Oleh : Firza Ahmad)*

Rizieq Shihab kembali mengajukan pra peradilan terhadap kasus hukumnya. Padahal sebelumnya ia telah mengajukan pra peradilan dan ditolak hakim, sehingga ia harus mendekam di bui dan gagal untuk bebas melenggang. Keputusan sang hakim sangat dipuji masyarakat, karena Rizieq sudah berkali-kali membuat kericuhan. Dengan mengadakan acara kerumunan, melakukan hate speech, dan menentang pemerintah.

Ketika Rizieq Shihab menyerahkan diri lalu ditetapkan menjadi tersangka, para pengurus FPI kalang-kabut. Mereka tidak rela idolanya masuk penjara, lalu melakukan gugatan praperadilan. Tujuannya agar kasus Rizieq ditinjau lagi, sehingga ada kemungkinan untuk berkelit dari kurungan.

Namun sayangnya keinginan mereka hanya ada dalam angan-angan. Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Sahyuti menolak mentah-mentah gugatan praperadilan Rizieq Shihab. Penolakan terjadi karena permohonan praperadilan yang tidak beralasan. Lagipula, rangkaian penyelidikan dari kasus kerumunan di Petamburan sudah sesuai aturan.

Ahmad Sahyuti menjelaskan, dalam kasus Rizieq ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Ketika penyidik bekerja, maka mereka sudah mengumpulkan bukti dan saksi. Sudah jelas Rizieq melanggar aturan karena menghasut orang lain untuk berkerumun dan melawan UU. Selain itu, ia juga tidak mau menaati aturan karantina. Sehingga mengakibatkan masalah kedaruratan kesehatan.

Ketika gugatan praperadilan ditolak, maka Rizieq Shihab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam bui. Ia terkena hukuman 5 tahun penjara, karena terbelit beberapa pasal. Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Rizieq terkana pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan pasal 216 KUHP karena tindakan melawan aparat.

Rizieq terjerat pasal penghasutan karena terbukti sering mencela pemerintah saat berorasi di atas panggung. Hate speech yang dilakukan sudah memiliki bukti, dari rekaman video yang beredar di dunia maya. Ia juga melawan aparat karena 2 kali menolak untuk datang ke Mabes Polri saat dipanggil, untuk dimintai keterangan. Padahal saat itu statusnya masih saksi.

Menurut aturan, ketika seorang saksi menolak panggilan polri sampai 2 kali, maka otomatis statusnya ditingkatkan jadi tersangka. Sehingga ia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Ia juga dicekal untuk bepergian ke luar negeri, dan tak bisa kabur lagi seperti kejadian beberapa tahun lalu.

Rizieq juga melanggar UU Kekarantinaan, karena menolak untuk isolasi mandiri, padahal habis pulang dari luar negeri. Namun langsung beraktivitas dan berkontak dengan banyak orang. Yang paling membuat publik geram adalah ketika ia mengadakan pesta pernikahan putrinya dan mengundang 1.000 orang, padahal jelas melanggar protokol kesehatan, karena tak ada physical distancing.

Buntut dari peristiwa ini adalah 80 orang yang berkontak dengan Rizieq dinyatakan positif corona. Rizieq juga akhirnya dilarikan ke sebuah RS swasta di Bogor, dan dikabarkan terinfeksi virus covid-19, bersama sang istri. Walau mengelak, namun sudah ada bukti yang menunjukkan ia positif corona. Karena dokter yang merawatnya juga tertular virus berbahaya ini.

Ketika Rizieq melanggar banyak aturan, wajar saja jika gugatan praperadilannya ditolak mentah-mentah. Karena kesalahannya sangat fatal dan bisa mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa. Ketika seseorang kena corona, maka ia bisa sembuh namun juga bisa meninggal dunia, tergantung dari imunitas tubuhnya. Kalaupun jamaah Rizieq selamat, namun saat sakit, tak bisa bekerja selama 2 minggu. Sungguh rugi.

Hakim sudah bertindak adil dengan menolak gugatan praperadilan Rizieq. Karena ia berpegangan pada kebenaran dan tidak mau dihasut oleh ormas yang tidak bertanggungjawab dan terlarang.
Masyarakat mendukung langkah hakim untuk menolak gugatan praperadilan Rizieq Shihab. Karena ia hanya bisa berkata kotor, mencela, dan melanggar berbagai peraturan di Indonesia. Ia juga terbukti melawan pemerintah dengan melanggar protokol kesehatan dan menghasut masyarakat. Sehingga hukuman kurungan dalam penjara dirasa sudah pantas untuknya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Reza Kurniawan )*

Gugatan praperadilan Rizieq Shihab ditolak mentah-mentah oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berpendapat bahwa penyidikan kepoliian sudah sah. Masyarakat mendukung penuh langkah sang hakim yang dengan tegas menolak gugatan praperadilan Rizieq, karena mantan pemimpin FPI itu memang bersalah.

Ketika Rizieq Shihab dikenakan vonis 6 tahun penjara karena kasus kerumunan, maka FPI memprotes keras. Mereka mengancam akan melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Sidang dijalani tanggal 4 januari 2021 dengan mendatangkan saksi yang pernah datang ke pesta resepsi yang diadakan oleh Rizieq Shihab.

Namun Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Akhmad Sahyuti, dengan tegas menolak permohonan gugatan praperadilan Rizieq Shihab. Putusan sang hakim dibacakan dalam sidang tanggal 12 januari 2021. Sahyuti mengungkapkan bahwa ia mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Sahyuti menambahkan, penolakan gugatan praperadilan ini dilakukan setelah ia menimbang dan menilai rangkaian penyelidikan oleh kepolisian terkait kerumunan di rumah Rizieq, sudah sah. Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan oleh penyidik telah sesuai dengan aturan. Dalam artian, ketika di Petamburan ada kerumunan, maka penyelidikan polisi sudah sesuai aturan.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan dari Rizieq Shihab, maka ia tetap berstatus tersangka dan harus mendekam 6 tahun dalam penjara. Mantan pemimpin FPI wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terbukti mengundang 10.000 orang dalam pesta pernikahan putrinya, di rumah pribadinya. Padahal membuat kerumunan di masa pandemi sangat berbahaya.

Rizieq Shihab terkena beberapa pasal pada kasus kerumunan ini. Mulai dari UU Kekarantinaan, sampai 2 pasal lainnya. Yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan melakukan perbuatan pidana. Karena Rzieq sudah terbukti berkali-kali mengajak pengikutnya untuk melawan pemerintah.

Rizieq juga terasangkut pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, alias mangkir 2 kali dari panggilan Polda Metro Jaya. Padahal saat dipanggil, ia baru berstatus saksi. Namun ketika tak kunjung datang, dan statusnya naik menjadi tersangka.

Walau Rizieq sudah menyerahkan diri, namun bukan berarti ia bebas dari gugatan. Karena ia masih harus bertanggungjawab akan kesalahannya. Ia juga tak bisa menyalahkan aparat, karena mereka hanya menjalankan tugasnya. Sedangkan Rizieq sebagai WNI nyatanya tidak pernah mau taat aturan.

Kegagalan gugatan praperadilan ini sangat disambut baik oleh masyarakat, karena mereka sangat geram terhadap tingkah Rizieq yang seenaknya sendiri. Ketika membuat pesta di Petamburan, memang semua orang pakai masker, tapi tidak ada physical distancing. Ia juga tancap gas berceramah di beberapa tempat lain, dan mengundang massa, seolah lupa saat ini masih pandemi.

Setelah acara berakhir baru ketahuan kalau 80 orang jamaah dan tamu Rizieq positif corona. Ini salah mereka sendiri karena nekat melanggar protokol kesehatan. Apalagi Rizieq habis dari luar negeri dan tidak karantina mandiri serta menolak tes swab. Ia melanggar peraturan dan bisa berpotensi menularkan corona karena dicurigai berstatus OTG.

Penolakan gugatan ini menunjukkan keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Karena orang yang bersalah pasti dihukum, tak peduli apa ia seorang tokoh terkenal atau warga sipil biasa. Sang hakkim di pengadilan negeri juga bertindak tegas dengan menolak gugatan Rizieq. Ia menunjukkan tidak ada hukum tebang pilih di Indonesia.

Masyarakat merasa lega karena gugatan praperadilan Rizieq ditolakmentah-mentah oleh pengadilan negeri. Meski FPI mengancam untuk menggugat ke pengadilan tingkat selanjutnya, namun hakim juga pasti akan menolaknya. Karena kesalahan Rizieq amat fatal, dengan menyebabkan penyebaran corona, dan ia terkena pasal berlapis-lapis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini