suaratimur.id – Salah satu isu yang selalu diangkat oleh kelompok separatis dalam upaya memantik emosi para anggotanya hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak dan berpihak pada kemerdekaan ialah isu pelanggaran HAM, khususnya yang disebut pernah terjadi di Papua. Dinamika isu tersebut sengaja dimainkan dan dibungkus dengan beberapa modus oleh para tokoh separatis yang dianggap senior dan memiliki pengaruh untuk memberi persuasi para anggota ataupun masyarakat secara luas. Salah satu modus yang belum lama digunakan ialah isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua dalam rangka mengusut adanya pelanggaran HAM sekaligus mendukung kemerdekaan Papua. Secara serentak, anggota Kelompok separatis kemudian diminta mempersiapkan diri menyambut kedatangan PBB melalui berbagai skema dan atribut di beberapa wilayah. Namun, hingga kini isu tersebut tak pernah terbukti.

Internasionalisasi Isu Papua Bermodal Bualan Kata-kata

Salah satu tokoh separatis yang memiliki pola permainan isu tersebut ialah Saul Y Bomay. Seorang mantan tahanan/ narapidana politik di Papua yang lebih sering mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM). Posisinya yang bisa dianggap lebih senior (secara umur) dalam pergerakan separatis, hingga kini aktif berada di belakang layar untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari negara Indonesia dengan isu HAM maupun janji manis utopis kemerdekaan suatu wilayah.

Secara posisi, sosok Saul Y Bomay bukanlah tokoh perang hutan seperti Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, ataupun Numbuk Telenggen. Jika dalam pemberitaan di media selalu tertulis nama Juru bicara TPNPB OPM adalah Sebby Sambom, namun kemunculan Saul Y Bomay yang juga mengaku sebagai juru bicara justru jarang menunjukkan eksistensinya sebagaimana posisi juru bicara yang biasanya melekat dengan pernyataan di media.

Sejumlah manuver yang dilakukan Saul Y Bomay hanya bermodalkan pada pesan singkat dan obrolan dalam komunikasi udara. Salah satu sebab mencuatnya isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia ialah buah kasak-kusuknya kepada para anggota TPNPB serta tokoh-tokoh yang ia kenal sehingga hampir dalam beberapa bulan ke belakang, kelompok pro kemerdekaan Papua sibuk mempersiapkan kedatangan PBB dengan kegiatan deklarasi tim maupun penggalangan dana pembuatan atribut penyambutan. Dalam beberapa kesempatan, Saul selalu mengklaim bahwa tim PBB telah datang ke Papua, sehingga kepada para anggota agar mempersiapkan diri untuk menyambut, namun hingga kini kenyataannya tidak terbukti. Adanya isu tersebut sempat memprovokasi sebagian masyarakat Papua yang menaruh harapan besar bahwa kehadiran PBB ke Papua adalah jalan terang bagi kemajuan Papua, padahal kepentingan Saul Y Bomay adalah melanggengkan opininya agar Papua lepas dari Indonesia dengan memanfaatkan isu aktual agar masyakarakat melirik dan memperhatikan.

Dalam sebuah kesempatan, Saul Y Bomay juga memiliki inisiatif mengobarkan semangat para anggotanya untuk mengaktifkan kegiatan militer karena upaya kemerdekaan harus ditempuh dengan cara berperang bukan dengan diplomasi. Secara sepihak, dirinya juga melempar isu bahwa orang Papua tidak boleh datang ke Jakarta untuk membahas permasalahan di daerahnya. Saat merespon adanya penembakan terhadap pekerja tower telekomunikasi di Beoga, Saul juga membuat klaim dan isu dengan meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa korban penembakan adalah anggota TNI bukan pekerja PT.

Dewan HAM PBB Nyatakan Tak Terdapat Pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan dari PBB yang ditegaskan kembali oleh Menko Polhukam, Mahfud MD memupuskan manuver kelompok separatis di Papua dalam upaya merawat eksistensi isu pelanggaran HAM di Papua. Dalam sebuah konferensi pers secara virtual belum lama ini, Mahfud MD menyebut bahwa PBB tidak memandang terdapat pelanggaran HAM di Papua. Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin 13 Juni 2022 lalu.

Laporan-laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH) yang berada di bawah Dewan HAM PBB. Setelah menerima laporan, pihak SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia bukan merupakan negara yang diminta proses klarifikasi menyusul adanya laporan. Termasuk isu adanya kabar dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi, adalah tidak benar. Penanganan persoalan HAM di Infonesia yang tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu menunjukkan adanya kemajuan komunikasi dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022. Namun dalam pertemuan tersebut tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Penyelesaian Masalah Papua Gunakan Pendekatan Ideologis dan Dialog

Persoalan HAM yang masih menjadi isu di Papua perlu mendapat perhatian bersama. Meski Dewan HAM tak menganggap sebagai sebuah pelanggaraan, namun pemerintah perlu mengambil sikap melalui berbagai pendekatan. Terlebih isu tersebut kerap menjadi tunggangan sejumlah pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Indonesia. Pasalnya, tanah Papua ibaratnya seperti rumah yang indah dan menarik bagi banyak pihak. Termasuk negara luar yang sering memanfaatkan sekaligus memainkan berbagai isu terhadap sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Termasuk dalam hal ini adalah bumi cenderawasih.

Secara umum, setiap pihak harus mampu mewaspadai kondisi tersebut. Isu HAM memang tak hanya menjadi isu nasional, karena telah terfasilitasi oleh pihak tertentu untuk dibawa ke ranah internasional sesuai dengan kepentingannya. Sehingga menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, perlunya pendekatan ideologis. Seluruh pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua.

Pembangunan di tanah Papua harus terus digalakkan, sehingga tak ada masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP) yang merasa menjadi anak tiri di tanah air Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Namun, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, meski secara nasional masih relatif paling rendah. Masalah ekonomi dinilai menjadi pemantik konflik di Papua. Dalam merespon hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran salah satu Putra Papua, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri diharapkan akan semakin memperkuat kinerja pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan kesejahteraan di Papua, terutama dalam memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Sebab, sebagai mantan kepala daerah maka Wempi sangat memahami soal kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat dan Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar.

Adanya penunjukan Wempi menjadi sejarah baru yang dicetak oleh pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin karena untuk pertama kalinya putra Papua menjadi Wamendagri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Salah satu dampak dari adanya penolakan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB), selain dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi, juga disebabkan karena minimnya pengetahuan publik terhadap seluk-beluk kebijakan yang kini sudah masuk dalam pembahasan di tingkat DPR. Tipikal masyarakat Papua yang mudah tersentuh secara emosi serta terkomando oleh tokoh atau pihak yang dianggap memiliki pengaruh tinggi menjadikan informasi DOB tak terserap secara utuh. Adanya sejumlah kepentingan yang bermain dalam merespon informasi berkaitan kebijakan DOB tersebut memunculkan sejumlah bias hingga disinformasi. Bisa diyakini bahwa sejumah pernyataan penolakan DOB tidak murni berdasarkan sikap atau idealis pemikiran. Melainkan buah dari penerimaan framing informasi yang tak utuh dan memiliki muatan tertentu berlawanan dengan rencana pemerintah terhadap pembangunan wilayah Papua.

Jalan Peningkatan Perekonomian Papua Melalui DOB

Meski bisa dikatakan hampir setiap hari terdapat pernyataan dukungan terhadap DOB, namun tak seluruh pihak pendukung memberikan literasi serta informasi yang persuasif mengenai motivasi hingga dasar dalam mendukung kebijakan tersebut. Padahal, terdapat banyak sisi dan aspek yang bisa menjadi bahan pembelajaran serta informasi dalam memahami maksud baik pemerintah pusat untuk membangun wilayah Papua.

Mantan Wali Kota Jayapura sekaligus tokoh senior Papia, Michael Manufandu menjelaskan berkaitan DOB bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan mengingat Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/ kota. Jumlah tersebut bisa disebut terlalu banyak dan berdampak pada tidak maksimalnya pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian. Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kolombia tersebut menyatakan bahwa pemekaran DOB harus didukung oleh seluruh pihak. Dirinya berharap agar pemerintah bisa mensosialisasikan maksud dan tujuan pemekaran Papua agar bisa dipahami masyarakat.

Dalam hal berdemokrasi boleh-boleh saja orang memberikan pendapat, tetapi kita harus tahu asas keputusan pemerintah. Sehingga harus kita laksanakan, karena pada dasarnya tidak ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Kita harap agar soal pemekaran DOB nantinya bisa disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat supaya mereka mengerti bahwa hal ini merupakan maksud baik dari pemerintah.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat dua faktor mengapa pemekaran Papua penting dilakukan. Pertama, dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Kedua, aspek pembangunan, sejauh ini masih banyak yang belum tersentuh, karena banyaknya wilayah Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Papua (FKMP) di Jakarta, John Numberi menegaskan alasan pihaknya mendukung Kebijakan DOB untuk segera direalisasikan. Menurutnya, manfaat pemekaran sangat baik, pertama dapat mensejahterakan masyarakat Papua. Kedua, pertumbuhan ekonomi berjalan lebih baik. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Serta keempat, terdampak dampak lain dari ruang lingkup yang didapat dari kebijakan tersebut.

Dukungan juga datang dari Ketua Kelompok Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (Kompaja), Emilianuss Tikuk. Mennurutnya, rencana DOB akan membuka banyak sekali kemajuan, termasuk terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua. Oleh karena itu pihaknya mengajak kepada pemuda dan mahasiswa Papua, tokoh agama serta seluruh warga Indonesia untuk bersama-sama mendukung DOB menuju percepatan pembangunan nasional di atas tanah Papua. Kemudian, Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Kaimana Wilayah Jabodetabek, My Future Boy Masa menyatakan bahwa dengan adanya rencana pemerintah merancang DOB maka, pertama pendidikan lebih merata dan menyentuh masyarakat. Kedua, kesehatan akan lebih merata menembus batas-batas daerah yang terisolir. Ketiga, adanya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai akses dan mobilisasi. Keempat, afirmasi Osu akan lebih dirasakan oleh orang asli Papua yang berada di wilayah terpencil. Serta kelima, terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua.

Melihat Manfaat Kebijakan DOB dari Perspektif Ekonomi

Secara spesifik dalam bidang ekonomi. Adanya kebijakan DOB juga dapat dimaknai secara lebih mendalam dan detail. Salah satunya muncul dari pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas. Menurutnya, masyarakat Papua lebih tepat mempersiapkan diri ketimbang mengikuti aksi demonstrasi penolakan DOB yang dilakukan sekelompok tertentu demi kepentingan pribadinya. Masyarakat Papua harus melihat pemekaran provinsi Papua melalui prespektif ekonomi. Pasalnya, manfaat pemekaran provinsi di Papua antara lain pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperpendek rentan kendali pemerintahan antarpusat dan daerah serta mempermudah mobilitas dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat Papua termasuk elite politik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Kaitan dengan bidang ekonomi berkaitan dengan DOB juga dinyatakan oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano. Menurutnya pelaksanaan pemekaran Papua dapat mendorong daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Sejumlah Nama Calon Pejabat di DOB Papua

Kabar terbaru muncul terkait pembahasan DOB Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa telah terdapat bupati yang siap menjadi calon gubernur di DOB Papua. Hal tersebut memperkuat bukti bahwa terdapat sikap mendukung adanya pembentukan DOB di Papua. Dirinya menilai adanya pro dan kontra menjadi hal biasa dalam setiap rencana kebijakan. Pemerintah memastikan tetap akan melanjutkan melakukan pembahasan kebijakan DOB Papua.

Penegasan Kemlu Tak Ada Rencana Dewan HAM PBB ke Papua

Kabar aktual juga datang dari pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait adanya isu kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib secara tegas menyatakan bahwa tidak ada rencana tersebut, Berdasarkan sesi ke-49 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu, tidak ada agenda atau pembahasan khusus mengenai Indonesia termasuk Papua. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi isu yang beredar yang menyebut Komisi Tinggi HAM PBB akan mendatangi Papua atas dugaan pelanggaran HAM. Justru yang terjadi adalah pemerintah Indonesia mengundang untuk meninjau pembangunan dan capaian SDG’s di Papua dan Papua Barat. Komisi Tinggi HAM PBB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Komisi Tinggi HAM PBB juga berjalan baik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)