DPR mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara. Terbaru, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Selasa (27/4).

Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.

Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. “Kami dukung sikap Presiden,” kata Bobby.

Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. “Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up skill atau diperbanyak personel militernya atau memang perlu ditambah secara total,” tegas Bobby.

Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. “Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional,” kata Hillary.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa.

“Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur,” kata Christina Aryani.

Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua. “Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi,” ujar Christina.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta mengatakan, kehadiran BIN di daerah rawan menunjukkan bahwa BIN sangat serius dalam menjalankan tugas deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman, terutama ancaman dari KSB Papua.

“Kehadiran Kepala BIN Daerah Papua ke lokasi tersebut yang notabene daerah sangat rawan, menunjukkan keseriusan BIN dalam melaksanakan tugas,” kata Stanislaus Riyanta dalam keterangannya, Senin (26/04/2021). “Meskipun perwira tinggi terbaiknya gugur tertembak oleh kelompok separatis teroris, saya yakin BIN, TNI dan Polri tetap akan menumpas kelompok teroris separatis tersebut,” sambungnya.

Lebih lanjut, Stanislaus berharap, gugurnya Brigjen Denny menjadi titik balik bagi pemerintah untuk benar-benar tegas menumpas KSB atau yang kini dilabeli sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. “TNI Polri, dan BIN, dengan perannya masing-masing harus didukung untuk melakukan penumpasan kelompok separatis dan teroris Papua,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Stanislaus, secara berlanjut pemerintah juga harus tetap melakukan pendekatan dan menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Papua. “Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat dan tidak celah bagi kelompok separatis untuk mempengaruhi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan jajarannya sangat menjunjung tinggi independensi pegawai lembaga antikorupsi meski status kepegawaian beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN). Rekrutmen pegawai dinilai sudah berjalan baik.

“Terkait dengan independensi pegawai KPK, kami yakinkan bahwa pegawai KPK akan tetap menjunjungi tinggi Independensi,” ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri.

Firli menjelaskan, pada proses pengalihan status pegawai dilakukan tes asesmen indeks moderasi bernegara yang memastikan fakta independensi tersebut. Termasuk prosesnya telah memuat nilai-nilai netralitas.
“Independensi adalah marwah penegakan hukum. Marwah yang terkumpul dari setiap pribadi pegawai KPK, dan kami pastikan tak pergi kemana-mana,” ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pegawai KPK akan dilantik sebagai aparatur sipil negara pada 1 Juni 2021 mendatang. “Insya Allah pegawai KPK akan beralih menjadi ASN dan dilantik pada tanggal 1 Juni 2021 dengan semangat hari lahirnya Pancasila,” kata Firli dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 10 Maret 2021.

Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua telah meresahkan masyarakat setempat. Kelompok tersebut selain membunuh masyarakat sipil, juga menciptakan ketakutan dengan menyebarkan foto jasad korban yang telah mereka bunuh sebelumnya.

Pelaksana Tugas Kapolres Persiapan Maybrat, Kompol Bernadus Okoka Bernardus, mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak hanya membunuhi warga sipil, mereka juga mengambil foto bersama jasad korban yang kemudian hasil foto disebar luaskan ke masyarakat guna menciptakan rasa takut.

“Setelah mereka melakukan pembunuhan terhadap warga, para pelaku ini sempat foto bersama jasad korban. Kemudian mereka edarkan untuk meneror warga di sana,” ucap Kompol Bernadus.

Ditempat terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan rasa prihatin atas berpulangnya warga sipil yang ditembak secara brutal oleh KKB. Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan KKB kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua,” ucap Sukamta.

Menyikapi hal tersebut, Komjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan bahwa tim gabungan TNI-Polri terus berupaya menciptakan kondusifitas di wilayah Papua. Salah satunya menindak tegas anggota KKB yang kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat di wilayah itu.

“Kami akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur dengan menugaskan anggota-anggota terbaik,” ucap Paulus Waterpauw.

Berbagai petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pendapatnya terkait aksi demo rusuh yang terjadi akibat penolakan UU Cipta Kerja. Mereka menilai bahwa kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi ini karena salah Pemerintah. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh dan mahasiswa sebagai ekses dari sikap Pemerintah dan DPR yang memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja.

Ditempat terpisah, Deklarator KAMI, Said Didu, mengatakan langkah Presiden Joko Widodo memilih kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah merupakan salah satu pengalihan isu dari aksi demo penolakan UU Cipta Kerja.

Narasi-narasi negatif yang sengaja dibangun oleh tokoh KAMI turut meningkatkan suhu sosial politik di Indonesia. Ada yang mendukung, namun banyak juga yang merasa bahwa pernyataan KAMI itu hanya bagian skenario politik mereka. Memang saat ini KAMI sedang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat terhadap berbagai agenda politik yang direncanakan mereka.

Dosen komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko, mengatakan bahwa KAMI akan berusaha memanfaatkan berbagai isu untuk meningkatkan popularitasnya. Apalagi sebelumnya, mereka menyatakan diri sebagai gerakan moral. “Isu-isu yang diangkat bisa jadi akan menjadi pemicu baru polarisasi horizontal, karena ini masih dianggap imbas dari Pilpres 2019,” kata Anang.

Hal serupa juga dinyatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib. Ia menyesalkan KAMI mengajak buruh melakukan aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Alfarisi menilai apa yang dilakukan deklarator KAMI itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung.

“Mereka semua hanya dimanfaatkan KAMI untuk menaikkan popularitas demi tujuan pragmatis yaitu persiapan Pilpres 2024, dengan terus menerus memberi protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi,” tegas Alfarisi.