Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, penetapan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka adalah murni urusan pidana.

Mahfud menolak anggapan penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka itu dianggap sebagai tindakan kriminalisasi ulama.

“Penangkapan dan serta penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka itu soal pidana. Tak ada kaitannya dengan kriminalisasi ulama,” kata Mahfud.

Bahkan menurut Mahfud, narasi kriminalisasi ulama yang kerap diteriakkan segelintir pihak itu menyesatkan. Karena ia menganggap pemerintah tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama.

Justru tokoh-tokoh agama yang diseret ke jalur hukum itu murni karena perbuatannya yang melanggar.

Ia menyebut salah satu contoh yakni nama Abu Bakar Baasyir yang harus menjalani hukuman lantaran melakukan tindak terorisme.

Di sisi lain, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim, mengatakan keterlibatan Munarman dalam jaringan terorisme merupakan fenomena memprihatinkan. Ini menunjukkan jaringan radikalisme dan terorisme sudah menyusup kemana-mana.

“Kedamaian dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Luqman menilai Densus perlu memproses siapapun yang diduga terlibat terorisme dengan dasar bukti permulaan yang cukup,” pungkasnya.

Pemerintah resmi melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI). Apabila masih ada kegiatan yang memakai simbol FPI, aparat penegak hukum akan mengambil langkah untuk menghentikannya.

Pengumuman pelarangan FPI ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (30/12/2020). Mahfud didampingi sejumlah pejabat, diantaranya Mendagri, Tito Karnavian, Kepala BIN, Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menkum HAM, Yasonna Laoly, dll.

Ada 7 (tujuh) poin isi ketetapan dalam surat keputusan bersama terkait pelarangan kegiatan FPI, sebagaimana berikut:

Menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

  1. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.
  2. Front Pembela Islam sebagai organisasi yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman-ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
  3. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam
  5. Meminta kepada masyarakat;
    a. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam
    b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam
  6. Kementerian/lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  7. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. (*)

Oleh : Firza Ahmad )*

Bekas Sekretaris Umum FPI Munarman akhirnya ditangkap polisi karena terlibat terorisme pada selasa (27/4). Aksi Polisi ini dianggap sudah tepat sebagai bentuk implementasi pemberantasan paham radikal dan teror.

Eks Sekretaris Umum (sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman, telah diamankan oleh pihak kepolisian, ditangkapnya Munarman tersebut rupanya terkait dengan tindak pidana terorisme. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Kapolsek Tanah Abang, AKBP Singgih Hermawan.

Sebelumnya Munarman sempat muncul ketika ada temuan benda yang mencurigakan, benda tersebut bertuliskan ‘FPI Munarman’ ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok Jawa Barat.

Benda mencurigakan tersebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan, tim gegana dikerahkan untuk langsung bergerak cepat ke lokasi dan melakukan pengecekan.

Munarman berkilah. Ia mengatakan tidak berkaitan dengan benda mencurigakan yang bertuliskan ‘FPI Munarman’.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menuturkan, bahwa mantan Sekum FPI tersebut ditangkap sebagai seorang tersangka atas dugaan keterlibatan tindak pidana terorisme.

Ia menuturkan, bahwa saat ini Polres Jakarta Pusat dibantu aparat TNI tengah memberikan bantuan pengamanan terhadap tim Densus 88 yang tengah melakukan penggeledahan di sekitar markas FPI yang berada di Petamburan.

Sementara itu, Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, mantan Sekretaris umum FPI tersebut akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

Ramadhan menjelaskan, alasan ditangkapnya Munarman adalah karena dugaan keterlibatan kasus Baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Selain itu, Munarman juga terlibat dalam kasus Baiat di Makassar dan Medan.

Dirinya melanjutkan, pihak kepolisian juga telah mengungkap sejumlah barang bukti berupa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror di bekas markas FPI.

Penggeledahan ini dilakukan berkaitan dengan penangkapan eks Sekretaris Umum FPI Munarman terkait dengan kasus kegiatan baiat kepada Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar dan Medan.

Dalam kesempatan konferensi pers, Ramadhan mengatakan bahwa pihak kepolisian menemukan beberapa tabung berisi serbuk yang dimasukkan dalam botol, dimana serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. Kemudian ditemukan pula beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP (triacetone triperoxide).

Pihak Kepolisian juga mengatakan bahwa TATP merupakan bahan kimia yang sangat mudah terbakar. Bahan peledak yang menggunakan cairan kimia tersebut tergolong sebagai “high explosive” atau berdaya ledak tinggi.

Ramadhan menilai, temuan sejumlah bahan peledak ini mirip dengan barang bukti yang disita ketika polisi melakukan penangkapan teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahan peledak tersebut nantinya akan didalami oleh penyidik dari Densus 88 Polri.

Selain bahan-bahan peledak, eks markas FPI tersebut juga didapati menyimpan beberapa atribut organisasi masyarakat, lalu ada pula sejumlah dokumen.

Pihak kepolisian juga telah membawa tiga kotak berwarna putih berukuran besar untuk kemudian dibawa dari Sekretariat Markas FPI dengan menggunakan sebuah minibus menuju Mabes Polri. Sejumlah aparat kepolisian pun terlihat mengawalnya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Munarman diduga telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Sebelumnya, pada awal Februari 2021 lalu, pihak kepolisian telah mengatakan, jika Munarman terbukti terlibat dalam pembaiatan massal kepada ISIS, maka jangan harap Munarman bisa lari dari hukum.

Dugaan keterlibatan Munarman juga diperkuat oleh salah satu terduga teroris dari Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang juga merupakan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Aulia mengatakan, bahwa ada pimpinan FPI pusat yang hadir dalam baiat massal kepada ISIS.

Ahmad mengatakan, dirinya berbaiat kepada Daulatul Islam memimpin Daulatul Islam Abu Bakar Al Baghdadi. Saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015 dirinya berbaiat pada saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI.

Ia mengaku, bahwa baiat massal ini dilaksanakan di Markas FPI yang berada di Makassar Sulawesi Selatan. Dirinya juga mengklaim bahwa Munarman hadir pada pembaiatan masal tersebut.

Keputusan untuk menangkap Munarman tentu keputusan yang tepat, apalagi setelah adanya pengakuan dari eks anggota FPI dan telah ditemukannya bahan peledak di markas eks FPI.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika, yakni Akhmad Sahal mengatakan bahwa Ramadan kali ini sangat spesial.

“Karena pada saat inilah untuk pertama kalinya, Ramadan tanpa keberadaan Front Pembela Islam atau FPI,” kata Sahal dalam Youtube Cokro TV.

Kata dia, sejak berdirinya FPI tahun 98, baru kali ini menjalani puasa tanpa kehadiran Ormas yang selalu mengklaim melakukan anti kemaksiatan.

“Dengan ragam hiasnya putih-putih dan selalu mengklaim melakukan anti kemaksiatan, tapi dengan cara-cara, penggalangan massa, sweeping, menggeruduk dan kemudian main hakim sendiri,” katanya.

Ini merupakan suatu yang penting menurutnya, sebab pelarangan FPI sejak Desember tahun lalu adalah sinyal bahwa pemerintah saat ini mulai tegas terhadap kelompok intoleran.

Di tambah lagi, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan tingkat toleransi di Indonesia.

Sejumlah kebijakan yang diambil, menurut Ismail, memiliki dampak yang kongkret dalam mencegah intoleransi.

“Setidaknya di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Kami mencatat inisiatif-inisiatif yang lebih kongkrit dibandingkan dengan periode kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya,” ujar Ismail.

Oleh: Rahmat Aldebaran*

Jika FPI kerap melontarkan kalimat provokatif, adakah kemungkinan anggota FPI terlibat dalam jaringan teroris? Hal ini tentu saja perlu diusut secara tuntas, karena rupanya ada beberapa anggota teroris yang mengaku bahwa dirinya juga tergabung dalam FPI.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus meminta Densus 88 perlu melakukan pencekalan dan menahan eks Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Pasalnya, Munarman diduga kuat hadir pada saat sejumlah anggota FPI atau eks anggota FPI dibaiat masuk jaringan teroris ISIS di Jalan Sungai Limboto Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015. Menurut dia, perlu adanya penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh seluruh aktifitas FPI di masa lalu.

Petrus menilai, selama 10 tahun terakhir ini ceramah eks pentolan FPI Rizieq Shihab mengandung narasi ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut di kalangan publik.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum jika terdapat Habib Rizieq dan Munarman perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan instrumen UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selama 10 tahun terakhir ceramah Habib Rizieq di mimbar-mimbar dakwah selalu menebar kebencian dan teror yang menakutkan masyarakat luas yang koheren dengan aksi terduga teroris dari anggota FPI.

Terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Ahmad Aulia, mengakui telah berbaiat kepada kelompok ISIS pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi. Ahmad yang disebut polisi juga merupakan anggota FPI tersebut, berhasil ditangkap pada 6 Januari lalu.

Dirinya menuturkan, ketika itu ia berbaiat bersama ratusan simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar yang berada di Jalan Sungai Limboto. Kegiatan baiat tersebut, menurutnya turut dihadiri oleh beberapa pengurus FPI termasuk Munarman.

Ahmad mengakui bahwa dirinya berbaiat bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI. Ia berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku Ustaz Basri yang memimpin baiat pada saat itu.

Setelah berbaiat, ia mengaku rutin mengukuti kegiatan taklim FPI Makassar. Dikonfirmasi secara terpisah, eks Sekretaris FPI Sulawesi Selatan (Sulsel), Agus Salim Syam, membantah bahwa bekas markas FPI di Jalan Sungai Limboto dijadikan tempat berbaiat.

Sebelumnya, Polisi juga memastikan bahwa belasan terduga teroris jaringan JAD dari Makassar yang akan dipindahkan ke Jakarta merupakan anggota aktif di Organisasi terlarang FPI. Belasan tersangka tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta oleh penyidik Densus 88 Antiteror Polri. Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno Hatta.

Perlu diketahui bahwa Densus 88 Mabes Polri menangkap 26 terduga teroris di Makassar dan Gorontalo. Dari jumlah itu, 19 terduga teroris tersebut merupakan anggota FPI. Karopenmas DivHuas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, rombongan teroris tersebut ditangkap di sejumlah tempat di wilayah Makassar dan Gorontalo, Sulawesi Selatan.

Totalnya ada 26 tersangka terorisme dari Gorontali dan 19 orang dari Makassar. Tiga diantaranya adalah wanita.

Pengamat Politik sekaligus dosen Universitas Indonesia Ade Armando berpendapat mengenai eksistensi ormas pimpinan Habib Rizieq. Dirinya menganggap FPI bukanlah ormas yang berafiliasi pada ISIS. Namun, FPI merupakan ormas yang memiliki haluan sebagai kelompok teroris. Hal tersebut lantaran, FPI selama ini kerap melakukan kejahatan dan sejumlah teror kepada kelompok minoritas yang ada di tanah air.

Dalam kesempatan itu, Ade Armando juga menjelaskan tentang pengertian dari tindakan terorisme, yakni sekelompok orang yang kerap melakukan kekerasan kepada warga sipil demi terwujudnya tujuan politik ideologis kelompok mereka. Seperti ISIS, Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, OPM dll.

Meski tidak sekeras ISIS dalam melakukan penyerangan kepada warga sipil di Irak dan Suriah, tindakan semacam inilah yang ia nilai dalam derajat tertentu tidak berbeda jauh dengan sikap keras FPI yang kerap meresahkan masyarakat.

Jelas sudah bahwa FPI menggunakan kekerasan untuk menyerang warga sipil yang dianggap bertentangan secara ideologis. Rekam jejak aksi kekerasan yang dilancarkan oleh FPI masih terekam hingga sekarang, pemerintah terkesan kecolongan ketika mengetahui terdapat anggota FPI yang mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari jaringan teroris, tentu saja pembubaran FPI adalah hal yang sudah semestinya dilakukan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Sebanyak 19 orang dari 26 terduga teroris yang tertangkap di Gorontalo dan Makassar disebut-sebut terlibat dalam kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Para terduga teroris tersebut tiba di Appronm, Terminal Cargo, Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Kamis (4/2/2021) kemarin.

Dari hasil pemeriksaan Tim Densus 88, terungkap bahwa 19 terduga teroris dari Makassar merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar. Informasi tersebut diketahui dari pengakuan para terduga teroris yang telah berbaiat kepada ISIS pada 2015 di Limboto.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mengatakan Polri akan mendalami hubungan FPI dengan organisasi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

“Dari 19 anggota yang tertangkap semua terlibat atau menjadi anggota FPI di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan Front Pembela Islam di Makassar,” ucap Rusdi.

Dirinya menambahkan bahwa atas dasar status keterlibatan para tersangka itu, Mabes Polri akan mendalami hubungan antara FPI dengan ISIS.

“Nanti kita lihat, kita dalami lagi, seperti itu. Yang jelas yang 19 orang ini berafiliasi kepada ISIS setiap kegiatan-kegiatan dari FPI mereka ada di dalamnya, seperti itu. Itu faktanya,” tambah Rusdi.

Tim Densus 88 Anti Teror Polri menyelidiki dugaan keterkaitan antara empat terduga teroris yang ditangkap di Jakarta dan Kabupaten Bekasi dengan ormas yang telah dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI).

“Saya katakan korelasi antara ormas terlarang apakah memang mereka tersangkut ini masih dilakukan pendalaman oleh tim penyidik Densus 88,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.

Yusri mengatakan, penyelidikan dugaan keterlibatan ormas terlarang tersebut dengan empat terduga teroris didasarkan atas penemuan sejumlah atribut FPI dalam penangkapan terduga teroris berinisial HH (56) di Condet, Jakarta Timur.

“Yang ditanyakan apakah ada korelasinya dengan salah satu ormas terlarang yang sudah dinyatakan oleh pemerintah? Korelasinya seperti itu, ini memang ada beberapa kita temukan barang bukti di situ,” katanya.

Isu FPI terlibat dalam terorisme muncul setelah Densus 88 Antiteror Polri meringkus sejumlah terduga teroris pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam penangkapan empat terduga teroris di Jakarta dan Bekasi, polisi diketahui turut menyita beberapa barang bukti berupa atribut yang terasosiasi dengan FPI.

Beberapa di antaranya buku ‘Dialog Amar Maruf Nahi Munkar FPI’ yang ditulis Muhammad Rizieq Shihab, jaket warna hijau berlogo FPI, sejumlah piringan tentang FPI, kalender berlambang 212, hingga pakaian bergambar reuni 212.

Tak hanya itu, juga beredar foto dua terduga teroris, HH dan ZA yang terlihat hadir dalam persidangan eks Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terkait foto itu, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman.

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika, yakni Akhmad Sahal atau yang kerap disapa Gus Sahal, menyuarakan opininya terkait bulan suci kali ini.

Sosok tersebut rupanya merasa bersyukur lantaran ini kali pertama dirinya menikmati Ramadan tanpa ormas Front Pembela Islam (FPI).

“Alhamdulillah utk pertama kalinya sejak 1998 Ramadhan tanpa FPI,” tulis Gus Sahal dalam akun media sosialnya pada Senin pagi, 12 April 2021.

Menanggapi cuitan tersebut, netizen pun turut ramai berkomentar mengeluarkan beragam opini mereka.

“yang bubarin maksiat udah ga ada.. sisa yg suka bubarin pengajian sama dangdutan jumjumarikaarimanajengjeng,” komentar akun @ffaldydlaff.

Seperti yang kita tahu, di tahun-tahun sebelumnya menjelang Ramadan tiba, biasanya akan muncul berita di berbagai daerah yang mengatakan bahwa sejumlah anggota ormas Islam (seperti FPI, misalnya) melakukan aksi sweeping.

Adapun aksi tersebut bisa berupa warung-warung yang dilarang berjualan dan sejumlah hiburan malam yang digeruduk bila masih nekat beroperasi di bulan suci.

Namun, Ramadan kali ini tampak berbeda. Tak terlihat ada situasi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Oleh : Ahmad Prasetya )*

Saat FPI dibubarkan oleh pemerintah, masyarakat langsung menyetujuinya. Pasalnya, mereka sudah terlalu lama menjadi organisasi pengacau di negeri ini. ternya selain FPI, pemerintah juga pernah membubarkan HTI. Ormas ini juga dibekukan karena diindikasi bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah tidak pernah melarang rakyatnya untuk berorganisasi. Buktinya, sudah ada ratusan ormas yang ada di negeri ini, mulai dari organisasi kemanusiaan sampai bisnis. Akan tetapi, ada 2 ormas yang dibubarkan oleh pemerintah, yakni FPI dan HTI. Pembubaran ini bukan berarti arogansi, melainkan justru menyelamatkan negeri ini dari marabahaya.

FPI dibubarkan pada desember 2020 berdasarkan SKB 6 kepala lembaga. Setelah dibubarkan, otomatis ormas ini tidak boleh beroperasi di Indonesia, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Atributnya juga dilarang keras. Sedangkan ormas lain yang telah dibubarkan adalah HTI. Malah ia telah lebih dulu tamat riwayatnya, pada tahun 2017.

Pembubaran FPI dan HTI karena alasan serupa. Mereka diindikasi tidak setia pada negara karena menolak pancasila dan UUD 1945. Padahal itu menunjukkan ketiadaan nasionalisme di dalam dada anggotanya. Juga melanggar UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Sehingga wajar jika kedua ormas ini dibubarkan oleh pemerintah.

Masyarakat malah bersorak gembira ketika FPI dibubarkan. Karena selama ini ormas tersebut cenderung kontroversial. Pertama, mereka seenaknya melakukan sweeping saat bulan Ramadan di warung yang buka pada siang hari. Padahal bisa saja yang makan adalah masyarakat yang tak wajib berpuasa karena non-muslim atau ibu-ibu yang sedang datang bulan.

Kedua, FPI seenaknya protes jelang hari raya umat dengan keyakinan lain. Mereka tidak sopan dan ingin mencopot segala patung sinterklas, topi merah, dan dekorasi pohon cemara dengan pita hijau dan merah. Aksi ini menunjukkan bahwa mereka gagal memahami pluralisme dan tidak menghargai perbedaan di Indonesia.

Sedangkan HTI saat masih aktif beroperasi melakukan kesalahan besar dengan mengkampanyekan negara khilafiyah. Konsep ini tentu bersebrangan dengan pancasila dan bhinneka tunggal ika, karena tidak bisa menerima perbedaan di kalangan masyarakat. Selain itu, ada 6 keyakinan yang diakui oleh negara, sehingga tidak bisa menerima konsep khilafiyah.

Pembubaran FPI dan HTI dianggap istimewa oleh masyarakat, karena mereka merasa pemerintah sudah melakukan hal yang benar. Sebanyak 66% warga DKI Jakarta dan 78% masyarakat di Jawa Timur menyetujui pembubaran FPI, menurut survey SMRC. Survey ini dapat dipercaya karena berskala nasional dan margin error-nya sangat rendah.

Dari hasil survey ini kita bisa melihat masyarakat tidak ada yang menyesali pembubaran FPI dan HTI. Mereka malah mendukung 100% langkah pemerintah, karena memang kedua ormas tersebut berbahaya saat dibiarkan saja. Jika anggota FPI dan HTI terus berkeliaran, maka akan mengganggu kedaulatan negara.

Bagaimana Indonesia bisa damai ketika anggota FPI dan HTI panas, menjelang hari raya umat dengan keyakinan lain? Seolah-olah itu akan menyakiti hatinya, padahal tidak. Mereka tidak pernah mengerti bahwa perbedaan itu indah dan rakyat Indonesia akan tetap berprinsip bhinneka tunggal ika, berbeda-beda asal satu jua.

Pembubaran FPI dan HTI malah disyukuri karena masyarakat rindu akan kedamaian. Saat kedua ormas itu tidak boleh beroperasi, maka warga bisa bebas melakukan perayaan apa saja, tentu selama tidak melanggar norma-norma kemasyarakatan.

FPI dan HTI dinyatakan terlarang di Indonesia, karena kedua ormas itu tidak mengakui pancasila dan UUD 1945. Terbukti dari ambisi mereka untuk mendirikan negara khilafiyah. Masyarakat justru senang ketika kedua ormas itu bubar, karena Indonesia akan jadi damai dan tentram.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Pemerintah telah lama secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas dan melarang berkegiatan dan menggunakan simbol dan atribut FPI, pada Rabu, (30/12/2020) tahun lalu.

Pembubaran tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam.

Alasan pemerintah membubarkan FPI, kata Wamenkumham, Eddy Omar Sharif Hiariej antara lain

Isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan perturan perundangan yang mengatur soal Ormas. Selain itu, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri, juga telah habis masa berlakunya pada 20 Juni 2019.

Alasan lain, bahwa pengurus dan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan FPI, kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme.

Terakhir, Eddy juga mengatakan FPI kerap melakukan sweeping atau razia, padahal hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Respon pihak lain

Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pembubaran FPI tak bisa dimaknai sebagai tindakan pemerintah yang anti terhadap Islam. Karena itu, masyarakat diminta tak merespons pembubaran FPI secara berlebihan.

“Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan Pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan,” Abdul Mu’ti lewat unggahan di jejaring sosial Instagram pribadinya @abe_mukti.

Sebagaimana beredar di pemberitaan, sebelum FPI dibubarkan, sudah trending tagar “Negara Damai Tanpa FPI” di media sosial Twitter.

Pikiran-Rakyat.com medio (13/12/2020) memberitakan bahwa Tagar Negara Damai Tanpa FPI menjadi trending di Twitter. Netizen rama-ramai menghiasi portingan di twitter dengan berbagai pendapat mengenai isu terkini.

Akun Twitter @DivHumas_Polri, pun turut membuat postingan dengan mengunggah mengenai pasal tentang Ormas, yakni Pasal 59 Ayat 3 dan 4 Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Pasal tersebut berkenaan dengan perubahan atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

Yang menarik ada netizen bernama Amirsyah menulis di media sosial dengan judul “Membayangkan Indonesia Surga”

Berikut isi tulisannya:

Saat umat beragama pede dengan keyakinannya sendiri dalam menjalankan agamanya.
Yg Islam: baik yg berhijab, berjilbab, berkerudung ataupun tidak; baik yg jenggotan, cingkrang ataupun tidak, dan segala macam perbedaan penampilan, mereka akan selalu berusaha rahmatan lil alamin.

Yg Kristen atau Katolik, mereka bangga menggunakan atribut terkait agamanya sehari-hari. Yg pakai kalung salib, yg memegang rosario, yg berkaos bertuliskan Yesus, dan aneka penampilan lainnya. Dengan penampilannya tersebut mereka berusaha mewujudkan kehidupan yang penuh kasih dan kedamaian.

Demikian juga seterusnya dengan agama dan keyakinan lainnya: Hindu, Budha, Konghucu, Wiwitan; ataupun dengan paham-mahdzab yg berbeda dalam satu agama. Perbedaan yg ada, tidak menjadi sarana untuk mencaci apalagi memusuhi hingga berusaha mendiskriminasi, menghambat, menyulitkan, mengeliminasi yg berbeda.

Semua bersatu padu, bekerjasama, harmoni dalam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada PKI, NII, HTI, FPI, ISIS, dan sebagainya sebagaimana amanat konstitusi .

Semua umat beragama/berkeyakinan, fokus bagaimana membuat dunia yg aman, nyaman, damai, penuh kebaikan dan kejujuran.

Mencintai NKRI Pancasila dan menjaganya dari ancaman semua paham yg ingin mengganti ideologi dan dasar negara, yg pastinya paham tersebut pastinya intoleran, rasis sara, dan menekankan hegemoni kalangan tertentu.

Dengan demikian, kita bisa fokus maju, membangun NKRI yang sejahtera. Kapan Indonesia surga itu bisa terwujud? Entahlah!

Yg pasti itu semua bergantung pada rakyat yg cinta NKRI Pancasila dan juga ketegasan dalam penegakan konstitusi sebagaimana mestinya.
Mari berdoa & berusaha.

Amirsyah (*)