Oleh : Reza Pahlevi )*

Penguatan Diplomasi Ekonomi merupakan salah satu strategi perdagangan internasional, hal ini berperan dalam menyelenggarakan aktifitas untuk mendukung Diplomasi Ekonomi. Kementerian Luar Negeri berinteraksi dengan berbagai kementerian dan lembaga dengan semangat Indonesia Incorporater.

Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan kementerian perdagangan untuk ekspor, dan BKPM untuk investasi. Kolaborasi juga dijalin dengan BUMN yang ingin membuka unit usahanya di negara akreditasi.
Hingga kini, Indonesia masih menghadapi Pandemi Covid-19 yang menjadin tantangan tersendiri dalam perekonomian global. Covid-19 telah meluluhlantakan perekonomian dunia akibat terjadinya penawaran dan permintaan atas barang dan jasa di seluruh dunia mengalami penurunan dan perlambatan. Salah satu prioritas diplomasi RI pada tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang tengah terjadi di dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kontribusi Indonesia dituangkan dalam diplomasi yang antisipatif, adaptif dan cekatan.

Dalam kesempatan pernyataan pers, Retno berujar sepanjang tahun 2020 selama pandemi, Indonesia mendukung beberapa upaya pengelolaan dampak ekonomi. Tahun ini, kita mendukung pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas. Retno merinci, pertama prioritas pemulihan ekonomi dilakukan dengan mendorong implementasi kesepakatan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA), penggunaan APEC Travel Card dan kesepakatan TCA lainnya. Selain itu, RI juga akan mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia.

Dalam hal pemulihan ekonomi pula, tahun ini RI berupaya memperluas pasar dan integritas ekonomi kawasan di antaranya melalui ratifikasi dan implementasi Indonesia-Korsel Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Implementasi Indonesia-Australia CEPA, finalisasi Indonesia-Uni Eropa CEPA dan Indonesia-Urki CEPA.

Selain itu, harus dimulai perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom, penuntasan negosiasi PTA dengan Mauritus, Fiji dan Papua Nugini, FTA Indonesia dengan Eurasian Economic Union, serta pembuatan Limited Trade Deal dengan Amerika Serikat (AS).

Prioritas pemulihan ekonomi selanjutnya adalah mendukung upaya pemerintah membangun hilirisasi industri nasional yang memiliki nilai tambah, salah satunya industri baterai lithium. Rangkaian kerja sama dengan World Economic Forum juga perlu dilanjutkan dalam investasi dan kerja sama di industri spesifik yang melibatkan pemimpin bisnis global terkait.

Pada tahun ini, Menlu Retno juga akan mendorong keaktifan Indonesia dalam Troika G-20 di bawah kepemimpinan Italia, mengingat Indonesia akan menjabat Presiden G-20 tahun 2022. Tahun ini pula, RI akan memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM dengan tema “inclusively Creative: A Global Recovery”. Retno berujar bahwa Indonesia juga akan memperkuat upaya diplomasi dalam menghadapi berbagai hambatan perdagangan termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia dengan utamanya sawit.

Di sisi lain, RI juga mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral. Hal ini dilakukan dengan pendekatan holistik, non diskriminatif, adil dan dalam konteks pencapaian SGGs. Pada prioritas diplomasi sektor kesehatan, yakni membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Prioritasnya antara lain, pertama, realisasi komitmen vaksin baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, kedua penguatan kerjasama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat farmasi maupun alat kesehatan.

Ketiga, penguatan kerjasama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan. Keempat, penguatan sistem dan mekanisme kerja kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional kawasan dan global. Prioritas di sektor ekonomi ialah mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau serta pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas. Antara lain mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA penggunaan APEC travel card, dan kesepakatan TCA lainnya.

Selain itu, juga mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia, perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partership Agreement (CEPA), implementasi Indonesia Australia CEPA, Implementasi Indonesia-Australia (CEPA), Finalisasi Indonesia-European Union (IEU CEPA) dan Indonesia-Turkey CEPA. Tak hanya itu, adapula dimulainya perundingan PTA/FTA (Free Trade Agreement) dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom. Sektor ekonomi merupakan salah satu yang terdampak akibat pandemi, sehingga upaya diplomasi ekonomi tentu diperlukan demi memperkuat ekonomi Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rusdi Hartono(*

Pada masa pandemi Covid 19, seluruh dunia mengalami cobaan yang berat, bukan saja kekhawatiran akan virus menular dan dapat mematikan manusia. Tetapi juga pademi menggerogoti perekonomian banyak negara termasuk Indonesia. Namun demikian walaupun Indonesia berada di dalam bayang-bayang resesi. Indonesia tetap gencar melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara asing. Agar dapat membuka peluang investasi dari pihak asing dari banyak negara. Sehingga dapat mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga membawa keuntungan yang siginifikan bagi Indonesia terutama untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya merefleksi diplomasi ekonomi, Indonesia baru-baru ini melaui Kementrian Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra telah memfasilitasi kegiatan penandatanganan secara daring Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Dagang antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero (PPI Persero) yaitu salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan N Brothers Ltd/ Import Station Trading Pty Ltd yaitu salah satu Perusahaan milik Diaspora Indonesia di Australia, bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra.

Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Dagang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia termasuk Produk Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui Diplomasi Ekonomi dan Promosi Perdagangan. Hal tersebut sejalan dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang mendukung terciptanya kerangka kerja bagi Australia dan Indonesia untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi bilateral, mendorong kerjasama ekonomi antar bisnis, komunitas dan individu.

Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Australia dapat terus ditingkatkan dengan memanfaatkan implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dan berbagai skema fasilitasi seperti mendorong kerjasama dagang, bussines matching, bussines forum, pelatihan ekspor, dukungan pameran, pendampingan/advokasi, promosi dagang dan fasilitas lain bagi dunia usaha Indonesia di pasar Australia. Skema Fasilitasi tersebut memberikan stimulus positif terhadap pelaku usaha Indonesia, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam meningkatkan penjualannya.

Seperti diketahui bahwa produk ekspor utama Indonesia ke Autralia adalah produk metal, produk kayu, reception apparatus for televition dan pupuk. Beberapa dari produk tersebut merupakan produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga akan memberikan dampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), hinggan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalanakan kegiatan ekonomi produktif.

Indonesia terus berupaya meningkatkan performa perdagangan dan investasi dalam mendorong percepatan pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Terlihat dengan meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke Australia di tahun 2020 yang memberikan kontribusi pada penurunan atau berkuranganya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Australia sekitar 36 %. Selain itu, pada triwulan pertama tahun 2021, nilai ekspor Indonesia ke Australia meningkat sekitar 56,81 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonomi negeri dalam merebut pasar internasional bagi produk indonesia.

*(Pemerhati masalah ekonomi dan sosial serta politik)

Oleh Adnan Kasogi Nasution )*

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan pondasi dan bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah pun serius membangun ekosistem yang sehat bagi UMKM karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakan roda perekonomian rakyat, utamanya di masa pandemi Covid-19.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belakangan menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, berbagai bantuan dari Kementrian Koperasi dan UMKM gencar dilakukan. Mulai dari bantuan pencairan dana usaha dengan mudahnya persyaratan yang ada, hingga berbagai bantuan berkala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Pencairan dana UMKM senantiasa terlaksana secara bertahap dari bulan ke bulan secara langsung tersalurkan pada masyarakat yang sudah terverifikasi sebagai pelaku usaha. Hal ini membuat siapapun tersulut semangatnya untuk membuat usaha. Lalu apa sebenarnya manfaat bagi pemerintah dalam membagikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang memiliki usaha? Untuk menjawabnya tidak bisa hanya sebatas asumsi belaka, melainkan harus juga diimbangi dengan data yang valid untuk menemukan jawaban tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (1) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas.

Adapun aturan turunan perihal UMKM ini apalagi ditengah situasi Pandemi Covid-19 memicu lahirnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 tahun 2021 menjadi keseriusan bagi Pemerintah dalam membangun UMKM. Regulasi tersebut hadir berdasarkan Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

UMKM sudah banyak memberikan kontribusinya pada negeri ini dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Riza Damanik menjelaskan bahwa kontribusi UMKM ditargetkan mencapai 62,36% terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun 2021 dan diharapkan terus naik naik menjadi 65% dari PDB pada tahun 2024. Pengembangan koperasi dan UKM pada 2021-2024 sudah sangat dipetakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan peta jalan tersebut ditargetkan pada 2021 koperasi dan UMKM mulai beranjak kemudian mengalami peningkatan di 2022 dan perbaikan di 2023.

Di luar negeri, Pemerintah terus mengoptimalkan diplomasi ekonomi. Perwakilan RI dapat menjadi katalis agar para pelaku usaha Indonesia dapat menembus pasar internasional. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyampaikan bahwa meskipun jumlah penduduk Singapura tidak sebesar Indonesia, tetapi potensi pasar yang dimiliki Singapura sangat besar. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dengan tantangan kebutuhan pasar internasional yang semakin tinggi, diharapkan UMKM Indonesia dapat juga mengembangkan bisnisnya secara digital melalui platform e-commerce.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan upaya-upaya pembinaan kepada UMKM melalui berbagai kegiatan, seperti pameran UMKM Gayeng yang akan dilaksanakan pada bulan April/Mei 2021 dengan serangkaian kegiatan meliputi fasilitasi kurasi, pengembangan kapasitas, business matching, dan promosi, baik dalam maupun luar negeri.

Masyarakat juga dapat berperan dalam optimalisasi UMKM ini dengan berinovasi kreatif dalam membangun usaha sesuai kebutuhan pasar ketika modal usaha sudah dibantu oleh pemerintah. Berbagai kejadian menggemparkan perekonomian Indonesia dan beberapa negara di dunia pada tahun 1997-1998, membuat usaha berskala besar kala itu tidak mampu bertahan mengahadapi gelombang krisis moneter.

Ketika kita sudah mampu membayangkan kekacauan ekonomi global yang juga menghantam Indonesia, kiranya kita akan paham seberapa besar dampak ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Jelas akan juga merembet pada kehidupan politik, pendidikan, Kesehatan, juga keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan terganggu. Agaknya kita juga perlu berlajar dari sejarah, bahwa UMKM benar-benar tidak terdampak secara signifikan. Oleh karena itu agar sejarah kelam tidak terulang seperti saat krisis moneter melanda Indonesia, optimalisasi UMKM jelas harus disadari oleh semua pihak dan mulai dilaksanakan realisasinya oleh seluruh stakeholder yang ada di Indonesia.

Saya meyakini bahwa UMKM adalah pondasi perekonomian bangsa Indonesia, hal ini bukanlah asumsi pribadi tapi sudah saya jelaskan baik secara historal, empirical, yuridical, beserta data valid didalamnya. Semoga keresahan dari mahasiswa ini mampu tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia baik dari suprastruktur politik seperti halnya pemangku kebijakan, hingga infrastruktur politik masyarakat khususnya, berbagai media masa, dan para pengusaha tentunya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Islam Bandung