Oleh : Deny Adriana )*

Minyak goreng telah menjadi pembahasan yang berlarut, mahalnya harga minyak goreng telah membuat masyarakat resah. Masyarakat pun mendukung Pemerintah untuk mengawasi distribusi minyak goreng secara ketat.

Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengingatkan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang baru diterbitkan, membutuhkan waktu agar bisa mengurai kekisruhan distribusi minyak goreng.

Dalam keterangan pers-nya Budi mengatakan, “Kebijakan ini juga membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.”

Budi menjelaskan dengan hilangnya disparitas harga dalam dan luar negeri, produsen akan memilih mendistribusikan produknya di pasar lokal. Sehingga volume yang memadai akan memastikan turunnya harga ke level wajar dan bisa diterima masyarakat.

Kemudian, dengan adanya kebijakan terkait dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi, minyak goreng curah yang terhitung murah turut menyeimbangkan pasokan, memperbanyak pilihan bagi masyarakat. Budi menegaskan bahwa kuncinya ada pada pengawasan dan konsistensi.

Pada tahap awal, pencabutan HET minyak goreng kemasan akan memulihkan distribusi di pasar namun disertai kenaikan harga yang signifikan. Gejala tersebut akan mereda saat hukum pasar supply and deman berlangsung. Sehingga akan tercipta equilibrium harga ke level wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11/2022 mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan mengikuti nilai keekonomian di pasar.

Pemerintah juga memutuskan untuk menyerahkan harga minyak goreng (migor) ke mekanisme pasar. Namun, memberikan subsidi bagi minyak goreng curah dengan eceran tertinggi Rp. 14.000 per liter. Ketentuan baru itu mulai berlaku pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022.

Dengan ketentuan baru ini, pemerintah berharap agar pasokan minyak goreng di pasar domestik bisa lancar dan tidak terjadi kelangkaan. Meski dengan konsekuensi harga yang masih tinggi, mengikuti keekonomian pasar.

Pemerintah juga memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan distribusi minyak goreng di dalam negeri. Dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga komoditas termasuk minyak nabati, di dalamnya termasuk minyak kelapa sawit.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ia mengungkapkan pemerintah terus memperhatikan kenaikan harga minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit global. Pemerintah juga telah bertemu dengan para produsen minyak goreng dan melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memintah agar para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng.

Merujuk pada Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menunjukkan bahwa stabilitas pangan termasuk minyak goreng merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemenperin tidak tinggal diam, pihaknya menggunakan sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi minyak goreng sawit curah.

Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyediaan Minyak goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan Usaha Kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kepala Subbagian Hubungan Media Masa Kemenperin Krisna Sulistiyani mengatakan, bahwa pelaku usaha minyak goreng wajib mendaftarkan dirinya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Perusahaan yang bergabung ke dalam SIMIRAH harus mencantumkan profil jaringan distribusi, termasuk nama badan usaha atau perorangan sampai dengan pengecer, kontak person in charge (PIC) badan usaha, lokasi tujuan distribusi di tingkat kabupaten maupun kota dan waktu distribusi.

Sebagai informasi, Kemenperin telah mencatat sebanyak 81 Industri minyak goreng sawit sudah mendaftar melalui SIINas. Mereka adalah perusahaan yang tergabung dalam asosiasi.

Dari 81 perusahaan tersebut, 47 perusahaan sudah melakukan registrasi dan 39 perusahaan sudah mendapatkan nomor registrasinya, termasuk PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) yang menjadi bagian Sinarmas Group.

Pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng sangatlah diperlukan, apalagi jelang ramadhan di mana kebutuhan bahan pokok termasuk minyak goreng akan mengalami peningkatan, tentu saja hal ini bisa didukung dengan cara tidak melakukan panic buying, cukup membeli minyak goreng seperlunya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Pemerintah telah mencabut harga ceceran tertinggi (HET) minyak goreng. Hal itu dilaksanakan agar distribusi dan stok minyak goreng kembali melimpah di pasaran.
Minyak goreng adalah sembako yang sangat penting karena banyak yang membutuhkannya. Tak hanya ibu rumah tangga tetapi juga penjual makanan. Tak heran harga minyak amat diteliti oleh pembelinya karena berpegaruh terhadap isi dompet dan juga keuntungan berbisnis.

Kepala Badan Intelijen Negara Jendral Pol (Purn) Budi Gunawan menjelaskan, “Kebijakan pemerintah untuk mencabut HET akan melancarkan distribusi minyak goreng. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi supply and demand. Butuh waktu untuk menormalkan kembali dan juga pengawasan ketat.”

Dalam artian, memang HET dicabut sehingga harga minyak premium berada di kisaran 47.000-48.000 rupiah per 2 liter. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena hal ini untuk melancarkan distribusi. Buktinya saat ini kelangkaan minyak goreng di pasaran cenderung minim dan tidak ada lagi pembatasan untuk pembeliannya.

Masyarakat akhirnya mengerti maksud pemerintah dan memang betul bahwa minyak dengan mudah ditemui di pasar tradisional maupun supermarket. Distribusi benar-benar lancar, tidak seperti bulan lalu yang harus mengantri sampai berjubel di minimarket. Bahkan sampai ada minimarket yang pintu kacanya pecah berkeping-keping gara-gara tidak kuat menahan arus antrian pembeli yang ingin membeli minyak, sebelum toko dibuka.

Jika distribusi lancar maka akan lega karena bisa dengan mudah membelinya. Masyarakat juga tidak perlu khawatir akan harga minyak goreng karena sesuai dengan hukum ekonomi, banyaknya suplai barang akan menunurunkan harganya. Kita hanya perlu menunggu waktu sehingga harga minyak akan stabil lagi dan tidak terlalu jauh dari HET yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah.

Sekarang kita ditanya, mau minyak murah tetapi langka sehingga kesusahan untuk menggoreng tempe atau minyak harganya sedikit naik tetapi mudah ditemui di pasaran? Tentu akan memilih yang kedua karena sembako ini jelas diperlukan oleh masyarakat. Ibu rumah tangga tidak khawatir karena harga minyak naik, yang penting mereka bisa memasak. Lagipula mereka optimis harganya bisa turun lagi.

Jika distribusi minyak lancar maka tidak akan ada yang menimbun, karena mereka dipastikan rugi. Pasalnya harga minyak goreng diprediksi akan turun lagi, jadi mereka tidak akan menimbun dan menyusahkan masyarakat.
Distribusi minyak memang perlu diperbaiki karena saat HET minyak goreng hanya 28.000 per 2 liter, para pedagang nakal malah mengekspornya agar mendapatkan untung besar.
Namun ketika HET dicabut dan ada kenaikan biaya ekspor maka mereka membatalkannya, karena lebih untuk berjualan di Indonesia. Dengan begini maka penyaluran minyak goreng akan lancar lagi.

Bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli minyak goreng sawit premium maka disarankan untuk belanja di pasar tradisional, karena di sana tersedia minyak goreng curah. Harganya masih disubsdi alias hanya 14.000 rupiah per liter. Sehingga ada solusi untuk memasak atau memproduksi gorengan dan dijual lagi dengan harga yang masih terjangkau.

Pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng tidak membuat masyarakat panik karena mereka bisa beralih untuk sementara ke minyak curah. Masyarakat mengerti bahwa pencabutan HET bukan berarti pelit subsidi. Melainkan cara yang sangat ampuh untuk kembali menormalkan distribusi minyak goreng ke pasaran di seluruh Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute