah, lalai, dan tidak waspada, oleh karena masyarakat harus waspada.

Menkes Budi juga mengatakan varian COVID-19 di India sudah ditemukan di Indonesia. Ada 10 orang di Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan telah terinfeksi.

Hal sama dikatakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi M.Epid pada Selasa (27/4/2021) bahwa varian baru yang menginfeksi 10 orang di Indonesia adalah B117.

“Semua yang positif terinfeksi varian virus Corona B117 sudah di genom sekuensing, dan saat ini semua sudah negatif,” kata Nadia.

“Antisipasi ke depan di mana ada 6 dari 10 kasus itu transmisi lokal maka spesimen positif yang digenom sekuensing diperbanyak,”.

Nadia meminta seluruh masyarakat tetap disiplin prokes. Pastikan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito pada Selasa, (27/4/2021) mengatakan tes genom ke-12 WNA India positif Corona belum selesai.

Pemeriksaan whole genome sequencing digunakan untuk mendeteksi jenis varian virus Corona. Langkah ini diperlukan mengingat beberapa varian virus Corona tengah menyebar di India, seperti B117 yang juga sudah terdeteksi di Indonesia, kemudian varian lokal B1617.

Di waktu yang sama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Tjandra Yoga Aditama pada Selasa (27/4/2021) menjelaskan mengenai sejumlah varian virus Corona yang menyebar di India. Bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kenaikan kasus COVID-19 di India.

“India sudah melaporkan adanya jenis Variant of Concern (VOC), yang sudah dikenal luas,”.
Varian, B.1.1.7 yang pertama kali dideteksi di Inggris pada 20 September 2020 dan kini sudah ada di 130 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Tjandra salah satu upaya yang dapat dilakukan guna membentengi negara dari kasus impor adalah pemeriksaan PCR ulang bagi pendatang setibanya di Indonesia.

“Perkembangan mutasi virus COVID-19 di India dan mungkin nanti juga di negara lain membuat kita harus terus waspada. Bila ada pesawat dari luar negeri, sebaiknya dilakukan pemeriksaan PCR setibanya di negara kita,”.

“Walaupun hasilnya negatif tetap harus dikarantina sesuai masa inkubasinya, dan kalau positif harus ditangani, diisolasi dan diperiksa whole genome sequencing-nya, sehingga dapat diantisipasi berbagai varian dan mutan baru COVID-19,” katanya.

Terkait langkah antisipasi menghadapi varian virus Corona yang ditemukan di India, epidemiolog, Masdalina Pane Selasa, (27/4/2021) menegaskan, karantina bagi para pelaku perjalanan dari negara tersebut harus 14 hari. Karantina tersebut berlaku untuk orang yang punya riwayat berkunjung dan transit di India, sebelum masuk ke Indonesia.

Prosedur karantina 14 hari ini pun tidak hanya berlaku dalam menghadapi varian virus Corona dari India, melainkan apapun jenis varian virusnya. Adapun varian virus Corona yang berkembang di India dan harus diwaspadai Indonesia, di antaranya B117 yang sudah terdeteksi di Indonesia, lalu varian lokal India B1617 yang hingga kini belum terdeteksi.

“Apapun jenis strain virus harus melalui karantina 14 hari. 14 hari, bukan 5 hari. Karena jangka waktu tersebut merupakan masa inkubasi terpanjang virus Sars-CoV-2 penyebab COVID-19,” kata Masdalina.

“Orang yang memiliki daya tahan tubuh baik, kadang pada hari ke-14 baru muncul gejala. Jadi, setelah satu kali dites PCR di pintu masuk kedatangan, seperti airport, kemudian mereka masuk karantina, dan itu harus 14 hari.”

“Selain itu penghentian sementara visa dari India. Itu adalah tahapan yang diakukan, walaupun terlambat. Kenapa terlambat? Kalau kita lihat, Hong Kong, Singapura sudah beberapa pekan lalu menghentikan visa (India),” kata Masdalina.

Sementara itu, guna mengantisipasi penularan virus Corona yang lebih luas, epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman juga mengatakan agar lebih disiplin menegakkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) dan 3T (testing, tracing, treatment).

Pesan penting masuknya varian baru virus Corona ke Indonesia adalah perlunya pemerintah melakukan pengetatan pintu masuk.

Dicky menyarankan untuk orang yang memasuki Indonesia dari negara-negara dengan varian virus Corona baru yang berpotensi berbahaya seperti India, Afrika Selatan, Brasil agar masa karantina lebih dari 14 hari. (*)