Oleh : Made Raditya )*

Kehadiran Investasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, namun lebih daripada itu, pemerintah Indonesia menginginkan adanya investasi hijau yang akan berdampak baik tidak hanya pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada upaya penurunan emisi karbon.

Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Korea Selatan dalam mendorong peningkatan investasi hijau berkelanjutan melalui nota kerja sama antara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Energy atau Ministry of Trade, Industry dan Energy (MOTIE).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama Menteri MOTIE Lee Chang-Yang menandatangani nota kerja sama tersebut di Seoul, Korea Selatan, disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Yoon Seok Yeol.

Kolaborasi kedua pemerintahan ini dilakukan guna meningkatkan serta memfasilitasi kegiatan kerja sama yang saling menguntungkan, seperti investasi, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas demi mempercepat terwujudnya investasi hijau berkelanjutan. Bahlil optimis, kerja sama yang dilakukan ini akan dapat mempercepat pertumbuhan investasi hijau berkelanjutan di Indonesia. Ia menyampaikan, Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki hubungan bilateral yang sangat baik, khususnya terkait investasi. 

Bahlil berujar bahwa pihaknya berkomitmen untuk secara konsisten memberikan dukungan penuh kepada investor Korea Selatan mulai dari awal perizinan sampai pengawasan hingga terealisasinya investasi. Hal tersebut sudah berlaku bagi calon investor maupun yang sudah eksis di Indonesia pada saat ini. Bahlil juga mempersilahkan calon investor dari Korea Selatan untuk datang ke Indonesia dengan membawa modal dan teknologi. Pemerintah Indonesia juga siap memfasilitasi hal tersebut.

Kerja sama dengan Korea Selatan tentu bukan tanpa alasan, mengingat investor asal Korea Selatan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Di antaranya diwujudkan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

MOTIE akan memfasilitasi investasi dari Korea Selatan yang memiliki modal dan teknologi mutakhir untuk mengembangkan investasi hijau berkelanjutan, serta memberikan dukungan teknologi yang tepat untuk kemudian ditransfer ke pemerintah Indonesia dan sektor swasta. Menteri Motie Lee Chang Yang menyambut baik atas terjalinnya kerja sama dengan kementerian Investasi/BKPM.

Lee mengaku optimis bahwa kerja sama yang sudah dan akan terjalin ini akan mampu memberikan dampak positif bagi kedua pihak, khususnya di bidang investasi. Dalam kesempatan tersebut, Lee sangat berterima kasih kepada Menteri Investasi RI atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan kepada investor asal Korea Selatan selama ini. 

Lee mengaku bahwa dirinya senang karena dapat berkontribusi pada perkembangan investasi hijau di Indonesia dan pihaknya juga berharap agar hubungan kerja sama ini dapat terus berjalan serta saling menguntungkan.

Selain mengembangkan dan mentransfer teknologi dalam investasi hijau berkelanjutan. Nota Kerja sama antara Kementerian Investasi/BKPM dan MOTIE juga mencakup pertukaran peluang investasi dan kebijakan yang relevan tentang pengembangan investasi hijau. Sekaligus mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan kerja sama investasi yang bergerak di sektor industri dan energi hijau, seperti ekosistem kendaraan listrik baterai, semi-konduktor dan energi terbarukan.

Investasi hijau berkelanjutan berupa pengembangan ekosistem kendaraan listrik asal Korea Selatan di Indonesia direalisasikan melalui kerja sama antara konsorsium perusahaan Korea Selatan. Di dalamnya termasuk LG, Hyundai, KIA dan Posco dengan BUMN Indonesia IBC (Indonesia Battery Corporation).

Kerja sama ini meliputi pembangunan industri baterai listrik terintegrasi dimulai dari pertambangan dan peleburan (smelter) nikel yang berlokasi di Halmahera, Maluku Utara hingga industri pemurnian (refinery), industri prekursor dan katoda, serta perluasan industri sel baterai yang akan dibangun di KIT Batang, Jawa Tengah, hingga industri daur ulang baterai listriknya, dengan total rencana investasi mencapai RP 142 Triliun. Implementasi tahap pertama groundbreaking pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik telah dilakukan di Karawang, Jawa Barat pada 15 September 2021 lalu.

Saat ini, pembangunan tersebut telah memasuki tahap konstruksi yang telah terealisasi sebesar 50 sampai 60 persen dari total target kapasitas produksi 10 giga watt dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar AS.  Pada 8 Juni 2022, juga telah dimulai pembangunan tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi di KIT Batang, Jawa Tengah.

Selain itu, dalam pengembangan pabrik produksi kendaraan listrik, Hyundai juga telah merealisasikan investasinya yang mencapai nilai 1,5 miliar dollar AS di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang telah berproduksi sejak Januari 2022 dengan kapasitas produksi mencapai 150 ribu unit per tahun.        

Pemerintah Indonesia tak pernah setengah-setengah dalam memfasilitasi upaya kerja sama investasi hijau, hal ini dikarenakan investasi hijau diyakini akan menjadikan Indonesia keluar dari predikat negara berkembang lalu berganti menjadi negara maju.  

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Dwipa Airlangga )*

Pemerintah terus mempersiapkan strategi khusus untuk bisa menghadapi adanya ancaman inflasi, resesi hingga krisis pangan dan juga energi yang memang terus menjadi sentimen buruk pada dunia perekonomian global belakangan ini.

Ancaman krisis pangan dan juga krisis energi tengah melanda dunia sebagai akibat berkepanjangan dari konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nailul Huda selaku Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) terus memperingatkan bahwa ancaman krisis bisa jadi datang dengan lebih cepat dari perkiraan lantaran tidak bisa dipungkiri bahwa indikator dari inflasi global saja semakin hari semakin meningkat. Kondisi itu juga diperparah dengan seolah tak berujungnya konflik Rusia-Ukraina sehingga membuat gandum, biji-bijian serta produk turunan lain seperti terigu harganya terus meroket.

Menanggapi hal tersebut, tentunya Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak ingin bahwa Bangsa ini juga harus menanggung dampak adanya krisis yang terjadi. Maka dari itu segenap strategi telah dipersiapkan. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa strategi kali ini sangatlah difokuskan dan khusus memang untuk persiapan apabila memang krisis pangan serta energi terjadi pada tahun 2023 mendatang. Tentunya rangkaian strategi itu merupakan arahan langsung dari Presiden RI, Joko Widodo yang berguna supaya Bangsa ini sama sekali tidak terjebak pada kekalutan yang ada.

Sebagaimana proyeksi ke depan, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan optimisme lantaran secara fundamental sebenarnya kondisi perekonomian yang ada pada Tanah Air relatif kuat, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara maju lain seperti di Uni Eropa maupun di Amerika Serikat yang tampak tidak sanggup menahan cepatnya laju inflasi.

Bagaimana tidak, pasalnya data menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia hanyalah berada pada angka 4,2 persen saja dengan perumbuhannya yang ada di lima persen. Selain itu untuk dana dari pihak ketiga yang dikucurkan di Indonesia juga masih berada pada angka yang tinggi yakni di atas 10 persen dengan pertumbuhan kredit di atas 9 persen. Maka indikasi tersebut bisa menunjukkan bahwa perekonomian di Tanah Air memang sedang terus bergerak. Sedangkan untuk rata-rata inflasi di negara Benua Biru bahkan sudah menginjak angka 8 persen. Kemudian untuk angka inflasi di negara sekelas Amerika Serikat (AS) saja bahkan sudah menembus 9,2 persen.

Lebih lanjut, mengenai data indeks keyakinan konsumen di Nusantara juga masih berada pada area optimis. Menko Ekonomi tersebut menjelaskan bahwa persentase yang terjadi bahkan melebihi 100, yakni berada pada 128 persen sehingga memang kondisi ekonomi dan juga ekspektasi yang dimiliki oleh para konsumen pada beberapa periode mendatang masih sangatlah bagus.

Rapat terbatas yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo itu dengan membahas pengelolaan produk turunan sawit, menunjukkan bahwa dalam 26 bulan terakhir neraca perdagangan di Indonesia sangatlah positif meski sempat terjadi beberapa kasus yang kemudian menghambat kegiatan ekspor CPO. Menko sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan bahwa ketersediaan stok pangan di Indonesia bahkan sampai akhir tahun nanti masih bisa terjamin dan pada jumlah yang relatif aman termasuk juga stok beras.

Salah satu strategi yang terus digencarkan oleh Pemerintah demi bisa mengatasi ancaman krisis pangan beserta energi adalah dengan terus mendorog kegiatan ekspor lebih banyak daripada aktivitas impor. Terbukti, nyatanya memang belakangan kinerja surplus yang dicatatkan oleh perdagangan di Tanah Air bisa dikatakan tertopang dengan adanya peningkatan pesat dari kegiatan ekspor. Menurut laporan, pada kuartal pertama yakni bulan Januari hingga Juni 2022 neraca perdagangan RI mampu mencetak surplus hingga 24,89 miliar US Dollar dengan total kegiatan ekspornya mencapai 35,33 miliar US Dollar.

Maka dari itu sebenarnya Indonesia secara garis besar tidak perlu terlalu mengkhawatirkan akan bernasib sama dengan nagara-negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang sepertinya tidak mampu untuk mengendalikan laju inflasi. Airlangga Hatarto kembali menegaskan bahwa memang situasi perekonomian Bangsa ini sekarang relatif baik dengan potensi resesi yang bahkan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara lain karena hanya berada pada kisaran 3 persen saja.

Sementara itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan data penilaian dari IMF yang ternyata memang telah menilai bahwa Indonesia sendiri memang sekarang dalam kondisi perekonomain yang baik. Hal tersebut karena di beberapa sisinya memang terus terjadi peningkatan performa, mulai dari kinerja ekonomi, sisi pertumbuhan, sisi neraca pembayaran yang ternyata terus mengalami surplus hingga 26 bulan beruntun seperti yang telah diuraikan, serta bagaimana sisi inflasi yang nyatanya tidak bisa bertumbuh dengan cepat seperti pada negara maju lain, yang mana di Tanah Air nilai inflasi hanya berada di bawah lima persen saja.

Dengan segenap strategi yang telah mulai diberlakukan oleh Pemerintah dan juga hasil kerja yang nyata bahwa memang kondisi perekonomian yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain nyatanya sangat jauh, bahwa ekonomi Tanah Air sangat perkasa dengan seluruh gempuran ancaman inflasi hingga resesi, maka krisis pangan besar kemungkinan dengan penuh optimisme tidak akan terjadi pada Bangsa ini.

)* Penulis adalah pegiat Literasi Banyumas

Oleh : Savira Ayu )*

Sebuah komitmen besar telah diucapkan oleh pihak Jepang dalam rangka menanamkan investasi di indonesia bahkan hingga senilai Rp 85 Triliun. Hal tersebut membuat kunjungan kerja dari Presiden Jokowi kembali berhasil.

Kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ke China, Jepang dan juga Korea Selatan ternyata memang terus membuahkan hasil yang sangat positif bagi perekonomian Tanah Air dan juga demi kebermanfaatan kedua belah pihak negara.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan pers yang dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Menteri Retno Marsudi menyatakan bahwa latar belakang kunjungan yang dilakukan tersebut adalah lantaran memang ketiga negara itu merupakan mitra yang sangat strategis bagi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Bukan hanya itu, namun Menlu juga menambahkan bahwa ketiganya juga menjadi mitra strategis bagi ASEAN juga.

Lebih lanjut, Menteri Retno pun menjelaskan bahwa terdapat fokus yang dilakukan dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi, yakni dalam rangka penguatan kerja sama ekonomi, terlebih memang pada ranah perdagangan dan juga investasi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI ketujuh itu akan langsung bertemu dengan para pimpinan negara demi membahas langkah dan strategi bilateral selanjutnya, termasuk juga beliau mengadakan pertemuan langsung dengan kalangan bisnis.

Setelah dikabarkan bahwa kunjungan di China ternyata menghasilkan komitmen dari Negeri Tirai Bambu tersebut untuk memperkuat perdagangan pada sektor CPO dan juga akan memprioritaskan impor pada sektor pertanian dari Indonesia, ternyata kunjungan kerja yang telah dilakukan Presiden Jokowi di Jepang juga membuahkan hasil.

Hasilnya adalah terkait dengan komitmen dari Negeri Sakura untuk melakukan investasi dari perusahaan mereka. Investasi tersebut secara spesifik adalah komitmen investasi hingga sebesar 5,7 miliar US Dollar atau jika dirupiahkan akan menjadi sekitar Rp 85 triliun yang berasal dari sepuluh perusahaan Jepang.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan beberapa perusahaan besar dari Negeri Sakura tersebut turut menanamkan modalnya mulai dari Toyota, Mitsubishi, Sharp, Sojitz, Denso hingga Inpex. Komitmen yang mereka berikan diungkapkan langsung tatkala Presiden Jokowi datang dalam forum The Japan CEO Meeting 2022.

Dalam rangka menerima dan menyambut komitmen baik investasi dari Jepang tersebut, Presiden RI tersebut kemudian juga menyampaikan komitmennya bahwa akan terus menciptakan suatu iklim usaha yang sangatlah kondusif dan tentunya ramah bagi para pelaku usaha. Sebenarnya upaya ini juga sekarang juga masih terus berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pada rilis pers yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM), Presiden Jokowi mengharapkan bahwa supaya Jepang akan semakin aktif lagi dalam rangka meningkatkan investasinya di Indonesia. Bagaimana tidak, pasalnya jika investasi terus ditingkatkan maka akan banyak pihak yang merasakan keuntungan mulai dari perusahaan-perusahaan Nasional bahkan juga para UMKM sehingga pasti akan mampu menggerakkan roda perekonomian Bangsa ini.

Maka dari itu, Presiden Jokowi langsung menugaskan pihak Menteri Investasi untuk melakukan pengawalan secara baik mulai dari rencana investasi, entah investasi yang baru dan juga tindakan perluasan atau ekspansi. Mengenai arahan langsung yang telah dimandatkan oleh Presiden tersebut, Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya sudah sangat siap dalam melakukan pengawalan investasi seperti pada arahan, terutama investasi dari Jepang.

Bukan hanya itu, namun Menteri Bahlil juga memiliki harapan supaya investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari Negeri Sakura itu bisa bernar-benar berjalan dengan lancar serta mampu beriringan dengan perusaha di Indonesia secara harmonis supaya terjadi keuntngan yang mampu menguntungkan semua pihak.

Menteri Investasi juga memberikan apresiasi tingginya terdahap kehadiran para CEO dan juga pimpinan perusahaan besar di Jepang serta bagaimana komitmen mereka untuk menanamkan investasi di Tanah Air. Ternyata investasi yang akan dilakukan tersebut diproyeksikan akan memiliki dampak yang sangat positif bagi ketahanan perekonomian ke depannya, lantaran memang saat ini ekonomi dunia tengah dilanda dengan ancaman inflasi serta resesi yang terus menghantui, sehingga memang sangat dibutuhkan ketahanan kuat untuk menghadapi segala macam ancaman tersebut terutama dalam ketahanan rantai pasok bagi seluruh masyarakat di kedua negara.

Sementara itu, Kementerian Investasi/BKPM memberikan catatan mengenai realisasi investasi yang sejauh ini telah dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia, yakni hanya pada tahun 2017 hingga pada semester pertama tahun 2022 ini sudah mencapai sebesar 20,86 miliar US Dollar dan menjadikan Jepang sebagai negara peringkat kedua terbesar dalam hal investasi di Nusantara.

Perlu diketahui bahwa investasi yang dilakukan oleh Jepang adalah kebanyakan didominasi pada sektor listrik, air dan juga gas dengan besaran hingga 7,48 miliar US Dollar, kemudian diikuti oleh sektor kendaraan bermotor dan juga alat transportasi hingga senilai 3,59 miliar US Dollar dan pada sektor perumahan, kawasan industri serta perkantoran dengan nilai hinga 2,44 miliar US Dollar.

Dengan segala upaya untuk bisa menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan juga mendukung para investor, maka tak heran perusahaan-perusahaan besar di Jepang langsung memberikan komitmen mereka untuk menanamkan investasi di Indonesia bahkan mencapai Rp 85 tirilun.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aditya Akbar )*

Indonesia berpeluang besar jadi pusat industri halal dunia. Penyebabnya karena sudah ada kawasan industri halal yang berskala nasional yang masih dapat dikembangkan oleh banyak investor untuk dapat menjadi industri halal dunia.

Saat ini gaya hidup halal sedang digencarkan, tak hanya mengkonsumsi makanan halal, tetapi juga wisata halal, dan produksi barang-barang yang halal. Warga Indonesia sudah memahami apa saja manfaat dari produk halal dan mereka selalu melihat label kemasan makanan atau minuman, sudah memiliki status halal MUI atau belum.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan Indonesia berpotensi besar jadi pusat industri halal dunia. Ada peluang Indonesia tak hanya jadi konsumen produk halal, tetapi juga jadi pusat industri halal dunia. Seperti meningkatkan ekspor produk halal, subsitusi produk halal (yang selama ini masih impor), dan meningkatkan investor asing.

Industri halal di Indonesia sedang digencarkan karena memang mayoritas penduduknya muslim. Pusat industri halal di antaranya ada di Sidoarjo dan Padang. Dengan berdirinya pusat industri halal maka konsumen tidak perlu khawatir karena di sana benar-benar memproduksi makanan dan minuman halal, dan prosesnya juga dijamin tidak melanggar syariat.

Berdasarkan data dari Indonesia Halal Market 2021/2022, Indonesia menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia, dengan konsumsi produk halal sekitar 184 miliar Dollar AS (tahun 2020). Sedangkan investasi sektor ekonomi halal di Indonesia ada 5 miliar Dollar AS. Dengan potensi industri halal Indonesia yang sangat besar maka pemerintah terus mendorong pengusaha mengembangkan produk dan jasa halal. Masyarakat tidak hanya jadi konsumen tetapi juga jadi produsen.

Untuk mendorong pengusaha, terutama UMKM (Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah) agar mengembangkan produk halal, pemerintah menggratiskan biaya pembuatan sertifikat halal MUI. Para pebisnis UMKM tidak usah membayar 300.000 rupiah, tetapi bisa mendapatkannya tanpa biaya sama sekali, dengan sistem self declare.

Syarat untuk mendapatkan sertifikat halal gratis adalah pertama, pelaku UMKM membuka website lalu membuat akun SIHALAL, kemudian melakukan permohonan sertifikat halal melalui jalur self declare dan memasukkan kode fasilitator. Setelah itu ada proses validasi, verifikasi, dan ada sidang halal MUI. Baru ia mendapat sertfikat halal yang 100% gratis serta praktis, dan pengurusannya bisa dilakukan mandiri secara online. 

Jika pebisnis UMKM dipermudah untuk mendapatkan sertifikat halal maka mereka akan mendukung 100% posisi Indonesia menjadi pusat industri halal. Pengurusan sertifikat juga tidak berbelit-belit sehingga pengusaha UMKM mengurusnya dengan semangat. Industri halal di Indonesia akan makin semarak.

Ada banyak keuntungan jika Indonesia menjadi pusat industri halal. Pertama, akan ada banyak produk halal yang diproduksi dan memenuhi pasar nasional dan internasional. Nantinya konsumen di seluruh dunia akan paham bahwa Indonesia tak hanya memproduksi barang-barang yang bagus, tetapi juga halal. Dengan begitu maka pasar ekspor akan makin dinamis.

Pasar ekspor memang digenjot karena menghasilkan devisa negara yang melimpah. Faktanya, konsumen produk halal di luar negeri tak hanya negara-negara ASEAN, tetapi ke banyak negara lain. Penyebabnya karena ada banyak warga negara Indonesia yang merantau dan mereka merindukan produk Indonesia yang statusnya halal. Selain itu, warga asli negara tersebut juga menyukainya.

Jika Indonesia jadi pusat industri halal maka manfaat selanjutnya adalah menarik minat investor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Mereka memastikan bahwa produk-produk yang dibuat para pengusaha Indonesia sudah halal dan mau menanamkan modalnya. Dunia bisnis akan makin dinamis dan pemerintah optimis bisa bangkit walau masih masa pandemi.

Pemerintah juga mempromosikan Indonesia yang tak hanya memiliki produk-produk makanan dan minuman halal tetapi juga produk lainnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat ICEFF (Islamic Creative Economic Founders Fund) sebagai wadah untuk mendorong industri halal di bidang fashion, kriya, dan aplikasi. Dengan adanya ICEFF maka pebisnis dipertemukan dengan investor dan lembaga keuangan syariah, sehingga mereka bisa bekerja sama. Jika ada kolaborasi maka industri halal di Indonesia makin kuat dan cita-cita untuk menjadi pusat industri halal dunia bisa diraih dengan cepat. 

ICEFF mendorong agar masyarakat tak hanya jadi konsumen tetapi juga jadi produsen. Ada banyak produk Indonesia yang halal dan mampu bersaing di pasar ekspor. Jika ada bantuan dari ICEFF maka pengusaha industri halal tidak pusing lagi mencari tambahan modal, terutama jika ingin masuk ke ranah internasional.

Indonesia memiliki peluang besar untuk jadi pusat industri halal dunia. Penyebabnya karena para pengusaha dimudahkan untuk memiliki sertifikat halal MUI. Selain itu juga ada bantuan bagi para pebisnis UMKM sehingga mereka bisa terus membuat produk halal dan memasarkannya ke dunia internasional.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Astrid Widia )*

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan aturan yang mampu menyederhanakan tumpang tindih regulasi. Dengan adanya aturan tersebut, perizinan usaha termasuk pendirian koperasi akan lebih mudah dilaksanakan. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, bahwa UU Cipta kerja memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Dirinya juga mempersilahkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia.

Berbeda dengan UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan syarat pendirian. Jika UU 25/1992 mengharuskan koperasi primer didirikan sekurang-kurangnya 20 orang. UU Cipta kerja hanya mensyaratkan minimal 9 orang. Sementara untuk pendirian koperasi sekunder, hanya dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga koperasi. Bahkan, koperasi juga bebas memanfaatkan teknologi untuk menggelar rapat.

Airlangga menilai, selain memudahkan cara kerja koperasi, penggunaan teknologi juga bisa menuntun koperasi dengan perkembangan digital. Bahkan, koperasi harus siap menghadapi digitalisasi yang bakal terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, jumlah koperasi di Indonesia memang mengalami peningkatan, namun belum signifikan. Pada 2021, jumlah koperasi di Indonesia berada di angka 127.846 unit di seluruh Indonesia. Jumlah ini bertambah sekitar ratusan ribu dari tahun sebelumnya yang hanya 127.124 unit.

Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) jumlah koperasi aktif meningkat di masa pandemi. Tercatat pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif sebanyak 123.048 unit dengan volume usaha Rp 154 triliun dan jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Sedangkan pada Desember 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha Rp 174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang.

Airlangga juga berharap, kemudahan pendirian koperasi yang diberikan melalui UU Cipta Kerja bisa mendongkrak peningkatan jumlah koperasi di Indonesia. Sebab, selain UMKM, koperasi juga merupakan soko guru ekonomi Indonesia. Terlebih, UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi koperasi untuk menerapkan prinsip syariah dalam ekonomi. Hal ini merujuk pada demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Keleluasaan penerapan prinsip syariah tersebut diatur dalam beleid Pasal 86 UU Cipta kerja yang menambahkan Pasal 44A dalam UU perkoperasian. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan. PP tersebut ternyata merupakan peraturan turunan dari UU Cipta kerja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, menilai adanya UU Cipta Kerja membuat koperasi dan UKM mempunyai kepastian usaha. Teten mengatakan, salah satu prioritas KemenkopUKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil dan menengah yang akurat. Dirinya mengatakan penyusunan data tersebut akan menggandeng BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan  by the name by address.

Selain itu, Teten juga menjelaskan PP tersebut juga mengatur tentang pengalokasian 30% area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM. Pihaknya akan bekerja sama lintas kementerian atau lembaga (K/L). Sebab, pengelolaannya di luar KemenkopUKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Pada kesempatan berbeda, Managing Director Institute of Developing Economies And Entrepreneureship, Sutrisno Iwantono menyebutkan bahwa secara keseluruhan UU Cipta Kerja khususnya klaster Koperasi dan UMKM memiliki isi yang bagus. Serta memiliki semangat untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selama ini sektor Koperasi dan UMKM cukup memberi peluang dalam penciptaan lapangan kerja. Bukan hanya syarat pembentukan, namun pemberdayaan koperasi juga harus diutamakan.

Dalam UU Cipta Kerja telah diatur bahwa buku daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan untuk memudahkan pengadministrasian daftar anggota lebih cepat dan akurat. Rapat anggota dapat dilakukan secara daring atau luring, usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha, sementara untuk koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Dengan beragam kemudahan dalam pendirian koperasi, tentu saja akan terbuka kesempatan bagi kalangan milenial untuk mengembangkan koperasi. Bentuknya pun bisa disesuaikan dengan tren kalangan muda, misalnya dengan transformasi ekonomi digital dan koperasi digital. Dengan adanya kemudahan ini, semakin banyak koperasi yang akan tumbuh dan memperkuat perekonomian nasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Salsa Aulia *)

Group of  Twenty atau G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 juga telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai upaya penanganan dan pengendalian baik secara preventif, persuasif, maupun represif. Berbagai kebijakan juga ditetapkan guna mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah masyarakat tentunya berdampak pada penurunan laju perekonomian dirasakan nyata pada sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, pariwisata, industri, maupun ritel.

Saat ini, dunia kembali berada pada masa krisis keadaan ekonomi akibat pandemi COVID-19. G20 sebagai kumpulan ekonomi utama di dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan perekonomian di dunia.

Maka dari itu, sebagai Tuan Rumah Presidensi G20, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema “Recover Together, Recover Stringer”. Tema ini diangkat oleh Indonesia, mengingat dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi untuk memulihkan perekonomian dunia.

G20 atau Group of Twenty adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi Internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. 

Pesidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas ketahanan ekonomi Indonesia terhadap krisis. G20 Indonesia membawa dampak positif bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Berbagai event yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan G20 ini diikuti oleh hampir 21 ribu delegasi.

Indonesia saat ini telah menggelar hajatan penting, yakni Presidensial G20 yang diselenggarakan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022 yang akan datang. Jumlah delegasi KTT G20 yang akan hadir berjumlah 429, yaitu rinciannya delegasi pada level Ministrial Meeting 4.581, delegasi pada Deputies/Sherpa Meeting 1.212, delegasi Working Group Meeting mencapai 8.330 dan delegasi Engagement Groups Meeting mencapai 6.436. Bila masing-masing delegasi membawa 4 atau 5 orang maka total jumlah pihak yang akan datang pada pelaksanaan forum G20 sepanjang 2022 mencapai sekitar 100 ribu orang.

Staf ahli bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Fransiskus Xaverius Teguh, mengatakan setiap investasi yang ditanamkan Indonesia untuk menarik wisatawan berkunjung akan terbayarkan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengembangkan pariwisata berbasis event. Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan salah satu contoh pariwisata berbasis event itu.

Fransiskus mengatakan pada event di Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) investasinya mencapai Rp 2 triliun. Berdasarkan kajian yang dilakukan akan menghasilkan multiplier effect hingga Rp 7 triliun. Di Presidensi G20 investasinya juga ditujukan untuk daerah wisata. 

Staf Ahli Kemenparekraf mengungkapkan pertemuan Sherpa ke-2 di Labuan Bajo itu dipilih sebagai tempat penyelenggaraan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata premium bagi turis manca negara.

Namun harus diakui bahawa kondisi pariwisata ini masih belum pulih sepenuhnya ke level sebelum pandemi. Hal itu wajar mengingat sektor pariwisata adalah sektor yang terdampak paling parah akibat pandemi. Dalam uapaya mendukung pemulihan sektor pariwisata, mutual recognition atau sikap saling mengakui langkah-langkah yang telah dilakukan negara menjadi penting, seperti pada masalah penggunaan vaksin yang diakui oleh tiap-tiap negara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Mahyudin mengatakan potensi pariwisata di Indonesia selama ini sangat besar, bahkan jika digali lagi, masih banyak tempat-tempat wisata yang layak dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Apalagi sebagai sumber pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan, sumbangsih sektor pariwisata juga signifikan.

Mahyudin juga menyebutkan potensi sumbangan devisa dari sector pariwisata sangat besar, begitu juga dari sisi membuka lapangan kerja. Bahkan, sektor pariwisata bisa berperan besar bagi pemulihan ekonomi daerah, terutama bagi daerah yang bergantung pada kunjungan wisata seperti bali.

Demi kesuksesan penyelenggaraan forum G20 di Indonesia, diharapkan seluruh warga Indonesia peduli dan turut ikut serta berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang berhasil dirumuskan dalam pertemuan tersebut. Indonesia ingin menunjukan leadership sekaligus memanfaatkan peluang bahwa peningkatan perekonomian dengan arah transisi energi, artinya memprioritaskan investasai-investasi baru yang lebih ramah lingkungan sekaligus menjadi pimpinan bagi rencana perubahan tersebut di dunia.

* Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institut

JAKARTA – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, Presidensi G20 Indonesia sangat krusial dalam menyelamatkan ketahanan pangan global. Pasalnya, saat ini terjadi perang Rusia dan Ukraina.

“Posisi Indonesia sangat krusial karena sebagai presidensi G20, masalahnya jauh lebih komplek dibandingkan dengan sebelum adanya perang Rusia-Ukraina,” kata Bhima dalam dialog di radio Elshinta, Kamis (21 Juli 2022).

Menurut Bhima, meski Indonesia secara langsung tidak memiliki kepentingan terhadap Rusia dan Ukraina, namun karena Indonesia memegang kendali di dalam Presidensi G20, maka Indonesia diharapkan dapat menjembatani pihak-pihak yang berkonflik. Terutama blok barat serta Rusia dengan Tiongkok.

“Yang paling krusial adalah hambatan dalam pemulihan ekonomi. Pandemi melandai, sekarang masalah ketahanan pangan,” ujarnya.

Bhima menambahkan, sejauh ini yang bisa dilakukan dalam ketahanan pangan adalah memberi proteksi ataupun pembatasan-pembatasan pangan. Hal itu dilakukan oleh negara-negara penghasil pangan di G20, seperti India, Amerika Serikat, dan Turki. Diharapkan negara-negara yang memiliki cadangan pangan tidak melakukan pembatasan berlebihan.

“Kalau sekedar memenuhi kebutuhan di dalam negeri, membatasi ekspor dalam waktu temporer, itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau ini dilakukan lebih dari 30 negara bersama-sama melakukan proteksi ekspor pangan, maka akan memperburuk krisis pangan,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Bhima, Indonesia harus memoderasi agar negara-negara penghasil pangan tidak melakukan proteksi pangan secara berlebihan.

“Tentunya juga menjaga perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan para petani. Sebab kenaikan biaya pertanian, terutama pupuk yang harganya naik 180 persen secara internasional,” jelasnya.

Oleh: Astari Kusuma Dewi

Pemerintah terus mengembangkan program food estate untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan di Indonesia. Krisis pangan akan menjadi ancaman menakutkan bagi masyarakat global selain Pandemi Covid-19 bila tidak diatasi secara optimal.

Saat ini, kondisi pangan global tidak dalam kondisi yang menguntungkan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya krisis pangan di dunia dan Indonesia. Menurut Guru Besar Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, krisis pangan dikhawatirkan muncul akibat Pandemi Covid-19, dan inflasi berlebihan di sektor pangan yang akan membuat kenaikan harga-harga bahan pangan sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya Bustanul menambahkan hal lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya krisis pangan adalah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Sebagaimana diketahui, Rusia dan Ukraina adalah bagian dari negara-negara pemasok utama komoditas biji-bijan seperti gandum dan jagung, bahkan negara tersebut juga menjadi pemasok bahan baku pupuk. Bila perang tidak kunjung usai maka dunia akan kehilangan jutaan ton produksi gandum, jagung, barley, dan minyak nabati sehingga akan mempengaruhi produksi dan konsumsi berbagai komoditas turunannya. 

Kepala Litbang Kementerian Pertanian (Kementan) Fadjri Djufri yang diwakili Kepala Pusat Penelitian Tanaman Pangan Priatna Sasmita mengatakan bahwa krisis pangan mungkin terjadi karena suplai pangan turun sementara permintaan meningkat sehingga menjadikan pasokan pangan menjadi langka dan harganya tinggi. Penurunan suplai bahan pangan dipengaruhi berbagai faktor seperti gagal panen, cuaca buruk, ongkos produksi yang tinggi, panjangnya rantai distribusi sampai terjadinya bencana alam.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya krisis pangan adalah semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Lahan yang sebelumnya merupakan sawah dan kebun berubah menjadi bangunan perumahan penduduk. Kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat dari waktu kewaktu, ditambah ketersediaan lahan potensial untuk lahan cadangan pangan cukup luas belum tergarap secara optimal juga menjadi faktor eksternal terjadinya krisis pangan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, untuk mengatasi ancaman terjadinya krisis pangan Indonesia perlu mentransformasikan sistem pangannya untuk fokus pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Felippa menambahkan keterjangakauan merupakan hal yang penting, selain dari ketersediaan. Hal ini disebabkan pangan yang mudah didapat oleh konsumen akan membuat harga menjadi lebih murah bagi masyarakat,  karena pandemi menurunkan daya beli masyarakat secara umum. 

Untuk merespons masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana antisipasi krisis pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satunya adalah Program Lumbung Pangan Nasional atau disebut juga sebagai Food Estate. Program Food Estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan yang sangat luas. Program kebijakan ini juga masuk ke dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Pengembangan kawasan untuk program food estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Program ini dilakukan atas Kerjasama Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah di yang ada di Indonesia.  Saat ini program food estate telah dikembangkan di berbagai daerah seperti di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. 

Hasil dari pengembangan konsep Food Estate yang telah dilaksanakan akan berguna untuk menjadi pasokan ketahanan pangan nasional, dan jika hasilnya melebihi kebutuhan domestik, maka hasilnya dapat menjadi komoditas ekspor. Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa food estate menjadi bagian penting dari pencapaian utama kementerian yang dipimpinnya yaitu menjamin ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh Rakyat Indonesia. 

Pelaksanaan food estate menurut Mentan sudah menunjukkan hasil positif di beberapa lokasi yang ditetapkan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, program food estate di lahan rawa seluas 30 ribu hektar memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, meskipun ada lahan yang eksisting, intensifikasi, dan ekstensifikasi. Dengan lahan yang gagal tidak lebih dari 200-300 hektare. Hasil produktivitas juga turut mengalami peningkatan, dimana dulu produktivitas berada di angka 2,6 ton hingga 3,2 ton per hektare, sekarang dilaporkan sudah berada di angka 4 ton per hektare.

Program food estate selanjutnya berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara juga dinilai juga cukup berhasil walaupun belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengembangan wilayah yang seharusnya mencapai 1.000 hektare baru terealisasi sekitar 215 hektare. Hal ini belum berjalan maksimal karena ada masalah tarik menarik lahan tanah adat dan penduduk setempat. Namun, program food estate di sini cukup berhasil dalam hal produksi bawang putih, bawang merah, dan kentang.

Kemudian food estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Kabupaten Sumba Tengah juga berhasil dalam pelaksanaannya. Di NTT, lahan yang digunakan mencapai 5.000 hektare dengan rincian 3.000 hektare ditanami padi, dan 2.000 hektare ditanami jagung. 

Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan di Indonesia, program food estate merupakan langkah tepat untuk menjawab tantangan krisis pangan yang terjadi. Evaluasi dalam implementasinya merupakan hal yang mutlak agar diperoleh hasil yang optimal. Dibutuhkan peran serta dari berbagai elemen untuk memperkuat perencanaan hingga pelaksanaannya seperti pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan lahan, kemudian mengembangkan kegiatan pertanian padat modal yang ramah lingkungan dengan didukung peningkatan kualitas tenaga lokal. Semoga ke depan ini menjadi langkah cerah bagi Indonesia untuk swasembada pangan di usia emasnya tahun 2045.

*)Penulis adalah kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Dian Ahadi )*

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbukti membawa dampak positif karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sangat strategis dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, sehingga Indonesia tidak mengalami dampak negatif seperti krisis tahun 1998. 

Pandemi Covid-19 yang mengguncang Indonesia, tak hanya di bidang kesehatan tetapi juga ekonomi. Kondisi ini juga dialami oleh banyak negara sehingga disebut dengan krisis global. Pemerintah berusaha keras agar kondisi finansial negara tidak terlalu terganggu, dan mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bank Pembangunan Asia (ASIAN Development Bank) menyatakan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia  tahun 2022 adalah sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan perkiraan dari Bank Dunia yakni 5% hingga 5,5%. Perekonomian di negeri ini memiliki prospek yang baik sejalan dengan pembatalan pembatasan mobilitas sejak kuartal ketiga tahun 2021.

Pelonggaran mobilitas memang sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa bermobilitas dengan lancar karena kasus corona mulai terkendali dan mereka sudah divaksin. Para pedagang keliling mulai tersenyum karena pembelinya berdatangan. 

Memang jualan bisa dipindah ke pasar online tetapi untuk pengantarannya tentu harus offline alias dibawa sendiri dengan motor atau mobil. Jika mobilitas dilonggarkan dan tidak ada portal-portal yang ditutup seperti pada awal masa pandemi, maka pengantaran barang akan lebih lancar. Para pedagang pun lebih tenang karena daya beli masyarakat naik berkat pengantaran yang tepat waktu.

Saat kegiatan ekonomi masyarakat lancar maka akan sangat berpengaruh bagi perekonomian negara, karena roda ekonomi bergulir dengan cepat. Dengan begitu maka masyarakat optimis Indonesia bisa keluar dari masa sulit dan ekonominya terus bertumbuh. Resesi yang mengerikan tidak akan terjadi.

Prediksi kenaikan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang sebesar 5% adalah sangat baik. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 lalu yang hanya 3,96%, bahkan tahun 2020 hanya berkisar 2%. Perlahan tapi pasti, Indonesia terus bertumbuh dari segi finansial, dan berjuang dalam mengatasi dampak pandemi di bidang ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa perekonomian Indonesia naik karena sejalan dengan pulihnya ekonomi dunia. Konsumsi masyarakat pun terus membaik. Dalam artian, daya beli masyarakat membaik dan ini adalah dampak positif dari program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Salah satu poin dalam program PEN adalah melakukan perlindungan sosial melalui bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat yang membutuhkan. Bansos yang awalnya berupa paket sembako kemudian dikonversi jadi uang tunai. Jika masyarakat punya uang maka akan digunakan untuk belanja beras dan berbagai keperluan lainnya.

Ketika masyarakat memegang uang bansos dan berbelanja terus, jangan dipandang negatif. Penyebabnya karena konsumsi yang banyak malah berdampak positif, dan bisa menggerakkan roda perekonomian negara, pasar juga terus dinamis karena banyak pembelinya. Uang tidak boleh diam begitu saja tetapi harus digerakkan agar kondisi perekonomian negara terus membaik.

Dampak positif dari pemberian bansos sudah terlihat dalam setahun terakhir karena pasar terus ramai dan buktinya ada kenaikan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Walau kenaikannya baru 1-2% tetapi masyarakat tetap diminta berpikiran positif. Pertumbuhan ekonomi yang naik walau tidak sampai 10% tetap wajib disyukuri karena membuktikan bahwa pemerintah terus berusaha mengatasi dampak pandemi di bidang ekonomi.

Lebih baik ada kenaikan pertumbuhan ekonomi walau hanya 2% per tahun, daripada mengalami stagnansi atau bahkan penurunan. Jika ada penurunan pertumbuhan ekonomi maka akan sangat mengerikan karena bisa memicu resesi, dan harga-harga sembako naik drastis. Resesi juga bisa memicu penawaran hutang dari luar negeri padahal jika terlalu banyak hutang bisa membuat krisis seperti tahun 1998 lalu.

Oleh karena itu masyarakat wajib mengapresiasi pemerintah karena berjuang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memulihkan ekonomi negara. Selain itu, dalam program PEN, yang diperhatikan tak hanya warga miskin. Namun pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga diperhatikan. 

Pebisnis UMKM mendapatkan aliran bansos juga dan pemberian ini sudah diberi sejak awal masa pandemi. Mereka patut diberi bansos karena faktanya, UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara dan 90% pengusaha di negeri ini berstatus pedagang kecil dan menengah. Jika UMKM jaya maka perekonomian negara juga jaya.

Masyarakat yang berstatus sebagai pengusaha UMKM membantu kesuksesan PEN dengan menggunakan uang bansos untuk tambahan modal usaha, bukannya untuk keperluan yang konsumtif. Mereka menyadari bahwa uang itu berguna untuk bisnis, bukan untuk kebutuhan pribadi. Jika uangnya ‘diputar’ dalam bentuk barang dagangan maka akan menarik keuntungan yang lebih besar lagi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertambah tiap tahun dan masyarakat menyambutnya dengan positif. Jika kondisi finansial negara makin sehat maka warga optimis tidak akan terkena dampak krisis global dan terhindar dari resesi. Pemerintah membuktikan bahwa pemulihan ekonomi nasional membawa banyak efek yang positif pada perekonomian negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah merumuskan regulasi terkait dengan Visa Second Home, di mana kebijakan ini memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) termasuk para lansia untuk tinggal menetap di Indonesia. Hal ini ditengarai dapat mendatangkan potensi investasi untuk Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Yasonnna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengatakan, visa second home memberikan kesempatan bagi warga negara asing yang ingin menetap di Indonesia.

            Hal tersebut disampaikan oleh Yasonna saat dirinya menghadiri diseminasi kebijakan kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia terbaru di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Fransisco, Amerika Serikat.

            Yasonna menjelaskan dalam Undang-undang Cipta Kerja terdapat berbagai kebijakan baru yang dirumuskan khususnya mengenai tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tugas dan fungsi tersebut antara lain adanya badan hukum baru yaitu perseroan perorangan serta jenis visa baru yang dikenal sebagai visa second home.

            Selain digunakan oleh WNA yang ingin menghabiskan masa pensiun atau masa tuanya di Indonesia, visa second home juga dapat digunakan oleh beberapa WNA yang tidak dapat diakomodir dengan jenis izin tinggal lainnya.

            Namun, WNA tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan terutama terkait azas manfaat yang memberikan kontribusi positif untuk peningkatan perekonomian Indonesia.

            Senada dengan hal tersebut, Pramella Yunidar selaku Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Kemenkumham mengatakan bahwa lembaga tersebut berperan dalam memberikan layanan visa dan izin tinggal atas kebijakan bagi eks WNI yang akan tinggal kembali di Tanah Air. Pramella berujar, langkah tersebut ditempuh dengan tujuan agar turut berperan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional.

            Mekanismenya yaitu dengan mengajukan layanan dokumen keimigrasian pada layanan izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.

            Eks WNI mendapat keleluasaan bekerja serta berusaha sesuai peraturan perundangan sebagai pemegang izin tinggal tetap (ITAP). Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Indonesia lebih lama dan memperoleh kesempatan memiliki properti sesuai dengan peraturan perundangan.

            Sebelumnya Yasonna Laoly juga sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) untuk membicarakan tentang second home visa. Second Home Visa ini diharapkan dapat membuka peluang investasi ke depannya. Second home visa merupakan peluang visa lima tahun untuk orang-orang yang ingin berkegiatan di Indonesia.

            Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengatakan, dengan pemberian visa jangka panjang bagi WNA, pihaknya mensyaratkan adanya deposit dana sebesar Rp 2 miliar dan Rp 2,5 miliar untuk mereka yang membawa keluarga.

            Sandiaga mengungkapkan, pihaknya menyasar pebisnis wisatawan yang masuk ke Indonesia dalam waktu 3-4 bulan per tahun saat musim dingin di negara asalnya. Konsepnya Visa Long Term stay second home untuk visa 5 tahun mereka mendepositkan uang mereka sebanyak Rp 2 miliar atau Rp 2,5 miliar jika membawa serta keluarga.

            Dengan berbekal visa second home tersebut, tentu saja akan menjadi peluang mendatangkan investasi, karena para pebisnis asing dapat investasi di Indonesia dan tinggal dalam jangka waktu yang panjang.

            Sandiaga menjelaskan, WNA boleh berinvestasi di Indonesia, Visa mereka diperbaharui setiap 5 tahun. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kualitas pariwisata dari segi lama kunjungan dan jumlah pengeluaran atau dampak Ekonomi yang lebih dirasakan masyarakat ekonomi lokal.

            Ketika kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya di Indonesia, sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup serius. Hal ini dikarenakan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia menurun secara drastis sampai 80% yang berdampak besar pada sektor pariwisata dan perhotelan. Imbasnya banyak karyawan hotel yang di-PHK dan dirumahkan. Hal ini menjadi momentum bahwa visa second home merupakan pembangkit perekonomian bangsa karena potensi investasi yang besar.

            Kebijakan tersebut disambut baik oleh PSI, Shandy Adiguna selaku Direktur Luar Negeri DPP PSI mengatakan, Hal ini menunjukkan pemerintah Indonesia peduli, mendengarkan dan memperhatikan aspirasi diaspora selama ini yang mengharapkan Indonesia dapat menerapkan dwi kewarganegaraan. 

            Keputusan tersebut juga penting, mengingat besarnya potensi kontribusi yang dapat diberikan diaspora kepada tanah air. Negara-negara seperti India dan Filipina juga sudah menyediakan jalan bagi diasporanya untuk dapat menjalani kehidupan, berinvestasi dan berusaha di negaranya melalui status kewarganegaraan terbatas bagi mantan warga negaranya.

            Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada WNI di luar negeri, melalui kantor-kantor perwakilan RI,  baik KBRI maupun KJRI. Termasuk memberikan fasilitas atau kemudahan bagi masyarakat yang ingin kembali maupun berkontribusi serta berinvestasi di Indonesia.

            Indonesia tengah bangkit dan berjuang, dengan adanya visa second home tentu saja akan sedikit banyak membantu proses pemulihan dengan memberikan peluang untuk menanamkan investasi dan berbisnis di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute