suaratimur.id – Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang saat ini telah masuk dalam pembahasan akhir di DPR menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua sebagai pintu masuk percepatan pembangunan di bumi cenderawasih. Adanya pernyataan kesepakatan dukungan antara Gubernur Papua dan Mendagri serta dukungan dari berbagai elemen, baik dari masyarakat di wilayah Papua maupun yang di luar Papua secara massif dan berturut-turut, menjadi api semangat serta semakin mengukuhkan keyakinan bersama akan adanya harapan baru bagi tanah Papua.

Gelaran rapat dengar pendapat antara panitia kerja (Panja) Komisi II DPR dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Rabu 22 Juni 2022, membuahkan keputusan positif dukungan dari kedua pihak terhadap tiga daerah DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dukungan tersebut hadir setelah terdapat masukan dimana salah satunya tersirat harapan bahwa pemekaran akan  mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP).

Adapun untuk saat ini, Panja telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) draf rancangan undang-undang (RUU), dimana ketiga RUU tersebut akan masuk ke tahap tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk memperbaiki hal-hal yang bersifat redaksional.  

Dukungan Gubernur Papua Akhiri Pro Kontra Pembahasan DOB

Gayung bersambut, adanya kesepakatan dukungan yang muncul dari Gubernur Papua menjadi angin segar bagi perjalanan pembahasan kebijakan yang merupakan bagian dari Otsus.  Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, menilai bahwa adanya dukungan Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap pembentukan DOB akan mengakhiri pro-kontra yang selama ini terjadi sehingga pembahasan DOB di Komisi II DPR RI tidak mengalami kendala. Dengan adanya dukungan dari Gubernur Papua tersebut maka diharapkan seluruh masyarakat Papua bersatu mendukung DOB mengingat dampaknya akan dirasakan sendiri oleh rakyat di Tanah Papua.

Adanya sikap keraguan yang muncul dari Ketua MRP Timotius Murib apakah terdapat jaminan ketika upaya mensejahterakan masyarakat Papua melalui pemekaran wilayah mampu menyelesaikan konflik di Papua tak perlu menjadi perhatian yang berlebih. Pasalnya, pernyataan tersebut muncul secara pribadi mengatasnamakan organisasi representatif, MRP. Publik sudah banyak menerima informasi bahwa MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib mengalamai konflik internal akibat penyalahgunaan wewenang hingga anggaran. Yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat, namun sudah terlebih dahulu bersikap condong untuk menolak DOB. Secara umum, MRP secara organisasi dan orang-orang didalamnya perlu segera dievaluasi. Hal tersebut yang menjadi salah satu evaluasi ke depan bahwa anggota MRP di provinsi baru menjadi wewenang penjabat gubernur yang disetujui oleh presiden.

Pentingnya realisasi kebijakan DOB juga dinyatakan oleh mantan aktivitas Negara Republik Federal Papua Barat, Musa Karubaba. Menurutnya rencana pembentukan DOB pada hakikatnya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Program Pemerintah dengan pembentukan daerah otonomi baru bertujuan membuka akses perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, yang dampaknya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang asli Papua. Sebagai tokoh penggerak pemuda manokwari, dirinya mengimbau seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan DOB untuk mempercepat pembangunan agar Papua maju, sejahtera dan melindungi hak-hak masyarakat orang asli Papua dalam bingkai NKRI.

Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya pernyataan sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Dukungan dari Masyarakat di Luar Papua Terus Berdatangan

Sampai dengan hari ini, dukungan berbagai elemen masih terus bermunculan untuk menyambut realisasi kebijakan pemekaran DOB di Papua. Meski pemerintah melaksanakan secara bertahap dimulai dengan tiga provinsi, namun harapan besar akan perubahan bagi Papua tersemat dalam setiap sikap dukungan dari berbagai wilayah di Indonesia.  

Komunitas Orang Asli Papua (OAP) Surabaya menghelat deklarasi dan pembacaan pernyataan sikap dalam rangka mendukung keberlanjutan Otsus Jilid II dan Pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat.  Penanggung jawab kegiatan, Mika Korwa, mengatakan terdapat lima pernyataan sikap yang diberikan oleh OAP Surabaya. Hal tersebut sehubungan dengan telah disahkannya Undang Undang (UU) Otsus Jilid II oleh DPR RI dan telah disetujuinya rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat oleh pemerintah.

Sementara itu, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua di Jabodetabek untuk DOB menggelar unjuk rasa di area patung kuda dan Gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. Massa yang terdiri dari mahasiswa OAP dari sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Bandung dan beberapa daerah lain di Jawa Barat mendesak DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU DOB.

Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah. Selain itu pemekaran dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat diakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir oknum elite. Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru.

Untuk itu, mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI segera menangkap oknum elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi, agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP. Mereka meyakini bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewegan dana otsu dan dana-dana APBD telah dimiliki oleh aparat penegak hukum.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Pasca berita menggembirakan dari pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan kesepakatan dukungan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Sejumlah respon berdatangan menyatakan sikapnya dengan beragam sisi dan sudut pandang. Sudah tentu bisa ditebak, para penolak kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didukung oleh kelompok separatis Papua merasa kaget dan kecewa terhadap sikap gubernur tersebut, karena sebelumnya pernah ‘mampir’ berpihak pada penolakan kebijakan pemekaran tersebut.

Namun di sisi lain, adanya dukungan dari Gubernur sebagai simbol perwakilan masyarakat Papua, seperti menjadi amunisi sekaligus pemantik bagi beragam pihak dari berbagai wilayah untuk terus memberikan sikap dukungan terhadap kebijakan pemekaran sebagai wujud sekaligus upaya mempercepat pembangunan di bumi cenderawasih, Papua. Beberapa dukungan tersebut datang dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat dari sejumlah tempat yang berbeda.

Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta Dukung Pemekaran DOB

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Jogja pada Sabtu 18 Juni 2022 menyatakan sikap dukungan rencana pemekaran DOB di Papua. AMMY merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari mahasiswa asal Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Selain mendukung dilanjutkannya tiga rancangan UU pemekaran di Papua, mereka juga mendukung dilanjutkannya rencana pemekaran provinsi di Papua Barat Daya dan Papua Utara, termasuk mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai, serta kelanjutan rencana pembangunan bandara antariksa di Biak. Dalam kesempatan tersebut, AMMY juga menyatakan menolak permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan. Adanya kebijakan DOB dan Otsus sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Posko Timur Malang Raya Desak Pemerintah Realisasikan Kebijakan Pemekaran Papua

Tak hanya di Kota Pelajar Yogyakarta, dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB juga muncul dari organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa maupun masyarakat asal wilayah timur, mencakup Provinsi Papua, Sulawesi, Maluku, hingga NTT yang berada di Malang Raya. Organisasi yang bernama Posko Timur Malang Raya melalui pembinanya, Kadrian Hi Muhlis menyatatakan dukungan terhadap pemekaran DOB di Papua demi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pernyataan tersebut senada dengan deklarasi dukungan DOB oleh 14 Kabupaten/ Kota masyarakat Papua Barat pada Jumat 17 Juni 2022.

Sebagai Pembina Posko Timur Malang Raya, dirinya turut bangga dan bahagia dengan seruan masyarakat Papua yang secara serentak mendukung penuh pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan DOB di Papua. Menurutnya, DOB merupakan solusi bagi masyarakat papua dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan juga menjawab problematika di tanah papua. Ia juga meminta kepada seluruh mahasiswa Papua khususnya dari Papua Barat yang mengenyam pendidikan di Jawa Timur Khususnya di Kota Malang agar turut mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di tanah papua. Mahasiswa Papua fokus belajar agar nantinya saat kembali ke Papua dapat memberikan konstribusi nyata bagi masyarakat disana,

Aliansi Masyarakat Berdaya Kota Semarang Gelar FGD Dukung DOB Papua

Sementara itu dalam lingkup massa yang lebih luas, kelompok masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Berdaya (AMB) Kota Semarang menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) dan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.

Dalam Diskusi tersebut, AMB berharap kebijakan Otsus diarahkan kepada pelaksanaan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Koordinator AMB, Bagas Adi, mengatakan bahwa pembentukan DOB akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin berkembang. Sementara itu, pemerhati Papua Yusuf Martak mengatakan kebijakan DOB menjadi salah satu alternatif solusi untuk memaksimalkan program Otsus di Papua yang perlu didukung secara penuh.

Tokoh Masyarakat Papua di Jambi Nilai Kebijakan DOB Sangat Bagus

Dukungan terhadap kebijakan DOB juga muncul dari tokoh masyarakat Papua yang berada di Kota Jambi, Elieser Wettebosi. Menurutnya, warga Papua di Provinsi Jambi sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah juga kepolisian yang telah memberikan perhatian dan bimbingan. Ia menyarakan dan memberikan pandangan kepada warga Papua di Jambi untuk tidak terlalu memikirkan masalah kemerdekaan Papua dan agar memahami akan manfaat program Pemerintah untuk membuat DOB di wilayah Papua. Rencana DOB yang diprogramkan di daerah Papua sangat bagus dan pihaknya setuju apabila segera direalisasikan oleh Pemerintah pusat untuk kemajuan di Provinsi Papua.

Warga Papua yang ada di Jambi akan berupaya menjadi contoh untuk warga Papua yang ada di seluruh Indonesia terutama di daerah Provinsi Papua, terkait Integritas Bangsa Indonesia agar warga Papua tetap dipercaya dan diterima di seluruh daerah Indonesia. Selama ini pembangunan di Provinsi Papua dan laju ekonomi hanya menyisir di wilayah pesisir saja. Sehingga melalui pemekaran wilayah baru beberapa wilayah papua di pegunungan akan dapat terakomodir pembangunannya.  

Harapan Bersama Terwujudnya Kebijakan DOB untuk Papua Semakin Maju dan Damai

Munculnya sejumlah dukungan yang berlangsung secara terus menerus menjadi salah satu indikasi adanya keseriusan dari masyarakat Papua, baik yang tinggal di wilayah sendiri maupun yang berada di luar untuk terus berupaya membangun tanah Papua menjadi lebih maju dan sejahtera. Pernyataan sikap terhadap suatu kebijakan memang menjadi hak setiap orang atau pihak dalam merespon, namun untuk mewujudkan percepatan pembangunan suatu wilayah perlu dipertanyakan bagi pihak yang merespon kebijakan DOB dengan sikap penolakan. Terlebih, sikap tersebut didukung oleh kelompok separatis yang jelas-jelas bertentangan dengan pemerintah Indonesia serta memiliki misi melepaskan diri melalui upaya mempengaruhi masyarakat Papua.

Untuk diketahui bahwa hingga saat ini kelompok separatis Papua terus melancarkan serangan terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Setelah beberapa waktu sebelumnya menyerang tukang ojek hingga tewas, Sabtu 18 Juni 2022 kemarin, kelompok separatis kembali menyerang anggota Brimob yang merupakan putra daerah bernama Diego Rumaropen saat bertugas di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya.

Korban dianiaya hingga tewas serta menyebabkan hilangnya dua pucuk senjata api organik Polri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto mengatakan bahwa almarhum merupakan salah satu putra terbaik Papua.

Maka bagi para pihak yang menolak DOB, renungkanlah kembali sikapmu. Apakah akan membangun tanah Papua menjadi lebih baik, atau berpihak pada kelompok separatis turut mencerai-beraikan Papua hingga membunuh saudara sendiri untuk kepentingan yang tak jelas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sejauh mata memandang, lembaga representatif yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua saat ini sedang berada di ujung tanduk atas ulah orang-orang di dalamnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi orang asli Papua (OAP) telah dikotori oleh sikap tendensius sang ketua dalam merespon kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Secara perlahan namun pasti, publik akhirnya mengetahui bahwa seorang Timotius Murib telah bersikap condong menolak dua kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mencoba mengatasnamakan lembaga MRP. Padahal seperti yang kita ketahui, dukungan terhadap Otsus dan DOB terus mengalir tanpa putus dari berbagai pihak dan wilayah. Motif politik dan kekuasaan diindikasi menjadi dasar atas penolakan tersebut.

Indikasi Runtuhnya Kekuasaan Timotius Murib di MRP

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otsus hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Nabire, Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif OAP, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP tekuak digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Berangkat dari sejumlah kondisi tersebut, sebuah pesan tersemat secara khusus kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP diperpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Tujuh Perwakilan Anggota MRP Tegaskan Lembaganya Mendukung Pemekaran DOB

Seperti sedang mengklarifikasi atas sederet informasi negatif berkaitan dengan kondisi dan sikap MRP. Tujuh perwakilan anggota MRP yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai Wilayah Adat Papua, di Suni Garden Lake Hotel & Resort, Sentani, Jayapura pada 10 Juni lalu, memberikan pernyataannya terkait MRP. Diwakili oleh Toni Wanggai, pihaknya menyatakan bahwa dengan keputusan 29 kabupaten/ kota di Papua yang menyepakati pemekaran, maka telah mewakili lembaga MRP dan sekaligus mewakili lima wilayah adat di Papua untuk mendukung kebijakan pemekaran DOB di Papua. Selain itu, Toni Wanggai menyebut selama ini Ketua MRP memberikan klaim sepihak menolak pemekaran di Papua dengan mengatasnamakan MRP serta rakyat Papua.

Organisasi dari MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota akan mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian.  Pimpinan yang menjabat telah berjalan salah, sehingga para anggota MRP kemudian mencari keadilan. Beruntungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar.

Untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Anggota DPR RI asal Papua Ajak Elite Politik di MRP Persiapkan Tiga Provinsi Baru

Sebagai salah satu langkah memastikan keberadaan MRP sebagai lembaga representatif yang harus dibangkitkan akibat permasalahan internal, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas mengajak elite politik yang duduk di MRP untuk bersama-sama fokus mempersiapkan pemekaran tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Hal tersebut merespon adanya kegiatan penolakan rencana pembentukan tiga DOB dan pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Akan lebih bermanfaat bila elite MRP dapat mempersiapkan bagaimana pemekaran tiga wilayah baru itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat asli Papua.

Adanya penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan Otsus dan DOB disinyalir karena terkontaminasi kepentingan elite-elite tertentu. Pro-Kontra harus diselesaikan karena tidak memberikan solusi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Sentani, Jayapura – Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menegaskan, rencana pemekaran atau dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua bakal memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Hal itu disampaikannya saat Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang berlangsung di Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (10/6/2022).

Dia menepis adanya kekhawatiran yang beranggapan bahwa pemekaran akan membuat orang asli Papua bakal punah. Sebab, saat ini kematian orang Papua bukanlah karena pemekaran, melainkan diakibatkan faktor lain seperti HIV dan AIDS, kecelakaan lalu lintas, mabuk minuman keras, perang suku, dan sebagainya. Pemekaran justru membuat jumlah masyarakat di suatu daerah kian banyak. Ini seperti yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dari sebelum pemekaran, hingga dimekarkan.

“Jadi orang Papua mati bukan karena pemekaran, sama sekali kita harus hilangkan paradigma berpikir seperti ini,” tegas Didimus.

Kekeliruan lainnya yakni beranggapan bahwa pemekaran akan membuat banyaknya mobilisasi masyarakat dari luar Papua, sehingga orang asli Papua akan tersisihkan, misalnya saat pengisian suatu jabatan di struktur pemerintahan. Padahal, kata dia, fakta menunjukkan pemekaran yang dilakukan Papua sebelumnya, telah membuat masyarakat asli Papua menduduki jabatan strategis di organisasi pemerintahan termasuk lembaga legislatif.

“Hari ini anggota DPRD Yahukimo itu 100 persen orang asli Yahukimo, semua anggota dewan di Pegunungan Tengah ini orang asli Papua semua,” terangnya.

Melihat realitas tersebut, kata dia, tidak mungkin pemekaran akan membuat orang asli Papua terpinggirkan. Justru, pemekaran menjadi peluang bagi masyarakat Papua untuk lebih berkontribusi di berbagi bidang.

Menurut Didimus, pemekaran ini dibutuhkan salah satunya karena luasnya suatu wilayah. Dirinya menyebutkan suatu daerah di Papua yang memiliki kondisi wilayah yang begitu luas, sehingga rentang kendali pemerintahan terlalu jauh.

Di lain sisi, dirinya menekankan, upaya pemekaran tersebut harus diiringi dengan dukungan keuangan yang memadai. Dia mengibaratkan, keuangan tersebut merupakan gizi bagi suatu daerah, termasuk yang bakal dimekarkan. Dengan demikian, langkah pemekaran tersebut dapat mendukung perluasan dan percepatan pembangunan di suatu daerah.

Terhadap pandangan yang berbeda terkait pemekaran, dirinya mengajak semua pihak untuk menyikapinya secara proporsional. Langkah ini dapat ditempuh dengan tetap membangun komunikasi yang baik, agar tujuan pemekaran tersebut dapat dipahami oleh semua pihak.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan DOB di Papua. Surpres tersebut diterima DPR pada Minggu 15 Mei 2022. Surat tersebut akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk ditindaklanjuti.

Pada 12 April lalu, DPR telah menyepakati 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR. RUU tersebut terdiri dari RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi isu hangat yang mencuat saat ini. Pembentukan DOB di Papua sangat penting karena diyakini menjadi suatu cara untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, SDM, dan perekonomian di Provinsi paling timur di Indonesia.

Pemekaran Wilayah Papua ini menjadi inti dari Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Jabodetabek. Hasil dari konferensi ini adalah untuk meminta pemerintah segera mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan meminta dukungan pihak eksekutif dan legislatif kepada Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II Papua.

Moytuer Boimasa selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk respon dari para Pemuda Papua se-Jabodetabek. Peserta aksi adalah generasi milenial Papua yang peduli terhadap percepataan pemerataan pembangunan, yang diyakini bisa menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada di Papua.

Papua sebagai wilayah yang memiliki luas yang cukup besar, memiliki masalah utama dalam pembangunannya. Jika saat ini Papua hanya memiliki dua provinsi, maka dengan pembentukan DOB di Papua menjadi lima provinsi akan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan di Wilayah Papua.

Jika hanya memiliki dua provinsi, kendala pembangunan di Papua adalah pada masalah geografisnya yang masih tertutup hutan primer dan kondisi topografinya yang memiliki pegunungan tinggi di bagian utara dan tanah rendah di bagian selatan. Terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang terpisah-pisah dengan kondisi masyarakat yang majemuk menjadikan pembangunan akan semakin sulit dilakukan.

Dengan dibentuknya DOB di Papua, kesulitan pembangunan yang timbul karena faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik. Pembangunan fisik seperti akses yang sulit dari kantor-kantor pemerintahan daerah dengan pemukiman masyarakat dapat dipangkas dengan pembangunan di lokasi baru yang lebih menjangkau banyak masyarakat.

Pembangunan kantor pemerintah yang dekat dengan pemukiman masyarakat akan membuat pembangunan lebih cepat ke pedalaman. Hal ini karena terdapat penambahan dana APBD yang sebelumnya untuk dua provinsi menjadi lima provinsi. Selain itu, pembangunan menjadi lebih cepat dikarenakan pemerintah daerah setempat lebih mengetahui keadaan nyata di sekitarnya.

Sebagai contoh pembangunan infrastruktur jalan raya yang mendukung mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat. Bila sebelumnya hanya terdapat jalan setapak yang berlumpur saat hujan, setelah ada penambahan dana APBD masyarakat bisa menikmati jalan beraspal untuk menunjang kesejahteraan dan perekonomian mereka.

Pembangunan nantinya juga menyesuaikan dengan kemajemukan masyarakat setempat. Pembentukan DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi lima provinsi akan disesuaikan dengan wilayah adat yang ada di Papua, yaitu Mamta, Saerari, Anim Ha, Meepago, La Pago, Domberay, dan Bomberay.
Pembentukan provinsi dengan kesamaan kultur akan memudahkan pendekatan kultural kepada masyarakat, yang nantinya akan membantu suksesnya pembangunan di Tanah Papua.
Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah terkait pembahasan DOB Papua telah diterima oleh DPR RI.
Surpres ini diberikan setelah pengesahan RUU tentang pembentukan DOB di Papua. Nantinya akan berdiri Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke, Papua Tengah yang beribukota di Timika, dan Papua Pegunungan dengan Wamena sebagai ibukotanya.

Pembentukan DOB di Papua memang sangat dibutuhkan karena bisa mendukung percepatan pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah Papua. Pembangunan yang tidak hanya akan terpusat di dua provinsi yang sudah ada, namun sampai ke tempat yang jauh dari pusat pemerintahan kini.

Dukungan dari segenap elemen masyarakat sangat diperlukan agar pembentukan DOB berjalan dengan aman dan lancar. Daerah Otonomi Baru di Papua sangat penting dalam rangka melanjutkan pembangunan di Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Penambahan daerah otonomi baru (DOB) membawa angin perubahan yang positif bagi masyarakat Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, Orang asli Papua (OAP) makin didengar pendapatnya dan diberi kesempatan untuk membangun wilayahnya.

Pemekaran wilayah atau penambahan daerah otonomi baru sebentar lagi benar-benar diwujudkan di Papua. Untuk daerah seluas Papua memang kurang jika hanya ada 2 provinsi. Ketika nanti ada 5 provinsi maka pengaturannya akan lebih mudah dan mendekatkan juga jika masyarakat ingin mengurus surat-surat penting ke ibu kota provinsi.

Pengamat politik Frans Maniagasi menyatakan bahwa pemekaran wilayah membawa kemajuan yang signifikan berupa kemajuan fisik. Dalam artian, ketika dulu ada provinsi Papua Barat maka wilayahnya juga makin maju dan tidak lagi ketinggalan. Oleh karena itu memang perlu provinsi baru agar masyarakat juga makin maju.

Frans menambahkan, permasalahan pemekaran bukan hanya rentang kendali antara pemerintah daerah dengan rakyat. Namun juga perubahan pada masyarakat Papua sendiri. Masyarakat adat juga perlu diperhatikan dalam pemekaran wilayah.

Dalam artian, jangan sampai pemekaran wilayah malah tidak sesuai dengan kultur Papua. Dalam UU otonomi khusus disebutkan bahwa hak-hak masyarakat Papua lebih diperhitungkan, termasuk dalam menjalankan hukum adat dan kultur lainnya. Jadi, ketika ada pemekaran wilayah maka ada perubahan positif bagi masyarakat Papua, terutama di wilayah adat.

Ketika mengatur pemekaran wilayah memang berdasarkan 5 wilayah adat di Papua jadi pembuatan 3 provinsi baru memang tidak sembarangan. Pembagiannya berdasarkan kultur di Bumi Cendrawasih sehingga akan memudahkan. Dalam artian, karakter masyarakat pegunungan dan masyarakat yang tinggal di daratan dekat pantai berbeda jauh, sehingga kalau bisa dibedakan provinsinya.

Masyarakat adat Papua memang diberi hak-hak khusus dalam membangun wilayahnya. Dalam UU Otsus memang diatur bahwa pemimpin seperti Gubernur, Wagub, Walikota, Bupati, dan Wakilnya adalah putra asli Papua, sehingga jika ada provinsi baru maka otomatis gubernurnya juga baru dan harus warga Papua.

Diharap gubernur baru akan membawa perubahan positif bagi rakyat Papua. Ia adalah warga asli Bumi Cendrawasih sehingga paham bagaimana cara memimpin warganya dan melakukan pendekatan secara kultural dan kekeluargaan. Jika gubernurnya orang Papua adalah hal yang wajar, bukannya pilih-pilih, tetapi memberikan kesempatan putra Papua untuk memimpin daerahnya sendiri.

Selain itu, penambahan DOB akan memperkukuh posisi Majelis Rakyat Papua (MRP). Mereka bertindak sebagai wakil masyarakat adat yang juga punya pengaruh di mata masyarakat. Keberadaan MRP juga penting untuk menegakkan hukum adat di Papua.
Jadi dipastikan penambahan DOB akan membawa perubahan positif dari segi kultural dan masyarakat adat tidak akan terpinggirkan. Justru hukum adat akan dihormati dan ditaati, karena sejalan dengan hukum pemerintah Indonesia.

Masyarakat adat juga diberi kesempatan untuk ikut membangun Papua. Pembangunan bukan hanya dari segi fisik alias pembuatan gedung dan sarana lain. Namun juga pembangunan sumber daya manusia.

Masyarakat adat diberi kesempatan untuk sekolah dan bagi anak-anak Papua memang diberi beasiswa Otsus, sehingga mereka bisa sekolah tinggi. Selain itu, jika ada provinsi baru maka otomatis ada sekolah baru, sehingga memudahkan para murid yang akan belajar. Sementara para pemudanya bisa diajari keterampilan sehingga mampu membuka usaha sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran.

Penambahan DOB Papua akan membawa angin perubahan positif bagi seluruh masyarakat Papua. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan penuh masyarakat agar kebijakan DOB dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Saby Kossay )*

Penambahan daerah otonomi baru (DOB) akan jadi solusi untuk mempercepat kesejahteraan Papua. Ketika ada provinsi baru maka akan dibangun pula infrastruktur baru, sehingga kehidupan masyarakat jadi lebih baik.

Papua adalah wilayah yang memiliki potensi besar karena dikaruniai keindahan alam dan hasil tambang yang cukup. Namun untuk masalah kesejahteraan, masyarakatnya belum seperti di wilayah lain. Penyebabnya karena sentralisasi yang ada di era orde baru dan desentralisasi baru ada ketika orde reformasi. Untuk membuat kesetaraan kemajuan dan kesejahteraan maka akan ditambah daerah otonomi baru di Papua.

Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, menyatakan bahwa penambahan daerah otonomi baru akan mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Daerah otonomi baru akan memecahkan masalah di Papua dan mendekatkan pelayanan publik, serta mengatasi masalah geografis. Berapapun dana otonomi khusus (Otsus) yang diberi, akan tidak cukup jika ada halangan geografis.

Kondisi geografis Papua memang berbeda jauh dengan di Jawa atau Sumatera. Di Papua lebih unik karena ada kombinasi antara dataran, perbukitan, hutan, dan pegunungan. Oleh karena itu butuh pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan bandara. Tujuannya agar mempermudah mobilitas masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Nantinya jika ada provinsi baru maka otomatis ada pembangunan besar-besaran. Pertama tentu ada kantor gubernur dan disusul dengan kantor pendukung. Selain itu akan ada jalan raya dan infrastruktur lain. Dananya didapatkan dari anggaran APBD, dan masyarakat tak perlu khawatir karena jika ada provinsi baru maka akan ada dana dari pemerintah pusat yang lebih besar.

Penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur akan membawa efek domino positif berupa kesejahteraan. Penyebabnya karena masyarakat makin cepat untuk bermobilitas dengan jalan raya dan jembatan yang dibangun berkat dana APBD tersebut. Kehidupan akan makin dinamis, terutama bidang perdagangan.

Sementara itu, jika infrastrukturnya bagus maka akan menghemat biaya kirim karena hemat biaya bensin juga. Apalagi saat ini sudah ada kebijakan BBM 1 harga sehingga harganya diusahakan sama dengan di Jawa. Masyarakat akan lebih sejahtera karena biaya kirim barang bisa ditekan dan otomatis harga-harga barang juga bisa diturunkan.

Mathius melanjutkan, penambahan daerah otonomi baru adalah perjuangan dari masyarakat asli Papua, bahkan sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Oleh karena itu ia bahagia ketika sebentar lagi UU tentang pemekaran provinsi di Papua akan diresmikan.

Dalam artian, amatlah salah jika ada oknum yang menuding bahwa pemekaran provinsi hanya usulan dari pusat. Kenyataannya masyarakat asli Papua sendiri yang menginginkannya. Mereka ingin ada daerah otonomi baru agar lebih maju dan sejahtera.

Harun Wanimbo, Tokoh Pegunungan Tolikara menyatakan bahwa penambahan daerah otonomi baru adalah demi masa depan Papua. Oleh karena itu semua pihak harus mendukung pemekaran wilayah. Pemerintah pusat sudah memberi banyak kepercayaan kepada orang asli Papua sehingga wajib disyukuri.

Sejak ada kebijakan Otsus memang diatur bahwa semua gubernur, wagub, walikota, bupati, dan wakilnya harus dijabat oleh orang asli Papua. Nantinya jika ada penambahan 3 provinsi baru maka otomatis gubernur dan wakilnya juga orang Papua. Mereka diharap bisa lebih memakmurkan rakyat Papua karena memahami budaya, geografis, dan seluk-beluk masyarakat.

Penambahan 3 provinsi baru di Papua akan mempercepat kesejahteraan rakyat karena akan dibangun berbagai infrastruktur, terutama yang mendukung mobilitas warga. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan luas masyarakat terhadap kebijakan tersebut agar kemajuan di Papua dapat segera di wujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah telah menyetujui aspirasi rakyat Papua untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan pembentukan DOB tersebut diyakini akan mempercepat pembangunan Papua demi mengangkat harkat serta martabat masyarakat.

Papua adalah wilayah yang luas, membentang lebih dari 312.000 KM2. Namun di wilayah sebesar itu hanya ada 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu muncul opsi penambahan provinsi dan sudah dikabulkan oleh pemerintah. Pemerintah pun akan segera meresmikan 3 provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Penambahan DOB akan mempercepat pembangunan di kawasan Papua. Charles Kossay, tokoh pemuda Papua menyatakan bahwa pembentukan DOB akan membawa perubahan positif di kawasan Bumi Cendrawasih. Sama seperti revisi UU otonomi khusus (Otsus) yang juga membawa perubahan positif di Papua.

Charles Kossay menambahkan, penambahan provinsi akan menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat memiliki wilayah yang luas dan permasalahan yang kompleks. Dalam artian, jika provinsinya terlalu luas juga mempersulit untuk menangani berbagai masalah di Papua, terutama kesehatan. Provinsi Papua Barat saja luasnya lebih dari 100.000 KM2.

Jika ada provinsi baru maka otomatis luas tiap provinsi akan berkurang. Hal ini malah jadi positif karena pemerintah provinsi lebih bisa fokus menangani permasalahan di masyarakat. Jumlah APBD akan bertambah dan bisa digunakan untuk memberantas endemi di Papua, misalnya malaria dan HIV. Para pasien akan lebih cepat sembuh karena jumlah Puskesmas ditambah, dan akses pengobatannya digratiskan dengan BPJS.

Pembangunan di bidang pendidikan juga penting karena bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Lulusan sekolah dan universitas di Bumi Cendrawasih dianggap setara dengan alumni sekolah di Jawa karena gedung sekolahnya representatif. Guru-gurunya juga mengajar dengan hati dan berniat mencerdaskan bangsa. Semua terjadi karena dana APBD yang disalurkan untuk perbaikan pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan amat penting karena akan membasmi buta huruf di Papua. Selain dengan memberikan beasiswa Otsus, maka pemerintah provinsi baru di Papua bisa memberi fasilitas lain. Misalnya menambah buku bacaan dan akses internet di perpustakaan sekolah.

Pendidikan masyarakat Papua memang harus diutamakan karena kualitas putra Papua terbukti tidak kalah jika dibandingkan dengan warga dari daerah lain. Buktinya adalah Gracia Billy Mambrasar yang sekarang jadi Staf Khusus Presiden Jokowi. Pria lulusan magister Oxford University ini adalah lulusan beasiswa Otsus dan ia membuktikan bisa jadi pejabat muda yang brilian.

Selain itu, pembangunan yang utama di Papua adalah pembangunan infrastruktur. Wilayah Bumi Cendrawasih masih butuh jalan raya yang representatif. Selain jalan Trans Papua maka juga perlu ada jalan lain sehingga memudahkan perjalanan darat. Hal ini untuk memutus ketergantungan dari transportasi udara yang biayanya amat mahal. Jika sudah ada jalan raya yang bagus maka masyarakat bisa melaju dengan lancar di jalanan.

Berbagai pembangunan akan dilakukan di 3 daerah otonomi baru di Papua. Masyarakat menunggu peresmian provinsi-provinsi tersebut dan menunggu gebrakan baru dari gubernur baru. Dana APBD akan disalurkan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat Papua akan lebih maju lagi.

Untuk menyamaratakan pembangunan di Indonesia bagian barat dan timur maka salah satu caranya adalah dengan pemekaran wilayah. Oleh sebab itu, masyarakat Papua pun diimbau untuk terus mendukung kebijakan pemekaran wilayah agar kemajuan Papua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

suaratimur.id – Sebuah pertemuan terjadi antara Presiden RI Joko Widodo dengan perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan pada Jumat 20 Mei 2022. Sebanyak enam anggota MRP dan empat anggota MRPB diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw selaku tokoh yang mewakili rombongan, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi. Adanya audiensi mengklarifikasi mengenai simpang siur informasi penerapan pelaksanaan Undang-udang No.2 Tahun 2021 tentang Otsus.

Khusus untuk Provinsi Papua terdapat DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Rencana pembentukan DPB tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya. Aspirasi tersebut didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat Papua berharap DOB ke depan bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Undang-Undang Otsus tersebut mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua, dan memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

Anggota Pokja MRP, Dorince Mehue menyatakan bahwa beberapa poin pembahasan yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi, yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu pihaknya juga mendukung mempercepat pengesahan RUU masyarakat hukum adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua.

Terkait upaya Presiden Jokowi dan Pemerintah pusat untuk membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dengan masyarakat Papua, pihaknya mengatakan hal tersebut dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka menguatkan ikatan kemanusiaan.

Indikasi Runtuhnya Dinasti Kelompok Separatis di Tubuh MRP

Adanya dukungan MRP terhadap kebijakan DOB, dimana selama ini berat sebelah menyampaikan aspirasi penolakan menjadi bahan pertanyaan sekaligus kajian tersendiri bagi sebagian publik. Terdapat suatu hal di tubuh MRP yang selama ini kental dan tendensius ke arah penolakan DOB.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP malah di gunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP Harus Mengevaluasi Anggotanya yang Condong pada Kelompok Separatis

Untuk itu ia juga meminta kepada pemerintah pusat lebih khususnya kepada Mendagri agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera di ganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)