Oleh: Abner Wanggai )*

Papua akan dimekarkan menjadi 6 provinsi. Ketika proses ini belum selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR RI, di Papua malah tersebar hoaks yang negatif mengenai pemekaran wilayah. Masyarakat diharap percaya pada pemerintah dan ikut melawan hoaks seputar isu negatif pemekaran wilayah Papua.

Saat awal bergabung dengan Indonesia, di Papua hanya ada 1 provinsi yang dulu bernama Irian Jaya. Kemudian pasca era reformasi namanya diganti jadi Papua dan akhirnya ada pemekaran dan ditambah jadi provinsi Papua Barat. Proses pemekaran berjalan tanpa kendala dan masyarakat baik-baik saja.

Namun setelah memiliki 2 provinsi maka ada usulan lagi tentang pemekaran wilayah, yakni Papua barat daya, Papua barat, Papua tengah, provinsi Pegunungan tengah, Papua selatan, dan Papua tabi saireri. Rencana ini belum matang betul karena masih dalam masa penggodokan di pemerintah pusat. Sehingga belum fix kapan akan terjadi.

Namun pemberitaan tentang pemekaran wilayah sudah santer terdengar di Papua. Padahal MRP (Majelis Rakyat Papua) sendiri belum mengeluarkan statement tentang hal ini. Sayangnya kabar yang beredar adalah desas-desus, hoaks, dan informasi negatif yang menyesatkan.

Hoaks pertama tentang isu pemekaran wilayah di Papua adalah eksploitasi sumber daya alam. Memang di Papua terkenal dengan tambang tembaga dan emas yang memiliki teknologi canggih, tetapi ketika ada pemekaran wilayah bukan berarti seluruh logam akan tersedot. Faktanya, mayoritas saham di perusahaan tersebut dikuasai oleh pemerintah dan tidak mungkin ada ekspolitasi SDA di sana.

Sementara itu, hoaks kedua tentang isu pemekaran wilayah di Papua adalah tergusurnya masyarakat adat. Hal ini tidak mungkin terjadi karena di dalam otsus dituliskan tentang hak dan kewajiban MRP sebagai majelis yang juga ikut mengatur di Papua. Anggota MRP terdiri dari para tetua adat yang wajib dihormati oleh pemerintah pusat sekalipun. Sehingga masyarakat adat tidak akan digusur dengan semena-mena saat ada pemekaran wilayah.

Masyarakat adat masih dihormati baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penyebabnya karena mereka memiliki kedudukan yang terhormat dan selalu dijunjung oleh warga sipil Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih selalu menghargai dan menghormati tetua karena mereka punya status dan bersikap bijaksana. Hal ini tidak akan tergeser ketika ada pemekaran wilayah.

Seluruh kalangan masyarakat diminta untuk tenang dan tidak menanggapi hoaks dan berita negatif seputar pemekaran wilayah Papua. Pasalnya jika mereka emosi dan membagikannya di media sosial, maka hoaks justru akan makin tersebar. Hal ini akan sangat berbahaya karena menurut teori psikologi, suatu kebohongan yang digaungkan oleh banyak orang akan terlihat sebagai kebenaran.

Selain itu, ketika ada hoaks tentang pemekaran wilayah di Papua yang akan membuat banyaknya pendatang di Bumi Cendrawasih dan akan menggusur OAP (orang asli Papua) juga salah besar. Masyarakat jangan panik dan menanggapinya secara berlebihan.
Penyebabnya karena memang ada pendatang dari pulau lain tetapi mereka datang untuk membantu pembangunan di Papua.
Jika hoaks tentang pendatang ini terus ada maka dikhawatirkan akan memantik perang antar suku, karena orang Papua dan pendatang berasal dari wilayah dan etnis yang berbeda. Ketika ada isu SARA maka akan membuat keadaan di Bumi Cendrawasih memanas. Yang rugi adalah masyarakat sendiri karena tidak bisa beraktivitas di luar rumah dengan tenang.

Jangan mudah percaya ketika ada berita yang menghebohkan tentang pemekaran wilayah di Papua. Program ini dibuat untuk memakmurkan seluruh warga di Bumi Cendrawasih. Masyarakat diminta tenang dan jangan ikut menyebarkan berita negatif di media sosial.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Pembangunan di Papua masih terhalang oleh konten provokatif dan hoax. Walau gangguannya tidak secara fisik tetapi cukup mengganggu, karena bisa mempengaruhi faktor psikologis masyarakat. Seluruh rakyat (bukan hanya yang tinggal di Papua) diminta untuk tidak mempercayai dan menyebar hoax, demi kenyamanan bersama.

Hoax adalah berita atau gambar palsu yang sengaja disebar demi kepentingan tertentu. Sedangkan konten provokatif adalah konten di media sosial yang sengaja dibuat dan diviralkan, agar masyarakat tersulut emosinya. Biasanya konten provokatif dibuat oleh tim buzzer politik demi menjungkalkan lawannya (black campaign).

Sayangnya hoax dan konten provokatif tentang Papua sudah beredar di media sosial dan ada beberapa yang membuat tercengang, karena narasinya nyaris benar. Padahal jika diteliti, yang digunakan adalah foto palsu karena dipotret di tempat lain dan kejadiannya tidak seperti yang diceritakan di hoax.

Hoax pertama tentang Papua adalah ketika sebuah rumah ibadah dikabarkan dibakar. Padahal ketika diteliti oleh tim siber, peristiwa itu tidak terjadi di Papua, melainkan di Sulawesi. Juga, kejadiannya sudah terjadi tahun 2019 lalu. Jadi dipastikan bahwa foto dan beritanya salah besar.

Selain itu hoax dan konten provokatif yang sempat beredar di media sosial adalah ketika dikabarkan bahwa aparat di Papua mengejar KST (dulu bernama KKB) dengan tujuan untuk memusnahkan ras Melanesia. Padahal hoax itu sengaja dibuat dan disebarkan oleh tim KST, agar menarik simpati masyarakat. Kenyataannya, KST dikejar karena mereka membuat onar dan membunuh aparat serta warga sipil di Papua.

Hoax dan konten provokatif sangat menyebalkan karena bisa meracuni pikiran pembacanya. Jangan sampai kita percaya akan keberadaannya, dan saring dulu sebelum sharing. Ketika ada hoax maka periksa apakah itu fakta atau hanya hoax, dan cara mengeceknya juga cukup membuka internet.

Hoax juga bisa menghambat pembangunan karena jika banyak pemberitaan negatif tentang Papua, investor lokal dan asing akan takut untuk menanamkan modal di sana, sehingga modernisasi di Bumi Cendrawasih akan terhambat. Selain itu, para pekerja yang didatangkan dari Jawa dan pulau lain akan menolak untuk diajak bekerja di Papua dan proyek-proyek akan tersendat. Sehingga yang rugi adalah masyarakat Papua sendiri.

Aktivis pemuda Papua Steve Mara menyatakan bahwa berita hoax di dunia maya bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan internet, sehingga cukup berpengaruh. Dalam artian, hanya dengan 1 berita singkat yang beredar di portal atau media sosial bisa men-trigger masyarakat untuk emosi dan akibatnya bisa merusak proses pembangunan di Papua.

Steve menambahkan, berita hoax tentang Papua bisa tersebar sampai ke luar negeri dan merugikan karena bisa dibaca oleh masyarakat. Dalam artian, jika ini terus berlanjut maka turis asing akan takut untuk berlibur ke Bumi Cendrawasih sehingga devisa berkurang. Akibatnya APBD Papua bisa berkurang juga dan akan berpengaruh pada kelancaran pembangunan. Sungguh efek domino negatif yang mengerikan.

Oleh karena itu Steve menyarankan agar seluruh warga Papua menyebarkan berita positif tentang Bumi Cendrawasih. Dalam artian, berita ini akan meng-counter berita negati tentang keadaan di Bumi Cendrawasih. Sehingga akan mengembalikan lagi kepercayaan netizen dan pembangunan di Papua makin lancar.

Mari kita edukasi masyarakat dalam memilah mana berita asli dan mana yang palsu atau bahkan yang konten provokatif. Saring dulu sebelum sharing. Jika ada pemberitaan negatif di Papua maka bisa jadi itu hanya hoax yang diproduksi oleh OPM dan KST, dengan tujuan untuk menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di surakarta

Oleh : Putu Prawira )*

Hoaks dan infodemi seputar penanganan Covid-19 menjadi ancaman yang tidak dapat diremehkan karena dapat menghambat penanganan wabah tersebut. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai hoaks dan disinformasi dengan mengoptimalkan literasi publik.

Di medsos seperti Facebook, rupanya sempat beredar kabar mengenai uji coba vaksin dari China, dimana dalam postingannya memuat narasi bahwa Indonesia hanya menjadi kelinci percobaan vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Tiongkok tersebut.

Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menelusuri kabar tersebut, rupanya unggahan di status tersebut adalah salah. Karena ternyata ada beberapa negara lain yang melakukan vaksinasi dengan vaksin Sinovac asal China, seperti Bangladesh, Turki dan Brazil.

Selain itu, klaim yang menyebut bahwa China tidak menguji ciba vaksin di negaranya sendiri adalah salah. Passalnya pada fase awal dan fase kedua uji klinis dilakukan di China dan menggunakan sukarelawan di sana.

Disinformasi sendiri memiliki arti, yaitu suatu informasi yang dengan sengaja dirancang untuk menyebabkan kerugian.

Dari berita terkait disinformasi vaksin yang telah dituliskan diatas, tentu saja memiliki tujuan untuk merugikan bangsa Indonesia, alias berita tersebut bertujuan untuk menyebarkan virus-virus keraguan masyarakat akan adanya program vaksinasi yang ada di Indonesia. Padahal vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar bagi Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok alias herd immunity.

Disinformasi akan semakin berbahaya jika penerima informasi yang salah tersebut secara sengaja menyabarkannya di berbagai akun sosmednya, seperti facebook ataupun grup WhatsApp.

Tentu saja kita pasti sering mendapatkan broadcast tentang berita yang tidak jelas sumbernya, biasanya berita tersebut akan disebarkan di grup-grup percakapan. Sehingga perlu akan adanya literasi digital guna menangkal hoax termasuk disinformasi tentang berita apapun yang kita terima.

Kita juga tidak bisa menampik bahwa teknologi kian berkembang dan mendominasi dunia untuk beragam sektor, termasuk juga bisnis. Sehingga literasi digital sangat diperlukan untuk era saat ini karena perangkat gawai telah banyak digunakan hampir di semua kalangan.

Istilah Literasi tentu merujuk pada pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi, pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat serta patuh kepada hukum dalam kehidupan.

Sehingga Literasi digital memiliki tujuan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan maksimal tetapi bertanggungjawab penuh atas hal yang dilakukannya.

Negara Indonesia dengan populasi penduduk yang besar tentu dihadapkan dengan tantangan untuk menguasai kemampuan digital sebagai salah satu syarat kecakapan hidup di abad 21 melalui pendidikan yang terintegrasi di seluruh masyarakat.

Salah satu pokok kemampuan dalam literasi digital adalah daya pikir dalam menganalisis dan menilai konten. Aspek ini tentu saja sangat diperlukan saat pandemi, dimana hoax tentang kesehatan merupakan salah satu masalah yang pelik, dimana hoax bisa muncul dan menyebar dengan demikian cepat.

Sebelumnya juga sempat ada kampanye #stopdikamu, kampanye ini adalah gerakan untuk tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan cenderung provokatif. Gerakan sederhana dengan mengontrol jempol kita tentu saja menjadi salah satu jurus yang bisa digunakan dalam rangka menangkal hoax.

Awal tahun 2021 merupakan momentum dimana program vaksinasi oleh pemerintah diserang dengan banyaknya berita hoax.

Disinformasi tentang vaksin tentu saja menambah keresahan masyarakat, selain hoax terkait dijadikannya Indonesia sebagai kelinci percobaan vaksin, ada pula hoax yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac memiliki kandungan sel vero, padahal berita tersebut tidak benar.

Selain itu adapula pemberitaan yang tidak masuk akal, seperti adanya kandungan boraks dan formalin yang berada di dalam kandungan vaksin. Padahal dalam proses produksinya, vaksin Sinovac menggunakan metode inactivated untuk mematikan virus sehingga vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan.

Pemahaman terkait literasi digital adalah hal yang penting dikuasai, apalagi saat ini kita hidup di era informasi yang mengejar pembaca, bukan pembaca yang mencari dan menggali informasi. Konkritnya jika ada berita yang terkesan provokatif langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah skeptis, abaikan dan jangan disebarkan.

)* Penulis adalah warganet tinggal Tangerang

Oleh : Halimatusya’diyyah (Warganet Gerakan Literasi Millenial Mensukseskan Vaksinasi)

Seperti yang telah banyak beredar mengenai informasi seputar vaksinasi di Indonesia, bahwa program vaksinasi mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19 sehingga kasus positif di masyarakat dapat menurun dan masyarakat bisa hidup kembali normal.

Saat ini Indonesia sudah mengamankan sekitar 160 juta dosis vaksin yang dikembangkan beberapa negara. Skema pemberian vaksin telah ditentukan dan dilakukan secara bertahap.

Upaya untuk menekan angka Covid-19 melalui vaksinasi juga telah dibuktikan oleh beberapa pihak yang telah mendapatkan giliran terlebih dahulu untuk divaksin, seperti tenaga medis, paramedis, pelayanan kesehatan, TNI/Polri dan aparat hukum.

Banyaknya media yang menyajikan berita seputar vaksinasi ini membuat masyarakat harus pintar untuk pilah-memilah informasi yang sumbernya akurat dan valid. Sebelumnya, Gerakan Nasional Literasi Digital Berkreasi yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberikan beberapa panduan untuk menangkal disinformasi terkait vaksinasi Covid-19 yang beredar di masyarakat luas.

Informasi yang tidak tepat terhadap pemberitaan vaksinasi akan menggiring opini publik yang salah, hal tersebut akan membuka peluang untuk melahirkan masalah baru. Sedangkan kita sebagai masyarakat fokusnya adalah untuk membantu pemerintah dalam melawan virus corona. Jadi, masyarakat harus bijak dalam menggunakan media, khususnya media sosial yang setiap detiknya memuat banyak informasi baru. Karena infodemik juga tak kalah bahayanya dengan pandemik yang sedang berlangsung.

Sebagai masyarakat yang bijaksana, setiap dari kita harus selalu mengembangkan dan memperbaiki literasi dengan cara tidak malas untuk mengkaji ulang sumber kevalidan dari sebuah informasi.

Terlebih, saat ini situs resmi Covid-19 dari pemerintah telah memiliki fitur pencarian dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi akurat mengenai vaksinasi dan juga perkembangan kasus Covid-19 di situs tersebut.

Tak hanya itu, telah ada fitur mesin pencari informasi hoaks untuk mencari pernyataan-pernyataan yang telah dibantahkan. Masyarakat juga bisa bertanya di chat bot anti-hoaks MAFINDO dengan menggunakan kata kunci dan kirim ke nomor 085921600500.

Pemerintah telah menyediakan banyak fitur untuk khalayak luas agar terlindungi dari hoaks, namun tentunya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seputar vaksinasi Covid-19.

Maka dari itu dengan adanya Gerakan Literasi Milenial Mensukseskan Vaksinasi dapat menjadi dorongan agar para stekeholder yang terkait  dapatemgiptalkan ruang keterbukaan informasi yang dimilikinya guna meliterasi dam menangkal disinformasi dan hoaks seputar vaksinasi demi suksesnya penanganan  pandemi.

Literasi yang diterima masyarakat pun akan menjadi edukasi baik. Sehingga masyarakat bisa menyebarkan kembali berita baik seputar vaksinasi terrsebut.

Jika kita menyebarkan berita hoaks seputar vaksinasi Covid-19 maka akan memberikan dampak negatif yang membahayakan banyak pihak. Maka hal tersebut harus selalu dihindari karena kita tidak dapat mengendalikan oknum yang tidak bertanggung jawab, namun kita bisa mengendalikan diri sendiri dengan cara mengembangkan literasi yang dimiliki.

Oleh : Abner Wanggai )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX sudah sebentar lagi. Masyarakat pun diimbau terus mendukung acara tersebut dan melawan hoax maupun konten provokatif seputar PON Papua.
Pekan Olahraga Nasional merupakan hajat besar yang harus didukung dan disambut dengan gembira, keberadaan event tersebut selain bertujuan sebagai pencarian bibit baru atlet berskala nasional, juga merupakan bentuk kebanggaan bagi tuan rumah yang mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan even multicabang tersebut.

Dalam perencanaan PON yang akan diselenggarakan di Papua tersebut, rupanya tidak imun dari isu hoax. Hal ini muncul sehari setelah pertemuan Kemenpora, KONI dan perwakilan papua, muncul selebaran yang berisi 15 cabang olahraga yang dipangkas dari PON, yakni dansa, ski air, gateball, petanque, woodball, catur, bridge, kempo, wushu, bola tangan, sepak takraw, soft tennis, aerosport, balap sepeda dan akuatik.

Tak hanya nama cabang olahraga, ternyata beredar pula surat dengan kop surat KONI Provinsi Papua perihal perubahan jumlah cabang olahraga PON XX yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa berdasarkan surat KONI Pusat Nomor 24 tahun 2019 tentang penetapan cabang olahraga, nomor pertandingan dan kuota atlet PON XX tahun 2020, yang semula berjumlah 47 cabor untuk dikurangi menjadi 35 cabor.

Namun, hal tersebut ditepis oleh Kapisa selaku Kadispora Papua, karena kala itu belum ada pernyataan resmi maupun surat dari pemerintahan Papua untuk perubahan atau pengurangan cabor.

Namun nyatanya, cabor sepak takraw yang diisukan tidak dipertandingkan, rupanya telah masuk kedalam daftar cabor yang dipertandingkan, bertempat di Kota Jayapura yang merupakan cluster paling banyak dalam menyelenggarakan cabor paling banyak.

Tercatat akan ada 6.484 atlet dari seluruh penjuru Indonesia yang akan berpartisipasi dalam PON XX Papua. Kemudian, total ada 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, dan 679 nomor pertandingan/perlombaan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali optimis bahwa penyelenggaraan PON XX akan berjalan dengan lancar.

Menpora Zainudin juga menyatakan bahwa PON diundur pada tahun 2021 karena adanya Pandemi, dimana situasi covid-19 mempersulit akses pengiriman peralatan dan perlengkapan ke Papua.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan, kontingen dengan kondisi dan situasi Covid-19 ini, maka seluruh pelatihan-pelatihan yang terpusat di daerah-daerah atau pelatda terhenti dan sekarang ini peserta melakukan latihan secara mandiri untuk menjaga kebugaran.

Dengan berbagai pertimbangan, menurut Menpora, Presiden mengambil keputusan untuk menunda 1 tahun pelaksanaan PON XX pada bulan Oktober 2021. Zainudin juga menyampaikan bahwa waktu 1 tahun penundaan adalah ideal, baik untuk persiapan infrastruktur, venue dan tempat penginapan maupun untuk persiapan kontingen serta pengadaan alatnya.

Keputusan tersebut disambut baik oleh Wakil Gubernur yang mewakili pemerintah provinsi, dimana sebelumnya Gubernur Papua sudah mengirimkan surat pada tanggal 7 April 2020 kepada Presiden yang menyampaikan kondisi yang ada di lapangan.

Dengan adanya gelaran PON XX, venue-venue dibangun megah, pembangunan venue tersebut diharapkan tidak hanya untuk gelaran PON saja, tetapi juga bisa dipakai oleh masyarakat Papua sebagai arena olahraga bagi masyarakat, sehingga kelak akan lahir atlet-atlet berbakat asal bumi cenderawasih.

Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan. Sehingga ditengah Pandemi ini, tentu semua pihak akan tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin.

PON amat penting bagi Provinsi Papua karena akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua, maupun meningkatnya ekonomi masyarakat, karena sukses PON tidak hanya sebatas sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi semata.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad menjelaskan, dua aspek lain yang akan ditonjolkan saat perhelatan PON XX Papua adalah pariwisata dan kultur budaya.

Dirinya menuturkan, pemprov Papua memiliki ambisi besar untuk menggelar pesta olahraga empat tahunan tersebut yang berbeda dari PON-PON sebelumnya.

PON XX Papua haruslah menjadi momentum untuk membangun optimisme, meski ditunda karena adanya pandemi, namun penyelenggaraan PON XX Papua haruslah didukung dan mengabaikan segala pemberitaan hoax ataupun provokatif terkait PON XX.

)* Penulis warganet tinggal di Yogyakarta

Oleh : Halimatusya’diyyah (Warganet Kota Tangerang Selatan)

Hingga saat ini Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua terus dimatangkan. Setelah sempat tertunda pada 2020 karena adanya wabah Covid-19, PON akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2021 mendatang. Meskipun sempat tertunda selama setahun, namun kegiatan ini sangat dinanti oleh kalangan masyarakat.

PON 2021 Papua yang mengusung tagline “Torang Bisa” merupakan wujud dari penyemangat khas Papua. Pelaksanaan PON ke-XX Tahun 2021 yang akan berlangsung di Papua akan diselenggarakan di 4 wilayah, yakni kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika. Keberlangsungan gelaran ini akan menunjukkan kemajuan pembangunan Papua.

Banyaknya informasi simpang siur yang tersebar di media, membuat sebagian masyarakat kebingungan untuk akses informasi seputar kebenaran berita PON XX Papua. Dalam sejarahnya, PON memang ajang yang banyak dinantikan oleh khalayak, sehingga wajar jika masyarakat mencari tahu seputar pelaksanaannya.

Dengan banyak persiapan yang ada, masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang salah seputar PON XX ini. Masyarakat harus bisa melawan hoaks dan konten provokatif tentang PON XX tahun 2021 demi membangun optimisme bangsa. Bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di sosial media juga termasuk bentuk dari mencintai Tanah Air.

Masyarakat Indonesia harus mahir mengecek sumber kevalidan berita seputar PON XX tahun 2021, agar tidak menimbulkan perpecahan dengan adanya provokasi-provokasi di media sosial. Menjadi bangsa yang maju berarti mampu membedakan hal yang benar dan salah, khususnya untuk negara sendiri. Tumbuhkan rasa kepedulian terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

Tak hanya itu, suksesnya acara ini juga berasal dari masyarakat yang saling bahu-membahu mendukung PON XX demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain itu, adanya PON juga merupakan ajang lompatan anak bangsa dalam menunjukkan prestasi untuk Indonesia agar dapat berprestasi di kancah internasional serta dapat membawa merah putih di podium tertinggi.

Dengan memiliki jiwa yang positif, maka masyarakat Indonesia tidak akan termakan oleh adanya konten hoaks dan provokatif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga harus selalu mengakses informasi seputar PON XX dengan hati-hati atau dari sumber terpercaya demi mewujudkan optimisme bangsa menuju Indonesia Maju.

Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) mengajak warganet dan generasi milenial untuk memproduksi dan menyebarkan konten yang positif untuk melawan hoaks seputar vaksinasi covid-19.

FPMSI sendiri merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari kalangan  pegiat sosial media, baik YouTuber, blogger, vlogger, dan konten kreator serta telah sering mempublikasikan aksi÷aksi literasi positif di sosial media berupa kemasan-kemasan kreatif seperti meme, video pendek, dan artikel seputar manfaat dan edukatif terkait program vaksinasi Covid-19.

“FPMSI dan kalangan Warganet Mendukung serta ikut melaksanakan vaksinasi covid-19 demi ketangguhan dan Kemajuan Indonesia” ujar Ketua FPMSI Rusdil Fikri.

Rusdil juga mengimbau dan mengajak warganet untuk memviralkan konten positif serta melawan Informasi hoaks dan Informasi negatif terkait Vaksinasi Covid-19.

“Hindari Virus Hoaks dan Cegah Disinformasi Terkait Vaksinasi Nasional Dengan Sebar Konten Positif Dukung Penanganan Pandemi Covid-19” Ajak Rusdil.

Diketahui FPMSI telah melakukan berbagai  kampanye literasi positif terkait vaksinasi sejak awal februari 2021 serta melakukan deklarasi online bersama  komunitas warganet Nusantara dalam melawan disinformasi dan hoaks vaksinasi demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19 di media sosial, yang isinya diantaranya:

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap bekerjasama melawan hoaks dan konten negatif  serta disinformasi di media sosial seputar vaksin Covid-19 demi suksesnya penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah.

Kedua, Siap menyebarkan konten narasi positif di lini media publik guna mendukung program vaksinasi demi suksesnya  upaya pemerintah menangani Covid-19 dan pulihnya ekonomi nasional. 

Jakarta, 14  Februari 2021.

Tertanda, Forum Pegiat Media Sosial Independen Bersama Komunitas Warganet Nusantara.

Oleh: Citra Anjani (Warganet Kota Cianjur)

Sekitar satu bulan yang lalu, Vaksin Covid-19 sudah sampai di Indonesia. Vaksinasi juga sudah dilakukan yang diawali oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya meyakinkan masyarakat terkait keamanan vaksin Covid-19. Meski begitu, masih banyak berita hoaks yang tersebar di sosial media sehingga masyarakat takut terhadap penyuntikan vaksin. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membuat masyarakat yakin dengan vaksin Covid-19.

Keterlambatan vaksinasi pada seseorang sangat membahayakan, sebab apabila sistem imun tubuh mengenali virus yang masuk sudah berkembang menjadi jutaan akan membuat sistem imun terlambat menanganinya.

Vaksin bisa mengenali virus-virus tertentu sehingga sistem imun akan bekerja dan membentuk sebuah ingatan atau memori. Apabila virus yang sama masuk kembali, sistem imun sudah siap dan langsung mengalahkannya. Inilah mengapa penyuntikan vaksin penting dilakukan agar tubuh dapat mengenali virus tanpa harus mengidap penyakit yang disebabkan virus yang dimaksud.

Namun demikian, masih terdapat hoaks yang tersebar di masyarakat. Diantaranya, vaksin tidak halal dan berbahaya. Padahal faktanya, vaksin yang disalurkan ke masyarakat, sudah menjalani uji klinis dari BPOM dan sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI.

Selain itu, masyarakat juga dibuat khawatir apabila nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan pada mereka dan pemerintah tidak akan bertanggung jawab. Faktanya, berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 84 tahun 2020, pemerintah akan bertanggung jawab penuh jika terjadi kejadian lanjutan pasca vaksinasi Covid-19. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk takut disuntik vaksin.

Cara Bijak Menerima dan Menyebarkan Informasi di Media Sosial

Saat ini persebaran berita hoaks mudah meluas karena banyak yang sengaja membuat dan menyebarkannya. Salah satunya sengaja dibuat oleh pihak yang “memiliki uang” dengan maksud tertentu. Hoaks tersebut disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial dan membentuk rantai ketakutan ataupun kecemasan bagi masyarakat yang menerima hoaks tersebut.

Oleh karenanya, jangan mudah percaya kepada informasi yang diterima entah dari mana asalnya apalagi hanya mengandalkan berita dari media yang tidak kredibel. Pedomanilah berita-berita dari sumber-sumber terpercaya sehingga tidak menimbulkan salah arti dan diikuti pola pikir salah sehingga menimbulkan ketakutan, ketidakpercayaan, kergauan, dan hal negatif lainnya. Tentu saja pemerintah tidak akan membahayakan keselamatan rakyatnya. Justru berjuang sekeras mungkin demi ketenteraman dan kebahagian bangsa Indonesia.

Ayo kita hindari hoaks dan cegah disinformasi terkait vaksinasi nasional dengan menyebar konten positif dukung penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi nasional demi Indonesia bebas pandemi serta pulihnya perekonomian Indonesia.

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

UU Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah, demi kesejahteraan rakyat. Namun sayang kesuksesannya dibarengi oleh hoaks, yang sengaja disebarkan oleh oknum. Kita bisa tangkal hoaks dan ikut menyukseskan UU Cipta Kerja, dengan gerakan literasi positif. Gerakan ini bisa membuka mata masyarakat dan mengedukasi bahaya hoaks.

Ketika internet mulai booming di Indonesia, sejak awal tahun 2000, maka arus informasi begitu dahsyatnya. Masyarakat yang suka membaca berita di media online dan medsos merasa lebih praktis, karena bisa mendapat berita hanya dengan sekali klik. Namun sayang banyaknya informasi tidak diiringi dengan kemampuan untuk menyaring hoaks.

Ketidakmampuan untuk mengenali hoaks bisa jadi karena netizen mengira berita online dan berita di koran konvensional itu sama kualitasnya. Padahal ada situs abal-abal yang sengaja dibuat untuk menyebar hoaks dan ‘mencuci’ pikiran masyarakat. Mereka memproduksi berita palsu, termasuk hoaks mengenai UU Cipta Kerja.

Hoaks UU Cipta Kerja yang beredar di antaranya adalah, kabar bahwa pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi para tenaga kerja asing. Padahal yang benar adalah para TKA baru boleh masuk ke Indonesia, jika memiliki keahlian khusus. Tidak sembarang tenaga kerja asing boleh masuk, dan mereka bukanlah pekerja kasar. Melainkan punya jabatan sebagai teknisi, karena mengajari pegawai lokal yang punya alat kerja baru.

Selain itu, ada pula hoaks yang menyebutkan bahwa pemerintah menghapus UMK. Memang betul istilah UMK ditiadakan, namun diganti dengan UMP (upah minimum provinsi). Nominalnya bahkan lebih besar, karena ditentukan oleh sang Gubernur. Selain itu, pekerja yang sudah mengabdi selama lebih dari 2 tahun diharuskan digaji melebihi UMP. Jadi perubahan ini malah menguntungkan.

Untuk menangkal hoaks tentang UU Cipta Kerja, maka kita memakai literasi positif. Apa hubungan antara hoaks dengan literasi? Ternyata, sebuah hoaks beredar luas karena pembacanya kurang memiliki kemampuan literasi. Sehingga ia terlalu mudah percaya narasi berita palsu yang biasanya terlalu heboh, lalu men-share tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

Kemampuan literasi yang tinggi bisa didapatkan dari banyak membaca buku dan media berkualitas baik. Selain menggencarkan hobi membaca, maka juga diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Literasi di dunia digital digalakkan, agar kemampuan membaca dan menganalisa masyarakat makin baik dan tidak mudah terperosok hoaks.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan bahwa masyarakat di era digital mudah mendapatkan berbagai informasi. Namun dalam kemudahan arus informasi di dunia maya, ada penyebaran konten negatif seperti hoaks. Sehingga Gerakan Nasonal Literasi Digital Siberkreasi menanggulangi hal-hal tersebut.

Masyarakat yang tergabung dalam Siberkreasi semangat dalam menghalau hoaks di dunia maya. Ketika ada berita atau foto palsu mengenai UU Cipta Kerja, maka bisa langsung di-report ke FB atau IG, sehingga dihilangkan. Mereka juga turut mengingatkan ketika ada yang menyebarkan berita tentang UU tersebut, yang ternyata hanya hoaks.

Rudiantara melanjutkan, ia mendukung Siberkreasi untuk menyebarkan literasi digital. Bersama dengan Siberkreas, kita mendorong netizen Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam menyebarkan konten positif secara konsisten di dunia maya. Sehingga masyarakat lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi.

Dengan literasi positif maka media sosial akan dibanjiri dengan konten positif. Sehingga lama-lama hoaks tentang UU Cipta Kerja akan tenggelam dan diacuhkan oleh netizen. Mereka akan percaya bahwa UU ini dibuat oleh rakyat, dan tidak mungkin pemerintah menjerumuskan banyak orang.

Mari kita dukung UU Cipta Kerja dengan memukul hoaks di dunia maya. Caranya dengan bergabung dalam Gerakan Literasi Digital Siberkreasi, dan aktif menyaring hoaks di media sosial. Selain itu, buatlah konten positif mengenai UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat tidak akan percaya pada hoaks tentangnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Putri Yuanita )*

Pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional agar kondisi finansial negara lekas pulih, setelah dihantam pandemi covid-19. Salah satu cara pemulihannya adalah dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Untuk menyukseskan implementasi UU ini, maka kita wajib melawan hoaks dan konten provokatif.

UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang mengatur berbagai sektor, mulai dari kehutanan hingga investasi. Dengan adanya UU ini maka akan ada perubahan birokrasi, sehingga masyarakat yang akan diuntungkan. Mereka tak perlu mengurus izin dengan bertele-tele, sehingga usahanya makin lancar.

Namun sayangnya, UU ini terancam keberadaannya oleh hoaks alias berita palsu yang tersebar di masyarakat. Oknum pembuat hoaks sengaja membuatnya, agar pemerintah tidak didukung. Padahal dibuatnya UU Cipta Kerja adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga hoaks harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hendra Gunawan meminta masyarakat untuk tidak terpicu oleh hoaks seputar UU Cipta Kerja, lalu menyebarkannya. Jika ada berita yang mencurigakan, sebaiknya mereka melakukan cek dan ricek.

Hendra melanjutkan, masyarakat diharap menyebarkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, jangan emosi dan tergesa-gesa lalu memencet tombol share tanpa mengecek kebenarannya. Ternyata yang dibagikan adalah hoaks tentang UU Cipta Kerja.

Ada banyak hoaks yang sayangnya sudah beredar di media sosial. Pertama, ada kabar bahwa hak pegawai untuk cuti kerja dihapus. Padahal hal ini salah, karena para pekerja masih boleh mengajukan cuti. Karena cuti adalah hak seorang pegawai dan mereka punya jatah maksimal 12 hari kerja.

Kemudian ada pula hoaks yang mengatakan bahwa pemerintah menjual Indonesia dengan menggencarkan investasi asing. Padahal penanaman modal adalah sistem kerjasama yang saling menguntungkan, bukan penjualan apalagi penjajahan model baru. Lagipula, investasi sudah ada sejak zaman orde baru, jadi seharusnya masyarakat tidak asing dengan penanaman modal.

Konten-konten provokatif seperti ini yang wajib dihalau oleh masyarakat. Karena jika terus beredar, baik di dunia maya maupun dunia nyata, akan menghalangi kesuksesan implementasi UU Cipta Kerja. Jika banyak yang percaya hoaks, maka mereka akan berdemo dan mogok kerja, sehingga produksi terganggu dan roda perekonomian bisa macet.

Selain itu, ketika banyak yang percaya hoaks UU Cipta Kerja, mereka akan tidak setuju dengan program-program pemerintah yang lain. Ketika rakyat tidak menurut, maka perbaikan ekonomi akan sangat susah. Bagaimana Indonesia bisa maju jika warganya terus membangkang dan susah diatur?
Oleh karena itu kita wajib untuk menghalau hoaks dan konten provokatif dengan berbagai cara.
Pertama, jangan mudah percaya jika ada berita yang beredar dari grup WA ke grup lainnya. Periksa kebenarannya di web khusus untuk mengecek hoaks. Salah satu ciri berita palsu adalah ia diawali dengan kata-kata seperti: gawat, gila, sebarkan segera, dan diksi provokatif lainnya.

Selain itu, ketika ada konten hoaks yang beredar di Facebook atau Instagram, langsung klik report. Maka pihak FB atau IG akan membaca laporan Anda dan menurunkan konten tersebut, karena terbukti hanya berita palsu. Jangan ragu untuk melapor, karena efek dari hoaks sangat dahsyat. Mengeklik tombol report hanya butuh beberapa detik, dan hoaks akan hilang dalam beberapa waktu.

Untuk mensukseskan UU Cipta Kerja maka kita perlu memukul hoaks dan konten provokatif. Jika ada hoaks yang beredar, maka langsung laporkan saja ke pengelola media sosial. Ketika Anda menerima berita dari hasil forward, jangan langsung di-share ulang. Namun cek kebenarannya terlebih dahulu, agar tidak terjeblos hoaks.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung