suaratimur.id – Setelah berulang kali menggerakkan massa melalui pengkoordinasian sejumlah aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua. Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Jefry Wenda kali ini mengeluarkan statement bernada provokasi dan negatif terhadap pemerintah yang kemudian diberitakan oleh sejumlah portal media online berjaringan. Berdasarkan track record sebelumnya, ia diindikasi terafiliasi dengan sejumlah organisasi front politik kelompok separatis, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang condong memiliki misi tuntutan referendum.

Dalam pernyataannya, dirinya secara enteng menilai bahwa pemekaran DOB di tanah Papua dibuat berdasarkan Analisa Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menuding tujuan pembentukan DOB adalah menghancurkan basis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di wilayah pegunungan Papua. Jika hal tersebut benar demikian kemudian ditunggangi elit politik lokal maka lebih baik dihentikan sebelum nantinya disahkan pada akhir Juli 2022.

Jefry Wenda juga meyakini bahwa skema kebijakan DOB tak akan pernah menyelesaikan akar persoalan Papua. Sebaliknya justru akan menambah daftar baru rentetan korban sipil maupun militer. Keberadaan sejumlah organisasi yang terkonsolidasi dalam PRP adalah untuk menghindar dari ketidakpastian hidup masyarakat Papua bersama Indonesia dan konflik panjang yang belum berujung. Di akhir pernyataan, ia juga meminta segera dibuka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Kebijakan DOB Lahir dari Keinginan Masyarakat Papua

Munculnya pernyataan provokatif Jefry Wenda seperti disengaja untuk memperkeruh situasi dan kondisi di tengah upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua. Untuk diketahui bahwa aparat saat ini tengah memastikan kondusifitas wilayah Papua pasca kejadian penyerangan di Kabupaten Nduga. Pemerintah juga tengah mempersiapkan masa transisi pasca pengesahan UU pemekaran di tiga provinsi beberapa waktu lalu.

Tuduhan Jefry Wenda terhadap BIN sebagai pihak yang mendasari analisis kebijakan pemekaran DOB seperti mempertaruhkan intelektualitasnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat Papua. Jika paham mengenai sejarah panjang pemekaran, terutama di Papua. Maka diperoleh fakta bahwa pemekaran wilayah merupakan keinginan lama dari masyarakat Papua atas kondisi demografi yang begitu luas dan cenderung dinamis. Dimana hal tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan yang kemudian menghambat pelayanan publik hingga pembangunan wilayah. Kebijakan pemekaran menjadi salah satu upaya pemerintah melalui dorongan tokoh masyarakat Papua untuk merespon permasalahan tersebut.

Tokoh Masyarakat dari Kabupaten Mimika, Yohanes Kemong sempat menjelaskan bahwa pemekaran wilayah adalah agenda yang tertunda sejak tahun 2003. Adanya pemekaran tiga DOB akan mempercepat pembangunan hingga ke pelosok. Harapannya, saat ada provinsi baru maka pembangunan infrastruktur dilakukan sampai ke distrik-distrik yang jauh dari ibu kota provinsi. Pembangunan ini kemudian yang menyejahterakan rakyat. Sebelumnya, pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah pertama yakni terbentuknya Provinsi Papua Barat. Setelah itu para tokoh masyarakat masih menginginkan penambahan provinsi. Ketika permintaan mereka dikabulkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi maka merasa lega karena misinya selesai.

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai juga menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada tahun 2007 yang saat itu masih menjabat Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui dinamika proses politik dan hukum yang kemudian telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada 30 Juni 2022, pemerintah mengesahkan tiga RUU pembentukan tiga Provinsi di Papua.

Meski terdapat sejumlah gerakan penolakan yang terdiri dari pihak oposisi dan didukung kelompok separatis. Namun aliran dukungan kebijakan pemekaran terus berdatangan dari berbagai pihak. Terbaru, sejumlah mahasiswa Papua di Makassar, Sulawesi Selatan menilai keputusan pemerintah untuk menambah tiga provinsi baru di Papua merupakan langkah tepat. Menurut mereka, pemekaran memudahkan warga papua dalam demografi. Selain itu, pemekaran provinsi akan berdampak pada ekonomi masyarakat, pemerintah setempat, dan sistem keamanan yang lebih terjangkau wilayah teritorialnya.

BIN Tak Berwenang Dalam Penentuan Kebijakan Pemekaran Wilayah

Penyebutan Jefry Wenda yang mengkaitkan lembaga telik sandi BIN dalam kebijakan pemekaran wilayah juga tak memiliki dasar kuat.

BIN merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) yang ikut membantu tugas negara yang ditangani oleh Kementerian Negara. BIN memiliki fungsi penyelenggaraan Intelijen Dalam dan Luar Negeri. Menurut Perpres RI No.90 Pasal 2 Tahun 2012, BIN memiliki fungsi menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kemudian berdasar Perpres RI No.90 Pasal 3 Tahun 2021, dijelaskan bahwa salah satu tugas BIN adalah melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen. Hal tersebut tak kemudian berkorelasi lurus dengan kebijakan pemekaran di Papua. Secara wewenang, kebijakan pemekaran wilayah merupakan wilayah Kementerian Dalam Negeri.

Sosok Jefry Wenda dan Sejumlah Pihak Pendukung Dibelakangnya

Sejak munculnya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya pada aksi 14 Juli 2022 lalu yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Sosok Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II. 

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi, bahkan bisa dikatakan by design untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022 lalu. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum. Hal yang sama juga terjadi di pada aksi 14 Juli lalu dimana Isu referendum juga tercantum dalam salah satu tuntutan.

Siasat Kelompok Separatis Antisipasi Sempitnya Ruang Gerak Akibat Pemekaran Wilayah

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan menyatakan bahwa kebijakan DOB menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam hal ini juga penambahan aparat dan markas militer di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis. Sehingga, gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua, termasuk melalui pernyataan Jefry Wonda.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan beberapa waktu lalu menjadi harapan besar, khususnya bagi masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua yang begitu luas dengan hanya terdiri dari dua provinsi memiliki beberapa kendala dalam rentang kendali, jarak, pelayanan, hingga infrastruktur yang menyulitkan masyarakat.

Melalui momentum bertambahnya tiga provinsi baru, maka dipastikan pengaturan dan pelayanan menjadi semakin mudah dan mendekatkan masyarakat dalam mengurus beragam hal berkaitan dengan pemerintahan, perekonomian maupun bidang-bidang lainnya.  

Pemekaran Wilayah Memperhatikan Perubahan Masyarakat Papua

Proses persiapan realisasi pemekaran provinsi yang saat ini tengah dikaji oleh DPR dan pemerintah menjadi harapan besar bagi OAP untuk perwujudan kemajuan wilayah, tentunya juga kemajuan sumber daya manusia yang telah dipercayakan oleh DPR dimana sebagian besar akan diisi oleh masyarakat Papua untuk mengisi formasi pemerintahan di provinsi baru.

Secara lebih luas, permasalahan pemekaran bukan hanya tentang rentang kendali antara pemerintah daerah dengan rakyat. Namun juga perubahan pada masyarakat Papua ataupun masyarakat adat dalam kontribusinya terhadap pemekaran wilayah. Dalam artian, jangan sampai pemekaran wilayah tidak sesuai dengan kultur Papua. Merujuk pada UU Otonomi Khusus (Otsus) disebutkan bahwa hak-hak masyarakat Papua lebih diperhitungkan, termasuk dalam menjalanan hukum adat dan kultur lainnya. Sehingga ketika terjadi pemekaran wilayah maka dipastikan terdapat perubahan positif bagi masyarakat Papua, terutama di wilayah adat.  

Berdasarkan UU tersebut, Masyarakat adat Papua diberikan hak-hak khusus dalam membangun wilayahnya. Telah ditentukan bahwa pemimpin seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakilnya adalah putra asli Papua, sehingga jika ada provinsi baru maka otomatis gubernurnya juga baru dan harus warga Papua. Menjadi harapan bersama bahwa para pemangku jabatan tersebut kelak membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua, sebagaimana warga asli tanah papua sehingga paham bagaimana cara memimpin warganya dengan melakukan pendekatan secara kultural serta kekeluargaan.

Masyarakat adat juga diberi kesempatan untuk ikut membangun Papua. Pembangunan bukan hanya dari segi fisik alias pembuatan gedung dan sarana lain. Namun juga pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat adat diberi kesempatan untuk sekolah, termasuk anak-anak Papua yang telah diberi beasiswa Otsus, sehingga mereka bisa sekolah tinggi. Selain itu, jika terdapat provinsi baru maka otomatis ada sekolah baru, sehingga memudahkan para murid yang akan belajar. Sementara para pemudanya bisa diajari keterampilan sehingga mampu membuka usaha sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran.

Orang Asli Papua akan Bangkit Memimpin Wilayahnya Sendiri

Sebuah pesan dari seorang pendeta berkebangsaan Jerman yang ditugaskan di Wondama sejak tahun 1925, bernama Pendeta Izaac Samuel Kijne. Dalam perjalanannya, ia dipindahkan dari kepulauan Mansinam tempat Injil pertama masuk. Mulai saat itulah Wasior dikenal luas karena perannya mendirikan gereja dan sekolah zending. Di tempat itulah anak-anak dan orang dewasa asli Papua mulai diajarkan tentang injil dan etika hidup sebagai orang Kristen.

Salah satu karyanya yang paling dikenal hingga saat ini di Wondama adalah Batu Peradaban. Di atas batu itulah bertuliskan isi dari awal Peradaban Bangsa Papua. “Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan ma’rifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. (Wasior, 25 Oktober 1925).

Isi Pesan dari Bapak Peradaban Orang Papua ini memiliki makna bahwa suatu saat nanti Orang Papua akan tampil sebagai pemimpin di atas tanah leluhurnya sendiri, meskipun, ada banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berdatangan dari berbagai daerah. Kini banyak peristiwa yang sudah dan sedang terjadi sesuai dengan isi dari tulisan yang ada pada batu peradaban tersebut. Terlebih khusus, sangat nampak dalam hal sistem kepemimpinan dalam berbagai aspek pembangunan saat ini di tanah Papua.  

Salah satu momentum perubahan tersebut diawali dengan adanya UU Otsus, dimana hak-hak orang asli Papua terakomodir. Adanya kebijakan pemekaran yang merupakan turunan dari Otsus juga menempatkan posisi pejabat di jajaran birokrasi dari tingkat distrik hingga gubernur diduduki oleh OAP. Tak berhenti disitu, kini juga banyak yang sedang dan telah menjabat sebagai pimpinan dalam berbagai bidang di luar Papua. Bahkan beberapa anak muda Papua telah berkarir di tingkat internasional.

Kembali, Bapak Pendidikan Orang Papua tersebut juga menitipkan catatan penting untuk kehidupan di tanah Papua yang dialamatkan kepada semua orang yang hendak berkarya di bumi cenderawasih. Pesan tersebut berisi: “Barang Siapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.” (Pdt. I.S. Kijne, 1947.)

Pesan tersebut memuat anjuran bahwa barang siapa yang bekerja dengan setia dan jujur, maka ia akan menyaksikan dan mengalami mujizat-mujizat ilahi dari Sang Khalik. Hal tersebut tentu akan dialami oleh mereka diluar dugaan manusia biasa. Sebagaimana sesuai dengan hukum tabur dan tuai. Prinsipnya, apa saja yang ditanam, hal itu pula yang akan dipanen oleh mereka.

Dengan demikian, secara gamblang terdapat dua pesan dan harapan dari Pdt. I.S.Kijne bagi kehidupan di Tanah Papua. Pesan pertama lebih bersifat khusus dan memuat tentang keyakinan dan harapan hidup dari OAP di atas tanah leluhurnya sendiri. Sedangkan, pesan kedua lebih bersifat universal memuat tentang anjuran dan konsekuensi dari gaya hidup dari siapa saja yang akan berkarya di Tanah Papua tanpa terkecuali.

Sejumlah Keyakinan Pemekaran Wilayah Sejahterakan Masyarakat Papua

Harapan percepatan kemajuan dan pembangunan Papua melalui kebijakan pemekaran juga tak hanya datang dari pemerintah dan DPR, maupun masyarakat Papua secara khusus. Dalam bidang akademis, seorang pengajar dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut lima poin penting yang mendukung pembentukan DOB Papua untuk sejahterakan masyarakat. Dimana dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan sejumlah pihak.

Pertama, pentingnya memiliki pemimpin daerah dan birokrasi yang berjiwa melayani masyarakat dan bersungguh-sungguh dalam membangun DOB Provinsi. Kedua, pemerintah daerah yang terbentuk nantinya harus benar-benar bisa merealisasikan pembangunan dan berjiwa anti korupsi. Termasuk mampu berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat. Ketiga, perlunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil. Hal Ini penting agar seluruh percepatan upaya menyejahterakan masyarakat dapat direalisasikan sesuai rencana. Keempat, perlu dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat terhadap tiga provinsi yang baru saja terbentuk menjadi daerah otonomi baru. Serta Kelima, menyarankan agar ketiga provinsi baru tersebut tidak buru-buru menyelenggarakan pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) pertama mereka. Adanya momentum Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu legislatif (pileg) di sana baru dilakukan jika wilayah pemekaran tersebut sudah benar-benar siap dan Undang-Undang Pemilu telah direvisi.

Menjadi hal terpenting di awal pemerintahan DOB adalah pemerintahan harus berjalan stabil. Sehingga, meminimalkan berbagai kendala pembangunan di tiga provinsi baru tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dipastikan bisa mengikuti pemilu 2024. Pemerintah akan menyiapkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Anggaran khusus diperlukan karena anggaran provinsi Papua yang ada saat ini tidak cukup jika harus dibagi untuk 3 provinsi lagi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Dari hari ke hari pasca Indonesia resmi menambah tiga provinsi baru sebagai hasil pemekaran di wilayah Papua, pemerintah dan DPR terus bergerak cepat siapkan aturan hukum teknis di tiga wilayah baru tersebut. Adanya perhelatan Pemilu juga menjadi salah satu faktor mengapai penyiapan segala regulasi terus diproses.

Disisi lain, dari kubu penolak kebijakan pemekaran wilayah Papua yang banyak dimotori oleh kelompok pro kemerdekaan Papua serta terafiliasi dengan aktivis atau organisasi seperti Petisi Rakyat Papua (PRP), kembali merencanakan aksi penolakan.

Melalui juru bicaranya, Jefry Wenda manyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 14 Juli 2022 mendatang sebagai tindakan protes terhadap pengesahan tiga UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, aksi direncanakan dengan memobilisasi massa untuk melumpuhkan kota Jayapura melawan kebijakan negara yang disebut kolonial. Sebuah ancaman yang tak menunjukkan sikap simpatik dan mengarah pada tindakan provokatif.

Jejak Jefry Wenda dan Gerakan Provokatif PRP

Terekam dalam memori lini masa pemberitaan, sejak adanya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya sekarang yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II.  

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi. Dalam kesempatan tertentu bahkan bisa dikatakan by design kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum.

Siasat Kelompok Separatis Mengantisipasi Sempitnya Ruang Gerak Akibat Pemekaran Wilayah

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah yang sudah disahkan, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari satu atau beberapa pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan menyatakan bahwa pembentukan DOB bakal menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Di samping itu, gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua. Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam ini juga penambahan aparat dan markas militer di di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis.

Atas dasar kondisi terancam, kelompok yang sering bertindak brutal tersebut merespon sengit setiap adanya rencana pemekaran provinsi. Beberapa hari sebelum pemerinah mengesahkan pemekaran tiga provinsi, juru bicara OPM, Sebby Sambom memberikan pernyataan ancaman bahwa jika pemekaran di Papua terjadi, maka tidak akan segan-segan membunuh setiap orang asing yang masuk ke tanah Papua. Ia juga menilai bahwa para pejabat orang asli Papua yang mendukung pemekaran wilayah di Papua sebagai pengkhianat.

Merespon hal tersebut, Kepolisian Daerah Papua melalui pernyataan Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fachiri menyatakan bahwa pihaknya terus bersiaga mengantsipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan pasca penetapan tiga provinsi baru di Papua. Mari kita melihat Papua hari ini ke depan, ingat sekali lagi maksud dari pemekaran untuk memperpendek pelayanan pemerintah, mempercepat kesejahteraan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Dirinya juga secara tegas mengajak untuk meninggalkan ego masing-masing. Pihak yang menolak mari kita dekati, kita ajak untuk bagaimana membangun provinsi-provinsi yang sudah ada.

Tak Ada Alasan Untuk Menolak Pembangunan Papua Melalui Pemekaran Provinsi

Kekhawatiran yang dirasakan kelompok separatis menjadi awal dari tindakan pemerintah untuk bergerak lebih sigap dalam menyikapi keberadaan kelompok tersebut. Adanya daerah otonomi baru menjadikan wilayah Papua memiliki berbagai pengembangan mulai provinsi, hingga kabupaten baru. Sehingga ketika terjadi suatu konflik, masyarakat lebih cepat dalam mengakses untuk penanggulangan keamanan. Selain itu, pemerataan di wilayah Papua juga harus diwujudkan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, KH Syaiful Islam Al Payage, menyatakan bahwa pembentukan tiga provinsi baru di Papua adalah salah satu wujud untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, pemekaran provinsi Papua positifnya sangat besar untuk pembangunan di tanah Papua, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak pemekaran.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Levi Raema Wenda)*

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua adalah gerbang untuk mewujudkan Papua Maju. Hal ini karena dengan adanya pemekaran wilayah di Papua diharapkan terjadi lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Daerah Otonom Baru di Papua resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 30 Juni 2022 yang lalu. Dengan diresmikan RUU tentang DOB Papua ini, maka Indonesia resmi memiliki 37 Provinsi, dengan penambahan tiga provinsi baru di Papua.

Tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Nabire, Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan Jayawijaya sebagai ibukotanya. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa lahirnya UU mengenai DOB ini akan menjamin hak sosial dan ekonomi Masyarakat Papua. Puan menambahkan bahwa pemekaran wilayah yang dilakukan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia.

Pengamat Politik Lokal Papua Frans Maniagasi berpendapat bahwa tujuan pembentukan DOB Papua adalah untuk mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani. Jaleswari menyampaikan gagasan pemekaran sejalan dengan arahan dari Presiden yang menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Hal ini dikarenakan dengan luas wilayah Papua yang cukup besar, serta akses infrastruktur antara satu distrik ke distrik lainnya masih sangat terbatas maka kondisi di beberapa wilayah menjadi sangat memprihatinkan. Kehadiran DOB dapat memperkuat pembangunan infrastruktur di setiap wilayah pemekaran.

Jaleswari menambahkan terdapat tiga pendekatan untuk mendorong pencapaian kesejahteraan di Papua. Pertama dari segi kuantitatif, yang mana terdapat peningkatan penerimaan khusus dana otsus dari yang sebelumnya sejumlah 2% bertambah menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional. Pendekatan kedua yaitu dari segi kualitatif. Dari segi ini penggunaan dana otsus ditentukan secara spesifik presentase penggunaanya untuk mendorong pembangunan kesejahteraan. Misalnya alokasi khusus untuk peningkatan kesejahteraan OAP, penguatan Lembaga Adat, belanja pendidikan hingga kesehatan.

Pendekatan terakhir dari segi akuntabilitas, hal ini karena penggunaan dana otsus harus diatur dengan baik dengan mengedapankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengawasan koordinatif dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, DPR, DPRD, BPK serta melibatkan pula pihak akademisi dari Perguruan Tinggi. Pengawasan berlapis ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran demi terwujudnya kemajuan di Tanah Papua.

Lahirnya DOB di Papua dapat pula menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan di Bumi Masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari akan munculnya tiga Kepolisian Daerah (Polda) dan Komando Daerah Militer (Kodam) yang akan membantu menjaga keamanan masyarakat dari konflik mungkin muncul serta dari ancaman penyerangan yang kerap dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua.

Selama ini diketahui KST gencar melakukan penolakan lahirnya DOB di Papua. Hal ini karena mereka tidak menginginkan keberadaan aparat penjaga keamanan semakin kuat di Papua. Padahal aparat keamanan ini pula yang membantu menjaga keamanan dan kenyamanan pihak-pihak yang terlibat untuk memajukan Papua, seperti pekerja proyek pembangunan infrastruktur, guru, dan tenaga medis yang melayani masyarakat.

Pemekaran wilayah di Papua dapat pula menjadi kesempatan emas bagi Masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan adanya pemberian afirmasi bagi OAP dalam penerimaan ASN di Papua. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa pemekaran di Papua ini akan menjamin keberadaan OAP lewat pemberian afirmasi pada penerimaan ASN. Dirinya menyampaikan bahwa penetapan ASN di Papua maksimal harus diisi oleh OAP sebanyak 80%.

Penerimaan ASN di Papua dilakukan dengan cara menaikkan usia CPNS OAP menjadi paling tinggi 48 tahun dari sebelumnya 35 tahun. Kemudian pegawai honorer OAP yang terdaftar dikategori II BKN menjadi CPNS dengan usia paling tinggi 50 tahun.

Kebijakan pemberian afirmasi bagi OAP ini dilakukan untuk mengendalikan migrasi dari orang-orang dari luar Papua. Sebagaimana diketahui, marak terjadi pendaftar CPNS yang sengaja memilih lokasi formasi di Papua hanya demi mengejar kelulusan tes. Namun ketika pelamar dinyatakan lulus dan mulai bertugas, pelamar tersebut mengajukan mutasi ke luar Papua dengan berbagai alasan. Hal ini sangat disayangkan karena terjadi posisi kosong yang ditinggalkan para pelamar tersebut sehingga pelayanan masyarakat pun menjadi terganggu.

Peningkatan pembangunan di sektor fisik dan sosial memang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kemajuan di Papua. Dengan segala upaya dan dampak positif dari DOB Papua ini, diharapkan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan di Papua. Dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan DOB dapat berjalan dengan maksimal adalah harapan kita semua. Semoga kemajuan Papua segera tercapai dan mari kita semua Rakyat Indonesia menyongsong Indonesia Maju 2045.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua.

suaratimur.id – Babak baru pasca disahkannya UU pemekaran wilayah di tiga provinsi Papua menjadi harapan bersama masyarakat sekaligus pemerintah dan DPR yang berupaya menyiapkan sarana prasarana, aturan-aturan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan hadirnya provinsi-provinsi hasil pemekaran tersebut.

Pemerintah Siapkan Road Map Pembangunan Awal Tiga Provinsi Papua

Lahirnya kebijakan pemekaran yang telah dinantikan banyak pihak, pun juga sebelumnya direspon dengan dinamika pro dan kontra, tak hanya berhenti di meja pengesahan saja. Masyarakat menunggu progress pemerintah untuk membangun hasil pemekaran tersebut dengan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bisa segera berjalan sesuai rencana dalam wujud dan lingkup suatu provinsi. Pemerintah melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, secara tegas menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan road map pembangunan awal untuk tiga provinsi baru di Papua, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan tahap pertama yaitu dibentuk pemerintahan, mulai dari pembentukan kepala daerahnya, regulasi dan juga pembantu kepala daerah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Infrastruktur yang diutamakan yaitu pembangunan kantor pelayanan publik yang bisa mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, persiapan tata ruang di tiga provinsi baru. Hingga pada tahap akhir setelah semua hal tersebut terbentuk, pemerintah akan melakukan tahap pengawasan dan evaluasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut memberikan penjelasan bahwa adanya kebijakan pemekaran Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, pelayanan publik, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Proses implementasinya sendiri akan dipersiapkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk dari segi anggaran negara. Melalui kebijakan ini, masyarakat Papua akan lebih leluasa mengembangkan daerah masing-masing. Kementerian Keuangan akan selalu siap mendukung pemerataan pembangunan Indonesia dari ujung Barat sampai ke Timur, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemekaran Diharapkan Munculkan Wakil Rakyat yang Berpihak pada Masyarakat Papua

Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi di tanah Papua, keindahan serta kekayaan alam yang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Maka dengan adanya pemekaran wilayah menjadi harapan bersama munculnya wakil rakyat yang mampu memperjuangkan dan berpihak pada masyarakat Papua.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua kian mengokohkan posisi Bumi Cenderawasih di dalam NKRI. Pemekaran Papua diharapkan membuat pemerintah pusat dan daerah semakin fokus untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua, dan hadirnya tiga DOB di Papua juga dapat memunculkan wakil rakyat yang berpihak pada rakyat Papua di lingkup NKRI. Sehingga, dapat menutup celah hadirnya kelompok separatis yang mengiming-imingi pemisahan dengan dalih kesejahteraan.

Harapan serupa juga muncul dari Ketua DPW Partai Perindo Papua, Raflus Doranggi bahwa pihaknya menyambut baik pengesahan Undang-undang terkait tiga DOB pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Pemekaran dilakukan tak lain demi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, kemudian diharapkan muncul pemimpin di daerah baru tersebut yang akan secara serius menangani permasalahan yang selama ini terjadi di Papua.

DPR Sepakat Usulkan Perppu untuk Pemilu 2024

Salah satu hal yang perlu dipersiapkan berkenaan dengan lahirnya tiga provinsi baru di Papua adalah kesiapan dalam keikutsertaan Pemilu 2024, menyangkut aturan, dasar hukum, hingga tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tentunya dengan waktu singkat yang dimiliki oleh Pemerintah dan DPR dalam mempersiapkan segala sesuatunya tersebut.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menyatakan bahwa sejauh ini pembicaraan di DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam pelaksanaan di tiga provinsi baru terkait Pemilu 2024.

Kecenderungan Perppu didasarkan bahwa adanya revisi UU Pemilu membutuhkan waktu yang panjang dan bisa merambah ke klaster lain. Padahal tujuannya hanya akan mengisi kekosongan aturan soal pemilu karena adanya DOB di tiga provinsi di Papua. Komisi II DPR akan menentukan waktu yang tepat untuk membahas berbagai hal berkaitan Pemilu 2024 bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

Pentingnya Pemekaran Wilayah untuk Pemerataan Distribusi Ekonomi Kepada Masyarakat

Mengapa penjelasan berkaitan dengan hal ini kembali diulang? Karena hingga saat ini masih terdapat sejumlah pihak yang belum paham dan meragukan perihal tujuan pemekaran di suatu wilayah. Dalam konteks di tanah Papua, beberapa pihak yang belum paham tersebut justru membuat tuduhan negatif bahwa pemekaran merupakan salah satu bentuk penjajahan. Padahal, jika diamati dan diimplementasikan secara tepat terdapat tujuan mulia yang harus didukung oleh seluruh pihak.

Membicarakan kebijakan pemekaran DOB, adalah bagaimana pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi dengen memperpendek serta memotong birokrasi yang diakibatkan oleh jarak dengan wilayah yag luas, seperti halnya di Papua. Salah satu faktor penting perlunya pemekaran adalah agar distribusi ekonomi dapat merata tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian pelayanan yang cepat sebagai dampak dari rentang kendali yang tak lagi jauh, dimana sebelumnya memerlukan waktu, distribusi kekuatan politik, sosial dan budaya.

Kemudian penerapan pembentukan DOB, bahwa setiap daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya, kecuali enam kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Namun, selain enam kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah pusat tersebut, urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus bersama sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa pemekaran daerah yang terbentuk akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tidak hanya mengejar kuantitas. Pelayanan publik tersebut di dalamnya menyangkut pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.

Oleh sebab itu, sekali lagi ditegaskan bahwa munculnya kebijakan pemekaran provinsi merupakan keniscayaan dalam mencapai pelayanan dasar yaitu pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah kabar gembira yang dinanti-nantikan banyak pihak berkaitan dengan kebijakan pemekaran provinsi di Papua telah berbuah nyata. DPR secara resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB), dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta Kamis 30 Juni 2022.

Melalui pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dijelaskan bahwa seluruh fraksi di komisi II DPR menyetujui ketiga RUU DOB Papua dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Tujuan dari pemekaran provinsi adalah untuk mempercepat pembanguan. Dengan disetujuinya RUU tersebut, kebijakan Otsus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di tanah Papua.

Selanjutnya, berdasarkan pengesahan tersebut untuk cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, ibu kota berkedudukan di Kabupaten Merauke, meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Kemudian, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota berkedudukan di Kabupaten Nabire, terdiri atas Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Terakhir, Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota berkedudukan di Kabupaten Jaya Wijaya memiliki Kabupaten Jaya Wijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Dalam pelaksanaannya, anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menjelaskan bahwa seluruh anggaran untuk tiga DOB di Papua akan diambil dari APBN dengan besaran yang diatur dalam peraturan pemerintah atau pun peraturan Menteri yang nantinya akan disusun. Penjelasan tersebut sekaligus mengklarifikasi adanya pasal yang berbunyi, manakala anggaran APBD tidak dikucurkan akan ada sanksi, di mana Menteri Keuangan dapat memotong anggaran daerah. Setelah menimbang berbagai hal, Komisi II DPR akhirnya menghapus sanksi tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa terwujudnya DOB di Papua sepenuhnya dianggarkan dari APBN, bukan APBD. Setelah pemerintah mengesahkan menjadi UU maka langkah berikutnya adalah menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru sampai digelar Pilkada pada 2024.

Pemekaran Provinisi Terealisasi Setelah Puluhan Tahun Ditunggu

Meski sempat terdapat pro kontra oleh segelintir pihak, namun perwujudan pemekaran provinsi di Papua telah menjadi mimpi yang telah dinanti oleh masyarakat Papua sejak puluhan tahun silam.

Tokoh Provinsi Papua Selatan, Johannes Gluba Gebza menyatakan bahwa pembentukan provinsi baru di Papua telah diperjuangkan masyarakat setidaknya selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Atas nama masyarakat Papua Selatan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, MPR RI, DPR RI, khususnya komisi II, dari jajaran partai politik di Indonesia yang telah merespons perjuangan pembentukan provinsi baru tersebut. Tak lupa, ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh pejuang yang bersama-sama mewujudkan sebuah mimpi menghadirkan provinsi kebanggaan, provinsi persemakmuran bagi 7 unsur yaitu unsur Marind, Muyu, Madobo, Mappi, Ayo, Asmat.

Sementara itu, sejumlah tujuan dan latar belakang kebijakan pemekaran wilayah di Papua kembali dikuatkan oleh sejumlah tokoh. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pembentukan DOB Papua merupakan cara mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Hal tersebut didasarkan pada wilayah Papua yang sangat luas. Dengan infrastruktur yang sulit maka pemerintah harus lebih dekat dengan rakyatnya. Selain itu, kebijakan pemekaran provinsi juga menjadi cara untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.  

Pihak DPR yang diwakili Ketua Komisi II DPR juga menjelaskan bahwa kebijakan pembagian wilayah berdasarkan batasan provinsi telah memperhatikan berbagai aspek seperti politik, administrasi, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan masa depan, serta aspirasi masyarakat Papua.

Harapan Gubernur Papua terhadap Pengesahan UU Pemekaran Provinsi

Sebagai orang berpengaruh di tanah Papua, sang Gubernur petahana Lukas Enembe menaruh harapan besar berkaitan dengan pengesahan UU Pemekaran wilayah di Papua. Secara dasar hukum, Pemekaran merupakan salah satu dampak dari adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. Revisi tersebut menimbulkan banyak perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan yang paling terlihat adalah dalam hal kewenangan atau kebijakan, dan penganggaran. Salah satu perubahan kewenangan tersebut, pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah apabila diperlukan, meski tanpa persetujuan Pemprov Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua.

Melihat dinamika respon yang sempat terjadi belakangan, pihaknya tak ingin kebijakan pemekaran justru menciptakan sekat-sekat di antara masyarakat Papua. Menurutnya, hal yang terpenting adalah satu pandangan yang sama untuk membangun tanah Papua. Kesatuan wilayah Papua dari Sorong sampai Merauke perlu dijaga. Menjadi sebuah harapan besar baginya sebelum masa jabatannya berakhir pada September 2023, yakni ingin memastikan semua warga Papua tetap hidup rukun. Realisasi Pemekaran Provinsi harus menjadi momentum masyarakat Papua untuk bahu-membahu membangun dan memajukan wilayah Papua, sampai kepemimpinan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya.

Pemekaran Provinsi Memangkas Jarak Kendala Pelayanan Publik

Salah satu kendala yang dihadapi dan dirasakan masyarakat Papua ialah besarnya wilayah dalam masing-masing batasan teritori, baik lingkup kabupaten maupun provinsi. Hal tersebut sebenarnya menjadi salah satu dasar mengapa selama beberapa tahun ke belakang sejumlah tokoh di tanah Papua terus memperjuangkan adanya pemekaran.

Salah satu keluh kesah yang muncul dari adanya kendala tersebut muncul dari akun sosial media twitter dari juru bicara Petisi Rakyat Papua, Jefry Wenda dan seorang jurnalis, Arnold Belau yang mengunggah adanya jenazah seorang Pendeta asal Distrik Hitadipa diantar menggunakan sepeda motor karena tidak ada mobil ambulance atau kendaraan roda empat lainnya yang bisa mengantar. Permasalahan seperti kejadian tersebut kemungkinan tak terjadi lagi manakala terdapat fasilitas pubik dalam jangkauan yang tak begitu luas. Pemekaran provinsi akan menambah jumlah infrastruktur dari berbagai bidang sebagaimana syarat dibentuknya sebuah provinsi. Tentunya juga didukung dengan kesiapan sumber daya manusia yang harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah serta disambut baik oleh masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Pengesahan RUU Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tinggal menunggu hari masih menyisakan kewaspadaan dan beragam kemungkinan menyikapi respon masyarakat Papua hingga publik secara luas. Pasalnya, hingga saat ini, kubu yang berdiri dengan sikap menolak meskipun tidak secara langsung melakukan aksi melibatkan massa dengan turun ke jalan, namun tetap bergerilya mencari simpati hingga persuasi, salah satunya melalui beragam narasi yang dilemparkan di media. Mereka seakan sadar bahwa intensitas masyarakat yang tinggi terhadap penggunaan media sosial maupun akses media online menjadikan kanal tersebut memiliki efektivitas yang tinggi sebagai medium pencarian konten hingga penyampaian informasi. Isu pemekaran wilayah merupakan salah satu pembahasan yang terus diikuti oleh sebagian pihak, terutama masyarakat Papua maupun orang-orang yang memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan provinsi paling timur di Indonesia.

Mewaspadai Propaganda Penolakan DOB Melalui Jagad Maya

Salah satu keunggulan media online dan media sosial adalah ruang lingkup yang tak terbatas. Setiap pihak mampu dan berhak menjadi bagian dari masyarakat madani dalam ruang jagad maya tanpa batasan teritori. Setiap pihak mampu mengisi konten yang bisa dilihat dari belahan bumi manapun tanpa sekat dan batas frekuensi. Begitu juga dengan isu yang ada di Papua. Apa yang terjadi saat ini, dalam waktu sekejap dapat diinformasikan atau dikabarkan pada masyarakat yang ada di belahan eropa pun hingga kutub utara.

Kondisi ini yang menjadi berkah namun juga celah, para kelompok separatis pada akhirnya turut memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk kepentingannya, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga propaganda negatif terhadap pemerintah Indonesia. Isu kebijakan pemekaran DOB juga tak luput dari hal tersebut, terpantau dari beberapa media, baik online maupun sosial yang terafiliasi maupun tendensi ke kelompok tersebut secara masif mengangkat narasi sebagai upaya mempengaruhi publik untuk menolak kebijakan DOB dengan beragam sudut pandang dan siasat. Sejumlah narasi tersebut secara umum berupaya menyudutkan pemerintah Indonesia.

Mengutuk Aksi Kekerasan Kelompok Separatis Sebagai Wujud Eksistensi

Terbaginya kelompok separatis Papua dalam beberapa bagian atau front, menjadikan setiap darinya memiliki misi untuk sebuah eksistensi. Begitu juga yang terjadi terhadap kelompok separatis bersenjata. Dalam beberapa waktu terakhir secara brutal telah melancarkan aksinya menyerang aparat maupun masyarakat sipil yang tak bersalah.

Kabar terbaru, aksi brutal kembali dilakukan oleh kelompok tersebut dengan tindakan teror terhadap warga sipil di Kabupaten Deiyai. Mereka bertindak bengis dengan menembaki warga yang sedang bermain badminton di GOR Aula DPR Kabupaten Deiyai pada minggu malam sekitar pukul 21:34 WIT. Akibatnya, satu warga sipil tewas usai dilarikan ke rumah sakit.

Meski secara tak langsung menjadi wujud penolakan kebijakan DOB, namun adanya sejumlah aksi penyerangan yang dilakukan secara bergerilya oleh kelompok separatis menjadi salah satu indikator belum stabilnya bidang keamanan di wilayah Papua. Secara lebih luas, dampaknya bisa menjadi sorotan hingga kajian mulai dari pemerintah pusat hingga dunia internasional, salah satunya melalui keunggulan jejaring jagad maya.

Lembaga Adat Siap Kawal Pemekaran DOB Papua

Salah satu upaya untuk mencegah ekskalasi gejolak keamanan dalam upaya mewujudkan realisasi kebijakan pemekaran DOB ialah pelibatan sejumlah tokoh lintas bidang di Papua, termasuk optimalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyambung lidah masyarakat. Faktanya, mayoritas masyarakat pendukung DOB Papua jangan sampai kalah dengan segelintir pihak penolak yang bersifat ekstrim dan terus bermanuver.

Pengamat politik lokal Papua, Frans Maniagasi menyatakan bahwa Pemekaran Provinsi Papua menjadi sejumlah DOB diyakini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Lembaga adat pun siap mengawal agar harapannya terwujud. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan bahwa gagasan pemekaran DOB Papua sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua. Perubahan undang-undang Otsus melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, menjabarkan berbagai pendekatan.

Terdapat tiga pendekatan yang dapat mendorong upaya tersebut pada pencapaian kesejahteraan. Pertama dari segi kuantitatif. Bahwa terdapat peningkatan penerimaan khusus dana Otsus dari yang sebelumnya sejumlah 2% menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional. Termasuk pula dana transfer infrastruktur dan dana bagi hasil pertambangan, Kedua, pendekatan kualitatif, di mana penggunaan dana Otsus ditentukan secara spesifik presentasi minimal penggunaannya dalam aspek strategis yang mendorong pembangunan kesejahteraan. Ketiga, dari segi akuntabilitas, penggunaan dana Otsus pun diatur dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik melalui pengawasan. Hal tersebut dilakukan secara koordinatif oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Perguruan Tinggi Negeri.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenis Kogoya mengakui adanya pro-kontra di masyarakat terhadap gagasan DOB merupakan dinamika dan wajar dalam negara demokrasi. Namun sebagai lembaga yang dilindungi oleh undang-undang Otsus, pihaknya berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengawal kebijakan dan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konsep pemekaran Papua memang berbeda serta menjadi sebuah mimpi yang dinanti-nantikan.

Sementara itu Tokoh Muda Papua, Steve Mara meminta generasi muda di Bumi Cenderawasih agar dapat meningkatkan kapasitas diri dalam menyosong pemekaran wilayah. Adanya DOB akan membuka peluang kerja dan sektor lainnya bagi anak muda Papua. Karenanya, para generasi muda diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan tersebut.

Polda Papua Siagakan Tambahan Personel Jelang Putusan RUU DOB

Selain keterlibatan tokoh Papua, pihak aparat keamanan juga perlu mempersiapkan diri dalam upaya antisipasi mencegah gangguan keamanan yang mungkin terjadi saat pengesahan RUU DOB. Sejumlah 1300 personel yang terdiri dari 800 personel Polda dan perbantuan 500 personel dari BKO Brimob Nusantara disiagakan.

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhri menyampaikan kepada semua pihak untuk menerima apapun putus dalam sidang RUU DOB di Jakarta nantinya. Ia juga berharap masyarakat di Papua untuk tidak cemas dengan isu-isu provokatif di media sosial.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Di tengah dinamika masyarakat Papua yang sedang bersiap menyambut realisasi kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), terdapat satu hal yang sejenak menyita perhatian publik untuk berhenti turut menyimak. Sebuah pernyataan muncul dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pidatonya menyinggung masyarakat Papua dan tukang bakso. Dalam Rakernas II PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selasa 21 Juni 2022 lalu, pernyataaan mantan Presiden Indonesia tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai tindakan rasis lantaran mengatakan kopi susu yang merujuk pada warna kulit hitam orang Papua. Meski disampaikan dengan nada bercanda, ucapan tersebut tetap menuai kecaman. Dalam konteks pernyataannya, Megawati kemudian menghubungkan pernyataan kopi susu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang berasal dari Papua dan berkulit hitam. Kedua orang tersebut diketahui memiliki hubungan baik yang sangat dekat. Alasan kedekatan ini pula lah yang menjadikan sosok Megawati berani menyebut Wempi dengan ungkapan kopi susu, merujuk pada warna kulitnya.

Tak selesai disitu, Pernyataan tentang kopi susu juga dibarengi dengan pernyataan lain, yakni tentang tukang bakso. Dalam harapannya, Megawati berujar bahwa tidak ingin anak-anaknya mendapatkan jodoh seperti tukang bakso. Meskipun masih dalam koridor bercanda, pernyataan Megawati tersebut pada akhirnya juga menuai kecaman karena dianggap merendahkan pihak tukang bakso.

Memaknai Cara Bercanda Megawati

Jika ditelusuri dari sejumlah informasi di media, terdapat jejak pernyataan sang putri proklamator Indonesia tersebut yang menjadi sorotan sejumlah pihak. Model cara berbicara yang cenderung ceplas-ceplos serta tak runtut seringkali dianggap menyindir, bersifat multi intepretasi, hingga disebut sebagai bentuk provokasi. Dalam waktu yang berdekatan, setidaknya terdapat dua momentum pernyataan Megawati sebelum kopi susu dan menantu tukang bakso menjadi sorotan publik.

Pada saat peresmian 13 kantor DPD PDI P dan Satu Patung Bung Karno di Yogyakarta, Rabu 28 Oktober 2020, ia menyatakan bahwa anak muda Indonesia jangan dimanja. Dirinya menanyakan sumbangsih generasi milenial untuk bangsa dan negara hari ini. Kemudian dalam sebuah Webinar tentang pencegahan Stunting 18 Maret 2022 lalu, Megawati merespon isu kenaikan minyak goreng dengan sikap pernyataannya dengan ungkapan mengelus dada, bukan karena tidak ada atau mahalnya. Namun apakah tiap hari yang dilakukan ibu-ibu hanya menggoreng saja. Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi yang dari netizen hingga memunculkan alternatif resep memasak tanpa minyak goreng.  

Kembali kepada isu hitam putih Papua dan menantu tukang bakso yang kemudian ramai digoreng pemberitaan media hingga seperti menjadi isu nasional. Tak pernah ada yang berharap dan terjadi lagi adanya dampak dari sebuah isu yang menyulut kerusuhan di Papua seperti pada tahun 2019 lalu akibat satu perkataan yang kemudian disebut sebagai tindakan rasisme. Gelombang informasi yang begitu cepat diserap berdampak negatif salah satunya pada ketidakseimbangan pola penerimaan penyaringan informasi dan literasi serta sikap kritis yang harusnya dimiliki oleh setiap individu. Terkadang, faktor emosional dan rasa kebersamaan menjadi ujung tombak dari apa yang terjadi kemudian.

Melalui sebuah pernyataan dari seorang tokoh pendidikan bernama Nadirsyah Hosen atau akrab dipanggil Gus Nadir memberikan perspektif merespon adanya isu pernyataan Megawati berkaitan dengan guyonan Papua dan tukang bakso yang dianggap rasis melalui sudut pandang yang berbeda.  Menurutnya, hal tersebut seperti salah paham karena pada dasarnya berada pada suasana cair dan akrab dalam sebuah acara pembukaan Rakernas PDI Perjuangan. Pada intinya, jika ditelaah secara netral, Megawati sedang bercerita soal guyon tentang anak-anaknya jika mencari jodoh. Kemudian diceritakan bahwa kondisi saat ini telah terjadi banyak asimiliasi pernikahan antar suku termasuk di Papua. Hal tersebut harusnya menjadi kabar baik sesuai Bhinneka Tunggal Ika.

Kelompok Separatis Papua Tak Tersinggung Pernyataan Megawati

Respon guyonan dari Megawati yang kemudian dibakukan menjadi pernyataan oleh beberapa pihak telah sampai kepada kelompok separatis di Papua. Sedikit banyak, keberadaan kelompok ini mempengaruhi kondisi keamanan dan ketenteraman bumi cenderawasih. Beberapa kejadian dan kasus yang terjadi di Papua tak luput dari peran dan keterlibatan kelompok pengusung kemerdekaan tersebut.

Melalui juru bicaranya, Sebby Sambom mengatakan bahwa pernyataan Megawati disebut tidak bermasuk rasis, dan justru dianggap menunjukkan rasa nasionalismenya. Istilah kopi susu yang digunakan Megawati bertujuan untuk pencampuran budaya agar menjadi satu Indonesia, misalnya presiden Jawa dan wakilnya dari Sulawesi, sehingga tidak melulu pemimpin harus dari suku Jawa. Pihak OPM tidak mau ikut campur dengan urusan politik dalam negeri Indonesia sebab tujuan mereka hanya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua. Namun pihaknya juga menyarankan kepada Megawati yang sudah mulai masuk usia senja untuk hati-hati dalam berbicara. Pesan tersebut dimaksudkan karena ciri khas dirinya dengan beberapa kalimat yang terucap cenderung mengundang ketertarikan seseorang yang mendengar untuk mengkonfirmasi ulang maksud dari pernyataan tersebut. Termasuk berkaitan dengan Kopi Susu dan Tukang Bakso.

Masyarakat Papua Menyambut Realisasi Kebijakan DOB

Ucapan Megawati berkaitan dengan Kopi Susu Papua, Tukang Bakso dan Rekayasa Genetika sejauh ini masih menjadi pembahasan yang berada pada level media sosial dan media online. Perkembangan situasi di sejumlah wilayah Jayapura Papua sejauh ini berada pada kondisi kondusif. Sudah seharusnya kepada seluruh pihak untuk secara bersama dapat menjaga situasi Papua agar tak terulang lagi adanya dampak dari isu yang berawal dari pernyataan di media.

Di sisi lain, rombongan komisi II DPR baru saja berkunjung ke sejumlah wilayah di Papua untuk menjaring sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyatakan bahwa pimpinan MRP, DPR Papua (DPRP), dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, dalam pemekaran Papua, Orang Asli Papua memang harus diberdayakan karena mereka merupakan sumber daya manusia yang mengerti serta memahami segala sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerahnya.

Dengan demikian, Orang Asli Papua perlu diberdayakan untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang ada secara baik. Termasuk juga dalam hal mengelola serta menyikap derasnya informasi sehingga tidak mudah untuk diprovokasi yang bakal merugikan banyak pihak.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Salah satu isu yang selalu diangkat oleh kelompok separatis dalam upaya memantik emosi para anggotanya hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak dan berpihak pada kemerdekaan ialah isu pelanggaran HAM, khususnya yang disebut pernah terjadi di Papua. Dinamika isu tersebut sengaja dimainkan dan dibungkus dengan beberapa modus oleh para tokoh separatis yang dianggap senior dan memiliki pengaruh untuk memberi persuasi para anggota ataupun masyarakat secara luas. Salah satu modus yang belum lama digunakan ialah isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua dalam rangka mengusut adanya pelanggaran HAM sekaligus mendukung kemerdekaan Papua. Secara serentak, anggota Kelompok separatis kemudian diminta mempersiapkan diri menyambut kedatangan PBB melalui berbagai skema dan atribut di beberapa wilayah. Namun, hingga kini isu tersebut tak pernah terbukti.

Internasionalisasi Isu Papua Bermodal Bualan Kata-kata

Salah satu tokoh separatis yang memiliki pola permainan isu tersebut ialah Saul Y Bomay. Seorang mantan tahanan/ narapidana politik di Papua yang lebih sering mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM). Posisinya yang bisa dianggap lebih senior (secara umur) dalam pergerakan separatis, hingga kini aktif berada di belakang layar untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari negara Indonesia dengan isu HAM maupun janji manis utopis kemerdekaan suatu wilayah.

Secara posisi, sosok Saul Y Bomay bukanlah tokoh perang hutan seperti Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, ataupun Numbuk Telenggen. Jika dalam pemberitaan di media selalu tertulis nama Juru bicara TPNPB OPM adalah Sebby Sambom, namun kemunculan Saul Y Bomay yang juga mengaku sebagai juru bicara justru jarang menunjukkan eksistensinya sebagaimana posisi juru bicara yang biasanya melekat dengan pernyataan di media.

Sejumlah manuver yang dilakukan Saul Y Bomay hanya bermodalkan pada pesan singkat dan obrolan dalam komunikasi udara. Salah satu sebab mencuatnya isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia ialah buah kasak-kusuknya kepada para anggota TPNPB serta tokoh-tokoh yang ia kenal sehingga hampir dalam beberapa bulan ke belakang, kelompok pro kemerdekaan Papua sibuk mempersiapkan kedatangan PBB dengan kegiatan deklarasi tim maupun penggalangan dana pembuatan atribut penyambutan. Dalam beberapa kesempatan, Saul selalu mengklaim bahwa tim PBB telah datang ke Papua, sehingga kepada para anggota agar mempersiapkan diri untuk menyambut, namun hingga kini kenyataannya tidak terbukti. Adanya isu tersebut sempat memprovokasi sebagian masyarakat Papua yang menaruh harapan besar bahwa kehadiran PBB ke Papua adalah jalan terang bagi kemajuan Papua, padahal kepentingan Saul Y Bomay adalah melanggengkan opininya agar Papua lepas dari Indonesia dengan memanfaatkan isu aktual agar masyakarakat melirik dan memperhatikan.

Dalam sebuah kesempatan, Saul Y Bomay juga memiliki inisiatif mengobarkan semangat para anggotanya untuk mengaktifkan kegiatan militer karena upaya kemerdekaan harus ditempuh dengan cara berperang bukan dengan diplomasi. Secara sepihak, dirinya juga melempar isu bahwa orang Papua tidak boleh datang ke Jakarta untuk membahas permasalahan di daerahnya. Saat merespon adanya penembakan terhadap pekerja tower telekomunikasi di Beoga, Saul juga membuat klaim dan isu dengan meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa korban penembakan adalah anggota TNI bukan pekerja PT.

Dewan HAM PBB Nyatakan Tak Terdapat Pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan dari PBB yang ditegaskan kembali oleh Menko Polhukam, Mahfud MD memupuskan manuver kelompok separatis di Papua dalam upaya merawat eksistensi isu pelanggaran HAM di Papua. Dalam sebuah konferensi pers secara virtual belum lama ini, Mahfud MD menyebut bahwa PBB tidak memandang terdapat pelanggaran HAM di Papua. Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin 13 Juni 2022 lalu.

Laporan-laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH) yang berada di bawah Dewan HAM PBB. Setelah menerima laporan, pihak SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia bukan merupakan negara yang diminta proses klarifikasi menyusul adanya laporan. Termasuk isu adanya kabar dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi, adalah tidak benar. Penanganan persoalan HAM di Infonesia yang tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu menunjukkan adanya kemajuan komunikasi dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022. Namun dalam pertemuan tersebut tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Penyelesaian Masalah Papua Gunakan Pendekatan Ideologis dan Dialog

Persoalan HAM yang masih menjadi isu di Papua perlu mendapat perhatian bersama. Meski Dewan HAM tak menganggap sebagai sebuah pelanggaraan, namun pemerintah perlu mengambil sikap melalui berbagai pendekatan. Terlebih isu tersebut kerap menjadi tunggangan sejumlah pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Indonesia. Pasalnya, tanah Papua ibaratnya seperti rumah yang indah dan menarik bagi banyak pihak. Termasuk negara luar yang sering memanfaatkan sekaligus memainkan berbagai isu terhadap sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Termasuk dalam hal ini adalah bumi cenderawasih.

Secara umum, setiap pihak harus mampu mewaspadai kondisi tersebut. Isu HAM memang tak hanya menjadi isu nasional, karena telah terfasilitasi oleh pihak tertentu untuk dibawa ke ranah internasional sesuai dengan kepentingannya. Sehingga menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, perlunya pendekatan ideologis. Seluruh pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua.

Pembangunan di tanah Papua harus terus digalakkan, sehingga tak ada masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP) yang merasa menjadi anak tiri di tanah air Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Namun, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, meski secara nasional masih relatif paling rendah. Masalah ekonomi dinilai menjadi pemantik konflik di Papua. Dalam merespon hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran salah satu Putra Papua, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri diharapkan akan semakin memperkuat kinerja pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan kesejahteraan di Papua, terutama dalam memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Sebab, sebagai mantan kepala daerah maka Wempi sangat memahami soal kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat dan Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar.

Adanya penunjukan Wempi menjadi sejarah baru yang dicetak oleh pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin karena untuk pertama kalinya putra Papua menjadi Wamendagri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

JAYAPURA — Sebanyak 29 Kabupaten/Kota di Papua bersama-sama menyatakan mendukung pemekaran wilayah Papua yang pembahasannya tengah berproses di DPR.

Kesepakatan bulat tersebut dinyatakan hari ini, 10 Juni 2022, pada acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan sesuai dengan Wilayah Adat Papua di Sentani Green Lake Jayapura.

Selain para bupati dan walikota, sekitar 160 tokoh masyarakat hadir pada acara tersebut. Termasuk sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Anggota DPRP, Kepala Organ Pemerintah Daerah terkait, Perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.

Selengkapnya isi kesepakatan mendukung pemekaran Papua hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mendukung dan Berkomitmen melaksanakan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua sesuai wilayah Adat;

2.  Undang-undang sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;

3. Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)/ pemekaran Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Papua;

4. Pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua dan Kab/Kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri harus diisi Orang Asli Papua (OAP).

5. Jumlah alokasi kursi anggota DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi pemekaran dari Provinsi Papua minimal 5 (lima) secara proporsional;

6. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus Orang Asli Papua (OAP); dan

7. Para Kepala Daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerjasama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat.

Adapun 29 Kabupaten/Kota yang  turut dalam kesepakatan ini adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Sebanyak tujuh Kepala Daerah dari 5 wilayah adat hadir secara luring yaitu Bupati Membramo Raya, Pj. Bupati Sarmi, Pj. Walikota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Yahukimo, Bupati Pegunungan Bintang, dan Bupati Biak Numfor.

Sedangkan yang tidak dapat hadir secara luring karena alasan transportasi  mengikutinya secara daring.

Tuan rumah penyelenggara rapat, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan pertemuan berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Para peserta antusias dengan memberi berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua.