Peneliti permasalahan Papua dari Makara Strategik Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa hasil observasi yang telah dilakukannya selama kurang lebih 4 bulan di tanah Papua, menunjukkan bahwa aksi teror yang telah dilakukan KST Papua telah meresahkan orang asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang.

OAP dan masyarakat pendatang di papua merasa terteror dengan berbagai aksi kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa, baik dari apkam hingga masyarakat sipil. Berbagai penembakan hingga pembakaran objek vital telah menciptakan rasa takut dan melumpuhkan roda perekonomian disana.

Supply logistik, komunikasi, transportasi hingga sosial budaya disana telah mengalami gangguan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan KST telah mengkhianati nilai demokrasi masayarakat Papua.

“Aksi teror KST Papua telah meresahkan OAP dan masyarakat pendagang disana. Mereka merasa terteror dengan berbagai aksi penembakan terhadap masyarakat sipil dan apkam. Selain itu, pembakaran obvit telah melumpuhkan roda perekonomian disana. Supply logistik, komunikasi, transportasi hingga sosial budaya disana telah mengalami gangguan.”, ujar Jim.

“Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan KST telah mengkhianati nilai demokrasi masayarakat Papua”, tambah Jim.

Belakangan diketahui telah terjadi kontak senjata antara KST Papua dengan apkam. Satu anggota KST di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua ditembak aparat gabungan TNI-Polri. Baku tembak terjadi saat aparat sedang patroli di dekat bandara.

“Sampai malam tadi, tim gabungan masih melakukan penyisiran dan pengejaran kelompok kriminal teroris bersenjata yang membawa rekannya yang tertembak,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudussy, Selasa (8/6/2021).

Disebutkan, peluru aparat menembus paha teroris KST tersebut. Namun belum ada kepastian tembakan mengakibatkan anggota KST itu meninggal dunia atau tidak.

Kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus berkembang. Koalisi ini dituding masyarakat sarat akan kepentingan politik praktis. Bahkan tokoh-tokoh yang tergabung didalam koalisi itu, merupakan barisan yang nyatanya masuk dalam koalisi pemenangan paslon capres 2019. Sehingga kekhawatiran masyarakat itu pun wajar adanya.

Sejumlah kelompok masyarakat pun diketahui menolak deklarasi serta manuver politik yang dilakukan oleh KAMI. Aksi penolakan itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kelompok masyarakat yang menolak langkah KAMI, yakni Serdadu Merah Putih. Mereka merasa bahwa KAMI memiliki kepentingan untuk menciptakan persoalan politik.

Koordinator Serdadu Merah Putih, Daryanto, mengungkapkan bahwa kepentingan politik dibalik narasi yang digaungkan KAMI berbahaya bagi sistem demokrasi Indonesia. “KAMI ini kan gerakan politik yaa, kita khawatir gerakan ini dapat mengancam demokrasi kita. Kita kan gamau hal ini terjadi,” tegas Daryanto.

Selain itu, lanjut Daryanto, keberadaan KAMI ini berpotensi memunculkan gesakan sesama anak bangsa, yang ujungnya akan memecah belah dan membuat keributan saja. “Keberadaan KAMI juga berpotensi memunculkan gesekan antar sesama anak bangsa, jika terus dibiarkan. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi benih-benih perpecahan di Indonesia,” pungkasnya.

Di tempat lain, Aliansi Satukan Langkah Untuk Negeri juga menyatakan diri menolak KAMI berserta provokasinya di wilayah Pemalang. Koordinator Aliansi Satukan Langkah Untuk Negeri, Andi Rustono, mengatakan KAMI memanipulasi masyarakat untuk membenci Pemerintah. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah. “KAMI memprovokasi masyarakat, memecah-belah bangsa untuk membenci Pemerintah yang sah. Hal ini yang akan mengancam sistem demokrasi Indonesia,” kata Andi.

Andi meminta masyarakat untuk mengantisipasi provokasi-provokasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok politik terselubung, seperti KAMI. Dirinya juga menyebut KAMI ini hanya barisan sakit hati yang terbuang dari birokrasi maupun kalah dalam kontestasi Pemilu 2019 lalu. “KAMI merupakan kumpulan orang-orang yang tersingkir atau tidak terpakai dalam pusaran kekuasaan. Jangan sampai manuver KAMI membawa polarisasi residu dari Pilpres lalu,” tutupnya. (JS)