suaratimur.id – Disahkannya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sebagai wujud kebijakan pemekaran wilayah menjadi babak baru dari sejumlah penyelarasan aturan yang kini sedang dikaji pemerintah bersama DPR. Salah satu kajian tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024, dari sebelumnya berbasis pada 34 provinsi kini menjadi 37 provinsi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ashari memastikan tidak ada perubahan anggaran dalam Pemilu 2024, meskipun lahir tiga provinsi baru di Papua. Pasalnya anggaran biaya tersebut sesuai dengan jumlah pemilih, bukan banyaknya provinsi. Lahirnya DOB di Papua hanya berdampak pada tata kelola pemilu yang juga nantinya akan disesuaikan. Dari yang semula dikelola oleh Provinsi Papua, kemudian berpindah tata kelola menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Selatan dengan Ibukota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire, dan Provinsi papua Pegunungan dengan Ibukota Jaya Wijaya.

Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyatakan bahwa seluruh anggaran untuk tiga DOB di Papua akan diambil dari APBN. Untuk besarannya, akan diatur dalam peraturan pemerintah atau pun peraturan menteri yang nantinya akan disusun.

Perubahan UU Pemilu Merespon Tiga DOB di Papua

Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Huruf d pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Adanya rencana partisipasi tiga DOB di Papua dalam Pemilu 2024 harus memiliki kepastian hukum. Sementara UU tentang Pemlilu tersebut belum memuat nama tiga DOB Papua. Dalam hal ini, KPU melaksanakan ketentuan pasal 13 mengenai DOB yang berkaitan dengan perintah penyelenggaraan Pemilu. Kondisi yang juga membuat UU Pemilu harus diubah adalah dampak dari penerapan DOB Papua yang berpeluang menambah kursi di DPR. Diketahui bahwa alokasi kursi di setiap daerah pemilihan anggota DPR berdasar pasal 187 ayat 2, yakni paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Selain itu, KPU di tingkat provinsi juga belum terbentuk, padahal berada di lampiran satu UU Pemilu.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisioner KPU RI, Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Peraturan Pemilu yang menjelaskan bahwa jumlah provinsi Indonesia menjadi 37 dengan masuknya tiga DOB Papua.

Membangun Kemandirian DOB Papua Melalui Sejumlah Langkah Alternatif

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, kebijakan pemekaran bukanlah hal yang baru. Berkali-kali kebijakan tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai periode dan rezim sebagai salah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan ragam langkah strategis untuk menyiapkan bagaimana agar daerah baru tersebut menjadi daerah mandiri serta tidak mengalami  ketergantungan.

Bukan sebuah sikap pesimis, namun menjadi refleksi bersama bahwa berdasar studi Kemendagri dan Bappenas pada 2014 menemukan 80% DOB yang dibentuk pasca reformasi 1999-2004 gagal lantaran tidak terdapat masa persiapan, serta pembentukannya lebih didominasi kepentingan politis. Studi serupa yang dilakukan pada tahun 2019 juga menemukan implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama hampir 20 tahun (1999-2019) belum dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 94% tingkat kesejahteraan daerah pemekaran di Indonesia tergolong “sedang dan rendah”.

Salah satu upaya agar tidak terjadi hal serupa adalah belajar dari kegagalan yang pernah terjadi. Beberapa kajian menemukan bahwa di antara faktor yang menyebabkan gagalnya daerah pemekaran membangun kemandirian adalah karena keterbatasan keuangan daerah. Mereka gagal menciptakan pendapatan daerah yang mampu menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Lalu keuangan daerah terbebani belanja operasional kepegawaian dan sarana prasarana, apalagi saat awal masa pembentukan pemerintahan. Faktor lainnya karena tidak mampu membangun pemerintahan yang efektif.

Berangkat dari hal tersebut, sejumlah langkah alternatif dari strategi kebijakan dapat diambil untuk mengantisipasi. Pertama, penting memastikan pemerintahan yang dibangun bukanlah pemerintahan yang gemuk, tetapi pemerintahan ramping dan lincah. Postur struktur pemerintahan yang dibangun akan memiliki konsekuensi terhadap SDM aparatur yang akan dibutuhkan, sarana prasarana dan anggaran operasional. Kedua, Selain ongkos pengadaan dan pembiayaan pegawai, biaya lain yang juga menjadi beban jika tidak disiasati dengan baik adalah pengadaan sarana prasarana pemerintahan, seperti gedung perkantoran. Untuk menyiasati tantangan ini, DOB bisa mengusung konsep ruang kerja bersama atau co-working space, yakni suatu tempat kerja bersama yang dimanfaatkan oleh berbagai macam jenis profesi. Dengan konsep ini, biaya pengadaan gedung perkantoran beserta operasionalnya dapat lebih efisien. Ketiga, menyiapkan SDM aparatur yang kompeten untuk mengisi pemerintahan. SDM kompeten adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan agar bisa melewatinya dan membawa daerah baru menjadi daerah mandiri. Jika daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah, maka orang yang tepat akan mampu mengelola SDA tersebut dan menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi sehingga dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah. SDM kompeten juga akan menjadi kunci dalam mengelola pendapatan daerah dengan baik untuk melaksanakan pembangunan daerah menuju daerah mandiri dan maju.

Jika minimal dari tiga opsi alternatif ini bisa tercapai semua, maka keikutsertaan Pemilu 2024 adalah hal yang telah dinanti bukan dikejar. Karena pada dasarnya seluruh aspek, baik dari struktur, infrastruktur hingga SDM telah siap dan mandiri untuk menyelenggarakan gelaran pesta rakyat. Ketiga daerah baru tersebut hanya tinggal menyelaraskan aturan yang telah disesuaikan pemerintah dan DPR.   

Harapan Sejumlah Tiga DOB Papua Menjadi Daerah Mandiri

Harapan Tiga wilayah DOB Papua untuk menjadi daerah mandiri menjadi keinginan banyak pihak. Hal tersebut seperti tersemat dari sejumlah pernyataan tokoh-tokoh Papua merespon pengesahan UU DOB. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, bahwa daerah otonomi baru atau DOB Papua sangat penting guna mempercepat pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Dengan adanya provinsi baru di Papua, maka pengembangan SDM serta percepatan perekonomian bisa tercapai. Kebijakan pemekaran DOB jangan disalahartikan karena tujuannya sangat baik demi kemajuan dan pemerataan pembangunan Papua agar keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan.

Sementara itu, akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa dengan pemekaran wilayah maka terdapat semangat baru dalam upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Diperlukan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang stabil agar segala percepatan upaya menyejahterakan masyarakat dapat direalisasikan sesuai rencana.

Desakan Forum Mahasiswa Papua Terhadap Presiden Jokowi untuk Tanda Tangani UU DOB

Masih dalam bentuk harapan terhadap kemajuan dan kesejahteraan tanah Papua. Sebuah kelompok atau organisasi dari mahasiswa menamakan diri Forum Mahasiswa Papua (FMP) memberikan keterangan tertulis kepada media bahwa pihaknya meminta Presiden Jokowi agar segera menandatangani UU DOB Papua. Perwakilan FMP, Hainuddin menyatakan bahwa Pemekaran wilayah Papua akan mendorong pembangunan infrastruktur dan perbaikan Kesehatan serta pendidikan di bumi cenderawasih.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah disahkan beberapa waktu lalu menjadi harapan besar, khususnya bagi masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua yang begitu luas dengan hanya terdiri dari dua provinsi memiliki beberapa kendala dalam rentang kendali, jarak, pelayanan, hingga infrastruktur yang menyulitkan masyarakat.

Melalui momentum bertambahnya tiga provinsi baru, maka dipastikan pengaturan dan pelayanan menjadi semakin mudah dan mendekatkan masyarakat dalam mengurus beragam hal berkaitan dengan pemerintahan, perekonomian maupun bidang-bidang lainnya.  

Pemekaran Wilayah Memperhatikan Perubahan Masyarakat Papua

Proses persiapan realisasi pemekaran provinsi yang saat ini tengah dikaji oleh DPR dan pemerintah menjadi harapan besar bagi OAP untuk perwujudan kemajuan wilayah, tentunya juga kemajuan sumber daya manusia yang telah dipercayakan oleh DPR dimana sebagian besar akan diisi oleh masyarakat Papua untuk mengisi formasi pemerintahan di provinsi baru.

Secara lebih luas, permasalahan pemekaran bukan hanya tentang rentang kendali antara pemerintah daerah dengan rakyat. Namun juga perubahan pada masyarakat Papua ataupun masyarakat adat dalam kontribusinya terhadap pemekaran wilayah. Dalam artian, jangan sampai pemekaran wilayah tidak sesuai dengan kultur Papua. Merujuk pada UU Otonomi Khusus (Otsus) disebutkan bahwa hak-hak masyarakat Papua lebih diperhitungkan, termasuk dalam menjalanan hukum adat dan kultur lainnya. Sehingga ketika terjadi pemekaran wilayah maka dipastikan terdapat perubahan positif bagi masyarakat Papua, terutama di wilayah adat.  

Berdasarkan UU tersebut, Masyarakat adat Papua diberikan hak-hak khusus dalam membangun wilayahnya. Telah ditentukan bahwa pemimpin seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakilnya adalah putra asli Papua, sehingga jika ada provinsi baru maka otomatis gubernurnya juga baru dan harus warga Papua. Menjadi harapan bersama bahwa para pemangku jabatan tersebut kelak membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua, sebagaimana warga asli tanah papua sehingga paham bagaimana cara memimpin warganya dengan melakukan pendekatan secara kultural serta kekeluargaan.

Masyarakat adat juga diberi kesempatan untuk ikut membangun Papua. Pembangunan bukan hanya dari segi fisik alias pembuatan gedung dan sarana lain. Namun juga pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat adat diberi kesempatan untuk sekolah, termasuk anak-anak Papua yang telah diberi beasiswa Otsus, sehingga mereka bisa sekolah tinggi. Selain itu, jika terdapat provinsi baru maka otomatis ada sekolah baru, sehingga memudahkan para murid yang akan belajar. Sementara para pemudanya bisa diajari keterampilan sehingga mampu membuka usaha sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran.

Orang Asli Papua akan Bangkit Memimpin Wilayahnya Sendiri

Sebuah pesan dari seorang pendeta berkebangsaan Jerman yang ditugaskan di Wondama sejak tahun 1925, bernama Pendeta Izaac Samuel Kijne. Dalam perjalanannya, ia dipindahkan dari kepulauan Mansinam tempat Injil pertama masuk. Mulai saat itulah Wasior dikenal luas karena perannya mendirikan gereja dan sekolah zending. Di tempat itulah anak-anak dan orang dewasa asli Papua mulai diajarkan tentang injil dan etika hidup sebagai orang Kristen.

Salah satu karyanya yang paling dikenal hingga saat ini di Wondama adalah Batu Peradaban. Di atas batu itulah bertuliskan isi dari awal Peradaban Bangsa Papua. “Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan ma’rifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. (Wasior, 25 Oktober 1925).

Isi Pesan dari Bapak Peradaban Orang Papua ini memiliki makna bahwa suatu saat nanti Orang Papua akan tampil sebagai pemimpin di atas tanah leluhurnya sendiri, meskipun, ada banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berdatangan dari berbagai daerah. Kini banyak peristiwa yang sudah dan sedang terjadi sesuai dengan isi dari tulisan yang ada pada batu peradaban tersebut. Terlebih khusus, sangat nampak dalam hal sistem kepemimpinan dalam berbagai aspek pembangunan saat ini di tanah Papua.  

Salah satu momentum perubahan tersebut diawali dengan adanya UU Otsus, dimana hak-hak orang asli Papua terakomodir. Adanya kebijakan pemekaran yang merupakan turunan dari Otsus juga menempatkan posisi pejabat di jajaran birokrasi dari tingkat distrik hingga gubernur diduduki oleh OAP. Tak berhenti disitu, kini juga banyak yang sedang dan telah menjabat sebagai pimpinan dalam berbagai bidang di luar Papua. Bahkan beberapa anak muda Papua telah berkarir di tingkat internasional.

Kembali, Bapak Pendidikan Orang Papua tersebut juga menitipkan catatan penting untuk kehidupan di tanah Papua yang dialamatkan kepada semua orang yang hendak berkarya di bumi cenderawasih. Pesan tersebut berisi: “Barang Siapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.” (Pdt. I.S. Kijne, 1947.)

Pesan tersebut memuat anjuran bahwa barang siapa yang bekerja dengan setia dan jujur, maka ia akan menyaksikan dan mengalami mujizat-mujizat ilahi dari Sang Khalik. Hal tersebut tentu akan dialami oleh mereka diluar dugaan manusia biasa. Sebagaimana sesuai dengan hukum tabur dan tuai. Prinsipnya, apa saja yang ditanam, hal itu pula yang akan dipanen oleh mereka.

Dengan demikian, secara gamblang terdapat dua pesan dan harapan dari Pdt. I.S.Kijne bagi kehidupan di Tanah Papua. Pesan pertama lebih bersifat khusus dan memuat tentang keyakinan dan harapan hidup dari OAP di atas tanah leluhurnya sendiri. Sedangkan, pesan kedua lebih bersifat universal memuat tentang anjuran dan konsekuensi dari gaya hidup dari siapa saja yang akan berkarya di Tanah Papua tanpa terkecuali.

Sejumlah Keyakinan Pemekaran Wilayah Sejahterakan Masyarakat Papua

Harapan percepatan kemajuan dan pembangunan Papua melalui kebijakan pemekaran juga tak hanya datang dari pemerintah dan DPR, maupun masyarakat Papua secara khusus. Dalam bidang akademis, seorang pengajar dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut lima poin penting yang mendukung pembentukan DOB Papua untuk sejahterakan masyarakat. Dimana dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan sejumlah pihak.

Pertama, pentingnya memiliki pemimpin daerah dan birokrasi yang berjiwa melayani masyarakat dan bersungguh-sungguh dalam membangun DOB Provinsi. Kedua, pemerintah daerah yang terbentuk nantinya harus benar-benar bisa merealisasikan pembangunan dan berjiwa anti korupsi. Termasuk mampu berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat. Ketiga, perlunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil. Hal Ini penting agar seluruh percepatan upaya menyejahterakan masyarakat dapat direalisasikan sesuai rencana. Keempat, perlu dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat terhadap tiga provinsi yang baru saja terbentuk menjadi daerah otonomi baru. Serta Kelima, menyarankan agar ketiga provinsi baru tersebut tidak buru-buru menyelenggarakan pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) pertama mereka. Adanya momentum Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu legislatif (pileg) di sana baru dilakukan jika wilayah pemekaran tersebut sudah benar-benar siap dan Undang-Undang Pemilu telah direvisi.

Menjadi hal terpenting di awal pemerintahan DOB adalah pemerintahan harus berjalan stabil. Sehingga, meminimalkan berbagai kendala pembangunan di tiga provinsi baru tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dipastikan bisa mengikuti pemilu 2024. Pemerintah akan menyiapkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Anggaran khusus diperlukan karena anggaran provinsi Papua yang ada saat ini tidak cukup jika harus dibagi untuk 3 provinsi lagi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kabar dari Senayan Jakarta berkaitan dengan pembahasan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi perhatian sejumlah pihak hari ini, terutama masyarakat di wilayah Indonesia Timur, Papua. Melalui pernyataan Ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dijelaskan bahwa pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan tiga Provinsi baru di Papua akan selesai pada 30 Juni 2022. Target tersebut tercetus setelah terdapat kesepakatan pembentukan panitia kerja (Panja) saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Pimpinan Komite I DPD, Filep Wamafma, Selasa 21 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut, DPR juga telah menjadwakan Rapat Paripurna pada 30 Juni 2022, sehingga diharapkan pembahasan RUU selesai dilakukan sebelum tanggal terencana. Setelah pembentukan Panja, para Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) diminta segera melengkapi daftar nama anggotanya untuk dimasukkan dalam keanggotaan Panja. Komisi II mulai membahas RUU DOB pada Rabu 22 Juni 2022 dan akan menyerap aspirasi masyarakat Papua hingga Minggu 26 Juni 2022. Kemudian Finalisasi RUU dilakukan 27-29 Juni 2022, sehingga pada 30 Juni 2022 akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.

Pemerintah dan DPR Janji Perhatikan Pro-Kontra Publik dalam Kebijakan DOB

Sejak isu kebijakan pemekaran bergulir, dinamika pro dan kontra menjadi santapan sehari-hari yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Isu pemekaran wilayah memang menggiurkan, di satu sisi menjadi harapan sebagian masyarakat dalam pembangunan Papua, di sisi lain menjadi ancaman bagi pihak yang akan kehilangan kekuasaan ataupun eksistensi, seperti elit lokal oportunis maupun kelompok separatis.

Adanya dinamika tersebut hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah maupun DPR. Melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dasco Ahmad dijelaskan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU pembentukan tiga provinsi baru atau DOB Papua. Pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan muara sebuah UU yang dapat bermanfaat bagi semua.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materi dan substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu dicermati bersama dan perlu diantisipasi secara bijaksana. Prinsip utama pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Perlu diingat kembali bahwa pemekaran di Papua secara yuridis berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001, yaitu dengan memperhatikan hukum, kesatuan sosial budaya atau wilayah adat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan ekonomi, prediksi perkembangan pada masa yang akan datang dan juga aspirasi masyarakat Papua.

UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi pilar penting dari kebijakan-kebijakan dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui pemekaran.

Pemekaran Percepat Pembangunan Papua

Salah satu upaya percepatan pembangunan Papua hadir melalui kebijakan pemekaran. Hal tersebut merespon sejumlah hambatan yang ditemui dari beberapa aspek dan bidang. Luasnya wilayah di Papua menjadi salah satu penghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Luasnya wilayah tersebut juga menghadirkan hambatan birokrasi, yang akhirnya melalui rencana kebijakan pemekaran tersebut diharapkan dapat mempersingkat jalannya pelayanan sekaligus akses masyarakat.  

Dalam kasus di Indonesia, sejumlah provinsi yang mengalami pemekaran mengalami percepatan pembangunan setelah prosesnya selesai. Salah satunya saat Sumatera Bagian Selatan dibagi menjadi lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Begitu juga dengan di Papua, inisiatif pemekaran tidak hanya dari pemerintah, tapi lebih utama adalah aspirasi dari masyarakat. Dalam berbagai kunjungan Presiden selama beberapa waktu ke belakang, termasuk adanya delegasi-delegasi luar negeri yang berkunjung menginginkan adanya pemekaran di Papua.

Pemekaran untuk Persempit Ruang Gerak Kelompok Separatis

Seperti yang kita ketahui, keberadaan kelompok separatis masih menjadi salah satu kendala dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Papua secara khusus yang harus menjadi perhatian secara penuh. Pasalnya, hingga kini kebedaraanya masih menjadi teror bagi masyarakat yang mendiami tanah Papua.

Terbaru, Kelompok Separatis menyatakan bertanggung jawab atas terbunuhnya anggota Brimob bernama Bripda Diego Rumaropen di Napua, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu 18 Juni 2022. Melalui juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan bahwa aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok di bawah pimpinan Gen Goliath Naman Tabuni. Namun, selang beberapa hari, sebuah pengakuan juga muncul dari panglima Kelompok Separatis Papua, Egianus Kogoya yang mengaku bertanggung jawab terhadap kasus yang sama. Bahkan, Egianus menantang TNI Polri untuk adu tembak. Adanya saling klaim pengakuan tersebut diindikasi merupakan bagian dari permasalah internal yang merujuk pada keinginan eksistensi. Aksi teror tersebut disebut sebagai peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk tidak melakukan penyisiran di pemukiman penduduk asli Papua. Peringatan tersebut juga disertai pesan yang seragam dari 33 panglima kelompok separatis Papua di berbagai wilayah melalui media sosial Youtube. Mendesak agar mengosongkan daerah konflik. Pesan tersebut secara khusus disampaikan kepada masyarakat pendatang atau selain orang asli Papua.

Merespon hal tersebut, berbagai upaya telah dan sedang diupayakan pemerintah untuk meredam dan menghentikan eksistensi kelompok separatis yang kerap bertindak anarkis. Adanya kebijakan pemekaran provinsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik vertikal di bumi Papua. Pemekaran menjadi strategi untuk mengunci dan meminimalisir gerakan kelompok separatis Papua. Jika Papua nantinya terbagi menjadi empat provinsi, maka ruang gerak akan semakin kecil. Basisnya bukan lagi Papua yang satu, namun terdapat provinsi lain.

Maka bisa dipastikan, beberapa pihak yang menolak kebijakan pemekaran DOB adalah bagian dari kelompok penguasa yang tak ingin kehilangan tahtanya, atau kelompok separatis yang tak ingin kehilangan ruang gerak dan eksistensinya.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Tinggal selangkah lagi, masyarakat Papua akan memiliki tiga provinsi baru sesuai dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai upaya percepatan pembangunan dan kemajuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini proses pembahasan telah masuk ke Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di DPR, dimana berdasarkan kabar terbaru bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai hari ini, 21 Juni 2022. Adanya gerak cepat dari pemerintah pusat terhadap proses RUU tersebut mengisyaratkan perhatian pemerintah terhadap tanah Papua, sekaligus meminimalisir dinamika penolakan yang telah terindikasi dimotori oleh beberapa kelompok kepentingan.

Gejolak Penolakan Tak Menghambat Proses Pemekaran DOB Papua

Sekali lagi, perlu diketahui bahwa kebijakan Otonomi khusus (Otsus) bagi provinsi Papua dan Papua Barat pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang–orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan dalam majelis rakyat Papua.

Melalui Otsus pula munculah kebijakan pemekaran wilayah DOB sebagai upaya percepatan pembangunan, serta memotong jarak pelayanan fasilitas dan infrastruktur yang sebelumnya menjadi salah satu permasalahan dan kendala di bumi Cenderawasih. Adanya dinamika dalam respon rencana kebijakan pemekaran DOB tidak lantas menghentikan proses kebijakan tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua II DPRP Papua, Edoardus Kaize, bahwa gejolak penolakan pemekaran wilayah Papua yang terjadi tidak akan menghambat proses pembentukan pemekaran DOB. Adanya penolakan adalah hal yang sah-sah saja karena merupakan bentuk aspirasi.

Namun, aspirasi penolakan tersebut tidak boleh digeneralisir bahwa kemudian rakyat Papua menolak pemekaran. Selain itu, agenda proses pemekaran DOB Papua Selatan sudah berjalan melalui hak inisiatif DPR RI untuk mendorong pemekaran dalam sidang paripurna DPR RI. Tugas masyarakat adalah mendukung dan mendoakan kelancaran proses pembentukan DOB.

Sepakat Mendukung DOB, Gubernur Papua Sempat Dicap Pengkhianat oleh Mantan Tahanan Politik

Jejak digital memang susah dihilangkan, meskipun pada awalnya salah satu pelopor adanya pemekaran wilayah di Papua datang dari Lukas Enembe saat dirinya belum menjabat gubernur. Namun adaya pernyataan penolakan yang sempat muncul darinya sekitar sebulan lalu sempat “diambil hati” sebagai penguat oleh para penolak kebijakan DOB, termasuk oleh kelompok separatis.

Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait menilai bahwa sikap Gubernur Papua yang kemudian mendukung DOB telah menyakiti masyarakat Papua. Menurutnya, sebagai gubernur harus paham betul perjuangan orang Papua untuk menyuarakan pendapatnya termasuk menolak pemekaran wilayah. Ambrosius juga menilai bahwa terdapat kepentingan pribadi yang tersembunyi dibalik dukungan Lukas Enembe.

Padahal dilihat dari jejak langkahnya justru sikap penolakan pemekaranlah yang tergolong berkhianat dan inkonsistensi. Lukas Enembe seperti tersandung sesuatu hingga sempat mengucapkan kata penolakan terhadap DOB. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa rencana pemekaran wilayah di Papua telah ia usulkan sejak menjabat sebagai ketua asosiasi Bupati se kawasan pegunungan tengah, tahun 2010. Bahkan di tahun 2013 saat dirinya mencalonkan sebagai Gubernur, isu pemekaran provinsi menjadi salah satu strategi meminang serta memikat pilihan masyarakat.   

DPR Pastikan Pembahasan DOB Papua Dimulai Hari ini

Dikonfirmasi melalui pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, bahwa Komisi II DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan tiga provinsi baru di Papua pada Selasa 21 Juni 2022. Sehingga, diharapkan tiga RUU tersebut dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses pada Juli 2022 mendatang. Dijelaskan juga bahwa DPR sudah menyusun draf RUU dan naskah akademik pembentukan RUU tersebut sejak revisi Undang-Undang Otsus Papua ditetapkan, serta telah menyosialisasikan draf RUU dan naskah akademik kepada masyarakat Papua lewat para pemangku kepentingan di wilayah setempat.

Selain itu, RUU tersebut juga sudah sampai pada proses politik formal dan administrasi yang ada sebagaimana diatur dalam penyusunan undang-undang. Pihaknya akan tetap menghormati proses judicial review atas UU Otsus Papua yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Asosiasi Bupati Se-Wilayah Lapago Siap Dukung DOB

Jika sebelumnya dukungan pemekaran provinsi muncul dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat di berbagai daerah luar Papua. Kini muncul pernyataan sikap dukungan dari asosiasi Bupati se wilayah Pegunungan Tengah (Lapago). Melalui pernyataan Ketuanya, Ricky Ham Pagawak di halaman Kantor Bupati Kabupaten Mamberamo pada Senin 20 Juni 2022, dirinya menyatakan bahwa sikap dukungan tersebut mengikuti pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe saat Rakerda Para Bupati/ Walikota se Provinsi Papua, Rabu 15 Juni 2022 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura.

Sebelumnya, pernyataan sikap terkait DOB belum pernah keluar dari asosiasi. Setelah mengikuti dan mendengar pernyataan dari Gubernur Papua, bahwa beliau menyatakan menerima dengan syarat harus tujuh DOB. Maka sebagai bawahan dari Gubernur turun ke Asosiasi. Dari asosiasi kemudian turun ke para Bupati. Masing-masing kepala daerah di kabupaten. Pernyataan sikap juga mewakili wilayah adat sehingga hal ini akan menjadi pernyataan resmi sekalipun tidak tertulis namun akan menyurat langsung sebagai Ketua Asosiasi menyampaikan kepada Presiden RI melalui Kemendagri dan juga ke DPR RI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Masih menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat di Indonesia terhadap situasi di Papua yang berpredikat aman dan tertib. Beberapa kejadian kriminal bermotif politis hingga berunsur separatis yang hingga beberapa waktu lalu masih terjadi harus menjadi evaluasi bersama sekaligus perhatian seluruh pihak agar tidak terulang kejadian serupa. Permasalahan di Papua yang tak jauh dari konflik ekonomi dan politik menimbulkan banyak akibat, dimana salah satunya menyasar pada bidang pendidikan anak-anak Papua.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, hal tersebut juga mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melantik lima pejabat daerah Papua beberapa waktu silam di Jakarta. Dalam amanatnya, beliau menegaskan agar para pejabat dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Papua karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar benar-benar menelaah persoalan yang ada di daerah masing-masing, serta mendorong agar program-progam yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Mantan Kapolda Papua tersebut juga berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah derah lain di sekitar. Pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang dengan aturan dan undang-undang.

Kebijakan DOB Diharapkan Hadirkan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Salah satu yang menjadi keterkaitan dari poin amanat Mendagri kepada pejabat daerah Papua ialah dinamika kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini masih terus menjadi isu dan pembahasan. Kondisi wilayah Papua secara sosiologis serta kecenderungan disinformasi melalui media sosial rawan dijadikan politisasi oleh pihak tertentu.  

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa terdapat dua faktor penting mengapa Papua harus dilakukan pemekaran wilayah. Salah satunya dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya. Papua sangat heterogen terdapat beberapa suku dan bahasa, secara geografis sangat beragam, maka tepat jika Papua dimekarkan. Sementara dari aspek pembangunan, masih banyak belum tersentuh, karena wilayah di Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui pemekaran bisa memperkecil kesenjangan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, jembatan, irigasi, dan sebagainya sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa persoalan kerawanan ancaman keamanan di Papua akan terus terjadi ketika pemerintah tidak hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat asli Papua. Sehingga solusi mengurasi dan mengantisipasi tingkat kerawanan tersebut adalah dengan kehadiran pemerintah di Papua. Negara harus memastikan rakyat Papua bisa mencapai kesejahteraan.

Masyarakat Papua Diminta Mempersiapkan Diri Menyambut Pemekaran DOB

Sebuah kabar terbaru datang dari perkembangan pembahasan RUU DOB Papua. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua dimungkinkan dibawa ke rapat paripurna pada awal Juni 2022 mendatang, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Adapun untuk saat ini DPR RI masih berkutat pada agenda-agenda terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang membutuhkan konsentrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU tentang pembentukan DOB sudah diserahkan ke DPR. Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas meminta masyarakat Papua agar mempersiapkan diri menyambut tiga bakal beleid tersebut, daripada mengikuti aksi demonstrasi penolakan. Secara khusus, ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat Papua, elite-elite poltik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Adanya pembahasan tiga RUU DOB merupakan bentuk perhatian lebih pemerintah pusat ke Papua. Masyarakat Papua agar melihat pemekaran melalui perspektif ekonomi, bukan politik karena hanya berdampak pada konsumsi politik semata, sehingga terjadi pro dan kontra dengan berbagai aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu, salah satunya ditunggangi oleh kelompok separatis dan elit lokal yang tak sejalan dengan pemerintah pusat.

Padahal, secara lebih luas terdapat sejumlah manfaat dari pemekaran di Papua, diantaranya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

DPR mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara. Terbaru, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Selasa (27/4).

Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.

Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. “Kami dukung sikap Presiden,” kata Bobby.

Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. “Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up skill atau diperbanyak personel militernya atau memang perlu ditambah secara total,” tegas Bobby.

Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. “Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional,” kata Hillary.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa.

“Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur,” kata Christina Aryani.

Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua. “Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi,” ujar Christina.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta mengatakan, kehadiran BIN di daerah rawan menunjukkan bahwa BIN sangat serius dalam menjalankan tugas deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman, terutama ancaman dari KSB Papua.

“Kehadiran Kepala BIN Daerah Papua ke lokasi tersebut yang notabene daerah sangat rawan, menunjukkan keseriusan BIN dalam melaksanakan tugas,” kata Stanislaus Riyanta dalam keterangannya, Senin (26/04/2021). “Meskipun perwira tinggi terbaiknya gugur tertembak oleh kelompok separatis teroris, saya yakin BIN, TNI dan Polri tetap akan menumpas kelompok teroris separatis tersebut,” sambungnya.

Lebih lanjut, Stanislaus berharap, gugurnya Brigjen Denny menjadi titik balik bagi pemerintah untuk benar-benar tegas menumpas KSB atau yang kini dilabeli sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. “TNI Polri, dan BIN, dengan perannya masing-masing harus didukung untuk melakukan penumpasan kelompok separatis dan teroris Papua,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Stanislaus, secara berlanjut pemerintah juga harus tetap melakukan pendekatan dan menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Papua. “Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat dan tidak celah bagi kelompok separatis untuk mempengaruhi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan jajarannya sangat menjunjung tinggi independensi pegawai lembaga antikorupsi meski status kepegawaian beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN). Rekrutmen pegawai dinilai sudah berjalan baik.

“Terkait dengan independensi pegawai KPK, kami yakinkan bahwa pegawai KPK akan tetap menjunjungi tinggi Independensi,” ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri.

Firli menjelaskan, pada proses pengalihan status pegawai dilakukan tes asesmen indeks moderasi bernegara yang memastikan fakta independensi tersebut. Termasuk prosesnya telah memuat nilai-nilai netralitas.
“Independensi adalah marwah penegakan hukum. Marwah yang terkumpul dari setiap pribadi pegawai KPK, dan kami pastikan tak pergi kemana-mana,” ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pegawai KPK akan dilantik sebagai aparatur sipil negara pada 1 Juni 2021 mendatang. “Insya Allah pegawai KPK akan beralih menjadi ASN dan dilantik pada tanggal 1 Juni 2021 dengan semangat hari lahirnya Pancasila,” kata Firli dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 10 Maret 2021.

Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua telah meresahkan masyarakat setempat. Kelompok tersebut selain membunuh masyarakat sipil, juga menciptakan ketakutan dengan menyebarkan foto jasad korban yang telah mereka bunuh sebelumnya.

Pelaksana Tugas Kapolres Persiapan Maybrat, Kompol Bernadus Okoka Bernardus, mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak hanya membunuhi warga sipil, mereka juga mengambil foto bersama jasad korban yang kemudian hasil foto disebar luaskan ke masyarakat guna menciptakan rasa takut.

“Setelah mereka melakukan pembunuhan terhadap warga, para pelaku ini sempat foto bersama jasad korban. Kemudian mereka edarkan untuk meneror warga di sana,” ucap Kompol Bernadus.

Ditempat terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan rasa prihatin atas berpulangnya warga sipil yang ditembak secara brutal oleh KKB. Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan KKB kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua,” ucap Sukamta.

Menyikapi hal tersebut, Komjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan bahwa tim gabungan TNI-Polri terus berupaya menciptakan kondusifitas di wilayah Papua. Salah satunya menindak tegas anggota KKB yang kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat di wilayah itu.

“Kami akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur dengan menugaskan anggota-anggota terbaik,” ucap Paulus Waterpauw.

Berbagai petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pendapatnya terkait aksi demo rusuh yang terjadi akibat penolakan UU Cipta Kerja. Mereka menilai bahwa kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi ini karena salah Pemerintah. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh dan mahasiswa sebagai ekses dari sikap Pemerintah dan DPR yang memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja.

Ditempat terpisah, Deklarator KAMI, Said Didu, mengatakan langkah Presiden Joko Widodo memilih kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah merupakan salah satu pengalihan isu dari aksi demo penolakan UU Cipta Kerja.

Narasi-narasi negatif yang sengaja dibangun oleh tokoh KAMI turut meningkatkan suhu sosial politik di Indonesia. Ada yang mendukung, namun banyak juga yang merasa bahwa pernyataan KAMI itu hanya bagian skenario politik mereka. Memang saat ini KAMI sedang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat terhadap berbagai agenda politik yang direncanakan mereka.

Dosen komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko, mengatakan bahwa KAMI akan berusaha memanfaatkan berbagai isu untuk meningkatkan popularitasnya. Apalagi sebelumnya, mereka menyatakan diri sebagai gerakan moral. “Isu-isu yang diangkat bisa jadi akan menjadi pemicu baru polarisasi horizontal, karena ini masih dianggap imbas dari Pilpres 2019,” kata Anang.

Hal serupa juga dinyatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib. Ia menyesalkan KAMI mengajak buruh melakukan aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Alfarisi menilai apa yang dilakukan deklarator KAMI itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung.

“Mereka semua hanya dimanfaatkan KAMI untuk menaikkan popularitas demi tujuan pragmatis yaitu persiapan Pilpres 2024, dengan terus menerus memberi protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi,” tegas Alfarisi.