Oleh : Putu Prawira )*

Sejak Covid-19 menjadi pandemi, sektor lapangan kerja adalah salah satu yang paling terdampak sehingga banyak pekerja maupun karyawan yang dirumahkan, angka pengangguran-pun meningkat seiring kebijakan PSBB. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat menyerap tenaga kerja utamanya saat pandemi belum berakhir, seperti UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dapat membantu mengurangi dampak negatif Covid-19, utamanya di sektor lapangan kerja. Airlangga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan breakform struktural di jangka panjang.

            Sebagai pemain sentral dalam perekonomian Indonesia, kata dia, pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan insentif, serta pembiayaan bagi pelaku UMKM.

            Ia juga menjelaskan tentang manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM, antara lain kemudahan untuk melakukan perizinan usaha dengan hanya proses pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis dan pendirian perusahaan atau PT bisa didirikan dengan satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri.

            Selain itu melalui Online Single Submission (OSS) yang ditargetkan akan diimplementasikan pada Juli 2021 akan mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan usaha.

            Usaha pemerintah lainnya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, tambah Menko Airlangga Hartarto, dengan mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang ketenagakerjaan serta membentuk Indonesia Investement Authority (INA).

            Pemerintah telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah juga telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis.

            Menko Airlangga menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 60 triliun sebagai modal INA untuk merealisasikan kegiatannya.

            Dirinya mengungkapkan bahwa di awal tahun 2020, telah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp 60 triliun dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa merealisasikan kegiatan ini.

            Melalui berbagai upaya tersebut Menko Airlangga merasa optimis bahwa tahun 2021 akan menjadi titik balik dari permasalahan akibat pandemi dan mengharapkan partisipasi dari para stakeholder untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang telah dipersiapkan dapat dioperasionalisasikan secara optimal.

            Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam menyusun UU Cipta Kerja untuk memperluas lapangan pekerjaan.

            Hal ini seiring dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang bakal mendatangkan investasi yang banyak di Indonesia.

            Sebelum UU Cipta Kerja dirumuskan, pemerintah juga telah mengidentifikasi aturan-aturan yang berkaitan dengan kewenangan dan kemudahan dalam perizinan.

            Pasalnya dalam hal kewenangan, selalu ditemukan kendala dalam proses perizinan. Tumpang tindih wewenang dari tingkatan presiden, kementerian dan lembaga, sektor industri, hingga pemerintah daerah yang menjadi faktor penghambat investasi dan harus diurai.

            Jika peraturan ini diringkas dan investasi di Indonesia berkembang, maka bisa dipastikan lapangan pekerjaan akan terbuka.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Rahmat Soekarno mengatakan, UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan sebuah produk hukum yang sangat baik khususnya dalam upaya membuka peluang usaha bagi masyarakat. 

            Oleh karena itu, hal ini harusnya mendapatka dukungan oleh segenap kalangan. Karena dari semua produk, UU Cipta Kerja sangat baik untuk membuka peluang kerja pada masyarakat.

            Menurut Rahmat pada masa pandemi Covid-19 Indonesia sedang melakukan upaya perbaikan ekonomi akibat hantaman krisis kesehatan yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Pada semester awal tahun 2021, terdapat target-target pertumbuhan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

            Dirinya berujar, pada semester awal tahun 2021 Indonesia akan melakukan perbaikan ekonomi, di semester kedua diprediksi ekonomi Indonesia akan kembali normal dengan rata-rata pertumbuhan 5% seperti biasanya. Oleh karena itu upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi melalui implementasi UU Cipta Kerja harus didukung bersama.

            Dampak Negatif Pandemi Covid-19 memerlukan strategi dalam menanganinya, salah satunya adalah dengan menetapkan regulasi strategis agar tercipta lapangan kerja, sehingga para karyawan ataupun pekerja yang kehilangan pekerjaannya, agar  tetap mendapatkan penghasilan. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Pemerintah bekerja keras agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk saat pandemi. Walau dunia dilanda krisis global, namun kita masih harus bertahan. Caranya adalah dengan melaksanakan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya di lapangan, karena UU ini merombak birokrasi dan memudahkan bisnis masyarakat.

Pandemi sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan masyarakat mulai megap-megap. Ada pegawai yang kehilangan pekerjaan. Ada pula pengusaha yang kehilangan pelanggan karena mereka memilih untuk membeli sembako daripada kebutuhan lain. Jika terus seperti ini maka berbahaya, karena perputaran uang jadi lambat.

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya sebagai solusi ampuh, agar kita tidak mengalami krisis keuangan saat pandemi. UU yang disebut dengan sapujagat ini mengatur berbagai hal agar selaras dengan cita-cita Presiden Jokowi, yakni reformasi birokrasi. Karena jika ingin ada perubahan positif pada negara, yang diperbaiki adalah peraturannya.

Jeanne Butar Butar, pegawai di Sekretaris Kabinet RI menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah upaya pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi. Sehingga mendorong perekonomian nasional. Dalam artian, pemerintah berusaha keras agar kondisi finansial negara tidak terpuruk, dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Selama ini kita selalu mengeluhkan permasalahan birokrasi yang kaku dan berbelit-belit. Namun dengan UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha, ada perizinan yang jalannya dibentangkan lebar-lebar. Para pengusaha tidak lagi harus menunggu lama untuk mendapat legalitas usaha, namun hanya butuh 7 hari kerja untuk mendapatkannya. Izin tersebut juga bisa diurus via online.

Dengan pengurusan izin via online maka pengusaha akan menghemat waktu, karena sangat praktis dan dilakukan dengan cepat. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, misalnya scan KTP, KK, dan surat-surat lain. Apalagi perizinan berbasis resiko, sehingga pengusaha UMKM yang dikategorikan resiko rendah, mendapatkan legalitas dengan cepat.

Dengan izin usaha di tangan, maka pengusaha akan makin percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Ketika bisnisnya sudah resmi, maka ia bisa mencari investor untuk bekerja sama. Sehingga akan mendapat suntikan modal dari penanam modal. Bisnisnya bisa lancar lagi karena ada tambahan uang untuk memproduksi barang-barang.

Ketika ada produksi, maka ada pula pemasaran, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan lagi. Tokonya yang sempat tutup di awal pandemi akan bangkit lagi. Pengusaha akan berusaha keras agar omzetnya meningkat, sehingga kepercayaan dari investor akan bertambah. Sehingga mereka akan sama-sama diuntungkan.

Selain itu, jika usaha tersebut akan berkembang, maka akan membutuhkan karyawan baru. Sehingga mereka bisa menggaji orang dan mengurang jumlah pengangguran di Indonesia. Karena saat pandemi, makin banyak pengangguran yang resah karena dirumahkan dan tak kunjung mendapat pekerjaan. Jika pengusaha berjaya, akan ada harapan baru bagi mereka, agar dapur tetap mengepul.

Mengapa harus pengusaha UMKM yang ditolong oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja? Faktanya, mayoritas pebisnis di Indonesia adalah yang berskala kecil dan menengah. Bahkan bisa disebut tulang punggung perekonomian di negeri ini adalah pengusaha UMKM. Jika usaha mereka dibiarkan mati merana, maka akan sangat berbahaya. Karena perekonomian bisa stagnan, bahkan berhenti.

Jika UU Cipta Kerja dan aturan turunannya diberlakukan di lapangan, maka pengusaha akan makin trengginas dan berkibar di negeri sendiri. Pasar akan makin ramai dan perputaran uang akan makin kencang. Kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi jilid 2, karena daya beli masyarakat masih tinggi.

UU Cipta Kerja bagaikan obat yang jadi solusi ampuh untuk mengakhiri permasalahan keuangan negara saat pandemi. Karena UU ini mendorong para pengusaha, khususnya UMKM, untuk terus maju. Dengan mempermudah perizinan, sehingga bisnis mereka makin maju dan perputaran uang di Indonesia akan makin cepat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diketahui terus meningkatkan pembangunan di wilayah Papua. Tujuannya jelas untuk mengembangkan wilayah Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pembangunan infrastruktur hingga pengembangan SDM yang diupayakan Pemerintah diharapkan menunjang perekonomian warga Papua.

Pengamat Politik Lokal Papua, Frans Maniagasi, mengatakan bahwa komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan demi peningkatan taraf hidup masyarakat Papua perlu diapresiasi. “Publik diharapkan mengapresiasi langkah Pemerintah terus berkomitmen membangun ketersediaan infrastruktur di Papua mampu menurunkan angka kemiskinan,” ujar Frans Maniagasi.

Presiden juga mengeluarkan kebijakan yang cukup emansipatif untuk pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat setempat. Di antaranya, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga sehingga sama dengan daerah lain, serta pembangunan infrastruktur yang secara evolutif semakin mengubah wajah Papua. Lanjut Frans, komitmen dan kesungguhan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan kesejahteraan semata-mata dilakukan demi peningkatan taraf hidup masyarakat terutama orang asli Papua.

Ditempat terpisah, Anggota DPR F-PDI Perjuangan Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, SH ikut memuji strategi pembangunan yang dilakukan Pemerintah di tanah Papua. Hal itu terbukti, disaat Pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan dapat meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya,” ujar Jimmy.

Pembangunan jalan Trans Papua tersebut tentu sangat berarti bagi orang Papua. Mengingat pembangunan infrastruktur seperti jalan adalah salah satu masalah mendesak yang harus dikerjakan pemerintah, karena masih terjadinya keterisolasian warga di beberapa wilayah Papua, akibat infrastruktur yang terbatas selama ini.

Oleh : Alfa Mayora )*

Pemerintah sedang gencar memulihkan ekonomi nasional agar tak lagi terjebak dalam krisis ekonomi jilid 2. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diresmikan di tengah masa pandemi dan menjadi penyelamat, agar kondisi finansial kita bangkit kembali. UU ini akan mengubah aturan pada bidang perizinan dan koperasi.

Ada beragam permasalahan ekonomi di Indonesia yang muncul akibat pandemi covid-19. Banyak pengangguran bermunculan karena perusahaan merugi. Pedagang kecil dan besar tumbang. Kemunduran di bidang ekonomi ini muncul karena daya beli menurun, dan terjadi juga di pasar global. Namun kita harus bangkit agar tak berlarut-larut dalam masalah.

Peresmian UU Cipta Kerja oktober 2020 menjadi titik penting karena UU ini akan menggebrak berbagai aturan yang selama ini merintangi pengusaha. Birokrasi dan perizinan juga akan dipermudah, sehingga kehidupan masyarakat akan makin baik. Sementara pebisnis UMKM juga diperhatikan pemerintah, karena ada kemudahan dalam pemberian izin usaha.

Permasalahan izin sangat penting karena sangat dibutuhkan, agar usaha jadi lancar. Karena jika seorang pengusaha sudah mendapat legalitas, ia bisa ekspansi ke luar negeri. Ketika akan mengekspor barang jualannya, pembeli selalu mensyaratkan adanya izin usaha, agar ada kepercayaan antar kedua belah pihak. Pebisnis bisa mengembangkan usahanya jadi berskala internasional.

Izin usaha juga penting karena saat ini banyak yang melakukan usaha mikro daripada makro. Hal ini dinyatakan oleh Karuniana Dianta Sebayang, akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Jadi diharap ada banyak lulusan SMK dan SMA yang mau jadi pengusaha, walau hanya skala mikro. Bukannya berburu pekerjaan di pabrik atau perkantoran.

Jika izin usaha dipermudah maka para alumni SMK dan SMA akan semangat berbisnis, karena sudah ada legalitas yang jelas. Ketika mereka misalnya berjualan di pinggir jalan (untuk sementara) karena belum punya tempat menetap, maka ketika digelandang petugas akan bisa membela diri. Karena usahanya sudah punya izin dan bukan sekadar pedagang liar.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mempermudah pembentukan koperasi, yakni hanya butuh 9 orang saja. Koperasi bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru saat ini masyarakat butuh koperasi untuk berkolaborasi, agar usahanya makin maju. Caranya dengan membentuk koperasi entrepreneur.

Dengan kolaborasi dalam koperasi, maka mereka akan bekerja sama, alih-alih bersaing. Nanti akan bisa sharing dalam strategi bisnis, cara marketing online dan pembuatan website bisnis, cara melakukan branding, informasi alamat dan telepon supplier, dan lain-lain. Sehingga usahanya bisa berjalan dengan pesat dan menambah pundi-pundi uang.

Para pengusaha akan mampu bertahan walau dalam keadaan pandemi dan mendapatkan manfaat dari koperasi. Karena selama ini ada yang mengira koperasi hanyalah untuk simpan pinjam atau koperasi unit desa, namun ada pula jenis koperasi yang lain. Sehingga membuat para pengusaha bisa saling dukung, bukannya menjungkalkan satu sama lain.

Jika usahanya maju maka para pengusaha akan bisa menambah karyawan sehingga membuat banyak pengangguran berganti status, menjadi pekerja tetap. Maka akan ada efek domino positif, yakni naiknya daya beli masyarakat, karena jumlah pengangguran berkurang drastis. Semua orang punya gaji dan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri tanpa harus menggadaikan barang di rumah.

UU Cipta kerja membuat roda ekonomi berputar cepat, karena mempermudah perizinan. Efeknya memang baru terasa beberapa bulan ke depan. Namun masyarakat akan merasakannya. Ketika izin usaha dipermudah maka bisnis berjalan lancar dan membuat pengusaha untung. Masyarakat juga diuntungkan karena bisa melamar kerja di perusahaan miliknya dan menaikkan daya beli. Sehingga kita terhindar dari krisis ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Pemuda Peduli Bangsa

Oleh : Rizal Ramadhanu )*

Ada banyak strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengajak dan mendorong para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Yogyakarta untuk mengakses program PEN.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo mengatakan, PEN merupakan salah satu program yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Dalam kesempatan Coaching Clinic PEN di Royal Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Sosialisasi program PEN mempertemukan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya usaha UMKM dengan perbankan (HIMBARA) dan BPD. Para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mendapatkan informasi sekaligus coaching clinik terkait bagaimana cara memanfaatkan program stimulus PEN agar usahanya dapat kembali bangkit dan tumbuh.

Melalui kegiatan tersebut, diharapakan para pelaku usaha UMKM dapat mengetahui lebih jauh terkait dengan program PEN dan memanfaatkan secara maksimal program yang disiapkan pemerintah sebagai stimulus bantuan dalam bentuk modal kerja bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring, bersama dengan BRI, BNI, BRI, Mandiri, BTN, serta BPD Yogyakarta. Hadir pula perwakilan dari lima Pemerintah Kabupaten/Kota di Yogyakarta, yakni Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta, serta para pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Program PEN ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baprekraf, Hanifah Makarim, mengatakan kegiatan coaching clinic dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan secara luas kepada masyarakat, pemerintah telah mendukung pelaku parekraf melalui program PEN.

Terkait dengan anggaran PEN, rencananya akan disalurkan untuk pelaku UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Untuk tahap awal, pemerintah menempatkan dana di Himpunan Bank-Bank milik Negara (Himbara) dalam bentuk deposito senilai total Rp 30 triliun. Selain itu, penempatan uang negara juga dilakukan pada Bank BPD DIY sebesar Rp 1 triliun.

Penempatan dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perbankan untuk dapat menyalurkan kredit usaha-usaha produktif seperti bagi pelaku UMKM dan Koperasi.

Pemerintah juga mengaku optimis bisa merealisasikan target penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 hingga akhir tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin melalui keterangan tertulisnya.

Dirinya mengatakan, hingga akhir tahun 2020, anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19 ditargetkan dapat terserap sesuai yang direncanakan pemerntah.

Dana tersebut ditargetkan terserap dalam enam program komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Enam program tersebut yakni program bidang kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), program kementerian kembaga (K/L) dan Pemerintah daerah, serta Pembiayaan Korporasi.

Empat program terakhir menjadi tanggung jawab Satgas PEN, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 400 triliun, dengan realisasi anggaran hingga September ini mendekati RP 200 triliun.

Pada program perlindungan sosial, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 204,95 triliun dan sudah terserap sebesar Rp 101,06 triliun atau 49,31 persen.

Kemudian di sektor UMKM, anggaran yang harus disalurkan sebesar Rp 123,46 triliun dengan serapan Rp 52,03 triliun atau 42,14 persen.

Sektor kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah alokasi anggarannya sebesar Rp 106,5 triliun dan sudah terserap Rp 14.92 triliun atau 14,06 persen. Sedangkan untuk biaya korporasi tersedia anggaran sebesar Rp53,60 triliun.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menyebut program PEN dibutuhkan untuk membantu masyarakat maupun dunia usaha. Meskipun tetap ada potensi penurunan ekonomi, program ini dinilai dapat mengurangi perlambatan lebih dalam seperti yang dialami oleh negara lain.

Selama masyarakat dan dunia usaha masih bisa bertahan, maka program PEN bisa dinilai masih berdampak positif terhadap banyak sektor yang terdampak akibat pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini