Oleh : Rebecca Marian )*

Pembentukan Daerah otonomi baru (DOB) Papua wajib diapresiasi karena akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mampu memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Papua akhirnya memiliki 3 daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Peresmian DOB menjadi kado terindah dari pemerintah, karena masyarakat di Bumi Cendrawasih sudah menginginkannya sejak bertahun-tahun lalu. Pemekaran wilayah akan mempercepat kesejahteraan dan memeratakan pembangunan di Papua.

Pemerataan pembangunan sangat diharapkan karena selama ini ada perbedaan antara Indonesia bagian barat dan timur. Bahkan dianggap pembangunan hanya ada di Jawa saja. Padahal pemerintah juga membangun Papua dan memberi dana otsus (otonomi khusus) yang nilainya triliunan rupiah, untuk meratakan pembangunan di Papua. Sehingga penambahan DOB akan mensukseskan misi otonomi khusus.

Mesakh Mirin, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, menyatakan bahwa penambahan DOB akan menambah akses pembangunan dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Dulu hanya ada 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Akibatnya perjalanan dari ibu kota provinsi ke kabupaten agak sulit.

Dalam artian, jika sekarang ada 5 provinsi maka diharap perjalanan dari satu kabupaten ke daerah lain akan lebih mudah. Penyebabnya karena jika ada provinsi baru maka akan ada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan beraspal. Jalan tersebut dimanfaatkan untuk kemudahan transportasi dan mensejahterakan rakyat.

Mengapa untuk mensejahterakan rakyat harus dengan memperbaiki infrastruktur? Penyebabnya karena jika jalannya bagus maka perekonomian lancar, karena pengiriman barang dagangan lebih cepat. Apalagi kondisi geografis Papua yang masih sulit dan jalan rayanya tidak sebanyak di Jawa. Jika banyak jalan raya maka hubungan antar distrik dan kabupaten lebih mudah dan penjualan sagu serta hasil tani lain lebih cepat.

Pemerataan pembangunan wajib dilakukan karena yang mendapat sentuhan modernisasi bukan hanya di Jayapura, Merauke, atau Wamena saja. Namun juga sampai ke Yahukimo dan daerah-daerah lain di Papua. Pembangunan harus dilakukan sampai ke pelosok agar masyarakat merasakan manfaatnya.

Infrastruktur yang dibuat dalam rangka pemerataan pembangunan bukan hanya jalan raya dan jembatan. Namun juga aliran listrik, jaringan internet, dan berbagai fasilitas lain. Masyarakat akan maju dalam berbagai bidang karena mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan warga Papua tak lagi identik dengan kehidupan yang masih tradisional dan ketinggalan zaman.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, menyatakan bahwa setelah pembentukan provinsi baru (di Papua), banyak pembangunan Polda akan direncanakan. Pembangunan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembangunan Polda dilakukan untuk melindungi masyarakat Papua. Apalagi masih banyak anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang bisa saja menunjukkan diri di depan publik. Diharap dengan banyaknya Polda dan polisi-polisi yang bertugas, akan membuat mereka takut dan membatalkan niatnya untuk menyerang masyarakat.

KST memang harus diwaspadai karena sudah berkali-kali melakukan penyerangan, bahkan mereka tega menghabisi saudara sesukunya sendiri. Untuk mengamankan masyarakat maka memang butuh Polda baru. Aparat adalah sahabat rakyat dan kehadiran mereka adalah untuk tindakan preventif.

Jika banyak Polda baru maka otomatis Papua akan lebih aman dan hal ini bisa berpengaruh ke bidang perekonomian. KST pernah menyerang warga dan jika ada mereka, maka kegiatan masyarakat otomatis terhenti, karena ketakutan akan jadi korban selanjutnya. Namun ketika ada polisi maka KST yang tidak berani dan akhirnya aktivitas rakyat, termasuk perekonomian, akan lancar.

Aktivitas perekonomian rakyat harus dijaga dan hal ini menjadi salah satu tugas polisi. Jika ada Polda di dekat pasar maka KST tidak berani melakukan penyerangan dan penjarahan. Selain itu, pencopet dan oknum lain juga takut. Akhirnya roda perekonomian bergulir makin kencang, karena didukung oleh keamanan di tengah masyarakat.

Sebaliknya, keberadaan Polda jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Jika ada Polda baru sebagai akibat dari pembentukan provinsi baru, maka bagus sekali untuk mencegah kejahatan. Keberadaan aparat bukan berarti membuat Papua jadi daerah yang terlarang atau terawasi oleh polisi dengan ketat, karena keberadaan mereka untuk melindungi.

Untuk memajukan Papua maka selain dengan program otsus, juga dengan pemekaran wilayah. Jika ada provinsi baru maka akan ada pembangunan massal yang berdampak positif pada masyarakat, dan mereka akan lebih maju. Warga Papua bisa menikmati jalan raya yang bagus, jembatan, jaringan internet, dan berbagai infrastruktur lain.

Kesejahteraan warga Papua menjadi perhatian pemerintah, agar mereka bisa hidup lebih baik lagi. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan bisa melewati jalan Trans Papua dan jalan-jalan lain, yang akan memperlancar perekonomian mereka. Infrastruktur menjadi kunci dari kemajuan daerah, termasuk di Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh: Levi Raema Wenda*)

Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dapat menjadi langkah tepat untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. DOB Papua akan membantu mempercepat pembangunan di Papua, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua.

DOB Papua yang telah resmi disahkan sangat dibutuhkan Masyarakat Papua. Hal ini karena Papua memiliki luas wilayah yang cukup besar dan lokasinya yang jauh dari Ibukota Negara, sehingga memiliki tantangan tersendiri di dalam pengelolaannya. DOB akan menjawab segala tantangan di dalam pengelolaan Papua, dengan memperlebar rentang kendali agar pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Papua dapat terwujud dengan optimal.

Pasca disahkannya DOB, Papua kini memiliki tambahan tiga provinsi baru. Provinsi baru tersebut yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Tiga provinsi baru ini akan membuat pusat pemerintahan daerah baru lebih dekat ke masyarakat yang berada di pelosok, dan dapat menghadirkan fasilitas pelayanan publik seperti fasilitas administrasi, kesehatan, pendidikan ke wilayah yang sebelumnya tidak memilikinya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan pemekaran tiga DOB di Papua merupakan bahagian dari ikhtiar pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Papua. Dirinya berharap dengan adanya pemekaran provinsi baru ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua dan political will dari Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang semakin terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, political will adalah adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Political will dapat menjadi basis keyakinan publik terhadap pemerintah. Jika publik yakin bahwa pemerintah memiliki political will, maka publik akan memberikan nilai bagus dan dukungan kepada pemerintah.

Pembentukan tiga DOB di Papua merupakan amanat dan implementasi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan lex specialis. Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan otonomi khusus yang ada di Papua memiliki sifat lex specialis systematis. Maksud dari sifat tersebut adalah khusus yang sangat khusus dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan antara aturan pelaksanaan di bawahnya dengan Undang-Undang itu sendiri.

Ketua Umum Pemuka Adat Papua Jan Christian Arebo dalam webinar bertajuk Expansion of Papua Province of The Youth Generation menyatakan bahwa pemekaran provinsi di Papua selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan. Jan Christian menambahkan bahwa kebijakan DOB di Papua merupakan kebijakan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo dan merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Pembentukan DOB Papua dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, karena dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Papua dengan memberikan pelayanan publik yang lebih merata kepada masyarakat. DOB Papua juga akan menyerap SDM-SDM, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang tentunya akan menguntungkan generasi muda Papua, yang memiliki kemampuan di berbagai bidang.

DOB Papua sangat menguntungkan bagi OAP karena memberikan afirmasi khusus kepada OAP untuk menjadi bagian dari aparatur negara, dimana formasi pengisian ASN akan diisi oleh 80% ASN. Tidak sekedar itu, pelaksanaan DOB di Papua akan membuat kesempatan untuk pertama kalinya pengisian ASN dengan penerimaan OAP berusia 48 tahun untuk calon ASN dan usia 50 tahun untuk tenaga honerer. Ini merupakan kebijakan baru, karena sebelumnya batas usia kedua formasi ini adalah 35 tahun.

Pemerintah juga telah membuat roadmap atau arah kebijakan dalam pelaksanaan operasionalisasi penyelengaraan pemerintah di 3 provinsi baru di Papua. Roadmap yang telah disusun berupa mekanisme pelantikan PJ Gubernur, Peresmian Provinsi, Manajemen ASN, hingga proses pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan sebagainya. Rangkaian kebijakan tersebut merupakan bukti keberpihakan pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat OAP dan telah sangat sungguh-sungguh diperjuangkan.

Saat ini pemerintah telah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi, harmoisasi, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi terpadu untuk pelaksanaan pembangunan di Wilayah Papua. Badan khusus ini langsung diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan para Menteri Kabinet, Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pejabat dari Papua.

Selain membuat roadmap pelaksanaan DOB, Pemerintah juga akan melakukan pendampingan dan supervisi agar pembangunan di daerah otonomi baru Papua dapat berjalan optimal dalam merealisasikan dana pembangunan dalam berbagai bidang. Hal ini merupakan bentuk pertanggungawaban karena seluruh anggaran untuk pelaksanaan DOB ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai yang disepakati oleh Komisi II DPR dan juga Pemerintah Indonesia.

Semoga ke depan Masyarakat Papua dapat merasakan adanya perbaikan yang signifikan dari segi ekonomi, pendidikan, akses kesehatan, pelayanan birokrasi/pemerintahan dan lain sebagainya. Karena DOB dapat berperan sebagai cara untuk mereduksi kecemburuan sosial pemicu konflik, dan sebagai cara untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di Papua.

*) Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

Oleh : Rebeca Marian )*

Keberadaan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Jika provinsi baru dibentuk, maka otomatis ada pembangunan jalan dan fasilitas umum yang baru. Selain itu, dana APBD per provinsi akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang memudahkan kehidupan masyarakat.

Papua akhirnya memiliki 3 DOB per tanggal 30 Juni 2022, masyarakat Papua lega karena akhirnya mereka memiliki lima provinsi baru dan pemekaran wilayah ini memang permintaan dari mereka sendiri. Dengan adanya DOB maka banyak sekali manfaatnya, di antaranya pelayanan ke warga Papua yang lebih maksimal, dan juga mempercepat pembangunan infrastruktur.

Ayub Faidiban, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua, menyatakan bahwa pemekaran DOB menjadi kunci percepatan pembangunan di Papua. Dengan penambahan DOB maka akan memicu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Bumi Cendrawasih.
Dalam artian, infrastruktur-infrastruktur baru akan dibangun di Papua demi kemajuan wilayah tersebut.
Jika ada provinsi baru maka otomatis diadakan pembangunan besar-besaran. Pertama-tama tentu yang dibangun adalah jalan raya, terutama yang menuju ibu kota provinsi. Masyarakat bisa menikmati jalan beraspal yang mulus (bukan makadam) dan bisa dilewati dengan sepeda motor.

Jika makin banyak jalan beraspal di Papua maka makin bagus karena mempermudah mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang satu ini memang sangat dibutuhkan karena rakyat Papua selama ini kesulitan dalam bergerak karena kondisi geografis di Bumi Cendrawasih yang terlalu sulit jika dilewati dengan kendaraan bermotor. Namun jika ada jalan raya maka akan mempersingkat waktu tempuh dan menghemat bahan bakar.

Infrastruktur berupa jalan raya merupakan manfaat utama dari penambahan DOB dan fungsi lainnya adalah untuk menaikkan kondisi perekonomian warga. Kemudahan mobilitas adalah kunci karena untuk pengiriman barang-barang dagangan jadi lebih cepat. Selain itu, barang-barang itu dikirim via jalur darat, bukan udara yang biaya kirimnya sangat mahal.

Dunia bisnis di Papua akan makin cerah karena kemudahan dalam membeli maupun mengirim barang. Makin cepat perputaran dagangan maka makin bagus karena akan menggerakkan roda perekonomian di Bumi Cendrawasih. Selain itu, biaya jasa pengiriman akan semakin mudah dan murah sehingga harga barang juga bisa ditekan.

Selama ini sangat melekat citra bahwa harga-harga barang di Papua jauh lebih mahal daripada di Jawa, bahkan di DKI Jakarta, karena memang ongkos kirimnya mahal. Jika ongkos kirim via darat dan lebih murah maka otomatis bisa menurunkan harga barang tersebut. Masyarakat akan lebih hemat dan sejahtera. Ini adalah efek domino positif dari pembangunan infrastruktur di Papua, yang diharapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, tokoh pemuda Papua Charles Kossay menyatakan bahwa penambahan DOB akan membawa dampak positif di Bumi Cendrawasih, yakni peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur. Dalam artian, penekanannya memang di infrastruktur, karena itu memang yang sangat dibutuhkan oleh Papua.

Logikanya, jika ada provinsi-provinsi baru di Papua maka akan dibangun jalan raya dan infrastruktur berupa gedung-gedung. Mulai dari Kantor Gubernur, Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Puskesmas, dan bangunan-bangunan lain. Semua dibangun dengan dana APBD yang memang diperuntukkan bagi masyarakat.

Bangunan yang berstatus fasilitas umum seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua karena mereka butuh akses kesehatan yang lebih dekat. Jika ada yang kecelakaan atau sakit parah maka akan lebih cepat mendapatkan pertolongan. Selain itu, para ibu bisa melahirkan dengan selamat dan segera mendapat pertolongan dari bidan, karena jarak dari rumahnya ke Rumah Sakit lebih dekat.

Infrastruktur berupa saluran listrik juga akan dinikmati oleh masyarakat Papua. Ada daerah yang belum mendapatkan listrik dengan maksimal, sehingga jika ada provinsi baru akan ditelusuri mana saja yang butuh pasokan listrik. Dengan adanya listrik akan membantu masyarakat untuk beraktivitas dengan tenang di malam hari dan memperkecil angka kriminalitas.

Listrik yang masuk ke distrik-distrik terpencil di Papua juga sangat bermanfaat karena masyarakat bisa memanfaatkannya untuk berbagai hal. Mulai dari menyalakan mesin untuk bekerja, memasak dengan perangkat-perangkat elektronik, dan mendapatkan penerangan yang cukup untuk belajar.

Masyarakat juga tidak akan ketergantungan akan genset atau aki jika ada akses listrik yang mencukupi. Mereka bisa menyalakan komputer, laptop, mengisi daya baterai smartphone dan mengembangkan bisnis ke ranah online. Dunia perdagangan online di Papua akan terdongkrak berkat infrastruktur berupa listrik.

Penambahan DOB Papua akan mempercepat pembangunan infrastruktur berupa jalan raya beraspal, jembatan, Gedung DPRD, gedung sekolah, Puskesmas, dan lain-lain. Semua akan sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Papua. Selain itu, infrastruktur berupa listrik akan mempermudah kehidupan warga di Bumi Cendrawasih dan membuat mereka merasakan arus kehidupan yang modern.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Rebeca Marian )*

Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tentu akan mampu mempercepat kesejahteraan dan juga pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Pasalnya, DOB Papua tersebut akan memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintahan, sehingga mempermudah pengawasan berbagai kebijakan dan program pembangunan di Papua.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) tentunya akan terus berusaha untuk bisa mempercepat kesejahteraan dan juga pemerataan di Tanah Air, khususnya pada daerah yang selama ini kurang diperhatikan dan terkesanJawasentris. Maka dari itu di era Presiden Joko Widodo terdapat pemerataan bahkan hingga ke seluruh pelosok Nusantara termasuk Papua.

Salah satu upaya yang terus dilaksanakan adalah kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Maka dari itu Hengky Yaluwo selaku Bupati Boven Digoel Provinsi Papua menegaskan bahwa kebijakan yang saat ini diupayakan oleh Pemerintah tersebut memang mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lantaran ketika ada pemekaran wilayah, maka tentunya percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan peningkatan publik akan sangat efektif untuk dilakukan.

Selain itu, Bupati Boven Digoel ini juga menilai bahwa justru dengan diselenggarakannya kebijakan DOB di Papua, maka akan ada pembukaan lapangan pekerjaan bagi anak-anak asli Papua sehingga sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Maka dengan tegas dirinya menyatakan sangat menyambut baik keputusan Pemerintah untuk mengesahkan tiga Provinsi baru yang terdapat di Papua.

Bahkan lebih lanjut, Hengky juga mengajak seluruh generasi muda di Bumi Cendrawasih untuk mampu mengambil peran mereka yakni dengan memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada setelah terjadinya pembentukan DOB tersebut supaya tidak mengalami ketertinggalan dengan daerah lain terus-menerus dan agar Papua juga bisa ikut bersaing dengan kawasan lain di Indonesia.

Sejauh ini, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah melakukan pengesahan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan DOB di Papua, yang mana akan dipisah menjadi tiga wilayah yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan. Kekhawatiran sejumlah pihak dengan adanya pemekaran wilayah ini juga sejatinya langsung terbantah karena justru kebijakan ini sangat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2/2021 pada Pasal 76 yang menyatakan bahwa pemekaran memang harus memperhatikan berbagai aspek seperti politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar dan juga kemampuan ekonomi.

Pendapat yang diucapkan oleh Bupati Boven Digoel tersebut ternyata juga diamini oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dirinya menegaskan pula bahwa memang dengan kebijakan DOB Papua yang telah disahkan itu pastinya akan mempercepat pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua sendiri.

Hal tersebut dikarenakan sejatinya usulan awal mengenai rencana untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua ini disampaikan langsung dari aspirasi masyarakat Papua mulai dari Kepala Daerah, tokoh adat, tokoh agama hingga tokoh perempuan. Sehingga jelas sekali bahwa Pemerintah sangat menerima seluruh aspirasi masyarakat tersebut. Di sisi lain, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Komisi II menyatakan kalau penyusunan terhadap 3 RUU DOB Papua memang sudah sangatlah representatif mengenai seluruh aspirasi masyarakat.

Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD juga menegaskan bahwa kebijakan DOB Papua memang sudah mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD dan juga pendanaan atau anggaran yang hendak digunakan. Dengan itu maka Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang dibutuhkan untuk kesejahteraan Papua akan langsung memprioritaskan untuk merekrut Orang Asli Papua (OAP) dengan perbandingan 8 dibanding 10.

Perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan diratakan jabatannya berdasarkan Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing disesuaikan dengan kuota OAP yang telah disebutkan sehingga akan ada pemerataan mulai dari tingkat kementerian, kelembagaan hingga pemda.

Ketua Panitia Kerja (Panja), Junimart Girsang menegaskan kalau kebijakan Daerah Otonomi Baru di Papua memang akan sangat bermanfaat untuk mengatasi segala permasalahan dan konflik kesenjangan yang selama ini terus berhembus karena taraf hidup masyarakat secara otomatis juga akan ikut terangkat. Selain itu juga akan terjadi pengakuan serta penghormatan hak-hak dasar OAP yang mungkin selama periode sebelum Presiden Jokowi masih belum didapatkan, serta yang terakhir adalah akan terjadi tata kelola pemerintahan yang mampu diterapkan dengan sangat baik.

Bagaimana tidak, pasalnya dalam proses pembentukan RUU tersebut sendiri juga sudah menghadirkan berbagai kelompok asli Papua yang memang berkepentingan termasuk ada beberapa kali kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke serta Kabupaten Jayapura untuk bisa saling berdialog dan mengisi hal-hal yang sekiranya kurang dikehendaki.

Pada kesempatan lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan bahwa Undang-Undang mengenai pemekaran wilayah di Papua memang sangat bermanfaat karena untuk mensukseskan cita-cita dasar pendiri Bangsa untuk membuat semua rakyat bisa bersaudara tanpa pandang latar belakang bahkan hingga di sisi paling Timur Nusantara karena mereka mampu merasakan juga bagaimana dampak kemajuan ekonomi sosial serta pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Maka dari itu kesejahteraan dan juga pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih pasti akan jauh lebih menjadi efisien serta efektif ketika Daerah Otonomi Baru Papua terlaksana. Bahkan hal tersebut sudah sangat representatif dengan mengakomodasi segala aspirasi yang telah dikemukakan oleh Orang Asli Papua. Dengan adanya DOB di Papua tersebut, berbagai kebijakan dan program Pemerintah diharapkan dapat terlaksana dan kesejahteraan rakyat Papua dapat meningkat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Saby Kosay )*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi Undang-Undang. Dengan adanya pemekaran tersebut, pembangunan Papua akan semakin cepat dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.

Pemekaran wilayah adalah permintaan rakyat Papua yang dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa memang Papua butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Selain itu, jika ada DOB maka pembangunan akan dilakukan hingga ke pelosok, tidak hanya di Jayapura atau kota besar lainnya saja.

Junimart Girsang, Ketua Panitia Kerja 3 Rancangan Undang-Undang pemekaran wilayah, menyatakan bahwa penambahan DOB adalah amanat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemekaran wilayah boleh dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal.

Dalam artian, misi otonomi khusus (otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua sehingga pemekaran wilayah juga berfungsi demi kemaslahatan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Apresiasi diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena beliau benar-benar ingin agar rakyat Papua makmur berkat pemekaran wilayah.

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beliau sangat sering mengunjungi Papua, dan melihat sendiri realitanya. Untuk pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih maka tidak ada cara lain kecuali pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.

Masih ada desa-desa di Papua dan Papua Barat yang belum memiliki aliran listrik. Bukan karena tidak ada sentuhan dari PLN, tetapi masyarakat luar Papua perlu mengetahui bahwa di sana kondisi geografisnya beda jauh dengan di Jawa. Ketika ada wilayah perbukitan dan pegunungan, atau di ujung pantai, tentu agak sulit untuk menyalurkan listrik.

Oleh karena itu jika ada pemekaran wilayah dan provinsi baru maka ada penambahan dana APBD untuk DOB baru tersebut. Dana tersebut bisa sebagian dirupakan jadi proyek pengadaan listrik, sehingga seluruh wilayah Papua bisa menikmatinya. Pemerintah ingin ada azas keadilan sehinga semua rakyat Papua wajib menikmati fasilitas berupa aliran listrik yang memadai.

Ketersediaan listrik akan memicu kenaikan ekonomi masyarakat karena mereka tak lagi tergantung akan genset. Jika ada pasokan listrik maka rakyat akan semangat untuk memproduksi olahan hasil bumi (misalnya sagu) yang diolah menggunakan alat elektronik. Dengan begitu maka kegiatan perekonomian akan makin semarak dan roda finansial berputar dengan cepat.

Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan makin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat.

Efek dari kesejahteraan rakyat berkat ekonomi yang meningkat pesat pasca pemekaran wilayah, juga terjadi di bidang pendidikan. Ketika warga Papua memiliki taraf hidup yang lebih baik maka mereka dengan senang hati menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, bahkan sampai kuliah. Untuk biayanya juga mandiri dan tidak tergantung dari beasiswa.

Saat anak-anak bisa sekolah maka mereka juga senang karena di daerahnya sudah ada gedung sekolah yang representatif, yang dibangun berkat pemekaran wilayah. Di provinsi baru tentu wajib ada SD, SMP, dan SMA baru. Murid-murid belajar dengan rajin dan melanjutkan kuliah juga, karena memiliki dananya.

Jika banyak putra Papua yang kuliah maka setelah lulus mereka jadi sarjana dan rata-rata mengabdi ke daerah asalnya. Gaji pegawai sarjana tentu lebih tinggi dan taraf hidupnya makin naik. Ini adalah hasil dari efek domino positif dari pemekaran wilayah yang amat baik.

Oleh karena itu, masyarakat awam perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai manfaat pemekaran wilayah. Mereka akan paham bahwa kemajuan ekonomi terjadi dengan berproses, bukan dengan tiba-tiba. Jika ada DOB bukan berarti otomatis pemerintah bagi-bagi uang atau bantuan sosial. Namun kemakmuran akan muncul ketika infrastruktur di Papua dibangun sampai ke pelosok.

Ada banyak manfaat dari pemekaran wilayah dan salah satunya adalah kesejahteraan rakyat. Masyarakat akan merasakan listrik masuk desa dan berbagai fasilitas umum lainnya. Mereka dengan mudah bermobilitas dan jalan raya amat disyukuri, karena bisa mempermudah transportasi, padahal kondisi geografis Papua tidak bisa dikatakan ringan.

Pemekaran wilayah adalah solusi agar Papua mampu lebih maju lagi. Dengan adanya DOB tersebut, rakyat bisa lebih karena ada infrastruktur yang mendukung kegiatan mereka. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masyarakat bersama-sama mendukung kebijakan tersebut agar kesejahteraan Papua lekas terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Papua merupakan gagasan yang sudah lama diperjuangkan. Implementasi DOB di Papua dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kepentingan integrasi Nasional.

Frans Maniasi selaku pengamat Politik Papua mengatakan, gagasan pemekaran Provinsi Papua melalui DOB Papua, secara historis dapat ditelusuri pada tahun 1980-an.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Frans Maniagasi dalam diskusi virtual yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Pemekaran Daerah untuk Orang Asli Papua”. Pada hari Senin 27 Juni 2022.Diskusi tersebut dihadiri oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodharwani serta Ketua Lembaga Masyarakat adat Papua Lenis Kogoya.

Dalam awal paparannya Frans mengatakan, ada tiga hal, yang pertama bahwa DOB ini bukanlah hal baru. Pada saat itu, Frans menuturkan, dibentuk tiga wakil gubernur berdasarkan wilayah yakni 1 di bagian selatan, satu di tengah dan satu lainnya untuk wilayah barat.

Setelah Undang-undang Otsus tahun 2001 diterbitkan, maka Megawati Soekarnoputri selaku Presiden RI saat itu, mempercepat pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat atau yang sekarang dikenal dengan nama Provinsi Papua Barat. Selain itu, apapun yang dilaksanakan di Papua, kepentingan bangsa haruslah diutamakan demi kepentingan integrasi nasional.

Menurut Frans, terdapat dua dimensi dalam memandang DOB Papua. Pertama adalah dimensi filosofis. Ini yang merupakan proses desentralisasi penyebab terjadinya demokratisasi pada tingkat bawah. Artinya, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

Dari aspek sosiologis, bahwa setelah 20 tahun undang-undang Otsus Papua tahun 2001 diberlakukan, ternyata masih terjadi kekurangan. Kendati ada pula kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Secara pribadi Frans mengakui, setelah adanya undang-undang Otsus 2001, ada kemajuan di Papua. Hal ini bisa dirasakan terlepas dari kekurangan dan kelebihannya.

Selain itu, Frans menuturkan, terjadi kemajuan luar biasa pada posisi strategis struktural mulai dari jabatan Gubernur hingga Kepala Distrik yang dijabat oleh orang Papua sendiri.

Frans juga menerangkan, misalnya ada fasilitas perhubungan yang bagus, di mana masyarakat bisa melakukan mobilitas dari tempat yang terpencil, dari pegunungan, dari pesisir pantai ke kota-kota dan sebaliknya juga dari kota-kota ke kampung. Meski demikian, dirinya juga mengingatkan, bahwa percepatan pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat diharapkan tidak akan menyisihkan orang asli Papua. Sehingga percepatan pembangunan itu tidak menjadi kontraproduktif terhadap tujuannya.

Ketiga, Frans memaparkan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kelembagaan. Dalam PP 106/2021, lanjutnya, dibentuk satu badan yakni Badan Pengarah percepatan pembangunan Otonomi Khusus yang berada langsung di bawah Wakil Presiden.

Kelembagaan tersebut adalah pemberian kewenangan totalitas dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengurus wilayah mengurus daerah, mengurus masyarakat yang tertuang dalam 106. Hal inilah yang patut untuk diapresiasi.

Frans juga menegaskan, seluruh elemen masyarakat perlu menyadari bahwasanya DOB merupakan sebuah kebijakan untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. Tentu saja untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerja kolaborasi.

Pada kesempatan berbeda, Nono Sampono selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, memastikan bahwa dirinya akan mendukung penuh keinginan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pembentukan DOB. Nono mengaku bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah untuk membuka kembali keran penambahan DOB. DPD sendiri sebagai perwakilan daerah juga tengah mempersiapkan kajian dengan fokus perlunya dibuka kembali wilayah otonomi baru.

Nono menilai, terdapat 173 wilayah DOB yang diusulkan dalam DPD. Untuk menentukan daerah yang dapat menjadi wilayah baru maka akan dilakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan beban anggaran.

Sebelumnya, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua.

Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di Papua.

DOB harus diwujudkan secara serius, apalagi hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah timur yang memang memiliki tantangan berbeda dibandingkan Indonesia di wilayah lainnya khususnya dalam hal mobilitas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

suaratimur.id – Dari hari ke hari pasca Indonesia resmi menambah tiga provinsi baru sebagai hasil pemekaran di wilayah Papua, pemerintah dan DPR terus bergerak cepat siapkan aturan hukum teknis di tiga wilayah baru tersebut. Adanya perhelatan Pemilu juga menjadi salah satu faktor mengapai penyiapan segala regulasi terus diproses.

Disisi lain, dari kubu penolak kebijakan pemekaran wilayah Papua yang banyak dimotori oleh kelompok pro kemerdekaan Papua serta terafiliasi dengan aktivis atau organisasi seperti Petisi Rakyat Papua (PRP), kembali merencanakan aksi penolakan.

Melalui juru bicaranya, Jefry Wenda manyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 14 Juli 2022 mendatang sebagai tindakan protes terhadap pengesahan tiga UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, aksi direncanakan dengan memobilisasi massa untuk melumpuhkan kota Jayapura melawan kebijakan negara yang disebut kolonial. Sebuah ancaman yang tak menunjukkan sikap simpatik dan mengarah pada tindakan provokatif.

Jejak Jefry Wenda dan Gerakan Provokatif PRP

Terekam dalam memori lini masa pemberitaan, sejak adanya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya sekarang yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II.  

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi. Dalam kesempatan tertentu bahkan bisa dikatakan by design kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum.

Siasat Kelompok Separatis Mengantisipasi Sempitnya Ruang Gerak Akibat Pemekaran Wilayah

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah yang sudah disahkan, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari satu atau beberapa pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan menyatakan bahwa pembentukan DOB bakal menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Di samping itu, gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua. Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam ini juga penambahan aparat dan markas militer di di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis.

Atas dasar kondisi terancam, kelompok yang sering bertindak brutal tersebut merespon sengit setiap adanya rencana pemekaran provinsi. Beberapa hari sebelum pemerinah mengesahkan pemekaran tiga provinsi, juru bicara OPM, Sebby Sambom memberikan pernyataan ancaman bahwa jika pemekaran di Papua terjadi, maka tidak akan segan-segan membunuh setiap orang asing yang masuk ke tanah Papua. Ia juga menilai bahwa para pejabat orang asli Papua yang mendukung pemekaran wilayah di Papua sebagai pengkhianat.

Merespon hal tersebut, Kepolisian Daerah Papua melalui pernyataan Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fachiri menyatakan bahwa pihaknya terus bersiaga mengantsipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan pasca penetapan tiga provinsi baru di Papua. Mari kita melihat Papua hari ini ke depan, ingat sekali lagi maksud dari pemekaran untuk memperpendek pelayanan pemerintah, mempercepat kesejahteraan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Dirinya juga secara tegas mengajak untuk meninggalkan ego masing-masing. Pihak yang menolak mari kita dekati, kita ajak untuk bagaimana membangun provinsi-provinsi yang sudah ada.

Tak Ada Alasan Untuk Menolak Pembangunan Papua Melalui Pemekaran Provinsi

Kekhawatiran yang dirasakan kelompok separatis menjadi awal dari tindakan pemerintah untuk bergerak lebih sigap dalam menyikapi keberadaan kelompok tersebut. Adanya daerah otonomi baru menjadikan wilayah Papua memiliki berbagai pengembangan mulai provinsi, hingga kabupaten baru. Sehingga ketika terjadi suatu konflik, masyarakat lebih cepat dalam mengakses untuk penanggulangan keamanan. Selain itu, pemerataan di wilayah Papua juga harus diwujudkan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, KH Syaiful Islam Al Payage, menyatakan bahwa pembentukan tiga provinsi baru di Papua adalah salah satu wujud untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, pemekaran provinsi Papua positifnya sangat besar untuk pembangunan di tanah Papua, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak pemekaran.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah kabar gembira baru saja kita terima dari buah pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Gubernur Papua, Lukas Enembe beserta rombongan dalam sebuah pertemuan di Kantor Mendagri Jakarta pada Jumat 17 Juni 2022.  Secara tegas, Gubernur petahana tersebut sepakat menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah masuk proses Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di DPR serta diperkirakan akan disahkan pada akhir bulan Juni 2022. Sebuah penantian panjang dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.

Jejak Pernyataan Inkonsistensi Sang Gubernur

Masih belum mengelupas dari ingatan kita semua, bahwa sikap seorang Gubernur Papua terhadap kebijakan pemekaran DOB mengalami berbagai perubahan bak binatang bunglon yang lihai merubah warna menyesuaikan suasana hati dan kondisi tempat yang disinggahi.

Sedikit merekap perjalanan pernyataan sikap beliau, akan kita dapati di masa dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Papua, masa dimana dirinya masih mencalonkan diri didampingi oleh mendiang Klemen Tinal. Saat itu, sekitar tahun 2013 di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk Wamena, dengan lantang menyatakan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah calon gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran provinsi Papua.

Berdasarkan pengakuan dari beberapa tokoh senior Papua, salah satu faktor kemenangan Lukas Enembe sebagai gubernur disebut karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Tak berhenti disini, mundur ke tahun 2010, saat dirinya menjabat Ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua, ia secara tegas mengajukan adanya Provinsi baru. Ajuan tersebut merupakan upaya menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi. Saat itu, kawasan Pegunungan Tengah sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Terdapat fakta sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lalu, maju ke tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, Lukas Enembe beserta perwakilan unsur pemerintah meminta adanya pemekaran wilayah serta meminta wilayah Lapago dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastrukur. Setelah itu, kemudian rencana kebijakan DOB mengalami dinamika proses politik dan hukum hingga pada akhirnya pernyataan sikap terbaru dari sang Gubernur muncul kembali di akhir bulan Mei 2022 dengan wujud penolakan. Hal yang menyedihkan dari sikap tersebut adalah alasan yang mendasarinya. Secara enteng dirinya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebab jumlah penduduk setempat tidak setara dengan jumlah pendatang yang diprediksi akan berdatangan pasca keputusan pemekaran.

Gubernur petahana tersebut juga mengklaim bahwa masyarakat Papua menolak rencana pemekaran karena tak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola tiga provinsi baru. Alasan tersebut seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepempimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri.    

Mengawal Pernyataan Dukungan Sang Gubernur

Maka dengan munculnya kembali pernyataan Lukas Enembe merespon kebijakan pemekaran wilayah pasca bertemu Mendagri dengan sikapnya yang kembali berada pada posisi mendukung. Sudah jelas menjadi berita positif bagi realisasi upaya percepatan kemajuan wilayah Papua, namun sekaligus menjadi hal negatif bagi sifat inkonsistensi pernyataan sang gubernur yang dengan mudah seperti membalik telapak tangan dalam menyatakan sikap.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam konteks dukungan, dimana dirinya meminta agar Provinsi Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Namun pernyataan sikap tersebut seperti menjadi restu bagi realisasi kebijakan DOB yang sempat mengalami dinamika dan jalan terjal, utamanya berkaitan dengan respon dan gejolak di publik. Bahkan secara tegas dihadapan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Papua dua periode tersebut menyatakan dukungan penuh dimana dirinya sebenarnya mengusulkan adanya pemekaran sejak tahun 2014.

Sebagai masyarakat yang melek perkembangan informasi maka kita patut bersyukur dan bersenang hati, namun kita juga wajib menajamkan sikap kritis, utamanya berkaitan dengan sikap Lukas Enembe terhadap kebijakan DOB. Pasalnya, pertemuan dengan Mendagri yang berakhir dengan sikap saling mendukung serta bersatu dalam percepatan pembangunan di Papua, juga diimbuhi dengan permintaan izin darinya terhadap Mendagri untuk berobat keluar negeri.

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan peraturan apabila seorang Gubernur ingin meninggalkan wilayah maka harus izin ke Kementerian Dalam Negeri. Momentum pertemuan dan sikap dukungan tersebut seperti gayung bersambut bagi Lukas Enembe. Bisa jadi skemanya akan seperti ini. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin memastikan seluruh elemen mendukung kebijakan pemekaran tersebut, di sisi lain Lukas Enembe memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan izinnya keluar negeri. Sebagaimana kita ketahui, ragam informasi telah beredar menyatakan bahwa Gubernur Papua tersebut sering kali diketahui meninggalkan wilayah Papua untuk pergi keluar kota hingga berkunjung ke beberapa negara dengan alasan tertentu.

Janji Adalah Hutang yang Harus Ditepati

Merespon sikap dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendukung kebijakan DOB namun juga meminta pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Maka Mendagri Tito Karnavian secara deskriptif menjelaskan bahwa saat ini yang sedang dibahas di DPR adalah tiga provinsi baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sementara yang juga sudah masuk usulan pemekaran adalah Provinsi Papua Barat Daya dan kemungkinan besar akan dibahas di tahun ini, maka pemekarannya terjadi di tahun depan. Sementara itu, adanya usulan lagi yakni pemekaran Provinsi Papua Utara akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas di tahun 2023 supaya bisa dimekarkan tahun depan. Sehingga rencana tentang usulan pemekaran dari Gubernur Papua menjadi tujuh provinsi akan terealisasi secara bertahap.

Adanya penjelasan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan dalam pertemuan antara Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Maka, seperti sebuah pesan turun temurun terhadap seorang laki-laki yang akan menikahi wanita pujaannya. Bahwa yang bisa dipegang dari seorang laki-laki adalah janjinya, bila ia ingkar, maka telah melukai dua hal, yaitu perasaan wanita yang dicintainya dan harga dirinya. Begitu juga yang dapat dipegang dari seseorang ketika mendapat amanah sebagai Gubernur, jika ia ingkar terhadap janji-janjinya maka telah melukai masyarakat yang dipimpinnya dan tentu saja merendahkan harga dirinya di khalayak.

Mari sama-sama kita kawal janji pernyataan dukungan sang Gubernur terhadap kebijakan pemekaran wilayah Papua.   

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Masyarakat diminta untuk menerima pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini terus diupayakan Pemerintah. Pembentukan DOB Papua diyakini akan memperpendek rentang birokrasi, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mempercepat kemajuan Papua.

Di Papua hanya ada 2 provinsi padahal wilayahnya jauh lebih luas daripada Jawa, sehingga masalah geografis malah menyulitkan pengaturan program-program pemerintah. Untuk itu maka masyarakat meminta penambahan daerah otonomi baru. Pemerintah pun mengakomodir aspirasi tersebut karena sebentar lagi akan ada 3 provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah dan RUU-nya akan disahkan.

Yan Permenas Mardenas, Anggota DPR RI dari Papua menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat Papua, baik warga sipil maupun elite politik yang berada di Papua atau luar Papua untuk mendukung daerah otonomi baru. Provinsi baru akan membawa kemakmuran dan demi masa depan Bumi Cendrawasih. Oleh karena itu masyarakat diminta menerima saja 3 RUU pemekaran wilayah, daripada ikut demo yang ada di luar sana.

Pembentukan provinsi baru memang disetujui oleh masyarakat Papua, tetapi ada oknum yang belum memahami dan menghasut warga agar berdemo. Ditengarai oknum tersebut adalah anggota KST (kelompok separatis dan teroris) yang memang membenci program-program pemerintah, termasuk pemekaran wilayah.

Padahal rakyat Papua sendiri yang meminta pemekaran wilayah dan beberapa waktu lalu perwakilan masyarakat Papua beraudensi langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikannya. Penambahan DOB juga merupakan perjuangan selama 20 tahun. Setelah ada provinsi Papua Barat maka dirasa butuh provinsi lagi, karena wilayah Bumi Cendrawasih terlalu luas jika hanya ada 2 provinsi.

Oleh karena itu masyarakat memang tidak boleh terprovokasi oleh selentingan panas di luar sana. Tidak usahlah berdemo, apalagi hanya ikut-ikutan dan tidak tahu apa masalah yang sebenarnya. Pemekaran wilayah jelas membawa manfaat karena dana APBD bertambah dan dimanfaatkan untuk fasilitas masyarakat Papua. Tidak mungkin pemekaran akan merugikan karena masyarakat asli Papua sendiri yang memintanya.

Provokasi dari oknum untuk berdemo menentang penambahan DOB memang disengaja dan mereka suka jika masyarakat terpecah-belah. Jangan sampai warga Papua terbagi jadi 2 kubu karena perpecahan akan membawa banyak kerugian. Yakinlah bahwa pemekaran wilayah akan baik bagi masa depan Bumi Cendrawasih dan provokasi dari oknum hanyalah angin lalu.

Yan Permenas melanjutkan, ketiga RUU DOB merupakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua. Pemerintah juga telah melanjutkan otonomi khusus (Otsus) sebagai bukti bahwa Papua masih diperhatikan.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua memang sangat diperhatikan, dan beliau tercatat sebagai Presiden yang paling sering mengunjungi wilayah Bumi Cendrawasih. Presiden Jokowi memantau langsung keadaan rakyat di sana. Masyarakat juga langsung curhat dan meminta ini-itu kepada beliau, termasuk pemekaran wilayah.

Sudah jelas bahwa pemekaran wilayah demi masa depan Papua karena jika ada banyak provinsi maka banyak pula fasilitas yang akan dibangun, seperti sekolah dan fasilitas umum lain. Nantinya anak-anak Papua akan belajar lebih semangat karena bisa sekolah sampai SMA tanpa jauh-jauh berjalan ke kabupaten lain. Apalagi mereka mendapatkan beasiswa Otsus sehingga bisa belajar tanpa mengkhawatirkan biayanya.

Pemekaran wilayah jelas demi kemajuan Papua dan bukannya pemaksaan program dari pemerintah pusat. Masyarakat wajib memahaminya dan melihat jauh ke belakang, serta melihat perjuangan untuk mendapatkan provinsi baru. Jangan malah berdemo seenaknya sendiri dan terkena hasutan.

Masyarakat Papua diminta untuk tenang dan tidak terbakar oleh provokasi oknum lalu melakukan demo menentang RUU pemekaran wilayah. Penambahan DOB membawa banyak kemajuan bagi rakyat dan diyakini menjadi berkat dari Tuhan untuk kemajuan Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

suaratimur.id – Salah satu dampak dari adanya penolakan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB), selain dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi, juga disebabkan karena minimnya pengetahuan publik terhadap seluk-beluk kebijakan yang kini sudah masuk dalam pembahasan di tingkat DPR. Tipikal masyarakat Papua yang mudah tersentuh secara emosi serta terkomando oleh tokoh atau pihak yang dianggap memiliki pengaruh tinggi menjadikan informasi DOB tak terserap secara utuh. Adanya sejumlah kepentingan yang bermain dalam merespon informasi berkaitan kebijakan DOB tersebut memunculkan sejumlah bias hingga disinformasi. Bisa diyakini bahwa sejumah pernyataan penolakan DOB tidak murni berdasarkan sikap atau idealis pemikiran. Melainkan buah dari penerimaan framing informasi yang tak utuh dan memiliki muatan tertentu berlawanan dengan rencana pemerintah terhadap pembangunan wilayah Papua.

Jalan Peningkatan Perekonomian Papua Melalui DOB

Meski bisa dikatakan hampir setiap hari terdapat pernyataan dukungan terhadap DOB, namun tak seluruh pihak pendukung memberikan literasi serta informasi yang persuasif mengenai motivasi hingga dasar dalam mendukung kebijakan tersebut. Padahal, terdapat banyak sisi dan aspek yang bisa menjadi bahan pembelajaran serta informasi dalam memahami maksud baik pemerintah pusat untuk membangun wilayah Papua.

Mantan Wali Kota Jayapura sekaligus tokoh senior Papia, Michael Manufandu menjelaskan berkaitan DOB bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan mengingat Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/ kota. Jumlah tersebut bisa disebut terlalu banyak dan berdampak pada tidak maksimalnya pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian. Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kolombia tersebut menyatakan bahwa pemekaran DOB harus didukung oleh seluruh pihak. Dirinya berharap agar pemerintah bisa mensosialisasikan maksud dan tujuan pemekaran Papua agar bisa dipahami masyarakat.

Dalam hal berdemokrasi boleh-boleh saja orang memberikan pendapat, tetapi kita harus tahu asas keputusan pemerintah. Sehingga harus kita laksanakan, karena pada dasarnya tidak ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Kita harap agar soal pemekaran DOB nantinya bisa disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat supaya mereka mengerti bahwa hal ini merupakan maksud baik dari pemerintah.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat dua faktor mengapa pemekaran Papua penting dilakukan. Pertama, dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Kedua, aspek pembangunan, sejauh ini masih banyak yang belum tersentuh, karena banyaknya wilayah Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Papua (FKMP) di Jakarta, John Numberi menegaskan alasan pihaknya mendukung Kebijakan DOB untuk segera direalisasikan. Menurutnya, manfaat pemekaran sangat baik, pertama dapat mensejahterakan masyarakat Papua. Kedua, pertumbuhan ekonomi berjalan lebih baik. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Serta keempat, terdampak dampak lain dari ruang lingkup yang didapat dari kebijakan tersebut.

Dukungan juga datang dari Ketua Kelompok Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (Kompaja), Emilianuss Tikuk. Mennurutnya, rencana DOB akan membuka banyak sekali kemajuan, termasuk terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua. Oleh karena itu pihaknya mengajak kepada pemuda dan mahasiswa Papua, tokoh agama serta seluruh warga Indonesia untuk bersama-sama mendukung DOB menuju percepatan pembangunan nasional di atas tanah Papua. Kemudian, Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Kaimana Wilayah Jabodetabek, My Future Boy Masa menyatakan bahwa dengan adanya rencana pemerintah merancang DOB maka, pertama pendidikan lebih merata dan menyentuh masyarakat. Kedua, kesehatan akan lebih merata menembus batas-batas daerah yang terisolir. Ketiga, adanya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai akses dan mobilisasi. Keempat, afirmasi Osu akan lebih dirasakan oleh orang asli Papua yang berada di wilayah terpencil. Serta kelima, terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua.

Melihat Manfaat Kebijakan DOB dari Perspektif Ekonomi

Secara spesifik dalam bidang ekonomi. Adanya kebijakan DOB juga dapat dimaknai secara lebih mendalam dan detail. Salah satunya muncul dari pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas. Menurutnya, masyarakat Papua lebih tepat mempersiapkan diri ketimbang mengikuti aksi demonstrasi penolakan DOB yang dilakukan sekelompok tertentu demi kepentingan pribadinya. Masyarakat Papua harus melihat pemekaran provinsi Papua melalui prespektif ekonomi. Pasalnya, manfaat pemekaran provinsi di Papua antara lain pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperpendek rentan kendali pemerintahan antarpusat dan daerah serta mempermudah mobilitas dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat Papua termasuk elite politik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Kaitan dengan bidang ekonomi berkaitan dengan DOB juga dinyatakan oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano. Menurutnya pelaksanaan pemekaran Papua dapat mendorong daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Sejumlah Nama Calon Pejabat di DOB Papua

Kabar terbaru muncul terkait pembahasan DOB Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa telah terdapat bupati yang siap menjadi calon gubernur di DOB Papua. Hal tersebut memperkuat bukti bahwa terdapat sikap mendukung adanya pembentukan DOB di Papua. Dirinya menilai adanya pro dan kontra menjadi hal biasa dalam setiap rencana kebijakan. Pemerintah memastikan tetap akan melanjutkan melakukan pembahasan kebijakan DOB Papua.

Penegasan Kemlu Tak Ada Rencana Dewan HAM PBB ke Papua

Kabar aktual juga datang dari pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait adanya isu kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib secara tegas menyatakan bahwa tidak ada rencana tersebut, Berdasarkan sesi ke-49 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu, tidak ada agenda atau pembahasan khusus mengenai Indonesia termasuk Papua. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi isu yang beredar yang menyebut Komisi Tinggi HAM PBB akan mendatangi Papua atas dugaan pelanggaran HAM. Justru yang terjadi adalah pemerintah Indonesia mengundang untuk meninjau pembangunan dan capaian SDG’s di Papua dan Papua Barat. Komisi Tinggi HAM PBB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Komisi Tinggi HAM PBB juga berjalan baik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)