Oleh : Abi Triana

Sejak 2017 pemerintah melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran organisasi HTI ini, bukan berarti mematikan aktivitas dalam melakukan penyebaran ideologi Khilafah kepada masyarakat. Sebalikya HTI tetap eksis bergerak bebas memanfaatkan media sosial.

Pengamat dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Ainur Rafiq mengatakan HTI masih melakukan manuver melalui penyebaran gagasan di media sosial. Mereka paham bahwa media sosial sangat penting untuk menyebar dan membentuk opini. HTI dalam menyebar gagasan Khilafah kerap mengklaim mendapat dukungan dari sejumlah tokoh besar dari luar HTI.

Pilihan media sosial oleh ormas terlarang ini membuktikan bahwa kemampuan mereka untuk menggantikan peran media arus utama sebagai saluran penyebaran pesan-pesan yang bertentang dengan ideologi Pancasila. Mereka menggunakan media sosial sebagai katalis alat penyebaraan paham Khilafah untuk mendapatkan dukungan dari simpatisannya.

Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial bukan hanya media untuk menghubungkan orang satu sama lain tetapi juga telah menjadi panggung politik baru bagi ormas terlarang ini. Kehadiran mereka di media sosial menciptakan kekuatan tawar dalam mencapai tujuan mereka. Dengan segala kelebihan media sosial, maka tidak mengherankan jika HTI akan berupaya untuk merekrut para pendukungnya.

Saat ini memang HTI tidak lagi menggunakan nama ormas yang telah dilarang pemerintah. Namun paham Khilafah yang diusungnya tetap bertebaran di media sosial seperti twitter dan facebook. Bahkan, sejak pandemi Covid-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Kelompok eks HTI justru terindikasi mengoptimalkan dakwahnya melalui media streaming seperti aplikasi zoom atau live streaming Instagram dan Facebook.

Satu hal yang paling penting adalah penggunaan media sosial oleh HTI bukan hanya untuk kalangan masyarakat umum saja, tetapi lebih memfokuskan kepada kalangan anak muda. Penyebabnya adalah karena anak muda dinilai cenderung mempercayai informasi yang mereka baca atau dengar di media sosial. Kepercayaan terhadap informasi atau pesan dari ormas terlarang ini dapat mepengaruhi perspektif mereka, semula antipati menjadi simpati.

Direktur Eksektuif Society Against Radicalism and Violent Extremism (SeRVE) Dete Aliah mengatakan HTI kini bertransformasi ke dalam komunitas-komunitas gaul dan menggunakan pendekatan yang gaul sesuai minat hobi anak muda. Jika dulu melalui Rohis atau yang identik dengan Islam, sekarang mereka menggunaikan passion anak muda, maka di situlah mereka masuk.

Media sosial yang mudah diakses oleh siapapun, menjadi cara yang efektif HTI untuk membentuk kembali pemuda Muslim yang memiliki pemahaman tentang anti Pancasila yang sekaligus bertujuan mendirikan Khilafah. Melalui kreativitas dan pesan-pesan yang selaras dengan anak muda, konten visual dan keterangan singkat mengenai HTI lebih terlihat menarik dibandingkan dengan pidato panjang dan teks panjang yang disampaiakan oleh pengkhotbah agama.

Hal ini juga menjelaskan bahwa anak muda yang tergabung dengan ormas terlarang yang kini tersebar diberbagai daerah dapat saling terhubung dan juga memungkinkan pengikut lain untuk bisa terhubung dengan kelompok ini. Kita patut mewaspadai sepak terjang kelompok ormas terlarang HTI ini, selama eksistensi ajaran dan ideologi HTI yang masih dihidupkan dan dikembangkan oleh para pendukungnya melalui media sosial, maka akan tetap menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berazaskan ideologi Pancasila yang bertolak belakang dengan ideologi ormas terlarang tersebut.

(Penulis Pemerhati masalah Sosial dan Politik)

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama dilarang berafiliasi atau terhubung dengan organisasi terlarang. Sekjen Kemenag Nizar merinci, larangan itu termasuk berlaku bagi yang ingin bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

FPI dan HTI merupakan dua dari sejumlah organisasi yang oleh pemerintah dinyatakan terlarang.

Pelarangan di Kemenag itu dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 8 Tahun 2021 tentang Larangan Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang dan atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Badan Hukumnya Bagi ASN Kemenag. Edaran ini ditandatangani Nizar pada 3 Februari 202.

Nizar pun mengungkapkan, edaran tersebut dibuat sebagai bentuk komitmen untuk mencegah munculnya ekstremisme di kalangan ASN Kemenag.

“ASN Kemenag diharapkan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan untuk mencegah munculnya ekstremisme,” kata Nizar melalui keterangan resmi, Kamis (4/2).

Nizar menjelaskan, edaran tersebut terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2012.

Ketua DPRD Demak, H. Fahrudin Bisri Slamet menanggapi pelaporan isi buku terbitan PT.Tiga Serangkai yang dianggap bermuatan Radikalisme dan Intoleransi oleh GP Ansor Cabang Semarang ke Polda Jawa Tengah (Jateng), baru-baru ini.

Fahrudin mengecam keras beredarnya buku yang dapat meracuni anak didik dan generasi muda dengan Radikalisme dan Intoleransi.

“Dunia Pendidikan mestinya harus bersih dari ajaran-ajaran yang bisa mengarah ke Radikal dan Intoleran, karena kita ini hidup di NKRI,” tegas Fahrudin.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan jika isi dalam buku tersebut mengajarkan Radikalisme, Intoleransi dan bahkan ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang negara.

Karena itu, Fahrudin mendesak agar peredaran buku itu diusut dan ditindak tegas oleh aparat yang berwenang.

“Jika ternyata memang benar ditemukan muatan pelajaran yang berhubungan dengan HTI sebagai organisasi terlarang, maka kita semua harus bertindak, usut tuntas!” kata dia.

Senada, Dr Asep Agus Handaka Suryana SPi MT dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Pasalnya, Asep memiliki rekam jejak pernah aktif di organisasi yang sudah dilarang pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Oleh : Deka Prawira )*

Mungkin akan ada yang bertanya, mengapa HTI dicabut status hukumnya oleh pemerintah. Tentu saja pembubaran ormas tersebut bukan tanpa alasan, karena HTI dianggap bertentangan dengan Ideologi negara, Pancasila. Sehingga meski organisasinya dibubarkan, tentu saja residu-residu ideologinya masih dibawa oleh sebagian eks HTI yang bermanuver.

Kala itu, HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri berdasarkan ideologi negara.

Dilihat dari asal usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Dalam situs hizbut tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah.

Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Secara keseluruhan, kegiatan HTI adalah kegiatan yang bersifat politik dengan cara mengemukakan konsep-konsep Islam beserta hukum-hukumnya untuk diwujudkan dalam pemerintahan.

HTI dianggap berbahaya karena membuat seorang muslim mengalami “lompatan ideologi” dimana yang tadinya seseorang hanya mengenal Islam sebatas ritual ibadah, berubah menjadi tercerahkan bahwa Islam adalah ideologi yang mampu menawarkan solusi jitu dibanding komunis dan kapitalis.

Selama HTI masih eksis, mereka juga membuat organisasi sayap dakwah yang digunakan untuk merekrut dan menyebarkan pemahaman keagamaan versi mereka ke masyarakat luas. Tidak hanya itu, organisasi ini semakin hari semakin terlihat orientasinya tidak hanya fokus pada ajaran keagamaan, tetapi orientasi politik yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dulu HTI juga menyebarkan dakwahnya ke kampus-kampus, mereka juga membangun pemikiran untuk membendung pemikiran liberal dan anti terhadap demokrasi. Sehingga apa yang mereka hembuskan adalah ideologi khilafah yang tidak pas diterapkan di Indonesia.

Kita semua tahu, bahwa sejak awal terbentuknya Indonesia, tidak pernah memiliki rumusan menggunakan sistem Negara Islam. Karena Indonesia tidak hanya didirikan oleh para kiai atau ulama Islam saja. Tetapi berdirinya Indonesia adalah kesempatan konsensus dari berbagai golongan untuk mendapatkan kemerdekaan atas penjajahan waktu itu. Dengan masyarakat multikultur tidak mungkin Indonesia menggunakan sistem pemerintahan terpusat (satu pemimpin saja), karena hal tersebut tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Konsep khilafah justru akan menimbulkan konflik dan kerusakan yang sangat besar di berbagai wilayah.

Meski telah dibubarkan, rupanya gerakan dari eks HTI masih ada di Indonesia. Seruan-seruan untuk menegakkan khilafah, bendera-bendera yang menjadi simbol gerakan mereka terkadang masih terlihat dan tersebar. Misalnya saja ketika momen Pemilu 2019. Banyak unjuk rasa di sana-sini mereka ikut berperan di dalamnya. Hal tersebut wajar, karena satu sisi mereka memanfaatkan kesempatan pihak oposisi sebagai ladang untuk terus melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Lain hal itu, eks HTI juga masih melakukan penyebaran ideologi khilafah melalui dakwah dengan berkedok agama dengan sasaran mahasiswa dan pelajar. Tentu bisa dibayangkan jika anak muda yang menganggap demokrasi adalah sesat, maka selanjutnya mereka tidak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat mengikuti Upacara.

Meski saat ini tidak lagi menggunakan nama HTI, paham khilafah yang diusungnya masih sering menjadi trending di media sosial seperti twitter dan facebook. Bahkan, sejak pandemi Covid-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan diantaranya kegiatan dilakukan secara daring, kelompok eks HTI justru terindikasi mengoptimalkan dakwahnya melalui media streaming seperti aplikasi zoom atau live streaming Instagram dan Facebook.

Meski organisasinya dibubarkan, bukan berarti perjuangan dakwah para mantan pengurus, aktivis dan anggota HTI terhenti. Kampanye yang bertujuan untuk membumikan khilafah merupakan misi keagamaan yang mereka emban, bahkan mereka juga siap jika sewaktu-waktu ditangkap oleh aparat karena dakwahnya.

Tentu saja tidak semua dakwah berbahaya, tetapi jika dakwah tersebut dibarengi dengan narasi-narasi yang provokatif, maka akan sangat mungkin sekali dakwah yang mereka sebarkan bukanlah tentang kedamaian, tetapi tentang ancaman kehancuran negara gegara tidak menerapkan paham khilafah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Eks HTI disinyalir masih aktif menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat. Kondisi tersebut seiring adanya seruan eks petinggi HTI yang akan tetap memperjuangkan gagasannya yang di kemas dalam bentuk dakwah.

HTI merupakan salah satu ormas terlarang di Indonesia. Kegiatan keagamaan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan pemerintah, membuat pemerintah turun tangan langsung, dan menutup organisasi masyarakat tersebut.

Organisasi ini telah ditutup dan dicabut izinnya per tanggal 19 Juli 2017 lalu. Namun hingga sekarang kegiatan keagamaannya tetap dijalankan secara diam-diam dan tetap terjalin antar anggotanya. Cara dakwah yang digunakan, memang tidak kentara dan terasa lembut di hati.

Sehingga sebagian kalangan yang tidak tahu menahu soal hukum serta syariat Islam yang murni, pun bisa tetap bertahan pada organisasi ini. Ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila, yang mengusung khilafah sebagai pangganti, tentu meresahkan warga Indonesia.

Meski sudah tidak diberi izin untuk melangsungkan kegiatan di Indonesia, pada kenyataannya memang masih berdakwah. Hal ini sempat diutarakan oleh juru bicara HTI, Ismail Yusanto pada tahun 2019 lalu.
“Tidak berarti kewajiban kewajiban kita berdakwah berhenti. Pokoknya kita berdakwahlah, mau atas nama apapun yang penting dakwah jalan terus,” ungkap Ismail Yusanto 2019 lalu.

Tidak hanya di situ, baru-baru ini ada kabar mengenai gerakan HTI yang kembali melakukan dakwah di suatu tempat. Tepatnya di musolla di kawasan Rengasdengklok pada tahun 2019. Kegiatan tersebut tentunya sangat menganggu dan meresahkan masyarakat sekitar.
Tidak hanya masyarakat sekitar, jika dibiarkan bisa memancing pergerakan lain dari ormas yang sudah dibubarkan tersebut.

“Pada prinsipnya kami menolak keras kegiatan eks HTI yang diduga kerap melakukan aktivitas mengusung paham khilafah,” ujar Jaenabun, salah satu tokoh pemuda yang menolak kedatangan eks HTI tersebut.
Jaenabun juga menyambung obrolan bahwa ia dan temannya yang lain melakukan demo, murni atas kehendak dan dari hati nurani masing-masing. Ikut andil membantu pemerintah menghalau kegiatan HTI yang sudah dilarang.

Seiring waktu, mulai dari tahun 2017 tepatnya sejak HTI dibubarkan, nyatanya kegiatan dakwah memang masih berjalan, meski tidak dilaksanakan secara kentara.

Anggota eks HTI, sebagian masih gencar melakukan dakwah melalui media sosial seperti facebook. Baru-baru ini pun ada yang melakukan dakwah di facebook, menyebarkan paham HTI, namun berhasil ditangkap.
Pelaku dakwah melalui facebook yang berinisal DW dan berasal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan itu ditangkap dengan vonis 2,5 tahun penjara. Ia hanya melakukan postingan berupa dakwah dan menyeruh seperti ini:

“Dalam sejarahnya yang panjang, HTI belum pernah sekalipun main kekerasan, karena memang Thoriqoh dakwahnya adalah pemikiran, bukan berdakwah dengan kekerasan”

Berdakwah menggunakan sosial media, merupakan alternative yang dilakukan eks HTI untuk melancarkan aksi dakwahnya, dan itu memang berhasil.
Namun pemerintah tidak tinggal diam, meski masih banyak yang berdakwah di sosial media, tetapi jika dakwahnya tersebut membuat masyarakat terpengaruh dan mengajak untuk menolak Pancasila, tentu hal itu tidak bisa didiamkan.

Kegiatan HTI semacam ini memang selalu diwaspadai, masyarakat serta negara berusaha menutup celah untuk HTI bisa berdakwah kembali. Agar pemikiran atau ideologi yang mengancam keamanan negara bisa diatasi.

Salah satu eks ormas lain, eks ormas NII Ken Setiawan pun bersuara mengenai kewaspadaan terhadap pergerakan eks HTI ini. Banyak sekali mantan anggota HTI belum sepenuhnya terlepas dari kegiatan HTI. Karena dakwah yang dilakukan, benar-benar dari pemikiran.

Apa yang diungkapkan Ken Setiawan mengenai ormas HTI yang terlarang, ada benarnya. Ia berkata bahwa, ormas yang sudah tidak diizinkan untuk beroperasi di negara Indonesia, tentu saja masih membutuhkan media atau tempat agar ormasnya masih berjalan.

Ken Setiawan telah resmi keluar dari NII, ia kini bergerak menyuarakan kewaspadaan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak sampai terpengaruh dakwah HTI atau ormas Islam lainnya yang bergerak dari bawah tanah.

Begitulah yang dilakukan oleh HTI, yang masih membutuhkan banyak cara dan tempat agar ormasnya masih tetap hidup, meskipun tidak diizinkan. Misalnya dengan media dakwah sosial media, atau tempat musolla dan lain sebagainya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Paham khilafah yang pernah dihembuskan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah jelas dilarang di NKRI, meski demikian bukan berarti paham ini akan hilang walaupun Organisasi HTI sudah tidak diakui di Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai penyebaran ideologi radikal oleh eks HTI.

Di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang tepatnya di dusun Tarikolot. Sejumlah masyarakat menggelar aksi di Mushala. Mereka menolak kedatangan kelompok yang diduga merupakan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Jaenabun, seorang tokoh pemuda setempat menuduh, jemaah di mushala tersebut merupakan mantan anggota HTI. Mereka kerap menyebarkan paham dengan menggunakan rumah ibadah warga setempat.
Ia mengatakan, pergerakan ini murni dari hati nurani masyarakat atas isu-isu yang terjadi dengan domain agama yang tidak kami kehendaki.

Para Warga berdatangan ke Mushala tersebut dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan penolakan atas aktivitas yang diduga merupakan eks anggota HTI tersebut. Jaenabun berprinsip bahwa pihaknya menolak keras kegiatan eks HTI yang diduga kerap melakukan aktivitas mengususng paham khilafah.

Menurut Jaenabun, selama ini HTI sudah dilarang oleh pemerintah lantaran mengusung ideologi yang mereka anggap tidak sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara. Dengan demikian, jika HTI memaksakan maka hal tersebut tentu akan menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.

Jaenabun menegaskan, bahwa pihaknya yang berasal dari berbagai kelompok pemuda, tokoh agama secara mufakat, bersatu dan tegas menyatakan menolak HTI beserta paham ideologinya, baik di wilayah desa Kalangsari maupun di Kabupaten Karawang.

Selain itu, HTI beserta kelompok aliansinya juga menjadi ancaman serius apabila tidak disikapi dengan tegas oleh aparat setempat. Tentu hal ini akan efektif jika dibarengi dengan peran warga.

Pada kesempatan berbeda, Mantan anggota Negara Islam Indonesia NII, Ken Setiawan meyakini bahwa para mantan anggota kelompok terlarang yang telah dibubarkan pemerintah tersebut, masih membutuhkan organisasi.

Organisasi terlarang yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut pendiri NII Crisis Center itu, orang-orang dengan paham radikal memang membutuhkan organisasi agar mereka dapat tetap eksis dalam menyerukan propaganda.

Ken menilai selama pemerintahan Presiden SBY, kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak. Namun, Presiden Joko Widodo saat ini telah mengambil sikap tegas melarang dua organisasi tersebut.

Meski kedua organisasi tersebut sudah dilarang secara formal, akan tetapi anggota dan simpatisannya diduga akan terus melakukan aktivitas.

Senada dengan pernyataan Ken, Abdul Hakim selaku Wakil Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Gresik, meminta kepada masyarakat agar tidak lengah dan tetap waspada terhadap pergerakan kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terutama di Media Sosial.

Ia menilai, setelah pembubaran HTI oleh pemerintah, tidak lantas membuat aktivitasnya berhenti dalam menyebarkan paham/ideologi khilafah versi mereka.

Mereka juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat guna menyebarkan paham yang mereka yakini.

Abdul hakim menjelaskan, keberadaan kelompok eks HTI beserta gerakan propagandanya bisa dideteksi, misalnya dari kebiasaan mereka membuat dan memviralkan tagar di media sosial.

Selain itu, yang perlu diperhatikan dari dampak pembubaran HTI adalah aktifitas mereka yang menggunakan kedok wadah dengan menggunakan nama yang bisa mengelabuhi masyarakat.

Status badan hukum HTI secara resmi telah dicabut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Hal tersebut tentu berdampak bagi aktivitas eks HTI dalam berdakwah tidak lagi leluasa seperti sebelumnya. Namun dengan adanya kemajuan media sosial saat ini, tentu saja bisa dimanfaatkan oleh mereka.

Abdul Hakim juga berharap agar masyarakat jangan sampai lengah terhadap gerakan eks HTI khususnya di media sosial yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Kini HTI memang tidak akan bisa menggelar acara besar, tetapi bereka bermanuver secara masif, baik di sosial media atau mendompleng nama organisasi besar dan menyebarluaskan dakwah soal negara khilafah.

Kita-pun harus hati-hati ketika mendapati unggahan yang berisikan narasi terkait ajakan membentuk negara khilafah, karena konsep khilafah sendiri sudah tertolak oleh Pancasila yang merupakan dasar negara berkat pemikiran founding father Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Hananta )*

Meski organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan, namun pola dan gerakannya masih sama, bahkan di beberapa aksi unjuk rasa, bendera HTI masih berkibar, sehingga kita patut waspada dan jangan sampai lengah.

Pasca pembubaran HTI, pengikutnya diduga masih menyebarkan pengaruhya ke masyarakat. Pola gerakan manuvernya berupa gerakan-gerakan yang berupaya mencoba-coba menggantikan ideologi pancasila dengan khilafah islamiyah.

            Sebelumnya, Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ali M Abdillah mengatakan, individu penyebar ideologi khilafah harus ditindak tegas agar ideologi itu tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat.

            Menurut Ali, secara kelembagaan ormas HTI memang sudah dibubarkan, namun rupanya pembubaran tersebut tidak menghentikan mereka untuk menyebarkan ideologinya dan melakukan perekrutan anggota secara senyap.

            Dirinya mengaku mendapat laporan bahwa aktivis HTI masih mempengaruhi masyarakat, majalah HTI “Kaffah” juga masih beredar. Bahkan HTI juga sempat membuat manuver saat memperingati tahun baru 1 Muharram 1441 hijriah.

            Eks-HTI, menurut Ali, juga terus menyebarkan narasi untuk mempengaruhi dan meraih simpati masyarakat, serta menyerang pihak-pihak yang menentangnya. Misalnya, orang yang mempermasalahkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, yang notabene bendera HTI, dituduh anti-Islam.

            Ali menilai, meski kepala HTI telah dipenggal, namun kakinya masih kesana kemari. Ia juga merasa miris dengan pergerakan penyebaran ideologi khilafah ini. Meski wadahnya sudah ditutup, gerakan mereka sama sekali tidak berkurang. Pengajian terus bergerak, tiap jamaah wajib merekrut anggota baru.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

            Dirinya juga menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena ia tak islami. Oleh  karena itu, seorang muslim Indonesia haruslah menjadi Muslim yang nasionalis sekaligus agamis. Kalau ada yang mendikotomikannya, dipastikan dia belum memahami konteks keagamaan dan kebangsaannya.

            Sementara itu, (plt) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr.Phil. Sahiron Syamsudin. Ia mengatakan bahwa di Indonesia, ada kelompok orang yang ingin sekali menendang Pancasila dan menggantinya dengan ideologi yang mereka bawa dari palestina tersebut.

            Dirinya menyebut bahwa apa yang dipirkan oleh kelompok pro khilafah islamiyah tidak serta merta menjadi pemahaman yang diikuti oleh para umat Islam di Indonesia, sekalipun kedok yang dibawa mereka adalah label agama Islam.

            Ditempat berbeda, Wakil MWC NU Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Kiai Muhammad Zuhdi memberikan pesan khusus kepada jamaah NU agar jangan sampai lengah terhadap kelompok yang ingin mengganti ideologi NKRI.

            Dalam tausiah singkatnya, Kiai Zuhdi menekankan agar kita selalu waspada baik terhadap paham komunisa ataupun pengusung Khilafah misalnya eks HTI, yang meskipun sudah dibubarkan oleh PTUN, namun mereka masih eksis dalam membuat gerakan-geraka yang ingin mengganti pancasila.

            Ia juga menyebutkan bahwa gerakan eks HTI dalam melakukan aktifitas propagandanya sering kali menyeret label Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan menyeret label Nahdlatul Ulama (NU). Sayangnya, label-label tersebut hanya sebatas kedok semata.

            Apalagi gerakan mereka sebagaian sudah masuk ke lingkungan lembaga negara. Seharusnya mereka bisa diantisipasi dengan baik oleh negara agar mereka tidak berkembang biak dan menjadi batu sandungan tersendiri bagi eksistensi NKRI di masa mendatang.

            Sementara itu Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) Lathifa Marina Al Anshory mengatakan bahwa kelompok pendukung sistem dan ideologi negara khilafah islamiyah saat ini tengah memasifkan diri untuk menggandeng para influencer yang memiliki banyak subscriber di

            Lathifa mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh yang cenderung mendukung khilafah dan setuju didirikannya khilafah, mereke mendekati anak muda dan influencer. Dirinya menilai bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi untuk memasifkan narasi dan sosok tokoh-tokoh mereka di media sosial dan berbagai platform lainnya.

            Pengusung khilafah cenderung membenturkan agama dengan budaya yang ada di nusantara. Padahal seseorang bisa tetap beragama dengan baik meski dirinya masih memegang kearifan budaya nusantara. Jangan sampai kearifan lokal yang ada, dirusak oleh ideologi yang sudah tertolak oleh NKRI seperti paham khilafah.

)*Penulis adalah warganet, aktif dalam takmir musholla di Jakarta