Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, pagebluk telah memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkana imbasnya.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat.

Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia.

“Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal. Sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja,” ujar Menko PMK

Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung dibidang kemanusiaan ini sangat diperlukan.

Program vaksinasi nasional di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang positif. Hasil positif tersebut juga didukung oleh disiplin masyarakat dalam menerapkan Prokes 5M.

Salah stau daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan kasus positif COVID-19 di wilayahnya belakangan mengalami penurunan karena kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan Protokol kesehatan (Prokes 5M) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Atas kerja keras semuanya dan kedisiplinan masyarakat di dalam menerapkan protokol kesehatan, maka pandemi COVID-19 di Bantul dari hari ke hari sudah menurun secara konsisten,” katanya dis ela acara penyerahan bantuan sarana prasarana evakuasi bencana di Bantul, Kamis (26/8/2021)

Bupati mengatakan, selain kasus konfirmasi COVID-19 harian yang menurun dari hari ke hari, angka kesembuhan dari virus corona juga makin tinggi, begitu juga angka kematian turun signifikan, sehingga kasus aktif atau pasien positif yang masih isolasi terus berkurang jumlahnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa PPKM yang diberlakukan di Bantul ini menghasilkan suatu dampak yang demikian positif, dampak yang efektif untuk penurunan paparan COVID-19,” katanya.

Bupati juga mengatakan, pandemi COVID-19 yang makin terkendali ini juga tidak lepas dari kerja keras semua pihak, baik camat, lurah, dan para relawan yang senantiasa melakukan mitigasi bencana, khususnya dalam penanggulangan COVID-19.

“Sehingga Bantul berhasil menurunkan paparan COVID-19, karena itu saya apresiasi dan penghargaan kepada relawan semua, saya menyaksikan, melihat relawan-relawan di kelurahan telah bekerja sungguh-sungguh tanpa pamrih demi keselamatan kita semua,” katanya.

Meski demikian, Bupati selalu mengajak masyarakat bersama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas.

Data Satgas Penanggulangan COVID-19 Bantul per hari Rabu (25/8/2021) menunjukkan total kasus positif sebanyak 53.597 orang, dengan telah sembuh 49.045 orang, sementara kasus meninggal berjumlah 1.412 orang, sehingga kasus aktif atau pasien yang masih isolasi berjumlah 3.140 orang.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga mengklaim Jakarta sudah berstatus zona hijau Covid-19.

Riza menyebut perubahan zona ini seiring dengan percepatan vaksinasi di Ibu Kota sehingga tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Kita bersyukur Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity,” kata Riza di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (22/8/2021).

Kendati demikian, Riza meminta warga tak abai dengan protokol kesehatan Covid-19. Ia mengimbau warga agar menjadikan prokes sebagai kebutuhan sehari-hari.

“Kami minta semua warga tetap disiplin patuh dan taat, tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik laksanakan protokol kesehatan 5M secara disiplin dan patuh laksanakan PPKM level 4 dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan prokes sebagai kebutuhan kita sehari-hari,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Riza juga melaporkan capaian program vaksinasi Covid-19 di Jakarta. Sejauh ini warga telah menerima 9,3 juta dosis pertama dan 4,7 juta dosis kedua vaksin Covid-19.

“Dosis 1 dan 2 sudah lebih dari 14 juta. Kita sudah melebihi target jauh dari 8,8 juta,” jelasnya.

Dari 9,3 juta yang divaksin, Riza mengakui 40 persen di antaranya merupakan warga non DKI. Untuk itu, kini pihaknya mengubah target vaksinasi Covid-19 dari sebelumnya 8,8 juta menjadi 11 juta.

“Kami Pemprov, Pak Gubernur meningkatkan target vaksin menjadi 11 juta,” jelasnya. (**)

Kemensos telah merancang program bagi anak-anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19. Dipastikan, hak para anak itu dapat tetap terpenuhi.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak hanya membuat jutaan orang terjangkit virus hingga meninggal. Wabah itu juga merontokkan sendi-sendi sosial ekonomi suatu negara. Begitu banyak yang kehilangan keluarga, sahabat, tokoh masyarakat, dan rekan sejawat.

Kelompok masyarakat yang paling terpukul adalah anak-anak. Covid-19 yang merenggut orang tua mereka menyebabkan mereka menjadi anak yatim, piatu atau yatim piatu. Bahkan ada anak yang tinggal sebatang kara, karena ketika orang tuanya meninggal, anak itu tak lagi memiliki sanak saudara.

Kondisi mengenaskan serupa itu tak luput dari perhatian pemerintah. Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Konstitusi Negara Republik Indonesia jelas menyebut di Pasal 34, ‘Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara’.

“Saya pastikan anak yatim, piatu, dan yatim piatu diberikan perlindungan. Mereka tidak hanya diberikan dukungan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan psikososial, pengasuhan, dan keberlanjutan pendidikan mereka,” ujar Mensos di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Kementerian Sosial menjangkau anak yatim piatu, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19, dengan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Anak.

Program Atensi Anak meliputi layanan pemenuhan hak hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan bagi keluarga, terapi sosial psikologis, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bantuan sosial/asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas.

Dijabarkan Menteri Risma, Program Atensi Anak, menyasar anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19 serta anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan anak-anak yang tinggal dalam keluarga tidak mampu.

Merujuk data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang menghimpun data dari 3.914 LKSA, pada Mei 2021 ada 191.696 anak yang berada dalam binaan LKSA (panti asuhan/yayasan/balai) dan di antaranya ada 33.085 anak yatim, 7.160 anak piatu, dan 3.936 anak yatim piatu.

Risma menjelaskan, sejauh ini program penanganan anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang dijalankan oleh Kementerian Sosial menyasar 4.043.622 anak yang terdiri atas 20.000 anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19, sebanyak 45.000 anak dalam pengasuhan LKSA, dan 3.978.622 anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu.

Menyangkut dukungan anggaran, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI untuk menyiapkan dukungan anggaran kurang lebih sekitar Rp3,2 triliun.

Kemensos memastikan bantuan kepada setiap anak tidak sama. Mereka akan diasesmen. Adapun, bentuk bantuannya akan disesuaikan dengan hasil asesmen tersebut. Anak yatim dan piatu yang masih berada dalam pengasuhan orang tuanya, misalnya, bisa diintervensi dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anak-anak yatim dan telantar tersebut juga dimasukkan dalam skema program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa melanjutkan pendidikan. Tentunya, Kemensos menggandeng Kemendikbudristek dan pemerintah daerah dalam mewujudkan bantuan tersebut.

Kemensos juga memberikan pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bantuan sosial/asistensi sosial dan dukungan aksesibilitas.

Lantas bagaimana jika ada keluarga yang ingin mengasuh anak yatim piatu ini? Saat ini, Kemensos tengah menyiapkan sejumlah aturan pengambilan hak asuh anak yatim piatu akibat terdampak Covid-19, termasuk di antaranya tes psikologi.

Hal tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko adanya orang tua asuh yang sengaja mengambil untung atas bantuan Kemensos yang seharusnya ditujukan untuk keberlangsungan hidup anak terdampak tersebut.

Selain itu, penanganan dan penyaluran bantuan pada anak yatim piatu terdampak Covid-19 juga dilakukan dari penelusuran data kependudukan orang tua asuhnya.

Melindungi Anak Korban Kekerasan

Diakui oleh Kemensos, terjadi tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan upaya terpadu dan terarah guna melindungi dan memenuhi hak anak korban kekerasan dari lingkungan internal dan eksternal di masa pandemi Covid-19.

Dari catatan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)/Pendamping Rehabilitasi Sosial, sejak Januari hingga Juli 2021, tampak bahwa sebanyak 8.021 anak bermasalah sosial telah ditangani oleh Kementerian Sosial.

Mereka diberikan dukungan psikososial dan trauma healingsecara langsung kepada anak dan keluarga di masa pandemi Covid-19, Kemensos juga memperkuat upaya konseling dan penguatan keluarga secara daring.

Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap anak korban pandemi Covid-19. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Di dalam beleid tersebut diatur mengenai perlindungan bagi anak dalam situasi darurat. Pada Pasal 5 Ayat 2 PP 78/2021 disebutkan, perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi darurat termasuk pada korban bencana sosial, korban bencana nonalam, dan anak dari narapidana perempuan. Situasi pandemi Covid-19 saat ini telah ditetapkan pemerintah sebagai situasi bencana nonalam.

Disebutkan dalam PP tersebut, bagi anak dalam kondisi darurat yang berusia di atas dua tahun dapat diasuh oleh keluarga, orang tua asuh, atau lembaga asuhan anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perlindungan khusus bagi anak tersebut berupa perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. (*)

Penambahan kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar kembali sukses melampaui penambahan kasus positif harian. Berdasarkan data resmi pada Rabu (25/8) kasus sembuh Covid-19 bertambah 255 orang.

Di hari yang sama, pasien positif bertambah 187 orang. Dari jumlah tersebut 108 orang diketahui belum mengikuti vaksinasi dan 65 orang berstatus warga luar Kota Denpasar.

Sementara itu, kasus meninggal dunia bertambah 8 orang dengan status terkonfirmasi positif Covid-19. Dimana, sebanyak 7 orang diantaranya belum divaksinasi.

Dengan begitu, kumulatif kasus positif tercatat 34.954 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 31.711 orang , meninggal dunia sebanyak 796 orang dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 2.447 orang.

Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska, mengatakan angka kesembuhan pasien Covid-19 yang terus meningkat dan lebih besar dari kasus positif harian adalah kabar yang menggembirakan. Namun, ia meminta masyarakat tidak terlena dengan tren tersebut.

Darul mengatakan, masyarakat tetap harus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. “Sementara pemerintah harus tetap meningkatkan testing dan tracing serta menggencarkan vaksinasi. Sebab fatality rate kita masih tinggi,” pungkasnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) menegatakan, seluruh pelajar sudah harus divaksin sebagai syarat untuk dapat melaksanakan PTM.

“Pelajar sudah harus divaksin, kalau belum jangan dilakukan tatap muka,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (25/8/2021).

Sultan menuturkan, untuk memulai PTM disaat kasus Covid-19 masih fluktuatif berisiko besar. Pasalnya, jika tidak dipersiapkan dengan matang, dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di DIY.

Menurut Sultan, vaksinasi menjadi salah satu upaya agar penyelenggaraan PTM tidak menimbulkan klaster baru, setidaknya 80 persen pelajar sudah divaksin saat PTM dilaksanakan.

Hingga saat ini, pihaknya terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya pelajar. Sementara, untuk vaksinasi guru sendiri sudah 100 persen dilaksanakan di DIY.

“Syaratnya semua harus vaksin dulu, guru vaksin, pelajar divaksin, baru bisa tatap muka. Makanya sekarang digenjot vaksinasi untuk masyarakat maupun pelajar,” ujar Sultan.

Di wilayah DIY, sekitar 16 ribu pelajar usia 12-18 tahun yang harus divaksin. Sementara, total seluruh pelajar di tingkat SD, SMP hingga SMA mencapai 120 ribu orang.

Sultan menyebut, vaksinasi pelajar baru mencapai sekitar 40 persen. Pihaknya pun menargetkan agar vaksinasi dapat diselesaikan pada Oktober 2021.

“Pada bulan September atau awal Oktober (harapannya) bisa kita selesaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga terus mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk pelajar. Vaksinasi pelajar ini dipercepat dengan pelaksanaan vaksinasi secara berkesinambungan di sentra-sentra yang sudah disediakan.

Sementara itu Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, percepatan vaksinasi terhadap pelajar ini juga sebagai persiapan untuk menerapkan PTM. Pihaknya mensyaratkan bahwa untuk menggelar PTM harus dengan capaian vaksinasi pelajar minimal 70 persen.

“Target kita seluruh pelajar yang bersekolah di Kota Yogya sudah tervaksin, minimal 70 persen. Itu adalah langkah awal kita untuk menentukan strategi untuk melakukan KBM (kegiatan belajar mengajar) dengan metode tatap muka,” kata Haryadi.

Secara teknis, pihaknya sudah siap untuk menggelar PTM. Untuk sarana dan prasarana penunjang terlaksananya protokol kesehatan juga sudah disediakan.

“Secara teknis kami sudah siap, misalnya jumlah bangku dan meja. Keterisian bangku sudah 50 persen dari yang sebelumnya satu meja dua bangku, sekarang satu meja satu bangku,” ujarnya.

Terkait dengan pengaturan masuk peserta didik, disiapkan strategi dengan sistem nomor induk ganjil dan genap. Haryadi menjelaskan, peserta didik dengan nomor induk ganjil dan genap akan menghadiri kelas pada hari yang berbeda.

“Nomor induk ganjil masuknya hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Untuk siswa dengan nomor induk genap masuk di hari Senin, Rabu dan Jumat,” jelas Haryadi. (**)

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diyakini akan hidup berdampingan dengan masyarakat di berbagai negara belahan dunia. Namun, sebelum kondisi itu tercapai, masyarakat harus sudah bersiap diri dalam masa transisi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dan perkembangan penanganan kasus terus terkendali. Hidup bersama dengan wabah virus corona, penyebab penyakit Covid-19, tampaknya jadi pilihan banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pada awal-awal pandemi di Indonesia, bahkan jauh sebelum munculnya vaksin efektif untuk Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meramalkan soal kondisi hidup berdamai dengan virus ini. “Ada kemungkinan (kasus) masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,” kata Jokowi beberapa yang lalu.

Jokowi mengatakan hal ini tiga bulan setelah munculnya kasus terkonfirmasi pertama Covid-19 di Indonesia. Saat itu Jokowi sempat meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun akibat kasus yang fluktuatif, Pemerintah memunculkan wacana New Normal, yang juga berkembang di banyak negara. Inilah cikal bakal munculnya rencana hidup berdampingan dengan virus SARS-CoV-2.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pilihan kembali hidup bersama dengan corona merupakan salah satu arahan Presiden Jokowi terbaru terkait penanganan Covid-19. Ini memberi sinyal bahwa era ‘New Normal’ baru kembali diterapkan. “Bapak presiden memberikan arahan bahwa ke depannya bahwa mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan bapak presiden kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan,” kata Budi Gunadi.

“Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa tetap menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman,” lanjutnya. Budi Gunadi mengatakan jika Kemenkes akan mengatur enam aktivitas utama secara digital disertai penerapan protokol kesehatan. Keenam sektor itu adalah perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan dan pendidikan.

Sementara Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada kemungkinan penggunaan masker akan dilakukan bertahun-tahun ke depan. “Karena mungkin kita akan hidup bertahun-tahun ke depan dengan masker ini. Karena ini salah satu alat di samping vaksin untuk mencegah penularan varian delta,” kata Luhut dalam taklimat media.

Meski begitu, Luhut mengklaim kepatuhan masyarakat menggunakan masker terus meningkat. “Kepatuhan mengenai penggunaan masker telah mencapai 82%, meningkat 5% dibandingkan bulan Februari dan Maret. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah,” katanya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa saat ini negara lain serta organisasi seperti WHO tengah menyiapkan panduan bagaimana hidup bersama Covid-19. Dia berujar, sebagaimana arahan presiden bahwa saat ini bersiap dengan situasi, Covid-19 akan hidup bersama masyarakat dalam waktu tak sebentar.

“Tak hanya RI hadapi ini. Negara lain dan organisasi seperti World Bank dan WHO menyiapkan panduan sisi kesehatan dan ekonomi. Pemerintah akan memantau kondisi demi mengambil kebijakan yang tepat, baik kesehatan pemulihan ekonomi,” kata Wiku. Menurut dia, upaya terbaik adalah bagaimana menjalani dinamika yang ada. Selain itu memaksimalkan upaya pengendalian untuk melakukan proteksi secara maksimal. (*)

Gotong royong dan kolaborasi terbukti menjadi kunci keberhasilan Indonesia melewati masa sulit pandemi Covid-19, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Penguatan kolaborasi antarsemua pihak diharapkan dapat membawa Indonesia melewati pandemi yang saat ini menjadi tantangan global.

“Peran masyarakat, baik dari pihak swasta, UKM, organisasi, komunitas, bahkan setiap individu sangat penting dalam membantu masyarakat atau orang sekitar kita di masa pandemi, khususnya saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)” kata Johnny dalam siaran pers, Selasa (24/8/2021).

Johnny menambahkan, saat ini sudah banyak pelaku usaha dari sektor swasta dan komunitas yang turun langsung ke lapangan untuk membantu penanganan pandemi. Salah satunya melalui pemberian donasi, seperti oksigen dan sembako dengan nilai yang cukup besar. “Kita semua berharap kolaborasi seperti ini bisa terus dilanjutkan dan diperkuat.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama, bahu membahu untuk meringankan beban sesama dalam menghadapi pandemi, khususnya di masa PPKM seperti sekarang ini,” kata dia.

Anggota Komisi IX DPR , Darul Siska di Jakarta pada Kamis (19/8/2021) mengatakan angka kesembuhan pasien Covid-19 terus meningkat. Namun ia mengingatkan masyarakat agar jangan terlena.

Menurut Darul Siska dua hari terakhir, pasien sembuh selalu di atas 29 ribu. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak terlena merespons tren positif tersebut.

“Angka kesembuhan yang lebih besar dari angka positif harian adalah kabar yang menggembirakan, tetapi data tersebut tidak boleh membuat kita terlena,” katanya.

“Masyarakat tetap harus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah tetap perlu meningkatkan testing dan tracing, serta menggencarkan vaksinasi. Karena fatality rate kita juga masih tinggi,” Darul menjelaskan.

Darul menilai tren penurunan kasus Covid-19 tidak semata-mata karena program vaksinasi, tetapi juga kesadaran masyarakat yang semakin baik.
Ia berharap program vaksinasi nasional untuk menciptakan herd immunity berjalan tanpa kendala.

“Pemerintah dan semua pihak harus bekerja keras untuk mengejar target vaksinasi agar mencapai herd immunity dengan demikian secara bertahap kita bisa mengendalikan Covid-19,” katanya.

Darul mengatakan ada beberapa pekerjaan pemerintah dalam memerangi Covid-19. Pertama, soal memenuhi kebutuhan vaksin.Kedua, melakukan vaksinasi sekitar 2 juta-2,5 juta orang per hari.

Ketiga, melakukan testing dan tracing sesuai standard WHO. Keempat, menjamin validitas data harian. Kelima, menjaga ketersediaan obat Covid-19 dengan harga terjangkau.

Sementara itu, ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan juga menyebut meningkatnya jumlah orang yang sembuh dari infeksi Covid-19 merupakan kabar baik.

“Tetapi tetap harus waspada agar kasus tidak naik lagi. Tetap harus 3M, 3T, dan vaksinasi,” kata Iwan.

Menurut Iwan, wabah Covid-19 bisa terkendali dengan gabungan 3M, 3T, dan vaksinasi. Oleh karena itu menurut dia tetap harus selalu waspada karena virus tersebut akan tetap ada bersama dalam kehidupan manusia untuk waktu yang lama.

Iwan menjelaskan perlunya terus meningkatkan cakupan protokol kesehatan, pelacakan kontak erat dan vaksinasi.

“PR besar di pelacakan kontak erat yang masih di rasio 1 banding 6, dari target 1 banding 15 dan kecepatan pelacakan kontak erat yang harus lebih kecil dari 72 jam sejak kasus terkonfirmasi,” kata Iwan.

Iwan juga mengatakan pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial harus dilakukan secara berhati-hati dan bertahap agar tidak terjadi peningkatan kasus lagi. Prosedur pelonggaran aktivitas harus dirancang dengan teliti berikut perangkat pemantauannya sebelum pelonggaran tersebut dilakukan.

“Saat ini proses pembukaan mal dan industri sudah dilakukan dengan hati-hati oleh pemerintah, dimulai dengan uji coba dahulu. Untuk aktivitas lainnya yang berpotensi kerumunan orang harus dilakukan dengan cara yang sama,” ujarnya. (**)

Pada tanggal 17 Agustus 2021, Bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini merupakan kali kedua diperingati dalam suasana pandemi Covid-19.

Sejak terdeteksi kasus pertama penularan Covid-19 pada Maret 2020 tahun lalu, Indonesia berada lebih kurang 1,5 tahun dalam kondisi pandemi. Berbagai upaya maksimal terus dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi dari berbagai sisi, seperti soal kesehatan masyarakan, perekonomian dan dampak sosial yang diakibatkan mewabahnya Covid-19.
Kondisi tersebut bukan hanya dirasakan Indonesia saja, tapi seluruh negara di dunia merasakan hal yang sama, dan berjuang keluar dari pandemi.

Pemerintah Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun ini telah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan menangani pandemi, mulai kebijakan sisi kesehatan, aturan pembatasan, kebijakan sosial serta perekonomian.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing menilai pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam menangani pandemi, meski memang ada beberapa yang perlu dilakukan lebih optimal lagi.

Emrus mengatakan dari sisi non verbal dapat dibaca bahwa Presiden Jokowi berupaya sekuat mungkin agar Indonesia bertahan dan sukses berjuang keluar dari pandemi.
Dari sisi kebijakan Presiden Jokowi dinilai berusaha optimal dan hati-hati mengeluarkan kebijakan menangani pandemi.

Seluruh aspek dipikirkan, tidak hanya soal kesehatan saja, namun juga tidak menomorduakan sisi kesehatan. Aspek sosial dan perekonomian juga turut dipertimbangkan dalam penanganan pandemi.

Kerja-kerja penanganan pandemi tersebut diteruskan ke daerah melalui kementerian lembaga, di antaranya Kemendagri soal PPKM, Kemenkes soal kesehatan, dan Kementerian Keuangan soal anggaran, Kemensos soal jaring pengaman sosial masyarakat dan Kementerian Desa soal dana desa.

Soal pembatasan kegiatan masyarakat lewat PPKM, tidak disamaratakan di setiap daerah. Pemerintah serius memikirkan agar tidak menimbulkan gejolak di sisi lainnya, penyesuaian pembatasan dilakukan sesuai level pandemi Covid-19 di daerah tersebut.

Tidak hanya pembatasan, Pemerintah juga terus berupaya menyalurkan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang terdampak pandemi. Setiap lini bergerak, tidak hanya eksekutif saja, tetapi TNI, Polri, legislatif bahkan BIN ikut terlibat memberikan bantuan bagi masyarakat.

Begitu juga dengan vaksinasi, pemerintah terus melakukan upaya percepatan vaksinasi nasional agar terbentuk kekebalan kelompok terhadap penularan virus Covid-19. Dari sisi kebijakan tersebut dinilai pemerintah sudah berupaya maksimal, penerapan kebijakan ke hilir itu berjalan.

Meski berupaya maksimal soal penanganan, tetapi Indonesia tetap mengalami lonjakan kasus yang tinggi sejak Juni 2021 lalu. Identifikasi terkait hal tersebut lebih kepada kala itu memang varian delta Covid-19 menyebar di Indonesia, yang penularannya begitu cepat.
Sementara kesadaran masyarakat belum terbentuk dengan baik terhadap dampak dan bahayanya Covid-19. Kemudian soal komunikasi penanganan pandemi juga dinilai belum mendapat porsi.

Sinergi Pusat dan Daerah

Kerja penanganan Covid-19 perlu sinergi dan upaya kolaboratif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kerja itu tidak bisa dilakukan oleh pusat saja tanpa dukungan daerah begitu juga sebaliknya.

Di pusat, pemerintah memastikan aturan, kebijakan dan strategi penanganan Covid-19. Pemerintah melakukan penyesuaian PPKM, pendistribusian bantuan, penanganan ekonomi, sampai upaya vaksinasi.

Namun upaya tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah yang notabene “penguasa” wilayah, yang paham dan sebagai pengatur wilayah di daerah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berupaya memastikan kebijakan dan aturan yang telah dibuat di pusat bisa berjalan baik di daerah. Mulai dari, soal pembatasan kegiatan masyarakat, percepatan penyaluran anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah terkait jaring pengaman sosial hingga memastikan insentif yang harusnya didapatkan oleh para tenaga kesehatan sebagai garda penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Mendagri terus menyemangati jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja keras, walaupun di tengah angka penularan Covid-19 yang masih fluktuatif.

Peran daerah sangat penting dalam menangani Covid-19. Sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, penerapan teknis penanganan pandemi berada di level daerah.

Pemerintah daerah berupaya memastikan penanganan terkait pembatasan kegiatan masyarakat, jaring pengaman sosial hingga penanganan pandemi dari sisi perekonomian berjalan di wilayahnya.

Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) misanya, melakukan refocusing anggaran pembangunan 11 proyek infrastruktur sebesar Rp140 miliar untuk penanganan Covid-19, “refocusing” (pengalihan) anggaran tersebut menjadi bukti keseriusan Pemda Provinsi Jabar menangani pandemi Covid-19.

Anggaran sebesar Rp140 miliar tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan suplemen bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman).

Menurut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat kondisi Covid-19 di Jabar terkendali, proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana. Namun, sejak kasus Covid-19 meningkat, dibutuhkan anggaran untuk penanganan.

Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas pelaksanaan vaksinasi menjadi sore hingga malam hari untuk mempercepat warga Ibu Kota mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Pelaksanaan model program vaksinasi tersebut sebagai upaya percepatan tercapainya target vaksinasi sehingga segera terbentuk kekebalan kelompok.

Provinsi Bali mencatat capaian vaksinasi Covid-19 tahap pertama sudah mencapai 102,43 persen dari target sasaran sebanyak 2.996.060 orang. Untuk menggenjot capaian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali, masyarakat tidak hanya bisa mendapatkan pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, juga pelaksanaan vaksinasi berbasis banjar (dusun adat).

Selain itu, vaksinasi Covid-19 juga telah diberikan kepada pelajar atau anak-anak usia 12-17 tahun, yang pelaksanaan vaksinasinya berbasis sekolah.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama meningkatkan kinerja penanganan pandemi Covid-19, namun upaya keras dalam mengangani Covid-19 itu tentunya tidak akan berarti apa-apa jika tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa, utamanya masyarakat,

Lebih lanjut Emrus Sihombing menilai cara terbaik berjuang keluar dari Covid-19 bukan dengan tenaga kesehatan menjadi garda penanganan virus Corona tersebut, melainkan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kesadaran menerapkan prokes, perubahan sikap, mengubah perilaku dengan menyesuaikan pada kondisi pandemi, semua itu berada di tangan masyarakat.

Penerapan prokes, perubahan sikap dan perilaku, sebenarnya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 secara efektif. Oleh karena itu dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam berjuang keluar dari pandemi Covid-19. (**)

Pemerintah terus berupaya memantau perkembangan varian virus COVID-19, agar dapat melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran. Mendampingi pemerintah yang terus menguatkan pelaksanaan 3T, masyarakat diharapkan disiplin memelihara 3M, juga mengurangi mobilitas dan kegiatan-kegiatan lain yang berisiko memperluas penyebaran virus COVID-19.

Kita dihadapkan pada fakta bahwa adaptasi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 harus dilakukan. Varian Delta dikenal memiliki masa inkubasi lebih pendek dan karakter yang cepat menempel pada sel tubuh manusia. Varian Delta, menurut dr Koesmedi Priharto SpOT MKes – Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 saat menjadi pembicara pada Dialog Produktif KPCPEN dengan tema Upaya Mengurangi Risiko Kematian Akibat Varian Baru, memang mudah menular dan mendominasi lebih dari 76% yang ditemukan di Indonesia. Namun demikian, seperti virus pada umumnya, virus COVID-19 akan dapat dikalahkan oleh daya tahan tubuh manusia yang kuat.

Kesadaran dan sikap proaktif masyarakat di daerah lebih diharapkan untuk membantu pelaksanaan testing serta tracing, karena rasio di daerah belum setinggi di Jakarta yang sudah memenuhi target tes harian. Masyarakat didorong untuk sukarela melakukan testing dan bila hasilnya positif segera melaporkan kontak eratnya agar dapat ditelusuri.

Selama menunggu keluarnya hasil tes, pasien maupun kontak erat sebaiknya langsung melakukan isolasi dan karantina sebagai tindak pencegahan penularan. Merujuk pada aturan WHO, isolasi dan karantina adalah selama 14 hari.