Oleh : Aditya Utama )*

Buruh yang akan berdemo pada tanggal 5 agustus 2021 ditentang keras oleh masyarakat karena khawatir menimbulkan kluster Covid-19. Jangan sampai unjuk rasa akan menaikkan kasus covid baru dan membuat banyak orang menderita karena tertular virus yang berbahaya. Para pendemo beresiko tinggi, juga orang-orang di sekitarnya, jadi batalkan saja kegiatan ini.

KSPI lagi-lagi membuat kehebohan dengan rencana demo tanggal 5 agustus 2021 dan akan dihadiri oleh puluhan ribu buruh, serta diadakan di banyak kota/kabupaten. Kali ini mereka meprotes mengapa para buruh banyak kehilangan haknya ketika corona dan akan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk menyerah. Mereka juga menuntut Presiden Jokowi agar lebih memperhatikan rakyat kecil, terutama kaum buruh.

Masyarakat tentu menentang keras demo ini karena masih masa pandemi. Apalagi tanggal itu dalam fase PPKM sehingga tidak boleh ada kegiatan yang menarik massa. Jangankan berunjuk rasa, untuk sekadar keluar rumah pun sebaiknya dibatalkan saja, karena takut akan kena corona.

Para epidemiolog selalu mengingatkan untuk tidak membuat kerumunan di masa pandemi. Apalagi saat ini jumlah pasien corona masih tinggi. Menurut data tim sagtas covid, jumlah pasien covid masih di kisaran 30.000 orang per hari. Sehingga dikhawatirkan jika ada kerumunan akan menambah pasien corona.

Bayangkan jika ada peserta demo yang jadi OTG maka ia akan menularkan ke pengunjuk rasa yang lain. Mereka tidak tahu jika kena corona dan bisa menyebarkan virus berbahaya ini ke keluarganya di rumah. Ketika ada anak kecil maka akan lebih beresiko, karena ia belum mendapatkan vaksin, dan anak-anak lebih rentan karena sembuhnya lebih lama. Maukah mengorbankan mereka hanya demi emosi saat demo?
Lagipula, berapa persen peserta demo yang sudah divaksin? Kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang OTG, dan siapa yang belum divaksin.
Sehingga jika nekat berunjuk rasa maka sama saja dengan bersiap untuk kena corona. Penyebabnya karena pasti banyak yang akan melepas masker karena kegerahan dan tidak bisa menjaga jarak minimal 1 meter, sehingga melanggar protokol kesehatan.

Dari beberapa demo buruh yang lalu selalu ada petugas yang siap dengan peralatan medis dan alat tes rapid. Mereka melakukan tes acak kepada peserta unjuk rasa dan selalu menghasilkan fakta bahwa banyak yang positif covid. Jika sudah ada kejadian seperti ini, masihkah nekat untuk berdemo?
Ketika kena corona masihkah para buruh menyalahkan pemerintah? Atau malah menyalahkan takdir? Padahal sebenarnya penyakit ini bisa dicegah dengan menerapkan protokol kesehatan 10M, tetapi mereka malah menghampiri virus ini dan angkuh, seolah-olah akan kebal. Padahal berpotensi tinggi untuk kena corona.

Selain itu, saat demo tentu ada masyarakat yang tidak sengaja melintas di dekat lokasi. Bayangkan jika ada yang tidak sengaja berkontak dengan pengunjuk rasa, sedangkan sang pendemo ternyata OTG. Ia juga berpotensi untuk kena corona, karena varian delta bisa menyebar lewat udara.

Berapa lagi pasien covid yang dihasilkan oleh kluster demo? Penyebaran virus akan terus terjadi bagaikan lingkaran setan. Sungguh mengerikan karena bisa menyebabkan kematian massal. Kita tentu tidak ingin terjadi tragedi seperti yang terjadi di India, bukan? Jika terus begini maka pandemi seolah berjalan tiada akhir.

Oleh karena itu, batalkan saja rencana unjuk rasa para buruh, karena takut ada kluster corona baru. Jangan terbakar emosi atau terprovokasi lalu berangkat demo, karena akan berpotensi berkontak dengan banyak OTG. Ingatlah bahwa nyawa cuma 1, jangan brangkat unjuk rasa lalu terancam sakit karenanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Karawang

Oleh : Diah Pitaloka )*

Ada ritual tiap tanggal 1 Mei yaitu demonstrasi buruh. Mereka merayakannya dengan long march dan berunjuk rasa, agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Masalahnya, saat ini masih masa pandemi, sehingga demo jelas dilarang keras oleh polisi. Pelarangan ini wajar, karena saat unjuk rasa berpotensi menyebabkan klaster corona baru.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) rencananya akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia dan dihadiri oleh puluhan ribu buruh, tanggal 1 mei 2021. Kelompok buruh ini berencana berdemo (lagi) untuk menentang UU Cipta Kerja sekaligus merayakan hari buruh. Mereka tetap ngotot berdemo karena sudah jadi tradisi tiap tahun.

Padahal kita tahu sendiri bahwa demo adalah aktivitas yang mengumpulkan banyak orang, sehingga menyebabkan kerumunan, sehingga dilarang keras. Kombes Tjahjono Saputro, Kabag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro PID Divisi Humas Polri menyatakan bahwa Polri sudah secara tegas mengeluarkan larangan unjuk rasa sampai masa pandemi berakhir.

Ketika sudah ada larangan dari kepolisian RI, maka seharusnya para buruh menaatinya. Saat mereka nekat mengadakan demonstrasi tanggal 1 mei nanti, maka jangan emosi ketika dihalau oleh aparat. Ini bukanlah sebuah arogansi, melainkan upaya untuk pencegahan terbentuknya klaster corona baru. Ingatlah bahwa polisi adalah sahabat rakyat dan seorang sahabat seharusnya mengingatkan jika ada kesalahan.

Saat ada aparat yang melarang demo, bukanlah sebuah bentrok antara polisi dengan rakyat. Karena bukan hak buruh yang diberangus, melainkan justru larangan ini menyelamatkan mereka dari bahaya penularan corona. Saat pulang demo lalu demam dan terinfeksi virus covid-19, emang enak?
Masyarakat juga tak setuju saat ada demo may day di masa pandemi. Dalam artian, para buruh harap bertindak dengan bijak dan bukannya ngotot dan mau menang sendiri, seolah-olah dengan berdemo mereka menjadi superhero. Justru demo akan membuat macet di mana-mana dan merugikan banyak orang. Sehingga merekalah yang akan dibully secara massal di media sosial.

Saat ada unjuk rasa buruh, maka masyarakat juga menolaknya karena mereka berpotensi terkena corona juga. Saat tidak sengaja berkontak dengan pendemo yang seorang OTG, maka virus akan menyebar ke mana-mana. Ia berkomunikasi dengan sesama pengunjuk rasa, dengan supir bus, penjual minuman, dll. Sehingga mereka tak sengaja tertular dan berpotensi menyebabkan serangan corona gelombang 2.

Hal ini akan sangat berbahaya karena Jakarta akan kembali menjadi zona merah, padahal jumlah pasien sempat menurun belakangan. Jangan sampai nasib Indonesia seperti India yang terkena tsunami covid, saking banyaknya pasien corona. Semua ini terjadi karena ketidakdisiplinan dalam menaati protokol kesehatan, berupa tak pakai masker dan berkerumun.

Para buruh tidak bisa membela diri dengan alasan bahwa mereka berdemo dengan memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan lain. Nyatanya, saat berunjuk rasa, kebanyakan orang akan melepas masker karena kegerahan dan mereka bisa terkena droplet dari OTG. Selain itu, akan sangat susah untuk jaga jarak saat berunjuk rasa.

Demonstrasi buruh saat pandemi lebih baik dibatalkan saja. Alasannya, pertama, buruh akan dibenci oleh masyarakat karena membuat kemacetan. Kedua, saat ini masih pandemi sehingga demo dilarang keras. Ketiga, tidak ada gunanya berunjuk rasa, karena pemerintah tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja.

Lebih baik buruh merayakan may day dengan kegiatan positif, misalnya berdonasi atau kegiatan sosial lain. Jangan malah berdemo lalu berpotensi kena corona dan ketika parah akan mati merana. Sudahlah, tak usah ada demo-demoan. Hanya buang-buang waktu, tenaga, dan uang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Tanggal 21 april dan 1 mei 2021, para buruh akan mengadakan demo untuk menentang Cipta Kerja. Masyarakat tentu menolak unjuk rasa tersebut karena saat ini masih pandemi, sehingga dikhawatirkan membentuk klaster corona baru. Para buruh seharusnya mengerti dan tidak memaksakan diri, sehingga merugikan banyak orang.

Pada tanggal 21 april dikenal sebagai hari kartini. Namun para buruh merayakannya bukan dengan memakai kebaya dan beskap, melainkan dengan berdemo. Mereka masih ngotot agar pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja. Rencananya, demo ini akan dilakukan oleh 10.000 buruh dari 1.000 pabrik di 150 kota/kabupaten di Indonesia.

Said Iqbal, Ketua KSPI (organisasi serikat buruh) menyatakan bahwa selain tanggal 21 april, akan ada demo gelombang 2 tanggal 1 mei 2021 alias di hari buruh. Untuk unjuk rasa may day ini, malah akan lebih besar lagi. Karena pesertanya mencapai 50.000 pekerja dari 20 provinsi di Indonesia.

Iqbal melanjutkan, para buruh di Jabodetabek akan berunjuk rasa di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pekerja di daerah lain akan berdemo di depan kantor gubernur, wali kota, atau bupati di wilayahnya. Ia juga menjamin bahwa unjuk rasa akan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Masyarakat tentu menentang demo tersebut. Pertama, UU Cipta Kerja sudah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan buruh tetap mendapatkan hak-haknya. Yakni upah minimum provinsi, uang lembur, dan THR. Untuk apa mereka menentang UU Cipta Kerja? Malah jika menaati UU Ketenagakerjaan yang versi lama, akan terjadi banyak kemunduran.

Kedua, demo di masa pandemi amat berbahaya karena bisa menularkan virus covid-19. Walau Said Iqbal memberi garansi bahwa unjuk rasa sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi kita tidak bisa percaya begitu saja. Jika unjuk rasa di Jakarta masih bisa ia kontrol ketika ada yang lalai melepas masker, lantas bagaimana dengan di daerah? Tentu jawabannya tidak.

Apalagi saat demo, suasana ramai dan buruh bersatu. Mereka akan susah sekali menjaga jarak minimal 1 meter, karena saling bergandengan tangan. Saat suasana panas, akan cenderung melepas masker karena kegerahan. Ketika ada 1 pendemo yang ternyata OTG dan ketahuan melepas masker, maka droplet akan tersebar dan menularkan corona ke banyak orang. Sungguh mengerikan.

OTG tak terlihat sakitnya secara fisik dan ia merasa baik-baik saja saat demo. Tetapi ternyata setelah diketahui kena corona, maka ribuan orang yang berkontak dengannya akan berpotensi untuk tertular. Untuk proses tracing, maka Tim Satgas Covid-19 akan kesusahan, karena tidak punya data akurat tentang siapa saja buruh yang berdemo dan ia sudah berkontak dengan siapa saja.

Kalau ada yang kena corona pasca demo, apakah KSPI mau bertanggung jawab? Iya kalau ia punya kartu BPJS sehingga pengobatannya gratis, tetapi jika tidak, tentu harus membayar hingga puluhan juta rupiah. KSPI tidak berpikir sampai sejauh ini, tetapi mereka mengutamakan nafsu untuk berdemo demi hak yang mereka minta. Padahal pemerintah sudah mengatur dan memberikannya baik-baik.

Sudahi saja dan tidak usah melanjutkan rencana demonstrasi, baik tanggal 21 april maupun 1 mei. Lebih baik utamakan kesehatan sendiri, keluarga, dan sesama buruh. Demo di masa pandemi sangat berbahaya karena bisa menularkan corona. Apalagi jumlah pasien covid di Indonesia tercatat lebih dari 4.000 orang setiap harinya, dan kita tentu tidak ingin terinfeksi penyakit berbahaya ini.

Tahanlah emosi dan jangan lanjutkan demo untuk menentang UU Cipta Kerja. Karena UU ini sudah disempurnakan agar nasib pekerja membaik dan upahnya lebih tinggi. Selain itu, demo di masa pandemi bisa membuat klaster corona baru sehingga pandemi akan lebih lama selesainya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini