Oleh: Abie )*

Pemerintah memang telah berhasil mengendalikan pandemi virus Corona dalam beberapa bulan terakhir. Namun demikian, masyarakat diwajibkan untuk selalu taat Prokes karena gelombang ketiga Covid-19 masih mengintai Indonesia.

Sejak awal kemunculan Virus Covid-19 sejak 2019 di Wuhan, China, virus ini aktif bermutasi dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia sehingga menyebabkan pandemi yang berkepanjangan. Indonesia pun tidak luput dari serangan pandemi dan menjadikan penanganan pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama.

Sejauh ini menurut pengamatan penulis, Indonesia cukup berhasil mengatasi Covid gelombang 1 dan 2 meskipun dengan berbagai kebijakan yang menuai pro kontra di masyarakat.

Penurunan drastis angka penyebaran Covid-19 gelombang ke-2 sejak Juni 2021 belum bisa membuat kita bernafas lega, pasalnya beberapa ahli menyatakan akan adanya ancaman gelombang ketiga virus Covid-19 yang diprediksi masuk ke Indonesia pada akhir Tahun 2021.

Dicky Budiman dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University di Australia mengungkapkan, gelombang ketiga corona sangat mungkin terjadi. Kemungkinan ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki imunitas untuk melawan infeksi virus. Ini dipengaruhi tingkat vaksinasi yang masih cukup rendah.

“Dalam artian imunitas itu dari vaksin, vaksinasi dosis penuh, apapun vaksinnya. Ini kan 80 persenan (masyarakat) masih rawan karena belum mendapat vaksin,” kata Dicky.

Hal tersebut juga diungkapkan ahli Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, bahwa ancaman gelombang ketiga virus corona (Covid-19) diprediksi terjadi pada Desember 2021 hingga awal tahun depan.

Menurutnya, gelombang ketiga Covid-19 bisa lebih parah dari gelombang kedua pada Juli lalu apabila target program vaksinasi di Indonesia gagal tercapai.

Pendapat diatas sangatlah berdasar mengingat virus Covid-19 masih terus bermutasi dan melahirkan varian baru dengan karakteristik berbeda dan penyebarannya yang cepat.

Senada dengan itu Dicky Budiman menyatakan bahwa potensi munculnya gelombang tiga virus corona (covid-19) salah satunya dipicu oleh ancaman dari sejumlah varian baru mutasi virus SARS-CoV-2.
Dari penjelasan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 3 variabel yang dapat menyebabkan penyebaran gelombang virus Covid-19 ke 3 di RI diantaranya: kemunculan Varian Baru, belum optimalnya capaian vaksinasi untuk membentuk herd immunity dan penyebaran di libur Natal Tahun Baru, sehingga diprediksi akan meledak pada Desember 2021 s/d Januari 2022.

Varian Baru Covid-19

Saat ini Kemenkes mewaspadai tiga jenis varian Virus Corona agar tidak masuk ke Indonesia. Ketiganya, yakni varian Lambda, Mu, dan C.1.2. Lambda dan Mu masuk menjadi Variant of Interest (VoI) yang diamati Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sedangkan C.1.2 belum masuk VoI maupun Variant of Concern (VoC) tapi tetap diwaspadai.

Beberapa negara sudah melaporkan varian Covid-19 Mu, seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat,” kata Nadia dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/10/2021).
Keberadaan varian baru tersebut sangat potensial masuk ke Indonesia jika tidak dapat dicegah dengan segera.

Untuk meminimalisir ancaman gelombang ke 3 virus Covid-19 pemerintah RI tentuya telah melakukan berbagai persiapan dan kebijakan diantaranya dengan terus mengoptimalkan vaksinasi, gas rem pembatasan sosial sesuai kebutuhan, pelaksanaan 3T dan lain sebagainya.

Kewaspadaan menghadapi varian baru harus menjadi perhatian semua pihak begitu juga dengan masyarakat harus tetap menggalakkan protokol Kesehatan dan menyegerakan untuk melakukan vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonsia

Jakarta – Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan PPKM Darurat pada 3 –20 Juli 2021 dan PPKM Level 1-2 yang berlaku sejak 21 Juli 2021 hingga saat ini berdampak pada penurunan kasus konfirmasi harian Covid 19. Sejak 15 Juli 2021, terjadi penurunan 59,6% hingga saat ini.

“Angka reproduksi saat ini 1,2-1,5, pemerintah akan terus berupaya agar angka reproduksi ini bisa mencapai angka <1, sehingga wabah terkendali. Caranya dengan coverage vaksinasi tinggi +3M dan 3T,” jelas Jodi, pada webinar “Dari PPKM Darurat Ke Level 4: Terbukti Akurat”, yang diselenggarakan Divisi Humas Polri secara daring, Kamis (12/8).

Jodi bersama Jubir Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dan Sosiolog Imam Prasodjo tampil dalam webinar itu menyatakan terima kasih atas peran TNI/ Polri yang terlibat langsung. TNI/Polri berhasil meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, vaksinasi, hingga menurunkan angka kasus Covid 19.

Sementara Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menurunkan Covid 19. “Kita bersyukur kesadaran masyarakat cukup baik dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga program PPKM Darurat secara akurat berhasil menurunkan kasus Covid 19,” terang Rusdi.

Holistik
Jodi Mihardi menegaskan pemerintah melakukan penanganan Covid-19 secara holistik dari hulu hingga ke hilir. Dilakukan terintegrasi antar instansi melalui pelibatan TNI-Polri, relawan dan mahasiswa sebagai bentuk Kerjasama erat serta gotong royong seluruh elemen masyarakat, mengingat Pandemi tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah.

Sementara itu, dr. Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa pelaksanaan PPKM Darurat atau Level 4 telah menurunkan kasus Covid 19 hingga hampir 60%. Namun, ia mengingatkan, perlunya mewaspadai peningkatan kasus di luar Jawa dan Bali. “Jawa Bali itu punya potensi 70% dari seluruh kasus, tapi setelah PPKM level 4 Bali masih tinggi, demikian juga dengan provrinsi lain di luar Jawa Bali kasusnya bahkan terus meningkat,” ungkap Nadia. Ia menyarankan masyarakat secara individu melaksanakan protokol kesehatan, sementara pemerintah terus mendorong penurunan penularan melalui regulasi dan vaksinasi.(*)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 yang dipicu penularan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. “Kami mengimbau agar seluruh masyarakat patuh karena kita masih berjaga-jaga terhadap kemungkinan gelombang ketiga yang terjadi pada Natal dan Tahun Baru yang akan datang, kita harus berhati-hati,” kata Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers terkait Evaluasi PPKM yang diikuti dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Senin (18/10) sore.

Berdasarkan hasil evaluasi mingguan, kata Luhut, Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian pada kegiatan masyarakat yang kerap mengabaikan protokol kesehatan, misalnya pernikahan, tempat wisata maupun kegiatan lainnya yang memicu kerumunan.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali itu mengatakan kasus konfirmasi harian di Indonesia yang kian rendah menyebabkan kasus aktif nasional dan Jawa-Bali terus menurun. Saat ini hanya tersisa 18 ribu kasus secara nasional. “Untuk di Jawa Bali 7 ribuan kasus,” katanya.

Luhut mengatakan capaian itu telah turun secara drastis bila dibandingkan puncak gelombang kedua COVID-19 yang mencapai 570 ribu kasus aktif pada 15 Juli 2021. Selain itu, kata dia, situasi yang terus membaik juga tercermin dari kasus kematian akibat COVID-19 di beberapa provinsi yang ditekan hingga nol kasus.

“Pada 17 Oktober 2021, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali mencatat nol kematian dan provinsi lain di Jawa Bali hanya mencatat kurang dari lima kematian per hari,” katanya. Luhut berpesan agar capaian itu terus dijaga dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi.

“Namun masih perlu diantisipasi mengingat cakupan vaksinasi Jawa Bali baru mencapai 43 persen. Kita ingin cakupan vaksinasi lansia dalam dua bulan ke depan mencapai 70 persen,” katanya. (*)

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan seluruh masyarakat wajib untuk tetap menjalankan seluruh peraturan terkait Covid-19. Hal ini termasuk menjalani karantina bagi seluruh pelaku perjalanan internasional. Menurut Johnny, hal itu perlu dilakukan demi memastikan keselamatan orang sekitarnya dan masyarakat secara luas. “Sanksi tegas pasti dijatuhkan bagi yang melanggar,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10).

Dia mengatakan, meski penanganan pandemi Covid-19 terus membaik, tapi pandemi belum selesai. Johnny menyebut, hanya ada satu kunci untuk keluar dari pandemi, yakni dengan saling menjaga sesama. “Mari jalankan protokol kesehatan dan peraturan terkait pandemi Covid-19 yang ada. Regulasi yang disusun telah melewati serangkaian kajian untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi,” katanya.

Menkominfo menyatakan, dalam Surat Edaran Kasatgas COVID-19 No. 20/2021 diatur tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia. Di antaranya terkait kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang harus diikuti agar pelaku perjalanan, baik jika tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit bagi masyarakat lain. “Terlebih, saat ini banyak ancaman masuknya varian baru corona,” ujar Menkominfo.

Pemerintah memastikan ada sanksi tegas bagi pelaku perjalanan internasional yang melanggar kewajiban karantina. Sanksi dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Penegakkan upaya kekarantinaan kesehatan akan diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad). Tim ini terdiri dari, unsur TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, relawan yang dipimpin oleh Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan).

Namun, pemerintah tetap membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawal implementasi peraturan tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia di lapangan. “Semua aturan ditujukan semata-mata untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas,” katanya. Sebelumnya, Selebgram Rachel Venya diketahui kabur saat menjalani karantina dari RSDC Wisma Atlet. (*)

Jakarta – Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pemuka daerah untuk mengajak masyarakat tidak berkerumun selama pemberlakuan PPKM Darurat. Sebab hal tersebut bisa berbahaya untuk keselamatan bersama.

“Semua pemuka daerah untuk sampaikan bahwa ini bahaya, untuk keselamatan kita,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (1/7) yang lalu.

Luhut meminta agar para pelanggar protokol kesehatan diberikan sanksi yang mendidik. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan akan memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat, mulai dari yang sifatnya persuasif hingga koersif.

“Mulai dari (sanksi) preventif dan secara koersif juga sudah diarahkan tadi ke semua stakeholder,” tutur Tito.

Bila terjadi pelanggaran, masyarakat bisa ditindak dengan persuasif. Namun bila tidak bisa diatur bisa dijerat dengan payung hukum yang berlaku. “Kita terapkan UU wabah kalau kerumunannya besar, artinya diproses hukum sesuai pidana kemudian diserahkan ke jaksa sampai pengadilan,” kata dia

“Kalau itu enggak pakai masker bisa dikenakan juga sanksi tindak denda dengan mekanisme tindak sidang ringan. Bisa sidang di tempat, Satpol PP, Jaksa Pengadilan Negeri. Itu mekanismenya mulai persuasif sampe koersif,” sambung dia.

Tito menambahkan telah meminta semua pemangku kepentingan dari mulai Pemda, gubernur, bupati walikota Jawa-Bali, Kapolres, Kapolda, Pangdam Kejari hingga pimpinan masing-masing Kapolri, Panglima, Jaksa untuk bersikap tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dia ingin semua pihak berada dalam satu frekuensi yang sama dan serius dalam implementasi PPKM Darurat. (*)

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan (Satgas) COVID-19 memaparkan bahwa kunci untuk mempertahankan penurunan kasus Corona adalah dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes). “Jelas bahwa lonjakan kasus terjadi bukan semata-mata akibat varian delta, tetapi akibat aktivitas sosial masyarakat yang tidak sejalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito.
Wiku mengemukakan, varian mutan seperti Delta memang terbukti lebih cepat dalam penularannya, tetapi perlu dicatat, kendati varian ini di India pada Oktober 2020, kasusnya baru melonjak pada April 2021. Sama dengan Indonesia, di mana varian tersebut ditemukan pada Januari 2021, tetapi kasus baru melonjak pada bulan Juli.
“Jika kita mampu membatasi aktivitas sosial, dampak mutasi varian tidak akan menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan,” ujarnya.
Wiku mengatakan, ada dua pelajaran utama yang harus dicatat untuk mempertahankan penurunan kasus di Indonesia. Pertama, serius menjaga prokes sejalan dengan dibukanya kembali kegiatan sosial kemasyarakatan. Kedua, dengan melihat pola lonjakan di Indonesia selama 3 bulan, dan dari lonjakan di dunia juga India, Malaysia dan Jepang, waspada dan tetap disiplin prokes diharuskan agar Indonesia tidak mengalami lonjakan ketiga dalam beberapa bulan
Sehubungan dengan hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro mengatakan bahwa perbaikan kondisi Pandemi Covid-19 terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga menimbulkan perasaan yang nyaman dan gembira pada masyarakat.
Reisa mengatakan kondisi pandemi Covid-19 yang terus membaik ini menjadi modal bagi Indonesia untuk bangkit dan lebih siap dalam menghadapi potensi gelombang pandemi selanjutnya.
Semua pihak diminta untuk tidak lupa belajar dari kesalahan sebelumnya yang membuat Pandemi Covid-19 memburuk.
“Tetapi, jauh lebih tanggap menghadapi resiko Covid-19 dengan tetap ketat Prokes dan tetap gencar vaksinasi,” pungkasnya.

Jakarta – Gelombang ketiga COVID-19 saat ini masih mengintai. Tak lama lagi, Indonesia akan menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru). Belajar dari pengalaman sebelumnya, mobilitas masyarakat cenderung meningkat menjelang dan saat akhir tahun. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kasus COVID-19.

Mencermati hal itu, para pakar di bidang epidemiologi pun kembali mengingatkan mengenai potensi lonjakan kasus atau gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia.

Menurut Tri Yunis Miko, seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia beberapa waktu mengatakan bahwa kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana beberapa kali lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air terjadi setelah melewati libur panjang yang mengakibatkan mobilitas dan kerumunan orang meningkat.

Selain itu, Tri Yunis juga menyoroti kaitan vaksinasi dan gelombang ketiga COVID-19. Menurutnya, ancaman gelombang ketiga COVID-19 semakin besar jika capaian pelaksanaan vaksinasi tidak sampai 50 persen pada Desember 2021 akhir tahun ini.

Potensi gelombang ketiga ini pun telah diwaspadai Pemerintah. Melalui Satgas COVID-19 dengan melihat pola lonjakan kasus di Indonesia yang relatif lebih lambat 3 bulan dari negara-negara lain sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan.

“Kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave (gelombang ketiga). Pada pola second wave (gelombang kedua) lalu di Indonesia, di mana terdapat jeda 3 bulan (setelah lonjakan di dunia), perlu kita antisipasi, mengingat dalam 3 bulan ke depan, kita akan kembali memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2022,” tegas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito beberapa waktu lalu.

Potensi gelombang ketiga di akhir tahun juga disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Ganip Warsito ketika meninjau Posko Relawan Sulut hebat di Manado, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

Dimana menurut Ganip, periode Natal dan tahun baru berpotensi memicu keinginan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, akhir tahun juga terjadi pergantian musim yang dapat menyebabkan imunitas masyarakat turun sehingga mudah tertular penyakit.

“Karena di situlah saat Nataru (Natal dan Tahun Baru) adanya pergantian cuaca. Ini yang menjadi suatu ancaman peningkatan COVID-19,” ujar Ganip.

Oleh : Savira Ayu )*

Sudah banyak negara yang membuka pintu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai imbas kesuksesan Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian Covid-19 Pemerintah tidak saja diakui oleh publik dalam negeri, namun juga masyarakat internasional.
Pandemi membuat mobilitas kita terbatas sehingga traveling hanya ada di angan-angan. Akan tetapi, ada sebagian pekerjaan yang menuntut untuk tetap bermobilitas hingga ke luar negeri, seperti diplomat, wartawan, dll. Mereka harus mau pergi ke sana walau di tengah pandemi, demi tugas dari kantor.

Sejak awal pandemi ada banyak negara yang memberlakukan restriction dengan ketat, misalnya Korut dan RRC. Pembatasan ini dilakukan agar tidak ada penularan corona dari turis asing. Kita memakluminya, karena pandemi adalah masa prihatin.
Akan tetapi aturan ini sudah direvisi sejak september 2021. Sudah ada banyak negara yang membuka pintu lebar-lebar, bagi WNI yang ingin masuk ke sana. Di antaranya Filipina, Malaysia, Turki, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat. Pelonggaran ini terjadi karena situasi di negara-negara tersebut sudah aman dan mayoritas banyak yang divaksin, sehingga mereka tidak lagi paranoid akan tertular corona dari turis asing.

Pelonggaran, terutama di Saudi Arabia, amat disyukuri. Penyebabnya karena WNI bisa melakukan umroh dan haji, setelah sebelumnya sempat dilarang (karena hanya untuk warga asli Arab).
Ketika ada pencabutan larangan maka menunjukkan efektivitas penanganan corona di Indonesia. Penyebabnya karena mereka percaya bahwa para WNI yang masuk benar-benar sudah divaksin (menggunakan surat asli, bukan aspal). Selain itu, pemerintah Indonesia juga terbukti menangani corona dengan baik, sehingga dipercaya oleh banyak negara lain.

Pertama, saat vaksin corona sudah jadi, pemerintah bergerak cepat dengan memesan vaksin Sinovac dari RRC, dan disusul vaksin dari merek lain. Program vaksinasi nasional diwajibkan bagi seluruh WNI dan digratiskan. Beda dengan negara lain seperti Singapura yang harus bayar vaksinasi, yang biayanya jika dirupiahkan bisa mencapai 600.000 rupiah sekali suntik. Penggratisan ini membuktikan rasa sayang pemerintah Indonesia ke rakyatnya.

Selain itu, vaksinasi di Indonesia termasuk cepat, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tengara, sehingga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani corona. Makin cepat adanya vaksinasi, makin banyak pula WNI yang sudah divaksin, dan sekarang lebih dari 50% penduduk sudah diinjeksi. Sehingga kekebalan kelompok bisa terbentuk dengan cepat.

Kedua, pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM (yang terus diperpanjang) sehingga bisa menurunkan kasus covid di Indonesia, dari 50.000++ menjadi ‘hanya’ 700++ pasien per harinya. Prestasi ini juga turut dipantau oleh pihak luar negeri, di kolom berita internasional di surat kabar. Sehingga mereka tahu bahwa di Indonesia sudah relatif aman, yang berarti para WNI yang melancong ke luar negeri aman dari corona.

Ketiga, di Indonesia ada aturan protokol kesehatan 10M dan banyak yang tertib memakai masker. Ketertiban warganya menjadi nilai plus karena mereka bisa menjaga hidup sehat, sekaligus sering mencuci tangan, mengganti baju, dan menghindari keramaian. Tujuannya agar tidak kena corona.

Ketika para WNI datang ke luar negeri juga tidak langsung melenggang begitu saja dari pesawat terbang, tetapi harus karantina selama minimal 8 hari. Para WNI tertib saat dikarantina dan tidak ada yang melarikan diri dari hotel.

Ketertiban para WNI dan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19, membuat banyak negara membuka pintunya lagi untuk rakyat Indonesia. Mereka lega karena bisa pergi lagi ke luar negeri untuk bekerja atau kuliah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Indonesia menempati posisi teratas se-Asia Tenggara (ASEAN) dalam pemulihan Covid-19 menurut Indeks Nikkei edisi terbaru. Melansir Nikkei Asia pada Rabu (6/10/2021), peringkat Indonesia naik ke posisi 54, melompat 38 tingkat dari sebelumnya di urutan 92 dari 121 negara.

Pertama kali diterbitkan pada Juli 2020, peringkat pemulihan Covid-19 menurut Indeks Nikkei menilai negara dan wilayah dalam manajemen infeksi Covid-19, peluncuran vaksin Covid-19, dan mobilitas sosial.

Semakin tinggi peringkatnya, semakin dekat suatu tempat dalam proses pemulihan. Itu dilihat dari tingkat infeksi yang rendah, tingkat inokulasi yang lebih tinggi, dan langkah-langkah jarak sosial yang longgar.

Dalam laporan terbaru Indeks Pemulihan Covid-19 Nikkei, Beberapa negara Asia Tenggara juga memperbaiki peringkatnya, dengan penurunan kasus dan vaksinasi yang berkembang pesat. Selain Indonesia, Malaysia naik ke peringkat 102 dari peringkat 115.

Namun, dua tempat terakhir masih ditempati oleh negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yakni Filipina dan Laos. Sedangkan Vietnam berada di urutan keempat dari bawah.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penanganan Covid-19 di Indonesia diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) sedikit lebih baik dibanding negara lain seperti Malaysia, Filpina, dan Vietnam.

“Oleh karena, menggunakan masker itu menjadi wajib karena (memakai masker) bisa memotong (penyebaran) Covid-19. Jika kendor maka saya khawatir (penyebaran Covid-19 melonjak) karena Covid-19 adalah musuh tidak terlihat dan bisa bermutasi,” katanya.

Menko Perekonomian mengingatkan masyarakat tidak perlu euforia dalam menyikapi melandainya kasus Covid-19 namun harus tetap waspada atau “eling” terus sebagai kunci untuk menangani penyakit itu. “Bapak Presiden selalu bilang (pada masyarakat) jangan euforia tetapi harus waspada,” kata Airlangga. (*)

JAKARTA – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia tetap perlu mewaspadai dan mengantisipasi gelombang ketiga penularan Covid-19. Hal ini merujuk kepada gelombang ketiga penularan Covid-19 yang terjadi di berbagai negara dunia serta pola kenaikan kasus di Indonesia. “Dengan adanya lonjakan (gelombang) ketiga yang dihadapi berbagai negara di dunia, serta melihat dari pola kenaikan kasus setelah event-event besar di Indonesia kita tetap perlu waspada dan mengantisipasi lonjakan ketiga di Indonesia,” ujar Wiku beberapa waktu yang lalu.

Dia melanjutkan, pembatasan mobilitas dan kegiatan sosial ekonomi yang mulai dilonggarkan perlahan menjadi kekuatan yang dapat berubah jadi tantangan. Hal itu bisa terjadi apabila tak dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat. Wiku melanjutkan saat ini ada wacana memberikan izin pada kegiatan-kegiatan besar ditambah saat ini segera masuk periode Natal dan tahun baru.

“Maka kehati-hatian dalam menjalani aktivitas perlu jadi modal dasar kita,” tegasnya. “Jika dilihat dari pola kenaikannya, kasus Covid-19 itu mulai turun setelah pembatasan dilakukan. Baik pembatasan mobilitas dan kegiatan sosial,” tutur Wiku.

Begitu kasus turun dan pembatasan mulai dilonggarkan, kasus Covid-19 akan meningkat perlahan. Sehingga kondisi ini menunjukkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M belum maksimal. “Sebaliknya, pembatasan sosial serta mobilitas masyarakat itu masih menjadi (pengendali) yang utama,” tegas Wiku.

Selanjutnya, Satgas COVID-19 akan meningkatkan tes untuk mengantisipasi potensi gelombang ketiga COVID-19. “Antisipasi gelombang ketiga, testing terus ditingkatkan,” kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry B. Harmadi beberapa waktu yang lalu.

Selain itu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga tetap diberlakukan meski di beberapa daerah telah dilakukan pembukaan berbagai aktivitas masyarakat. “PPKM terus diberlakukan, baik PPKM level 3, 2 dan 1,” katanya.

Pemerintah juga memperketat akses masuk dari luar negeri ke Indonesia untuk mencegah masuknya varian baru. “Titik masuk kita sudah sangat dibatasi, (akses) udara hanya di Soekarno-Hatta dan Sam Ratulangi, Manado, lalu kemudian darat hanya boleh di Entikong, Aruk, Nunukan dan Motaain di Timor Leste dan laut juga hanya dua, Batam dan Tanjungpinang,” ujarnya.

Begitu juga dengan masuknya para pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Sonny, para PMI langsung menjalani tes PCR setelah tiba di Indonesia. “Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan (alat) tes cepat molekuler sehingga kita tidak perlu menunggu lama, dalam waktu satu jam sudah bisa memisahkan orang yang positif (COVID-19) dan yang negatif,” katanya. (*)