Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah mempertebal beberapa program perlindungan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli di tengah adanya inflasi global. Salah satunya adalah penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang langsung banyak mendapat apresiasi oleh berbagai pihak.

Pada tahun 2022 ini, Pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU). Penyaluran bantuan tersebut akan dilangsungkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Diketahui sebagaimana ungkapan langsung dari Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan bahwa pemberian BSU yang digalakkan oleh Pemerintah ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja dan juga tentunya lebih mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Diharapkan nantinya setelah seluruh BSU disalurkan oleh Pemerintah kepada para pekerja/buruh tersebut, maka akan mampu untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian Indonesia akan segera kembali berputar lagi setelah pandemi Covid-19. Tentunya tidak bisa di pungkiri lagi bahwa dampak dari pandemi tersebut bahkan sampai sekarang masih cukup terasa terutama dalam segi ekonomi.

Bahkan bisa saja terjadi inflasi yang terus menekan daya beli masyarakat tersebut selama masa bulan suci Ramadhan seperti sekarang ini hingga pada momentum Hari Raya nanti. Maka sebagaimana arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, perlindungan sosial harus segera dipertebal lagi oleh Pemerintah.

Berkurangnya daya beli masyarakat ini merupakan fenomena yang nyata terjadi. Bahkan beberapa pedagang daging ayam dan daging sapi di Bengkulu mengaku bahwa dagangan mereka sejak memasuki bulan Ramadhan seolah menjadi lebih sepi peminatnya. Tentunya bukan hanya dikarenakan harga daging tersebut harganya naik, melainkan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya serentak ikut naik.

Isu ekonomi bahkan bukan hanya diperparah dengan adanya pandemi, namun sentimen politik dunia akhir-akhir ini juga sedang mengalami ketegangan ketika konflik antara Rusia dengan Ukraina mulai bergulir. Hal tersebut bahkan langsung berpengaruh terhadap terciptanya inflasi dalam skala global. Menjadikan beberapa harga dari komoditas pokok menjadi meroket naik dan semakin menekan bagi pemulihan ekonomi kita.

Maka dari itu bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila Pemerintah tidak segera mengambil tindakan berupa pemberian bantuan BSU ini. Tentu dengan daya beli masyarakat yang semakin hari kian menurun, maka akan berdampak besar pula pada roda perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Menaker Ida bahwa untuk kriteria penerima BSU pada tahun 2022 kali ini sementara memang hanya diberikan kepada para pekerja/buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Mereka akan menerima masing-masing bantuan sebesar Rp 1 juta yang diperoleh dari dana yang telah dialokasikan oleh Pemerintah dengan total jumlah Rp 8,8 tiriliun.

Untuk menjamin berlangsungnya bantuan yang bisa tersalurkan ke masyarakat secara cepat, tepat, akurat serta akuntabel, maka pihak Menaker sampai sekarang masih terus menggodok perihal seluruh mekanisme pemberian BSU 2022 ini. Mengenai pematangan seluruh mekanisme yang berkaitan dengan penyaluran BSU, seluruhnya langsung diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Sontak apresiasi pun langsung mengalir kepada Pemerintah Indonesia yang dinilai langsung sigap dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Piter Abdullah selaku Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) menyatakan bahwa dengan banyaknya harga komoditas pokok yang masih melonjak seperti sekarang ini, maka sudah sangat tepat tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk memberikan BSU kepada para pekerja dengan kriteria tersebut.

Demikian pula apresiasi juga diberikan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Baginya, komitmen dari Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta sudah sangat tepat. Menurutnya, tentu dengan adanya BSU yang diberikan oleh Pemerintah, maka masyarakat akan menjadi diringankan beban kesulitan ekonomi mereka.

Kebijakan perlindungan sosial yang saat ini digulirkan Pemerintah merupakan langkah tepat untuk dapat menjaga daya beli masyarakat. Semua pihak pun diharapkan bijak dan bahu membahu mendukung Pemerintah agar situasi sulit seperti saat ini dapat segera teratasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

UU Cipta Kerja merupakan kebijakan tepat yang dikeluarkan Pemerintah dalam mengatasi hiper regulasi di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja tersebut, investasi akan terbuka lebar dan daya beli masyarakat terdampak Covid-19 kembali meningkat.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, hingga 16 Februari 2021 di Indonesia sudah terdapat 4.966.046 positif corona dengan tingkat kesembuhan mencapai 4.375.234 orang dan tingkat kematian mencapai 145.622 orang. Untuk menekan tingkat penularan Virus Covid-19, Pemerintah berupaya untuk melakukan upaya pembatasan aktivitas sosial masyarakat, kebijakan tersebut tentunya berdampak pelemahan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Ekonomi Indonesia pada 2021 tumbuh 3,69% (yoy), membaik dibandingkat 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07% (yoy). Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor Industri manufaktur yang tumbuh 3,39% (yoy), Perdagangan yang tumbuh 4,6% (yoy) serta Pertanian, Kehutanan serta Perikanan yang tumbuh 1,84% (yoy).Sedangkan dari sisi Pengeluaran ekonomi Indonesia ditopang olek Kinerja Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang tumbuh 2,02% (yoy) dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 3,80% (yoy).

Walaupun secara umum ekonomi Indonesia mengalami perbaikan ditengah Pandemi Covid-19, namun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 masih di bawah level normalnya yaitu 5% (yoy), sehingga membutuhkan effort yang kuat untuk ngembalilkan momentum pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pelemahan pertumbuhan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup besar bagi stabilitas makro ekonomi. Terhambatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut membuat sektor-sektor ekonomi, terutama sektor rill menjadi kurang optimal dalam menyerap angkatan kerja yang terus bertambah.
Berdasarkan Data BPS, Pada Agustus 2021 jumlah Angkatan Kerja mencapai 140,15 juta orang, meningkat 1,40% (yoy) dibanding Agustus 2020 yang tercatat 138,22 juta orang. Namun jumlah orang yang brekerja hanya mencapai 131,05 juta orang, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 12,75 juta orang atau atau 9,10% dari Angkatan Kerja. Seiring dengan kurang optimalnya penyerapan Angkatan Kerja di sektor rill, jumlah penduduk miskin pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang atau 9,71% dari total populasi.

Tentunya kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor rill dan tingginya tingkat kemiskinan tersebut perlu ditekan oleh Pemerintah melalui kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan usaha baru, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kurang optimalnya penyerapan Angkatan Kerja dan tingginya tingkat kemiskinan dapat melemahkan daya beli masyarakat, sehingga membuat Kinerja Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mempunyai kontribusi sebesar 54,42% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melemah. Kondisi tersebut apabila tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dan menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya membuat Indonesia sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2% (yoy).

Kebijakan Pemerintah perlu berpihak pada upaya peningkatan Investasi agar aktivitas ekonomi pada sektor rill dapat berjalan, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Terobosan yang sudah dilakukan Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Namun aturan itu pada dinyatakan “inkonstitusional bersyarat” oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Pemerintah harus memperbaiki hingga 25 November 2023.

Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Djaka Badrayana mengatakan terlepas dari dinamika yang ada, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. untuk meningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, maka harus ada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan mendorong akselerasi investasi sektor rill yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.

Tentunya peningkatan investasi tersebut, didukung oleh UU Cipta Kerja. Faktor investasi penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masuknya investasi dapat meningkatkan output produksi, yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan optput produksi tersebut akan meningkatkan keuntungan sehingga tenaga kerja mendapatkan peningkatan pendapatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Mengacu pada data Bank Indonesia pada Oktober 2021 realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan mencapai Rp 6.979,8 triliun atau tumbuh 9,6% (yoy), sedangkan realisasi kredit perbankan hanya tumbuh 3,24% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi semata. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi.
Seperti regulasi yang ada, izin yang berbelit-belit dan proses investasi yang tidak efisien dan lama. Dengan adanya UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong kinerja kredit perbankan yang dapat mendorong sektor rill, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melihat dampak positif tersebit, Peneliti Kebijakan Publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Rahmat menilai bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian kerangka transformasi ekonomi yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan transformasi ekonomi berupa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, untuk mendukung kemudahan pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan memperbaiki iklim usaha sehingga dapat meningkatkan sentimen positif pelaku pasar terhadap prospek ekonomi domestik yang dapat meningkatkan kinerja investasi.

Melihat kondisi tersebut, upaya Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi melalui UU Cipta Kerja perlu didukung oleh masyarakat, karena regulasi tersebut ini merupakan terobosan yang diinisiasi oleh Pemerintah untuk mendukung peningkatan investasi. Upaya tersebut juga pada akhirnya akan mendorong daya beli dan kesejahteraaan masyarakat, sehingga ekonomi Indonesia dapat kembali berkaselerasi di level 5% (yoy).

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute