Oleh : Savira Ayu )*

Kelompok buruh berencana untuk kembali melakukan aksi demo pada 15 Juni 2012. Berkaca pada aksi sebelumnya, rencana demonstrasi sebaiknya dibatalkan saja karena rawan ditunggangi provokator.

Elemen buruh akan kembali menggelar aksi demo yang digelar di kota-kota Industri seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kemudian Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate dan Ambon.

Khusus di Jakarta, Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demo akan dipusatkan di depan gedung DPR mulai pukul 10.00 WIB. Diperkirakan akan ada 10.000 buruh yang mengikuti demo di Senayan

Aksi ini rupanya dikomandoi oleh Partai Buruh yang belum lama terbentuk, hal ini tentu saja menjadi bias, apakah benar partai ini mengangkat aspirasi seluruh buruh, atau ada kepentingan politis di baliknya.

Justru aksi demo ini rentan akan provokasi yang kerap terjadi, misalnya dengan adanya pemaksaan terhadap para buruh yang sedang bekerja, tentu saja tindakan tersebut tidak etis. Alih-alih mengambil simpati rakyat, justru jika aksi demonstrasi yang terlalu sering dilakukan hanya akan membuat masyarakat kecewa karena mengganggu aktifitas. Sangat dimungkinkan Partai Buruh memanfaatkan aksi demonstrasi ini untuk mencari pangsa pasar pendukung dalam pesta demokrasi.

Meski demikian, menyampaikan aspirasi memang hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan tentu saja patut dipikir ulang karena semua bisa dibicarakan. Tidak perlu demo turun ke jalan hingga terjadi pemaksaan terhadap buruh yang tengah bekerja, sebab aksi ini lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya.

Belum lagi penutupan jalan yang merugikan berbagai kendaraan pengangkut logistik atau kendaraan niaga lainnya. Jika hal tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin perusahaan akan menanggung kerugian yang lebih besar.Selain itu, aksi demo yang terkadang diiringi dengan sweeping buruh yang kerap terjadi, akan berisiko terhadap menurunnya kinerja industri, khususnya industri manufaktor padat karya.

Tentu saja jika demo tetap terjadi, pemerintah harus bisa memberikan tindakan yang tegas terutama kepada para buruh yang bertindak anarkis, seperti aksi sweeping, intimidasi serta pemaksaan terhadap tenaga kerja.

Aksi demonstrasi yang berujung pada blokade jalan tentunya juga sangatlah merisaukan, aksi tersebut akan berdampak pada terhambatnya arus barang, di mana hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan para investor terhadap Indonesia. Jika aksi demo ini disusupi kepentingan politis, bukan tidak mungkin provokator akan muncul di tengah-tengah aksi demonstrasi.

Aksi provokator tentu saja akan memancing amarah pendemo untuk melakukan pengrusakan fasilitas-fasilitas umum. Jika suasana sudah chaos, para provokator akan memanfaatkan emosi para pendemo untuk melakukan aksi yang lebih beringas. Provokator memiliki niat untuk sengaja bermain di air kotor untuk menghasut pendemo yang terbakar emosi. Meski jumlahnya tidak banyak, provokator ini mampu memicu peserta demo untuk membakar ban, memblokade jalan hingga melakukan pengrusakan fasilitas umum.

Tentu saja jangan sampai peristiwa di tahun 1998 terulang kembali, di mana saat itu sebagian massa yang menuntut pemakzulan Soeharto memanfaatkan situasi chaos untuk melakukan penjarahan.
Penting kiranya Buruh dalam hal ini Partai Buruh untuk menyampaikan aspirasi secara elegan, jangan sampai kepentingan politis Partai Buruh justru memanfaatkan keberadaan buruh untuk menggalang dukungan. Penyampaian aspirasi tentu saja bisa dengan cara yang lebih “halus”, bukan dengan pengerahan massa yang masih ingin bekerja di tempat kerjanya.

Alih-alih menjadi sambungan lidah masyarakat, justru demonstrasi besar-besaran akan berdampak pada timbulnya masalah baru seperti kemacetan yang justru menghambat aktivitas masyarakat. Ketika demonstrasi memanas, bukan tidak mungkin emosi menjadi lepas kontrol hingga berujung pada gesekan fisik. Kalau sudah seperti ini masalah baru pun muncul, selain membahayakan diri, beberapa kantor akan terpaksa meliburkan karyawan dengan alasan keamanan.

Jika ini terjadi, sektor perekonomian bisa menjadi terhambat, sehingga pelaksanaan demo Buruh sepertinya sudah saatnya untuk tidak perlu dilaksanakan, karena perjuangan tidak melulu dengan aksi turun ke jalan.
Para Buruh tak terkecuali partai Buruh tentu saja perlu memikirkan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya selain berdemo, jangan sampai partai buruh mendapatkan stigma sebagai partai tukang demo yang melegalkan aksi sweeping. Maka atas alasan tersebut, demonstrasi buruh sebaiknya dibatalkan agar ketertiban masyarakat dapat tetap terjamin.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Dedy Kusnandar )*

Para buruh akan berdemo tanggal 29-30 November 2021 untuk memprotes kenaikan Upah Minimum yang menurut mereka terlalu sedikit. Masyarakat menentang demo ini karena masih pandemi dan mengganggu pemulihan ekonomi yang saat ini terus membaik.

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sudah diumumkan dan ada kenaikan yang lumayan. Pemerintah sudah berbaik hati menaikkan gaji para buruh, walau sedang masa pandemi, karena menaati Undang-Undang ketenagakerjaan. Sayang sekali niat baik pemerintah malah ditentang buruh karena mereka tidak puas dengan kenaikan gaji yang dianggap ‘receh’.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh akan berdemo untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2022, pada tanggal 28-30 november. Aksi ini sengaja digelar selama 3 hari dan diikuti dengan mogok kerja, karena mereka marah dengan kenaikan UMP yang hanya 1%. Jika masih belum ditanggapi maka mereka mengancam akan demo lagi tanggal 6 desember 2021.

Masyarakat heran dengan kelakuan buruh yang selalu protes ketika UMP ditetapkan, padahal tiap tahun upah selalu dinaikkan. Para buruh bagai tidak bersyukur karena ada kenaikan gaji. Walau hanya 50.000 rupiah tetapi patut disyukuri karena ada kenaikan, bukannya stagnan atau bahkan dipotong. Lagipula upah buruh sekarang sudah cukup tinggi, di DKI Jakarta saja sudah 4 juta lebih sedikit.

Selain itu, demo buruh juga bisa berekor panjang dan merugikan negara, terutma pada sektor perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa demo buruh berpotensi menghambat pemulihan ekonomi nasional, karena bisa menambah pasien Corona. Pemeritnah akan bertindak tegas karena saat ini masih pandemi, jadi tidak boleh ada unjuk rasa di kota manapun di Indonesia.

Logikanya begini, ketika ada demo maka ada kerumunan dan mayoritas pengunjuk rasa pasti melepas masker karena kepanasan dan pengap. Padahal situasi itu berbahaya karena bisa jadi ajang penularan Corona, dan droplet bertebaran dengan bebas di udara. Padahal Corona varian delta bisa menular hanya dengan berpapasan dengan Orang Tanpa Gejala (OTG).

Sedangkan saat demo mereka tidak tahu siapa yang sehat dan siapa yang berstatus OTG. Apalagi jika belum divaksin, akan makin mudah terserang Corona. Seharusnya mereka berkaca cari demo-demo sebelumnya, ketika ada random test rapid dan ditemukan banyak yang positif covid di kalangan pendemo.

Banyaknya buruh yang kena Corona bisa menyebabkan penularan ke keluarganya, dan menaikkan angka pasien covid di DKI Jakarta. Kemungkinan terburuk adalah pabrik ditutup karena buruhnya kena Corona sehingga roda perekonomian terhambat. Jakarta juga bisa berubah statusnya jadi zona merah dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 karena banyak yang tertular Corona dari para pendemo, sehingga perekonomian makin tersendat.

Para buruh seharusnya paham dan tidak terbawa emosi lalu nekat berangkat demo. Mereka tidak sadar bahwa demo yang berlangsung dalam beberapa jam, bisa berefek negatif pada beberapa bulan ke depan. Bukannya mendapat kenaikan upah, malah bisa jadi gajinya dipotong karena mereka mengajukan cuti sangat panjang karena kena Corona, atau jika buruh harian maka hanya bisa gigit jari karena tak masuk kerja dan tak dapat duit.

Lebih baik mengalah dan bersabar karena kenaikan upah meski belum terlalu banyak, adalah sebuah rezeki. Bukankah rezeki akan terasa cukup ketika disyukuri? Saat berdemo berarti mereka kurang bersyukur dan terus merasa kurang dan kurang, padahal gajinya sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu.

Janganlah nekat berdemo karena para buruh bisa berpotensi kena Corona, apa tidak sayang nyawa yang hanya satu-satunya? Selain itu, demo buruh bisa berdampak negatif pada pemulihan ekonomi, karena pabriknya ditutup ketika pekerjanya kena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Asep Sarifudin )*

Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.
Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.

Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, kondisi upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha. Hal ini diukur dengan suatu metode yang disebut Kaitz Indeks.

Ia mengatakan, terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya.

Ida melanjutkan, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6.

Dirinya menjelaskan bahwa kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan.

Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum dijadikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu.

Tanpa adanya demo, pemerintah akan tetap menaikkan UMP. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan terkait UMP untuk tahun 2022. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh wilayah di Indonesia, meski banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat buruh. Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.

Diketahui elemen buruh menuntut UMP tahun 20222 naik 7-10 % dari tahun ini. Namun tuntutan tersebut tentu saja tak bisa langsung mendapatkan persetujuan.Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta tahun 2021 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, UMP di Jakarta saat ini berada di angka Rp 4.416.186,548.

Jika mengacu pada perhitungan kenaikan upah minimum 2022 yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan yakni sebesar 1,09 persen, UMR Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.464.322,98. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMP DKI Jakarta 2022 adalah yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lain di seluruh Indonesia.

Selama pandemi kita semua tahu bahwa Indonesia masih dikelilingi perlambatan ekonomi, sehingga butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal. Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha dalam menaikkan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku takut menaikkan UMP, keputusan tersebut ia ambil demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, industri di daerahnya banyak yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum DPD Himpunan Perngusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam kondisi pandemi covid-19 ini sangat tidak baik jika serikat buruh atau pekerja meminta kenaikan UMP secara berlebihan.

Apalagi banyak pengusaha yang saat ini tengah memutar otak untuk menemukan solusi, bagaimana agar usahanya dapat tetap mampu bertahan sampai perekonomian menjadi normal kembali.

Sarman juga meyakini, apabila ekonomi Indonesia semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah semakin naik dan berkualitas maka UMP di tahun-tahunyang akan datang dan mengalami kenaikan yang positif.

Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dan semakin membaik kedepanya, semuanya akan kembali pada sejauh mana kita bersama-sama berusaha menangkal penyebaran Covid-19.

Demo menuntut kenaikan UMP sepertinya sudah menjadi agenda tahunan bagi para serikat buruh untuk ikutan turun ke jalan dan menyuarakan kenaikan UMP yang tinggi, tentu saja kenaikan UMP tersebut tak bisa langsung diterapkan, melainkan dibutuhkan proses.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh:

Buruh akan berdemo lagi tanggal 10 November 2021 dalam rangka hari pahlawan. Masyarakat jelas menolaknya karena saat ini masih pandemi Covid-19, sehingga rentan menyebabkan kluster baru Covid-19.

Hari pahlawan biasanya dirayakan dengan seremonial dan menjadi momen yang sakral, karena setelah dan upacara biasanya langsung pergi ke taman makam pahlawan untuk berziarah. Akan tetapi, hari itu juga biasanya digunakan sebagai alasan untuk berunjuk rasa. Para buruh akan berdemo dan alasan mereka adalah menyampaikan aspirasi secara langsung.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa demo tanggal 10 November 2021 akan dilakukan besar-besaran, karena yang terjun ke jalan sampai 10.000 buruh. Mereka ada di 26 provinsi dan 150 kota/kabupaten di Indonesia. Unjuk rasa akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, yakni jam 10 pagi, di depan kantor walikota, bupati, atau gubernur, dan dilakukan dalam rangka hari pahlawan.

Said melanjutkan, ada 4 tuntutan unjuk rasa. Pertama, naikkan upah minimum buruh sebesar 7 hingga 10%, kedua hapus onlibus law UU Cipta Kerja, ketiga berlakukan upah minimum sektoral 2021 dan 2022, sedangkan yang keempat adalah berlakukan perjanjian kerja bersama (PKB) tanpa omnibus law.

Masyarakat jelas menolak unjuk rasa buruh karena takut ada kluster Corona. Hal ini diperkuat oleh statement epidemiolog UI Tri Yunis Eko Wahyono yang menyatakan bahwa demo tersebut akan menjadi ajang penularan Corona dengan cepat, sebab saat unjuk rasa akan sulit sekali untuk menjaga jarak aman (minimal 1 meter).

Dalam artian, pendemo jelas melanggar protokol kesehatan karena berjalan beriringan dengan berdempetan, padahal mereka tidak tahu siapa di antara pengunjuk rasa yang merupakan OTG. Dengan berdemo dan meluapkan emosi, mereka bisa lupa diri dan tidak taat prokes. Apakah tidak takut kena Corona?
Padahal jika kena Corona mereka sendiri yang akan rugi karena harus berobat di RS atau isolasi mandiri selama 14 hari.

Iya kalau dapat izin cuti khusus dari pabrik, kalau tidak? Mereka bisa terancam kehilangan pekerjaan, hanya gara-gara terburu nafsu untuk berdemo. Padahal mencari pekerjaan baru di masa pandemi jauh lebih susah dari biasanya.
Belum lagi resiko penularan Corona dari pendemo ke keluarganya, dan apakah tega jika anak-anak yang masih kecil tertular virus covid-19? Resikonya makin besar karena anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin.

Dari demo-demo yang lalu, ada rapid test secara acak dan selalu ditemukan OTG di antara kumpulan massa. Apakah ini tidak dijadikan pelajaran? Jangan demo sembarangan dan mengakibatkan terbentuknya kluster Corona baru, karena bisa mengancam nyawa.

Saat ini keadaan sudah relatif aman karena jumlah pasien Corona tidak sampai 1.000 orang per harinya. Akan tetapi jika para buruh selalu ngotot untuk berdemo, maka akan terjadi kluster baru dan jumlah pasien covid bisa naik. Padahal Corona menyebar dengan luas dan bisa menyebabkan serangan gelombang ketiga.

Jika ada serangan Corona yang ketiga maka bisa jadi PPKM akan diperketat lagi, dan mobilitas warga dibatasi. Para buruh akan mengeluh lagi karena susah kelaur rumah. Padahal ini gara-gara kesalahan mereka sendiri yang nekat berdemo di tengah pandemi.

Hari pahlawan sebaiknya diisi dengan ziarah ke TMP dan donasi pada kaum papa. Jangan malah berdemo dengan alasan ini dan itu. Berdemo bukanlah cara baik untuk menyampaikan aspirasi, dan demo di hari pahlawan tidak otomatis membuat pengunjuk rasa jadi pahlawan. Mereka malah bisa jadi suspect karena turut menyebarkan Corona.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Pada tanggal 5 agustus 2021 nanti, direncanakan akan ada aksi buruh secara besar-besaran. Aksi yang melibatkan puluhan ribu buruh di 1.000 pabrik pada 24 provinsi ini akan bertempat di masing-masing pabrik atau dalam kata lain halaman pabrik atau perusahaan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, dalam agenda mogok kerja sekaligus aksi demo mengibarkan bendera putih, tidak akan terjadi kerumunan massa dan tidak ada demo di depan kantor-kantor kepemerintahan.

“Tidak ada aksi yang berada di kantor-kantor pemerintah atau lembaga lain. Saya instruksikan kepada seluruh pimpinan cabang, nasional, daerah tidak ada aksi kerumunan massa di kantor-kantor pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang terkait,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/7/2021).

Menyikapi hal tersebut, peneliti Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, mengatakan bahwa langkah ekstraparlementer tersebut sangat tidak bijaksana. Mengingat segenap elemen masyarakat beserta pemerintah sedang berusaha keras menanggulangi dampak dari pandemi cov-19. Dikawatirkan aksi demo buruh dapat membentuk kluster baru cov-19.
“Langkah ekstraparlementer tersebut sangat tidak bijaksana. Mengingat segenap elemen masyarakat beserta pemerintah sedang berusaha keras menanggulangi dampak dari pandemi cov-19. Dikawatirkan aksi demo buruh dapat membentuk kluster baru cov-19”, ujar Dahniel.

Nur Khansa Ranawati pada Jumat (1/5/2020) tahun lalu menulis di media online http://www.ayopurwakarta.com, dengan judul “Mayday dan Sejarah Hari Buruh di Indonesia”.

Disebutkan, peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) setiap 1 Mei berawal dari perjuangan buruh di Amerika Serikat yang merancang aksi protes pada 1886. Lebih dari 200.000 buruh Amerika kala itu menuntut memperoleh jam kerja yang manusiawi, yakni 8 jam per-hari, yang sebelumnya bekerja selama 16 hingga 18 jam per hari.

Pada 1 Mei 1886, buruh di Chicago dan kota lainnya menggelar aksi mogok kerja disertai demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi berlangsung selama 4 hari dari 1 Mei hingga 4 Mei 1886 menyebabkan bentrok yang menimbulkan korban jiwa baik buruh maupun polisi. Saat aksi tersebut sebuah bom meledak di barisan polisi hingga menimbulkan kericuhan. Dalam catatan sejarah dan media di Amerika peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan “Haymarket Affair”.

Di penghujung aksi, sebanyak 8 orang ditangkap, diadili dan dihukum terkait dengan peristiwa bom tersebut. Pada 1889, Konferensi Sosialis Internasional menyatakan bahwa 1 Mei akan menjadi hari libur internasional bagi para tenaga kerja. Hal tersebut hingga saat ini dikenal di banyak negara sebagai Hari Buruh Internasional. Karena saat itu aksi terjadi pada bulan Mei maka hingga kini dikenal dengan istilah “Mayday”.

Dalam catatan sejarah di Indonesia, aksi demo juga sudah ada sejak tahun 1921. Salah satu momen awal penyuaraan tuntutan buruh di Indonesia salah satunya terjadi ketika itu HOS Tjokroaminoto berpidato mewakili serikat buruh di bawah Sarekat Islam.

Kemudian pada 1923, salah satu anggota Serikat Buruh Kereta Api dan Tram (V.T.S.P), Semaun, berpidato dalam rapat umum organisasi tersebut untuk melancarkan aksi mogok massal. Dia mengungkapkan berbagai macam masalah yang dialami buruh, yang dinilai perlu diperbaiki. Menjelang perlawanan PKI pada 1926, hari buruh dilarang untuk diperingati. Desas-desus tentang rencana perlawanan kaum komunis membuat pemerintah Hindia Belanda waspada.

Peringatan hari buruh kembali mendapat tempat di era Kabinet Sjahrir usai kemerdekaan. Bahkan, Menteri Sosial kala itu, Maria Ullfah meminta para pemilik usaha untuk tetap dapat membayar upah para buruh yang turun ke jalan merayakan peringatan 1 Mei.

Akhirnya sejak 1995, hari buruh mulai diperingati di berbagai kota di Indonesia secara rutin. Saat ini, tuntutan yang disuarakan tak lagi menyoal jam kerja, namun juga berbagai isu peningkatan kesejahteraan hingga bernuansa politis karena adanya anasir-anasir dari kelompok kepentingan.

Dea Ramadhani, Penulis aktif di komunitas Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini menulis di baliexpress.jawapos.com (10/10/2020) dengan judul “Waspada Provokasi KAMI Membenturkan Buruh vs Pemerintah”
Dalam tulisannya, penulis dengan jelas menyebutkan kelompok kepentingan bernama Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI). Disebutkan, pernyataan KAMI yang mendukung demo buruh memperlihatkan langkah mereka untuk terus memprovokasi rakyat. Mumpung isu penolakan omnibus law sedang panas, mereka ikut aji mumpung dan menyatakan pro buruh. Padahal yang ada adalah adu domba antara buruh dengan pemerintah.

KAMI melalui presidiumnya, Gatot Nurmantyo, menyatakan dukungannya kepada para buruh untuk berdemo. Dalam pernyataan resminya, KAMI mendukung langkah konstitusional buruh untuk mogok massal tanggal 6-8 oktober 2020. Selain itu, mereka juga ikut mengecam omnibus law yang dianggap merugikan rakyat.

Kenyataannya, tak semua buruh mendukung mogok massal dan demo menentang omnibus law. Buruh jangan mau dimanfaatkan agar terus membenci pemerintah. Karena kenyataannya, justru rakyat kecil yang berdemo, dijadikan perpanjangan tangan.

Sebentar lagi menjelang peringatan Mayday, buruh perlu waspada jangan mudah terprovokasi oleh pihak manapun, termasuk kelompok kepentingan yang sedang memainkan agenda politiknya. Apalagi berdemo hanya untuk ikut-ikutan, sebagai bentuk solidaritas. Kalau sampai terjadi bentrokan dan kekerasan seperti yang terjadi di AS maka yang akan rugi buruh itu sendiri. (*)