Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker), dimana keberadaan UU tersebut diyakini sangat membantu dunia usaha. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama ini tumpang tindih sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk investasi, maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat.

Presiden Joko Widodo dalam forum APEC CEO Dialogues 2020 mengatakan, pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi dari 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas.

Menurut Presiden, pembenahan regulasi dan birokrasi dilakukan agar perekonomian tumbuh. Terutama di masa-masa sulit yang terjadi saat ini. UU Ciptaker membuka pintu seluas-luasnya bagi para pengusaha dan investor untuk masuk ke tanah air dengan cara baru.

Cara baru yang dimaksud Presiden adalah memangkas regulasi yang tumpang tindih melalui UU Ciptaker. Selain pemangkasan regulasi, UU Ciptaker juga memotong rantai birokrasi perizinan yang berbelit dan memberantas pungutan liar yang menghambat usaha serta investasi.

Dengan demikian, UU Ciptaker memberi dampak signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi. 

Khusus usaha mikro dan kecil, penyederhanaan regulasi menjadikan UMKM tidak perlu lagi mengajukan perizinan. Pelaku UMKM dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran. Upaya ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam membantu dan mengembanglam potensi UMKM di Indonesia. 

UU Ciptaker juga mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke sistem perizinan elektronik lewat sistem online single submission. Langkah ini mencegah pungutan liar dan korupsi.

Presiden juga menekankan, UU Ciptaker memudahkan pembentukan Perseroan Terbatas atau PT. Pembentukan PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum.  

Nilai positif UU Ciptaker lainnya yaitu mengatur berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. Layanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi diberikan di kawasan-kawasan tersebut. 

Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arven Marta menyambut baik UU Ciptaker. Arven mengatakan, penyederhanaan regulasi sangat membantu laju perekonomian bangsa Indonesia. Selama ini, jalur birokrasi yang berbelit-belit karena regulasi yang panjang menyulitkan investasi.

Ia menilai, UU Cipta Kerja berperan penting untuk iklim investasi di Indonesia. Arven optimistis UU Cipta Kerja bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bahkan Arven yakin UU Cipta Kerja menjadi solusi dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini akibat pandemi Covid-19. Keberadaan UU Cipta Kerja tersebut menjadi penggebrak perekonomian yang melambat setelah ‘dipukul’ Covid-19.

Sementara itu Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Fredeick Broven Ekayanta menuturkan, rumitnya birokrasi menyebabkan lemahnya perekonomian nasional. Untuk itu, penyederhaaan regulasi dalam UU Cipta Kerja dinilai tepat untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Ia menjelaskan, penyederhaan regulasi itu juga memudahkan semua pihak yang ingin menanamkan saham atau modal di Indonesia. Bila investasi berjalan lancar, maka akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Indonesia.

Jadi tidak perlu lagi mempertanyakan UU Ciptaker apakah berpihak kepada pengusaha atau pekerja. UU Ciptaker ini diciptakan bukan hanya menguntungkan pengusaha, tetapi sejatinya membantu para pekerja. Sebab masuknya investor memberi peluang dibukanya lapangan pekerjaan baru. Hal ini akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Kondisi ini juga secara langsung mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh : Ihsan Purnama)*

Perubahan standar gaji dari upah minimum kota jadi upah minimum provinsi pada draft Omnibus Law membuat banyak pekerja gusar. Tentu saja mereka takut nominalnya akan berkurang. Namun seharusnya buruh tak perlu khawatir. Karena gaji dijamin tak akan dikurangi. Malah pekerja dengan masa kerja di atas setahun, wajib digaji di atas UMP.

Permasalahan gaji selalu jadi bahan pembicaraan banyak orang, karena uang adalah penggerak dapur agar tetap mengepul. Untuk menstandarkan gaji pegawai, maka pemerintah membuat Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur bayaran pekerja, minimal UMP. Upah minimum provinsi ditentukan oleh Gubernur.

Perubahan nama UMK jadi UMP bukanlah kabar buruk, namun justru berita baik. UMP membuat penghitungannya tak memusingkan, karena nominalnya sama dalam 1 provinsi. Jadi saat akan menaikkan UMP, bisa lebih cepat karena jumlahnya sama. Para pekerja di kota yang bersebelahan, misalnya Malang dan Blitar tidak akan iri karena upahnya berbeda.

Namun sayang ada yang salah paham dengan perubahan ini. KSPI menentang pergantian UMK jadi UMP, dan berprasangka buruk bahwa nominalnya akan berkurang. Bahkan bisa hanya setengah dari gaji sebelumnya. Padahal penetapan UMP tentu dibuat dengan banyak pertimbangan, seperti harga sembako pada provinsi itu. Jadi tidak mungkin jumlahnya berkurang.

Pengaturan UMP dalam draft RUU Cipta Kerja tertera dalam pasal 88C. Di ayat 2 disebutkan bahwa Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Menurut Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan Arif, jaring pengaman berarti mencegah ada pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan UMP. Karena kenyataannya banyak buruh kecil yang gajinya juga kecil.

Kita harus menyambut baik omnibus law RUU Cipta Kerja karena menghindarkan terjadinya penindasan seperti itu. Seorang pegawai tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam, kecuali jika lembur. Ia juga diberi gaji layak minimal UMP. Saat omnibus law RUU Cipta Kerja diresmikan, maka kecurangan akan diusut dan dihapus dengan tuntas.

Jaring pengaman juga berarti bahwa UMP adalah gaji minimal. Jadi wajar jika ada pegawai yang nominal gajinya di atas UMP, karena masa kerjanya jauh lebih lama dengan pegawai baru. Karena sesuai dengan Undang-undang tenaga kerja, hanya pegawai yang baru bekerja selama 1-11 bulan yang menerima bayaran sesuai UMP.

Pegawai lama dihormati dengan gaji di atas UMP karena selain sudah setia bekerja kepada perusahaan selama bertahun-tahun, ia memiliki lebih banyak pengalaman. Beban kerjanya juga lebih berat daripada pegawai baru. Jadi wajar jika gaji yang diterima di atas upah minimum provinsi.

Jadi, para pegawai dan serikat pekerja tidak usah khawatir dengan perubahan UMK jadi UMP. Karena malah menguntungkan mereka dengan nominal gaji yang lebih tinggi. Mereka tidak usah mengadakan mogok kerja karena malah rugi sendiri. Begitu pula dengan unjuk rasa, tidak usah dilakukan lagi. Karena malah dikhawatirkan membentuk klaster corona baru.

Pemerintah berusaha adil dengan membuat omnibus law yang terdiri dari 11 bagian, yang menguntungkan semua pihak. Mulai dari pengusaha hingga pekerja diuntungkan oleh RUU ini. Para pegawai mendapat gaji minimal UMP, serta ada bonus tahunan dari perusahaan. Di masa pandemi ini, memegang gaji plus bonus tentu adalah sebuah kesyukuran.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukanlah undang-undang yang mengeksploitasi para buruh. Karena kenyataannya mereka malah digaji dengan nominal di atas upah minimum provinsi. Dengan gaji yang di atas standar, diharapkan kehidupan para pegawai jadi jauh lebih baik. mari kita dukung omnibus law RUU Cipta Kerja karena untungkan pekerja.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang