Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan menggelar aksi pada 5 Agustus 2021. Aksi atau demonstrasi ini sebagai respons atas banyaknya buruh meninggal akibat Covid-19 di lingkungan pabrik. Aksi akan berlangsung dengan mengibarkan bendera putih dan menghentikan produksi pabrik untuk sementara.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, rasio penularan Covid-19 di lingkup pabrik masih terus meningkat dan memberi dampak yang besar. Dia mencontohkan, misalnya, di PT Transjakarta saja hingga saat ini sudah terdata sekitar 20 orang meninggal. Said Iqbal meminta pemerintah untuk membuat aturan terkait aktivitas buruh di perusahaan. Misalnya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang jam kerja buruh, aturan jika ada tingkat penularan tinggi, proses pabrik diliburkan sementara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah berupaya mendengar semua aspirasi rakyat di tengah era pembatasan sosial. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi secara virtual, Sabtu (24/7/2021).

“Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah masyarakat berkenaan dengan Covid-19 yang trennya terus tidak menentu. Keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, takut mati karena Covid-19, kemudian di seberangnya takut mati karena ekonomi,” jelasnya. Menurut Mahfud, kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat terbilang wajar dan dialami semua negara, yang dikonfirmasi berdasarkan studi dari Kementerian Luar Negeri.

Oleh sebab itu, kerja sama elemen bangsa mulai dari tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk terus mengingatkan bahwa Covid-19 ini musuh bersama harus terus dilakukan. “Kalau di negara berkembang seperti kita, masyarakat itu resistan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat karena mengganggu jalannya perekonomian. Masyarakat tidak beraktivitas untuk bertahan atau mengembangkan kehidupan ekonominya. Tapi di negara maju, resistensi terhadap pembatasan itu alasannya kehilangan kebebasan,” tambahnya.

Mahfud menjelaskan bahwa aspirasi murni yang ada di semua negara seperti ini, baik negara maju atau berkembang, sebenarnya terus didengar pemerintah. Adapun, bahwa tidak semua terakomodasi, Mahfud menggarisbawahi bahwa hal ini biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dengan yang lain bertentangan dan pemerintah harus tetap mengambil keputusan.

Namun, Mahfud mengungkap di samping aspirasi dari kelompok murni dan kelompok yang aspirasinya ‘tidak murni’ atau hanya ingin menentang pemerintahan. Contohnya, berkaitan polemik vaksin berbayar atau temuan tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. “Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena kelompok yang tidak murni ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal, pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Terkini, beberapa polemik tersebut pun telah masuk perhatian dan menjadi pertimbangan pemerintah. Kini, vaksin berbayar sudah diputuskan tidak dilaksanakan, sementara pekerja asing tidak boleh lagi masuk Indonesia lagi kendati telah memiliki kontrak legal.

Adapun, sebelumnya Mahfud meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing, khsusunya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Mahfud setelah muncul adanya seruan demo ‘Jokowi End Game” untuk menolak kebijakan PPKM. Dia menyatakan pada masa PPKM ini masyarakat bisa tetap menyampaikan aspirasinya.

Namun, untuk menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19 dia meminta agar aspirasi disampaikan dengan tetap mengikuti prosedur yang ada. “Dalam kerangka itu utk mencari jalan terbaik bersama silakan menyampaikan aspirasi, yang penting semuanya punya tujuan yang sama yaitu menyelamatkan rakyat indonesia yaitu menyampaikan aspirasi resmi, tertulis, melalui telepon, melalui media,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Jumat (23/7/2021).

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Mahfud mengatakan bahwa tujuan utama saat ini adalah menjaga keselamatan rakyat. Dia menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. (*)

Oleh : Ratna Kartika Irawati*

Munculnya virus corona jenis baru yang awalnya diduga berasal dari kelelawar, membuat kepanikan tersendiri bagi umat manusia dari berbagai penjuru negara. Covid-19 (corona virus disease 19), sejenis dengan virus SARS, telah mewabah di 199 negara sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa kasus infeksi virus ini menjadi penyakit pandemik. Berdasarkan data yang dirilis oleh worldometers info coronavirus, menyebutkan bahwa sebanyak 721.330 orang terinfeksi dan 33.956 (18%) orang yang telah meninggal karena virus tersebut. Tidak terkecuali negara Indonesia, virus ini telah masuk di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2020 dan hingga 31 Juli 2021 telah menginfeksi sebanyak 3.409.658 orang. Karena infeksi tersebut, sebanyak 94.119 warga Indonesia meninggal dunia, sehingga membuat angka kematian di Indonesia cukup tinggi dan berada pada posisi 4 dunia.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat pesat, membuat pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk melawan virus tersebut agar tidak semakin menyebar luas. Untuk menekan penyebaran infeksi virus tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan berbagai cara seperti physical distancing; Work from Home; melakukan hidup sehat (jaga kesehatan dan kebersihan); hingga meliburkan sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran online. Bahkan beberapa pemerintah daerah, telah menghimbau tempat-tempat ramai seperti mall, restoran, café dan tidak terkecuali tempat ibadah untuk ditutup sementara. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah orang-orang berkumpul agar penyebaran virus tersebut tidak semakin luas.

Pemeluk agama di Indonesia menyadari bahwa peniadaan kegiatan peribadatan berjamaah di tempat ibadah merupakan salah satu upaya pencegahan Covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Misalkan yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia, pemeluk agama Islam dihimbau tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat Dzuhur karena menghindari berkumpulnya massa pada saat sholat Jumat. Pemeluk agama lainnya, seperti Kristen, juga dihimbau oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama untuk beribadah di rumah secara online, tidak di gereja seperti biasa di hari Minggu. Bagi umat Hindu, yang baru saja merayakan Nyepi dihimbau oleh pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan proses sebelum dan sesudah Nyepi, seperti melasti, pawai ogoh-ogoh dan beramai-ramai sembahyang di pura. Ini merupakan langkah untuk menghindari kerumunan orang banyak yang dapat memperburuk penyebaran virus Covid-19.

Setiap pemeluk agama mempunyai pemikiran yang sama untuk tidak berkumpul atau bersama-sama melaksanakan ibadah pada satu tempat, tapi dilaksanakan di rumah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, sebagai upaya menanggulangi wabah virus Covid-19 ini, kolaborasi antar pemeluk agama juga dibutuhkan dalam kegiatan kemanusiaan. Misalnya, pada kegiatan tanggap darurat Covid-19 dalam penyediaan rapid-test dan 50 ribu masker yang disumbangkan oleh Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia, dimana sumbangan tersebut akan disalurkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta karena warga DKI Jakarta paling banyak jumlah terinfeksi Covid-19.

Berbagai ormas keagamaan juga melakukan hal serupa untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19, seperti membagikan masker bagi pengguna jalan yang tidak dapat bekerja dari rumah. Ada juga yang menggalang dana untuk bantuan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan virus Covid-19. Selain itu, kegiatan kemanusiaan juga dilakukan dengan membagi makanan gratis bagi tukang ojek (baik online maupun offline). Dalam hal ini, sebagai upaya membantu para pekerja yang harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidup, di mana hal ini bertentangan dengan himbauan pemerintah.

Berbagai kegiatan kemanusiaan tersebut, membuktikan bahwa diperlukan kolaborasi dalam masyarakat tanpa memandang agama. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Kegiatan kemanusiaan tersebut, diberikan kepada seluruh warga tanpa melihat perbedaaan agama yang dipeluk. Walaupun tidak dapat beribadah secara bersama-sama, tetapi ada hal lain yang perlu diselesaikan bersama, yaitu masalah kemanusiaan. Karena setiap agama mengajarkan pentingnya meringankan beban sesama tanpa memandang status sosial. Dengan demikian, kolaborasi antar pemeluk agama adalah hal yang paling utama dalam menanggulangi wabah Covid-19, sebagai bentuk rasa kemanusiaan. (*)

*Penulis adalah Dosen Tadris Kimia pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Netizen sekaligus pemerhati masalah sosial, Ahmad Rivai dalam artikelnya di media online baliexpress.jawapos.com (28/7/2021) berjudul “Ormas Berperan Sentral Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19” mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran sentral dalam penanggulangan pandemi Covid-19, tidak terkecuali sebagaimana yang sudah dilaksanakan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah. Hal tersebut merupakan implementasi UU bahwa ormas wajib berkontribusi bagi masyarakat.

Menurut Rivai, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Krisis Kesehatan telah terjadi di mana mana, Rumah Sakit kehabisan oksigen, berita duka hampir kita dengar setiap hari.

Sementara itu krisis ekonomi telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sehingga sangat penting bagi semua pihak untuk saling membantu tanpa melihat perbedaan dan saling peduli dalam meringankan beban dan kesulitan.Protokol kesehatan sudah semestinya menjadi kesadaran yang dipupuk demi mengakhiri pandemi covid-19.

Mengutip pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir bahwa menaati protokol kesehatan merupakan salah satu wujud aktualisasi ketakwaan kepada Allah dalam konteks menghadapi situasi pandemi covid-19.Di tengah pandemi yang belum reda. Haedar menilai diperlukan sikap seksama dalam menaati protokol kesehatan oleh seluruh warga bangsa sebagai salah satu bentuk ikhtiar.

Berdasarkan catatanya, Rivai menyebut bahwa angka kesembuhan Covid-19 beberapa hari terakhir mengalami tren kenaikan. Bahkan, data Satgas Covid-19 Kemenkes menunjukkan bahwa angka kesembuhan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 mencapai rekor tertinggi sebanyak 39.747 pasien, sehingga kini total pasien yang sembuh mencapai 2.471.678 orang.

Angka tersebut rupanya menempatkan Indonesia pada urutan kedua setelah India dengan 40.052 pasien sembuh. Dua hari sebelumnya, angka kesembuhan juga memecahkan rekor yang sama.

Defy Indiyanto Budiarto selaku Tokoh Muda Muhammadiyah menyambut gembira tren angka kesembuhan kasus Covid-19 ini, serta memberikan apresiasi terhadap kinerja para dokter dan elemen tenaga kesehatan (nakes) lainnya, serta kinerja pemerintah atas penanganan Covid-19.

Menurut Defy, kabar tingginya angka kesembuhan ini tentu harus ditonjolkan baik oleh media massa maupun juru bicara penanganan Covid-19. Sebab kabar positif seperti ini justru dapat meningkatkan imun dibandingkan dengan kabar negatif seperti tingginya kasus positif dan kematian yang bertebaran di mana-mana.

Defy mengajak semua pihak bergandeng tangan mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan tidak saling menyalahkan. Di tengah pandemi seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah persatuan dan bersama-sama memerangi Covid-19.

Defy juga mendorong pemerintah mengoptimalkan vaksinasi menyasar semua kelompok masyarakat. Bila memungkinkan dilakukan booster vaksin ke-3 terutama bagi tenaga medis, mengingat virus delta yang sangat ganas dan sudah menyebar.

Defy optimis jika semua pihak bergandeng tangan memberikan masukan positif kepada pemerintah, masyarakat Indonesia dapat melalui wabah virus corona ini.

Sementara itu, Ketua PBNU Bidang Dakwah dan Masjid KH Abdul Manan Ghani memberikan dukungan atas diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan upaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Covid-19.

Sebelumnya, ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menyatakan bahwa NU siap membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
NU memiliki satgas covid-19 dan ikut menyalurkan bantuan sebesar Rp 600 miliar ditengah keterbatasan dalam penganganan Covid-19. Said menegaskan bahwa pemerintah sungguh berniat segera mengatasi wabah ini.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif meminta kepada para tokoh masyarakat dan ulama memberikan edukasi kepada rakyat terkait dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Samsul menuturkan, pandemi Covid-19 harus dijadikan momen introspeksi diri tidak pesimis terhadap kondisi sekarang.Samsul meyakini jika pandemi sudah terlewati, masyarakat akan makmur dan sejahtera.

Muhammadiyah dan NU merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yang menjadi mitra pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. (**)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai diberlakukan Sabtu, 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. PPKM Darurat ini dilakukan mengingat perlunya menekan laju kasus COVID-19 di Tanah Air. Penularan terhadap COVID-19 di Indonesia hingga saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, tercatat dari data Satgas Penanganan COVID-19 hingga Senin (5/7) total terkonfirmasi virus Corona sudah mencapai 2,31 juta orang dan kematian mencapai 61.140 orang.

Penasihat Menko Bidang Maritim dan Investasi, dr. Damar Susilaradeya, M.Res, Ph.D mengatakan, PPKM Darurat ini menegaskan kepada masyarakat supaya tetap dirumah saja guna memutus mata rantai penularan COVID-19, “Sebenarnya untuk PSBB dan PPKM Darurat memang tidak jauh berbeda, namun memang untuk kali penerapan PPKM Darurat jauh lebih ketat,” terangnya pada Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Selasa (6/7).

Kondisi yang terjadi di Jakarta menjadi salah satu gambaran betapa perlunya kebijakan PPKM Darurat ini dijalankan dengan maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Widyastuti MKM menjelaskan, hingga saat ini jumlah kasus aktif harian di Jakarta lebih tinggi yaitu mencapai 91 ribu kasus per hari, dibandingkan Februari kemarin yang hanya mencapai 25 ribu kasus aktif per hari. “Semuanya membutuhkan pertolongan medis, dan penambahannya juga bukan hanya 2 digit melainkan hingga 4 digit besar,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan PPKM Darurat ini diharapkan bisa membatasi pergerakan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta. Menurutnya, Pemda DKI Jakarta juga telah menyiapkan segala kepentingan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Menurut dr. Widyastuti, dari 193 rumah sakit di Jakarta tersedia 24 ribu tempat tidur yang bisa difungsikan secara normal, namun dengan adanya kenaikan kasus ini maka telah ditambah kembali 13 ribu tempat tidur khusus COVID-19. “Dan semua penambahan ini sudah terisi 50%, selain itu kita juga dapat bantuan tenda serta velbed guna melakukan perawatan,” tambahnya.

dr. Dammar menegaskan, selain memutus mata rantai penularan COVID-19, PPKM Darurat juga memperkuat 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). “Ini hal yang penting, bila memang sudah merasakan ada gejala maka langsung dilakukan testing, bila positif maka dilakukan tracing serta treatment, sehingga hal tersebut bisa menekan angka penularan Covid-19,” ujarnya.

Dalam PPKM Darurat ini memang sudah ditegaskan sektor mana saja yang akan diperbolehkan untuk berkegiatan seperti, sektor esensial, krusial, dan kritikal. Contohnya, mulai diberlakukan jam operasional di supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Tempat ibadah ditutup sementara, pusat perbelanjaan juga ditutup, tempat rekreasi, kegiatan kesenian, dan olahraga ditutup sementara. Lalu warung makanan dan minuman hanya boleh menerima pesanan antar dan tidak boleh ada yang makan di tempat.

Begitu juga di sektor transportasi, pada kendaraan umum kapasitas maksimal 70 persen dan jam operasional menyesuaikan peraturan yang berlaku. Sementara kegiatan konstruksi dan sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan dan logistik diizinkan berjalan 100 persen, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, dalam masa PPKM Darurat Kabag Penum Divhumas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Ahmad Ramadan menuturkan, kepolisian telah melakukan Operasi Aman Nusa 2 yang fokusnya untuk menangani penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, pengamanan dan distribusi vaksin, serta pengamanan vaksinasi dan penegakan hukum. “Penegakan hukum ini akan diterapkan kepada oknum yang menimbun alat kesehatan dan juga barang kebutuhan lainnya,” tegasnya.

Pelaku penimbunan barang akan dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. “Ini kita bisa kenakan Undang-Undang perdagangan, kesehatan dan perlindungan konsumen dan kita ancam hukuman penjara 6 tahun,” tambah Ahmad Ramadan.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga terus meningkatkan SDM di masa PPKM Darurat ini, “Kita harapkan dengan upaya ini akan mampu menekan angka penularan COVID-19 sehingga pandemi segera berakhir,” tutup dr. Widyastuti. (*)

Jumlah penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia meningkat pesat sejak Juni 2021 . Penularan virus corona varian Delta turut menyumbang ledakan kasus Covid-19 di Indonesia semua Propinsi di Indonesia. Saat ini beberapa daerah berupaya menekan kasus covid-19 melalui vaksinasi, hal ini juga dilakukan di Kota Palangka Raya. Fairid mengajak warga Kota Palangka Raya untuk mau divaksinasi demi menjaga imun tubuh dimasa pandemic covid-19 seperti sekarang saat ini pun di berlakukan PPKM Mikro darurat dan di setiap Kelurahan diberlakukan pula penyekatan agar warga yang keluar masuk dapat terpantau dengan seksama juga pelaku usaha dapat mentaati jam buka dan tutup saat berusaha,” kita minta maaf atas ketidaknyamanan ini ,hal ini demi kepentingan bersama menekan kasus penularan covid-19 .”kata Fairid Naparin

Sementara itu Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Emi Abriyani mengingatkan pelaku usaha untuk lebih memperketat protokol kesehatan agar tidak lagi ditemukan pelaku usaha saat operasi yustisi berjalan terkonfirmasi covid-19 dan saat pemberlakuan PPKM Mikro Darurat dapat lebih mentaati aturan dari Pemerintah Daerah sehingga menekan kasus terkonfirmasi covid-19,” kita mengharapkan kesadaran warga Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan Prokes agar tidak terkonfirmasi covid-19 khususnya bagi pelaku usaha.”jelas Emi Abriyani Kasus terkonfirmasi covid-19 persenin 12 juli 2021 kasus covid-19 di Kota Palangka Raya sebanyak 8.117 kasus dan terjadi penambahan 53 kasus ,sembuh dari covid-19 sebanyak 6.955 terjadi penambahan 20 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak 250 terjadi penambahan 5 orang hal ini yang diupayakan Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya untuk terus ditekan dan diatasipasi.

Hal senada juga disampaikan oleh WAKIL Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengimbau pedagang dan pembeli di pusat perbelanjaan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, terutama diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Seperti diketahui, sebelumnya beberapa pusat perbelanjaan seperti yang terjadi di Pasar Baru yang terjadi kerumunan dikarenakan banyak warga yang berbelanja kebutuhan jelang Hari Raya Idulfitri.

Setelah menerima informasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung langsung membahasnya secara internal dan menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kewilayahan terkait untuk mengatasi hal tersebut. “Kemarin kita menegaskan seperti Dinas terkait, Satpol PP, Dishub beserta Kewilayahan untuk meminimalisasi kerumunan itu,” katanya.

“Jadi bisa saja di dalam itu dikasih pembatas. Dan kita selalu ingatkan, baik kepada pedagang dan pembeli itu protokol kesehatannya, memakai masker, jaga jarak, dan yang lainnya,” lanjutnya. Wakil wali kota mengajak masyarakat agar tidak lelah untuk menerapkan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 masih terjadi. Sehingga tidak akan terjadi ledakan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.

“Karena pengalaman sebelumnya, ledakan penyebaran covid-19 itu biasanya terjadi setelah libur panjang, 2 minggu sampai 1 bulan. Itu sudah terbukti saat libur panjang Oktober dan akhir tahun lalu. Jadi kita cukup khawatir dengan libur panjang kali ini,” ucapnya.

Warga diminta untuk saling mengingatkan. “Karena di satu sisi pelaku ekonomi merasa ‘marema’ saat ini setelah beberapa lama sepi. Cuma kita ingatkan lagi ledakan itu bisa terjadi kalau kita abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan,” katanya.

Di luar itu, Yana pun menyampaikan penutupan jalan di Kota Bandung merupakan upaya untuk meminimalisasi kerumunan yang kerap terjadi di beberapa titik. Oleh karena itu, warga dilarang keras membuka penutup jalan yang telah ditentukan. “Kalau benar ada oknum (yang membuka penutup jalan) saya pikir tangkap saja, tidak boleh itu, kan (penutupan jalan) itu demi kebaikan,” ucapnya.

Penutupan jalan untuk mengurangi kerumunan seperti di kawasan Dipatiukur. “Kalau sampai ada oknum (yang membuka penutup jalan), apalagi untuk kepentingan sendiri itu seolah-olah dzalim,” katanya. “Saya ingatkan terus, pandemi covid-19 ini belum selesai. Pemerintah Kota Bandung tidak akan lelah mengingatkan warga bahwa protokol kesehatan itu kuncinya,” lanjutnya. (*)

Di media sosial beredar ajakan aksi demo long march dari Glodok menuju Istana Negara untuk menolak PPKM pada Sabtu (24/7/2021).

Terkait dengan hal itu, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan tersebut karena akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru.

“Kami mengimbau, tolong teman-teman, saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak. Silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7/2021)

Yusri mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19.

“Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi,” katanya.

Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM, namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka Positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.

“Bagaimana kita bisa relaksasi kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh,” kata Yusri.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono berharap masyarakat tidak terhasut dengan ajakan aksi serentak berhari-hari turun ke jalan mulai 24 Juli 2021 yang tersebar di media sosial.

Menurut Argo, ajakan aksi berpotensi menjadi kerumunan massa yang secara tidak langsung tidak dibolehkan di masa PPKM karena berpotensi menambah penularan COVID-19.
Argo menyebutkan penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara daring tidak hanya turun aksi.

“Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD (Forum Group Discussion/Diskusi Kelompok Terfokus) online,” ujar Argo.

Polri mendukung warga untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib dan tidak berkerumun.

Lebih lanjut Argo mengatakan aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan aksi massa tersebut mengganggu ketertiban umum.

“Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” katanya. (**)

Saat ini, dunia sedang diresahkan dengan wabah Covid-19. Berbagai sektor mulai dari ekonomi, wisata, manufaktur, dan lain-lain sangat terdampak bila penanganan pandemi Covid-19 tidak ditangani dengan baik dan tepat. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil kebijakan yang baik dan membangun wacana publik yang sesuai di tengah situasi darurat seperti sekarang.

Pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Sehingga, dampaknya terjadi di berbagai sektor (multisektor), bukan hanya terjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan. Selain itu, pandemi ini merupakan suatu krisis yang memang harus ditanggulangi. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, ditengah meningkatnya kasus Covid 19, ada partai politik maupun tokoh politik yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan dan eksistensi partai dan pribadinya, antara lain :

Partai Demokrat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa satu-satunya kebijakan yang bisa menghentikan rantai penularan Virus Corona (Covid-19) adalah kebijakan lockdown. “Cuma lockdown yang bisa menghentikan mata rantai penularan,” kata dia, lewat akun Twitter miliknya, @Andiarief_, pada Kamis (22/7). Dia pun menyampaikan bahwa slogan ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Harga Mati’ tidak cocok digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Andi lebih menghargai Gubernur Papua Lukas Enembe, yang diketahui merupakan kader Partai Demokrat, yang berani memilih kebijakan lockdown.

Partai Keadilan Sejahtera

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menyatakan klaim pemerintah terkait penurunan jumlah kasus penularan Covid-19 tak bermakna apapun jika angka testing yang dilakukan rendah. “Klaim bahwa kasus mengalami penurunan tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah,” kata Netty kepada wartawan, Kamis (22/7). Netty meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berjalan sejauh ini. Ia meminta pemerintah tidak hanya sibuk mengganti istilah tanpa mengukur efektivitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut dan menggenjot tes Covid-19. “Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta

Hasil survei berdasar pendapat atau opini sejumlah pakar menyebutkan, Anies Baswedan merupakan kandidat capres di Pilpres 2024 paling kompeten. Survei dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) bersama Sociomap, yang hasilnya dirilis di Jakarta, Selasa (13/7). Direktur Eksekutif Sociomap Ahmad T Wibowo menjelaskan bahwa para pakar yang dimintai pendapat berasal dari 10 kategori profesi yang berbeda dan berasal dari lintas bidang keilmuan. Sepuluh kategori pakar tersebut adalah akademisi, jurnalis, peneliti, partai politik, LSM, pengusaha, aktivis mahasiswa/pemuda, budayawan, profesional, dan praktisi pemerintahan. Survei pakar atau public opinion makers (POM) survey ini bertema “Menimbang Kapasitas Capres 2024”.

Disisi lain, ada juga partai yang justru melakukan aksi nyata untuk membantu pandemi Covid 19, seperti DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta membuka dapur umum untuk membantu warga Ibu Kota yang menjalankan isolasi mandiri atau isoman. Hal tersebut menyusul situasi pandemi Covid-19 yang kini masih memprihatinkan. “Kami membuka fasilitas dapur umum di lima wilayah Jakarta,” tutur Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Widjaja dalam keterangannya, Selasa (20/7/2021).

Adi menyampaikan, dapur umum yang dibuka menyesuaikan dengan kondisi PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah. Paket makanan akan dikirimkan kepada pasien isoman dengan menggunakan ojek online yang telah dikondisikan taat protokol kesehatan atau prokes. “Daftar menu yang dipersiapkan sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan para ahli gizi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi pasien isolasi mandiri. Tim dapur umum juga setiap hari sebelum melakukan kegiatan akan swab antigen terlebih dahulu,” jelas politikus PDIP tersebut.

Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di seluruh daerah. Ia mengingatkan vaksinasi Covid-19 tidak boleh terhenti untuk mengejar target herd immunity yang sudah ditetapkan. “Antusiasme rakyat untuk divaksin di sejumlah daerah jangan sampai menurun karena vaksin tidak tersedia,” kata Puan di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Demikian semoga bermanfaat (*)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang kini disebut PPKM level 4, diklaim memberikan hasil positif pada penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM, Rabu (21/7/2021).

“Pada masa PPKM level 4, pemerintah sudah melihat beberapa daerah yang mengalami perbaikan,” kata Luhut.

Perbaikan itu, salah satunya dilihat dari tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Dia sebutkan diantaranya di Jakarta dan Jawa Barat yang sudah berada di bawah angka 80 persen.

Meski begitu, hasil positif itu jangan disambut dengan euforia. Pasalnya, masa inkubasi virus Covid-19, khususnya untuk varian Delta, bisa sampai tiga minggu.

“Tapi kita enggak mau buru-buru, biarlah lima hari ke depan lebih tenang. Sehingga lebih baik keadaannya, karena sifat virus ini memang keliatan dua minggu hingga tiga minggu,” jelasnya.

Lebih lanjut Luhut, mengatakan bahwa euforia berlebih dikhawatirkan akan membuat abai pada protokol kesehatan yang sangat mungkin membuat kasus positif Covid-19 kembali meningkat.

“Kita hati-hati pencapaian ini tidak semakin memburuk, jadi mohon kesabaran kita semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
Pemerintah mempersiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 55,21 triliun sebagai program bantuan dalam perpanjangan PPKM.

Saat Konferensi Pers Rabu (21/7/2021) Airlangga mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi terkait perkembangan terkini penerapan PPKM,

“Terkait dengan penambahan program ini yang nanti akan dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Keuangan,” ujar Airlangga.

Sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga memastikan bahwa tambahan anggaran akan menyasar masyarakat yang terdampak langsung PPKM.

“Yaitu kartu sembako, diskon listrik, internet, kartu prakerja, bantuan Bulog, kartu sembako PPKM dan selain itu insentif usaha mikro yang besarnya Rp 1,2 juta,” jelasnya.

Airlangga juga menyampaikan bahwa insentif itu di samping Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 3 juta untuk membantu satu juta UMKM.

“Antara lain warung, warteg kemudian terkait dengan PKL yang nanti pelaksanaannya dilakukan oleh TNI Polri dan ini mekanisme sedang disiapkan, petunjuk teknis dan pedoman umumnya sedang disiapkan,” katanya.

“Sehingga nanti total paket untuk UMKM ini totalnya ada Rp 3 juta ditambah Rp 1 juta di mana yang Rp 3 juta dikelola oleh Kemenkop UMKM,”.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (21/7/2021) mengatakan pemberian dana kartu sembako diperpanjang menjadi 14 bulan kali pembayaran, dari sebelumnya 12 bulan.

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah menambah anggaran kartu sembako sebesar Rp7,52 triliun untuk 18,8 juta keluarga sehingga total anggaran kartu sembako menjadi Rp49,89 triliun.

“Jadi mereka akan mendapat total 14 bulan kali pembayaran program kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga artinya 75,2 juta jiwa, dengan anggaran tambahan Rp7,52 triliun sehingga totalnya menjadi Rp49,89 triliun,” kata Sri Mulyani

Sebelumnya, pemerintah memberikan dana Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima kartu sembako untuk 12 bulan. Dengan adanya PPKM level 4 di Jawa dan Bali, setiap keluarga akan mendapat tambahan Rp400 ribu.

Menurut Menkeu, Kementerian Sosial juga akan menambah target penerima kartu sembako, terutama bagi keluarga yang selama ini tidak mendapat bantuan sembako, non kartu sembako maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Mereka akan dapat sama dengan kartu sembako, Rp200 ribu per keluarga per bulan untuk enam bulan mulai Juli 2021. Ini akan menambah jumlah keluarga yang ter-cover bantuan pemerintah,” katanya.

Saat ini, 5,9 juta keluarga penerima kartu sembako termasuk dalam 10 juta keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Total BST untuk 10 juta keluarga pada tahun 2021 mencapai Rp17,46 triliun.

Di samping kartu sembako dan BST, pemerintah juga akan memberi bansos dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram yang berasal dari Bulog. Penyaluran beras ini akan menyasar 28,8 juta keluarga atau 115,2 juta jiwa dengan perkiraan setiap keluarga terdiri dari empat jiwa.

“Di mana setiap keluarga akan dapat tambahan 10 kilogram beras di atas bantuan tunai baik BST, PKH, dan kartu sembako,” (**).

Oleh : Muhammad Hakim )*

Bansos (batuan sosial) corona pernah disunat habis-habisan oleh oknum pejabat. Saat ini pemerintah berusaha optimal agar tidak ada lagi yang berani korupsi, karena pemakan uang rakyat, utamanya di masa pandemi adalah kejahatan luar biasa.

Ketika Indonesia dinyatakan dalam masa pandemi, maka pemerintah langsung bergerak cepat dan memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk rakyat miskin. Ada yang dberi uang tunai dan ada yang diberi paket sembako. Namun Bansos ternyata masih rawan penyelewengan dan pelakunya saat ini sudah mendekam di penjara.

Untuk mencegah korupsi Bansos, maka pemerintah berusaha optimal, agar bantuan ini benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kerja sama antara Kementrian Sosial sebagai penyalur dan penyelenggara Bansos, dengan KPK yang merupakan lembaga anti korupsi, terus dipererat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengirim surat ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk meminta mereka mengawasi Bansos, agar tidak ada korupsi lagi. Selain itu, wanita yang akrab disapa Risma, datang langsung ke gedung KPK untuk berkonsultasi. Kedatangan mantan wali kota Surabaya tentu disambut hangat oleh para petinggi KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa kedatangan Menteri Risma adalah untuk bekonsultasi, agar nanti Bansos dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah akan tepat sasaran. Selama in bantuan diberikan berdasarkan NIK, tetapi ternyata tak semua orang memilikinya. Sehingga akan dipikirkan cara menyalurkannya, agar lebih luas lagi cakupannya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa pihaknya sudah memperingatkan ke Kementrian Sosial (saat itu masih dijabat oleh Juliari Batubara). Bantuan sosial harus akuntabel, sehingga meminimalisir korupsi. Namun ternyata ia menghianati negara dan mempermainkan data, dan saat ini sudah dibui.

Untuk mencegah korupsi lagi maka KPK membuat aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi ini akan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, misalnya belum menerima Bansos padahal tergolong miskin, ada yang kebagian paket ternyata orang kaya, dll. Baru seminggu diluncurkan, aplikasi ini sudah menerima 118 keluhan.

Dengan aplikasi maka pengawasan Bansos akan dipermudah. Kinerja aplikasi sangat bagus dan pemerintah berterima kasih kepada KPK karena ia sebagai lembaga negara sudah menyelenggarakan fungsinya dengan baik. Korupsi Bansos akan dicegah dan paket akan sampai ke rakyat tanpa harus disunat-sunat lagi.

Pemerintah juga meminta agar masyarakat turut mengawasi pembagian Bansos, dan tidak segan untuk melapor via aplikasi JAGA Bansos. Jika mereka tidak memiliki aplikasinya, maka bisa melapor langsung ke media sosial KPK atau Kementrian sosial, dan nanti akan ditindak oleh petugas.

Selain itu, para pejabat di daerah juga ikut mengendalikan pembagian Bansos. Misalnya seorang walikota harus terjun langsung saat ada pembagian paket sembako, karena ia merupakan wakil pemerintah di daerah tersebut. Dengan turun langsung maka ia bisa tahu seperti apa kualitas berasnya, apakah ada oknum yang tega meminta uang pelicin kepada rakyat, dll.

Jangan malah ABS alias asal bapak senang, dan hanya berleha-leha di kantor saat ada pembagian Bansos. Seharusnya pejabat di daerah paham bahwa ia menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan turut mengawasi pemberian Bansos agar berjalan lancar. Sekaligus untuk mencegah korupsi di daerahnya.

Pencegahan korupsi Bansos Covid harus dilakukan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Kolaborasi antara Kementrian Sosial sebagai penyelenggara Bansos dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sangat bagus. Pembagian Bansos harus diawasi, agar benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat miskin yang menjadi korban pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sebanyak 7 mahasiswa dari Program Studi (Prodi) S1 Kesehatan Masyarakat Unusa ikut menjadi relawan dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 massal di Kota Surabaya, di Atlas Sport Club mulai 22-26 Juni.

Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat, Dwi Handayani, S.KM., M.Epid menjelaskan, tujuh mahasiswa ini dipilih setelah memenuhi syarat menjadi relawan. Mahasiswa yang dipilih berasal dari mahasiswa semester 6.

“Yang pasti ini bisa menjadi pengalaman baru bagi mahasiswa yang menjadi relawan vaksin,” terang Dwi.

Dwi menjelaskan, mahasiswa yang bertugas dilakukan bergantian. “Tiap hari ada 3 mahasiswa yang melakukan tugas,” bebernya.

Dwi berharap dengan menjadi relawan akan membangkitkan kepedulian mahasiswa sekaligus membangun kepekaan tekait masalah kesehatan. “Ini akan menambah pengalaman mahasiswa,” ucap Dwi.

Salah satu mahasiswa relawan, Ivan Ardiansyah Nugroho mengaku bangga dengan menjadi relawan. Kebanggan lantaran ia akan memiliki pengalaman baru.

“Dengan pengalaman ini saya dapat mengetahui banyak ilmu baru terkait dengan ilmu yang saya peroleh sebelumnya di bangku kuliah,” jelasnya.

Menjadi relawan, kata Ivan menambahkan, dirinya bisa mengetahui alur administrasi proses vaksinasi. Terlebih, saat ini, vaksinasi sangat penting untuk mencegah terus menularnya Covid-19.

Senada dengan hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendorong untuk memberi insentif kepada mahasiswa kedokteran dan keperawatan di perguruan tinggi untuk menjadi relawan di lapangan.

“Kami lagi gaspol untuk menambah tempat tidur, sudah ada 2.121 yang on going (sedang proses). Kita sudah mulai mendorong agar setiap kabupaten/kota membuat rumah sakit darurat dengan memanfaatkan potensi gedung-gedung yang kita miliki,” pungkas Ganjar.