Oleh : Hasan Basri )*

PPKM di Jawa dan Bali diperpanjang hingga tanggal 4 Oktober 2021. Program ini selalu diteruskan karena terbukti memberi dampak positif diantaranya penurunan level PPKM di berbagai wilayah dan berkurangnya pasien baru Covid-19.

Masyarakat selalu antusias menunggu pidato pemerintah di akhir periode PPKM, karena mereka penasaran, apakah program ini diperpanjang atau tidak. Kali ini PPKM masih terus dilanjutkan, bahkan hingga 2 minggu lamanya, sampai 4 oktober 2021. Masyarakat sepertinya sudah menduga karena ini bukan pertama kalinya program ini diperpanjang durasinya.

Perpanjangan PPKM dilakukan karena ada banyak dampak positif yang dihasilkan oleh program ini. Pertama, tidak ada daerah yang berstatus PPKM level 4 (menurut data dari tim satgas penanganan Covid). Sehingga bisa diartikan bahwa jumlah pasien Covid di Indonesia makin sedikit karena penularannya makin minim. Angka kejadian rawat inap juga menurun seiring dengan menurunnya BOR (tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit).

Jumlah pasien Corona menurun drastis, di pertengahan September 2021 bahkan ‘hanya’ 2.400-an kasus Covid per harinya. Bandingkan dengan situasi di bulan Juli 2021, di mana pada puncak gelombang Corona, pasien bisa lebih dari 50.000 orang per harinya. Berarti saat ini hanya 5% dari jumlah pasien Corona 2 bulan lalu, dan penyebaran virus ini juga jauh berkurang.

Turunnya jumlah pasien Corona, terutama di Jawa dan Bali, amat patut disyukuri karena menunjukkan keampuhan PPKM. Saat awal diberlakukan memang kita agak kaget karena mobilitas benar-benar dibatasi, bahkan tidak boleh dine in di rumah makan. Namun kita patut memahaminya, karena jika ada pergerakan massal maka otomatis virus Covid-19 menyebar dengan cepat.

Meski aturan PPKM pada periode awal sangat ketat, terutama di wilayah dengan level 4, tetapi lama-lama dilonggarkan. Mobilitas sudah diperbolehkan dan tidak ada penyekatan, hanya diganti dengan aturan ganji-genap. Sekolah sudah boleh dibuka lagi meski harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Para pegawai juga bekerja di kantor lagi seperti biasanya.

Dampak positif lain dari PPKM adalah: per tanggal 19 september 2021 tidak ada wilayah di Indonesia yang berstatus zona merah. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan karena berarti tinggal zona hijau, oranye, dan kuning. Ketiadaan zona merah karena sedikitnya pasien Corona, dan tidak ada lagi cerita kegentingan di Rumah Sakit atau rebutan tabung oksigen dan ventilator.

Selain itu, PPKM juga terbukti ampuh dalam menurunkan kasus kematian akibat Covid. Persentase meninggalnya pasien Corona tidak sampai 3% dan rata-rata mereka sudah berusia lanjut , serta punya penyakit bawaan. Mereka juga belum berkesempatan untuk mendapatkan vaksin, sehingga imunitasnya rendah dan akhirnya menyerah dengan serangan Corona.

Berbagai dampak positif dirasakan berkat keampuhan PPKM, yang meski berat pada awalnya tetapi indah pada akhirnya. PPKM bagaikan obat yang pahit tetapi bermanfaat sekali dan memberi banyak hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita semua selamat dari serangan Corona dan makin waspada karena jangan sampai ada lagi yang berstatus PPKM level 4 dan zona merah.

Ketika PPKM diperpanjang di Jawa dan Bali, bahkan sampai 2 minggu, jangan marah, mengeluh, lalu menyalahkan pemerintah. PPKM bukanlah sebuah penjara atau aturan yang dibuat-buat, melainkan sebuah program untuk menghalau Corona dan menyehatkan masyarakat. Semoga setelah 2 minggu ada lagi perkembangan positif dan jumlah pasien Covid menurun lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

PPKM diperpanjang lagi hingga seminggu ke depan. Lanjutan PPKM selama berjilid-jilid tidak membuat masyarakat heran, karena mereka sudah memahami manfaat positifnya. Selain menekan kasus Corona di Indonesia, PPKM juga menurunkan angka kematian akibat virus Covid.

Sejak awal Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM dan ada berbagai aturan yang membatasi mobilitas masyarakat, karena kasus Corona sedang naik. Program ini terus diperpanjang dan kadang masyarakat jadi bingung, kapan berhentinya? Namun mereka akhirnya paham bahwa PPKM diberlakukan secara ketat untuk mengendalikan penyebaran Corona.

Keampuhan PPKM terbukti ketika jumlah pasien Corona turun drastis dalam sebulan. Mari kita bandingkan berdasarkan data dari tim satgas Covid. Jumlah pasien Corona di Indonesia, tanggal 30 agustus 2021 berkisar 4.000-an orang. Sedangkan tanggal 30 juli 2021, ada 54.000-an pasien Covid. Berarti jumlahnya turun drastis menjadi tidak sampai 10%.

Penurunan jumlah pasien Corona juga diiringi dengan turunnya jumlah kematian akibat Covid, menjadi sekitar 3% saja. Begitu juga dengan tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit, menjadi hanya 27%. Progress ini sangat positif sehingga kita bisa bersyukur, berkat kedisiplinan masyarakat saat PPKM maka Corona jadi lebih terkendali.

Oleh karena itu ketika PPKM diperpanjang jangan ada yang mengeluh, karena pemerintah ingin menekan jumlah pasien Corona sampai di bawah 1.000 orang per hari, dan kalau bisa sampai 0% alias tidak ada lagi yang tertular virus jahat ini. Pembatasan mobilitas masyarakat terbukti bisa mengendalikan keganasan Corona sehingga banyak yang sehat dan selamat dari ancaman penyakit berbahaya ini.

Bayangkan jika PPKM dihentikan begitu saja, padahal jumlah pasien Corona sudah turun drastis, takutnya angkanya akan naik lagi dan tidak terkendali. Penyebabnya karena saat tidak ada pembatasan mobilitas, akan ada euforia karena banyak yagn kangen liburan dan akhirnya boom! Kasus meledak lagi dan jumlah pasien meroket, kemungkinan terburuk adalah kematian massal seperti yang terjadi di India.

Kita tentu tidak ingin mimpi buruk itu jadi kenyataan, bukan? Oleh karena itu, hadapi perpanjangan PPKM dengan wajar-wajar saja dan yakinlah jika situasi sudah 100% aman, program ini bisa dihentikan dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa (dengan mematuhi protokol kesehatan). Taati seluruh aturan ketika PPKM diberlakukan, baik di wilayah dengan level 1,2,3, dan 4.

Lagipula, pada PPKM periode ini aturannya sedikit dilonggarkan sehingga masyarakat merasa lega. Kita bisa dine in lagi di restoran walau kapasitasnya masih dibatasi, maksimal 50% pengunjung. Namun minimal tidak lagi dibatasi oleh durasi makan maksimal 20 menit, sehingga bisa menikmati hidangan tanpa terburu-buru atau takut tersedak.

Selain itu, pengusaha juga bersyukur karena Mall diperbolehkan untuk buka lagi sampai maksimal jam 9 malam. Mereka bisa selamat dari ancaman kebangkrutan karena mulai ada pengunjung di toko-toko di dalam Mall. Namun tentu dengan mematuhi protokol kesehatan dan yang boleh masuk harus yang sudah divaksin sampai 2 kali.

PPKM bukanlah penjara bagi masyarakat, melainkan program yang dibuat agar kita semua selamat dari bahaya Corona. Program ini terbukti ampuh dalam mengendalikan penularan virus Covid-19 dan menurunkan jumlah pasiennya di Indonesia, serta menurunkan juga angka kematian akibat penyakit berbahaya ini.

Oleh karena itu wajar sekali jika PPKM masih diperpanjang hingga seminggu ke depan, karena pemerintah ingin agar Corona lebih dikendalikan dan jumlah pasiennya menurun drastis. Kalau bisa hingga 0% alias tidak ada lagi yang terjangkiti oleh virus Covid-19. Mari kita taati PPKM sehingga program ini berhasil.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Putu Prawira )*

Pemerataan pembangunan merupakan cita-cita pemerintah saat ini, dan salah satu upaya yang tengah digenjot adalah rencana pemerintah memindahkan Lokasi Ibukota.
Keputusan Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan upaya reorientasi dalam rangka pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian. Program tersebut rupannya telah masuk ke dalam kebijakan fiskal pada tahun 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kesempatan rapat kerja dengan DPR di Jakarta pada akhir Mei lalu, menuturkan bahwa pemindahan ibu kota menjadi hal yang penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.

Menkeu meyakini bahwa pembangunan ibu kota baru adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia di masa depan yang modern, memiliki mobilitas tinggi, demografi berubah dan lingkungan yang sustainable atau berkelanjutan.

Untuk pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota tersebut, dilakukan melalui kombinasi antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan melalui skema kerja sama pemerintah, badan usaha, pemberdayaan swasta dan penugasan badan usaha milik negara.

Dengan demikian, kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap kebutuhan pembangunan pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, serta tetap melihat Covid-19 sebagai jangka pendek tidak akan mengalami perubahan.

Pada kesempatan berbeda, Rizal Edy Halim selaku Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), menilai bahwa pemindahan ibu kota dapat mendorong orientasi pembangunan di luar Jawa agar lebih merata antar wilayah dapat berkurang.

Sementara itu, terkait dengan desain, desain ibu kota baru dengan burung garuda membentang tersebut dibuat oleh pematung Nyoman Nuarta. Berbeda dengan Istana Bogor dan Istana Merdeka dengan arsitektural kolonial, Ia menyebutkan konsep desain Istana Negara di Ibu Kota baru membawa kesan lebih Indonesia asli.

Garuda sendiri merupakan lambang sebuah rumah besar atau Istana bagi persaudaraan, persatuan dan kerukunan hidup bersama.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan masih terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini juga menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Suharso mengatakan, dengan adanya pembangunan dan pemindahan ibu kota tersebut, diharapkan akan dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat menciptakan 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Dirinya berujar, pemerintah akan menunggu herd immunity selama 15 bulan atau pada Maret 2022. Maka didapatkan kira kira berapa yang harus dilakukan vaksinasi untuk dipercepat agar menggerakkan mobilisasi. Dengan demikian, kita berani untuk memulai pemindahan ini.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN. Sehingga perkampungan di lahan tersebut akan diperbaiki dan menjadi bagian dari ibu kota negara.

Masyarakat juga perlu mengetahui, bahwa Jika nanti DKI Jakarta bukan Ibu Kota Negara Indonesia lagi, bukan berarti intensitas bisnis di Jakarta akan lesu, karena pemindahan Ibu kota hanya untuk urusan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sementara urusan bisnis tetap di Jakarta.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo menuturkan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan upaya penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Pemindahan lokasi ibu kota tentu akan melahirkan pro kontra, tetapi rencana ini adalah salah satu solusi mengurangi kepadatan penduduk yang tersentralistik di pulau Jawa khususnya Jakarta. Sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Moses Waker )*

Pemerintah berencana untuk terus menaikan dana Otsus Papua. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari rakyat karena telah memperkuat integrasi di wilayah Papua sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat baik di Papua atau Papua Barat.

Otsus adalah berkah bagi Papua. Kebijakan yang diterapkan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini faktanya memang sudah memberikan banyak manfaat. Dimana selama 20 tahun pelaksanaan, besaran dana otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun. Dana tersebut akan difokuskan sebesar 30 untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan dan gizi. Besaran dana Otsus tersebut tentu menunjukkan betapa pemerintah memiliki keinginan untuk pembangunan Papua.

Melalui Otsus, masyarakat Papua memiliki peran dalam pembangunan di tempat tinggalnya, juga diutamakan berdasarkan pada pasal 12 pada UU Nomor 21 Tahun 2001, Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, adalah wajib orang asli Papua (OAP).

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, sejak awal, kehadiran Otsus Papua merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurutnya dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar.

Dirinya menjelaskan, anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari 2000 hingga 2020, dari sisi besaran dana terus meningkat, juga difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.

Sementara itu, Perwakilan para Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Cornelis Usili mengatakan, terkait hal tersebut, sejumlah kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat mendukung pelaksanaan dana Otsus dilanjutkan.

Mereka mengaku, merasakan dampak positif yang didapat setelah otsus berjalan selama 20 tahun terakhir. Mereka sangat menantikan kelanjutan Otsus Jilid II. Mereka kompak menyatakan Otsus sangat dibutuhkan masyarakat asli Papua.

Cornelis menegaskan, bahwa pihaknya yang merupakan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-Sorong Raya mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda asli Papua.

Para pimpinan LMA se-Sorong Raya menghimbau agar semua masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dengan adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para stakeholder terkait diharapkan segera memastikan kelanjutan Otsus tersebut.

Pada kesempatan berbeda, dukungan serupa juga dikatakan oleh Ketua LMA Kabupaten Lanny Jaya, Papua Yele Wenda dan Perwakilan LMA Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Fabianus Valentinus Kabes. Fabianus menekankan agar Otsus tetap memihak masyarakat asli Papua.
Mahfud MD selaku Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana otsus.

Dirinya menjelaskan dalam perpanjangan dana otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam undang-undang (UU) Otonomi Khusus Provinsi Papua. Menurutnya, draft revisi tersebut telah diserahkan kepada DPR.

Sebagai realisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah juga mengeluarkan Kepres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana otsus Papua dan Papua Barat.

Dirinya menyebutkan, bahwa sejauh ini pemerintah menilai, pembangunan di Papua masih belum efektif, penyebabnya antara lain seperti situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Dirinya berharap, agar ke depannya pemeriksaan BPK dapat lebih terukur karena dana otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat, dan kerja sama antara pemerintah dengan BPK sangat penting. Sementara itu, Gerakan Merah Putih Papua Barat juga mendukung penuh keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid-2.

Imanuel Yenu selaku Plt. Gerakan Merah Putih Papua Barat, mengatakan kehadiran Otsus selama 20 tahun sejak ditetapkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, bertujuan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Otsus Papua Jilid 2 memang harus tetap berlanjut dengan tetap melakukan perbaikan sistem, sehingga apabila terdapat kekurangan, tentu hal tersebut dapat dievaluasi agar keberadaan otsus dapat dinikmati masyarakat Papua dan Papua Barat.