Oleh : Ahmad Prasetya )*

Saat FPI dibubarkan oleh pemerintah, masyarakat langsung menyetujuinya. Pasalnya, mereka sudah terlalu lama menjadi organisasi pengacau di negeri ini. ternya selain FPI, pemerintah juga pernah membubarkan HTI. Ormas ini juga dibekukan karena diindikasi bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah tidak pernah melarang rakyatnya untuk berorganisasi. Buktinya, sudah ada ratusan ormas yang ada di negeri ini, mulai dari organisasi kemanusiaan sampai bisnis. Akan tetapi, ada 2 ormas yang dibubarkan oleh pemerintah, yakni FPI dan HTI. Pembubaran ini bukan berarti arogansi, melainkan justru menyelamatkan negeri ini dari marabahaya.

FPI dibubarkan pada desember 2020 berdasarkan SKB 6 kepala lembaga. Setelah dibubarkan, otomatis ormas ini tidak boleh beroperasi di Indonesia, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Atributnya juga dilarang keras. Sedangkan ormas lain yang telah dibubarkan adalah HTI. Malah ia telah lebih dulu tamat riwayatnya, pada tahun 2017.

Pembubaran FPI dan HTI karena alasan serupa. Mereka diindikasi tidak setia pada negara karena menolak pancasila dan UUD 1945. Padahal itu menunjukkan ketiadaan nasionalisme di dalam dada anggotanya. Juga melanggar UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Sehingga wajar jika kedua ormas ini dibubarkan oleh pemerintah.

Masyarakat malah bersorak gembira ketika FPI dibubarkan. Karena selama ini ormas tersebut cenderung kontroversial. Pertama, mereka seenaknya melakukan sweeping saat bulan Ramadan di warung yang buka pada siang hari. Padahal bisa saja yang makan adalah masyarakat yang tak wajib berpuasa karena non-muslim atau ibu-ibu yang sedang datang bulan.

Kedua, FPI seenaknya protes jelang hari raya umat dengan keyakinan lain. Mereka tidak sopan dan ingin mencopot segala patung sinterklas, topi merah, dan dekorasi pohon cemara dengan pita hijau dan merah. Aksi ini menunjukkan bahwa mereka gagal memahami pluralisme dan tidak menghargai perbedaan di Indonesia.

Sedangkan HTI saat masih aktif beroperasi melakukan kesalahan besar dengan mengkampanyekan negara khilafiyah. Konsep ini tentu bersebrangan dengan pancasila dan bhinneka tunggal ika, karena tidak bisa menerima perbedaan di kalangan masyarakat. Selain itu, ada 6 keyakinan yang diakui oleh negara, sehingga tidak bisa menerima konsep khilafiyah.

Pembubaran FPI dan HTI dianggap istimewa oleh masyarakat, karena mereka merasa pemerintah sudah melakukan hal yang benar. Sebanyak 66% warga DKI Jakarta dan 78% masyarakat di Jawa Timur menyetujui pembubaran FPI, menurut survey SMRC. Survey ini dapat dipercaya karena berskala nasional dan margin error-nya sangat rendah.

Dari hasil survey ini kita bisa melihat masyarakat tidak ada yang menyesali pembubaran FPI dan HTI. Mereka malah mendukung 100% langkah pemerintah, karena memang kedua ormas tersebut berbahaya saat dibiarkan saja. Jika anggota FPI dan HTI terus berkeliaran, maka akan mengganggu kedaulatan negara.

Bagaimana Indonesia bisa damai ketika anggota FPI dan HTI panas, menjelang hari raya umat dengan keyakinan lain? Seolah-olah itu akan menyakiti hatinya, padahal tidak. Mereka tidak pernah mengerti bahwa perbedaan itu indah dan rakyat Indonesia akan tetap berprinsip bhinneka tunggal ika, berbeda-beda asal satu jua.

Pembubaran FPI dan HTI malah disyukuri karena masyarakat rindu akan kedamaian. Saat kedua ormas itu tidak boleh beroperasi, maka warga bisa bebas melakukan perayaan apa saja, tentu selama tidak melanggar norma-norma kemasyarakatan.

FPI dan HTI dinyatakan terlarang di Indonesia, karena kedua ormas itu tidak mengakui pancasila dan UUD 1945. Terbukti dari ambisi mereka untuk mendirikan negara khilafiyah. Masyarakat justru senang ketika kedua ormas itu bubar, karena Indonesia akan jadi damai dan tentram.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Generasi milenial tengah menjadi sasaran empuk bagi penyebaran ideologi HTI yang berbau radikal dan intoleran. Dianggap memiliki kekuatan dan keinginan belajar tinggi, anak muda tentu menjadi tujuan utama direkrut jaringan teroris. Kondisi ini ditambah bahwa kaum muda lebih melek digital.

Saat ini penting merawat moderasi keagamaan di kalangan anak muda dan membendung paham intoleran. Sebab di era digital sekarang, kalangan milenial menjadi sasaran empuk gerakan paham intoleran dalam menanamkan ideologinya.

Hal ini disampaikan Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr Abdur Rozaki. Sebagai populasi terbesar penduduk Indonesia, termasuk mahasiswa, mereka diperebutkan banyak pihak, mulai dari momen kontestasi politik elektoral sampai politik keagamaan.

”Bagaimana mobilisasi politik keagamaan selalu menyertakan anak-anak muda di depan. Mereka sangat aktif berselancar melalui digital media, termnasuk mengonsumsi isu-isu keagamaan,” kata Abdur Rozaki.

Kalangan milenial ini memiliki gaya hidup instan, menghadapi kecemasan masa depan, kepanikan moral, rentan kehilangan orientasi dan identitas diri, sehingga mudah tergoda menerima ajakan model keberagaam yang serba instan, baik dari kelompok salafi-wahabi, tarbawi, tahriri dan jihadi.

Persoalan inilah yang idealnya menjadi konsern utama kaum moderat dan agenda moderasi keberagamaannya. Bukan justru mengulik isu yang tidak relevan yang justru menguntungkan kelompok radikal-teroris. Agenda moderasi beragama terutama yang menyasar kalangan milenial tidak akan berjalan optimal jika kaum moderat sendiri tidak solid dan tercerai-berai dalam perbedaan pandangan. Tugas utama kaum moderat saat ini ialah membendung arus terorisme virtual dengan menggaungkan wacana moderasi beragama.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai sebuah organisasi sudah resmi dibubarkan. Hal ini ditandai dengan pembubaran organisasi tersebut pada tahun 2017 dan disusul dengan larangan penyebaran ideologi khilafah pada tahun 2019. Akibat pembubaran itu, tidak sedikit anggota eks-HTI hijrah ke organisasi lain dan banyak di antaranya tetap melakukan kegiatannya secara tertutup.

Ideologi dan cita-cita negara khilafah yang dimiliki HTI masih hidup di benak para kadernya. Guna mengantisipasi pergerakan para kader ekt HTI untuk mewujudkan hal tersebut melalui jalur politik, maka pemerintah telah menyusun suatu aturan baru didalam draf RUU Pemilu yang akan diajukan.

Draf RUU Pemilu tersebut mengatur tentang larangan mantan anggota HTI untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan.

Menurut Pasal 182 ayat 2 (ii) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

Lalu dalam Pasal 182 ayat 2 (jj) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menyikapi draf RUU Pemilu tersebut, anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menjelaskan bahwa HTI tidak sesuai konsesus bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga eks anggota HTI dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legialatif, kepala daerah dan presiden yang tertera dalam draf RUU Pemilu.

“Pengurus dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang,” ucap Zulfikar.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017 berdasarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU Ormas No. 16 Tahun 2017. HTI dibubarkan karena akan menerapkan sistem Khilafah yang bersifat transnasional yakni meniadakan konsep nation state.

Menkopolhukam Wiranto (saat itu) mengatakan bahwa pembubaran HTI telah melalui proses panjang, dengan melakukan pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Keberadaan HTI juga dinilai meresahkan karena berdasar laporan kepolisian bahwa banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan yang kontra dengan HTI.

Selain itu, HTI jua menolak konsep dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. HTI hanya ingin penerapan Syariat Islam dibawah sistem Khilafah Islamiyah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tampaknya keinginan HTI ini akan berbenturan dengan konstitusi yang ada di Indonesia, bahkan akan menimbulkan konflik antara sesama warga masyarakat karena berbeda ideologi dan faham.

Walaupun HTI sudah dibubarkan, tetapi ideologinya masih tetap hidup. Perjuangan menegakkan Khilafah versi HTI tampaknya masih akan terus diwujudkan. HTI masih eksis dan akan terus menyampaikan faham Khilafah melalui berbagai cara.

Mantan anggota HTI Jawa Timur, Ainur Rofiq al-Amin (Gus Rofiq) mengatakan walaupun HTI secara resmi sudah dibubarkan, namun bukan berarti gerakannya akan berhenti. HTI tetap akan mengusung khilafah melalui gerakan bawah tanah sampai dengan memakai ‘baju baru’. Pendek kata, gerakan HTI tetap perlu diwaspadai.

“Gerakan mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Ini sangat berbahaya,” kata Gus Rofiq yang juga pengasuh Ribath Al Hadi II, PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas Jombang.

Gus Rofiq berani mengatakan seperti itu karena dirinya sudah tahu ‘jeroan’ HTI sebab pernah aktif menjadi anggota HTI pada 1993. bahkan menjadi pengurus inti. Saat itu, tugas Gus Rofiq adalah mencari kader HTI sebanyak-banyaknya. Dia memiliki tugas bergerilya dari tokoh ke tokoh, untuk mempengaruhi agar mereka mendukung khilafah. Juga menyasar kalangan kampus, termasuk menyebarkan buletin ke masjid guna ‘menjual’ ide.

“Saya bergabung sejak masih bernama HT (Huzbut Tahrir). Belum HTI. Kerjaannya menjual ide mengganti Pancasila dengan khilafah. HTI selalu berpandangan bahwa sistem NKRI itu kufur. Saya menjadi aktivis HTI sekitar lima tahun. Melalui dinamika yang cukup panjang, akhirnya saya menyadari bahwa langkah yang saya lakukan itu salah. Hingga akhirnya saya kembali ke ‘rumah lama’. Basic saya memang di NU (Nahdlatul Ulama),”.

Gus Rofiq menegaskan, setelah dibubarkan HTI bisa lebih berbahaya karena mereka menyusup ke mana-mana. Mereka bereinkarnasi, misalnya seperti yang terdeteksi oleh polisi Jombang, dalam Komunitas Royatul Islam (Karim).

Polres Jombang pernah menyatakan HTI bereinkarnasi di wilayah Jombang dengan wajah baru bernama Komunitas Royatul Islam (Karim). Polisi mengendus komunitas ini setelah di media sosial beredar posting soal aktivitas Karim. Postingan aktivitas komunitas Karim ini muncul pada 12 Maret 2019. Postingan tersebut diambil saat komunitas Karim mengadakan kajian di sebuah masjid Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Jombang pada 23 Februari 2019. Polisi mencurigai jika komunitas Karim ini reinkarnasi dari HTI karena dalam aktivitasnya mereka membawa-bawa bendera tauhid mirip dengan yang dilakukan oleh HTI.

Sementara itu Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan mengatakan orang dengan paham radikal yang sebelumnya bergabung dengan HTI membutuhkan inang atau naungan. Hal ini diperlukan karena mereka perlu media untuk tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.

Menurut Ken, eks HTI sangat perlu dipantau lebih serius karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya cukup masif. Kelompok-kelompok yang sudah dilarang tersebut diduga kuat ikut aktif dalam aktifitas politik, termasuk unjuk rasa skala nasional di Jakarta dan tempat lainnya. Ini karena ada kebutuhan dari kelompok politik untuk menggalang massa, dan kelompok tersebut juga butuh momentum untuk eksistensi dan logistik.

Keberadaan kelompok tersebut di Partai Politik bisa diamati dari keberpihakan tokoh-tokohnya terhadap partai politik atau tokohnya. Partai Politik akan menjadi inang dengan indikasi terdapat relasi kuat atau sikap yang sama dalam menyikapi isu tertentu. Ken menggarisbawahi perlu ada gerakan yang masif untuk mendukung pemerintah dalam memberantas radikalisme dan terorisme. Jika ada organisasi resmi seperti partai politik, yang karena sikap politiknya berseberangan dengan pemerintah, lalu menampung orang-orang dengan ideologi radikal, maka partai tersebut perlu diwaspadai.

Partai politik memang membutuhkan massa, tetapi jika massa yang digalang adalah orang dengan ideologi radikal, tentu sama saja dengan memasang bom waktu. Parpol yang mau menjadi inang kelompok radikal adalah ancaman bagi Pancasila.

Media online detikNews medio 12 Agustus 2007 silam pernah memuat berita berjudul “Dirikan Parpol, HTI Tiru dari Gerakan Hizbut Tahrir Dunia” Menurut detiknews rencana HTI untuk membentuk partai politik belum diputuskan resmi, namun belajar dari gerakan organisasi Hizbut Tahrir di negara lainnya, HTI mengaku siap berpolitik praktis.

Mengutip pernyataan Jubir HTI – saat jumpa pers Konferensi Khilafah Internasional di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/8/2007) detiknews menjelaskan bahwa HTI sudah berpengalaman dengan pemilu karena HT pernah ikut pemilu di Lebanon dan Yordania. Namun Ismail enggan menyebutkan alasan pembentukan parpol itu. Yang jelas, Ismail menyangkal parpol yang kelak didirikan merupakan bentuk kekecewaan terhadap parpol Islam yang ada.

Hingga kini tampaknya HTI masih belum terdengar lagi apakah akan bergabung dengan parpol-parpol yang ada di Indonesia atau membuat parpol sendiri. Tetapi yang jelas aktifitas HTI tetap perlu diwaspadai mengingat faham yang dianutnya memang sudah berbeda dengan ideologi NKRI.

Semoga bisa difahami.

Masalah terorisme dan radikalisme hingga kini masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Kedua hal tersebut muncul dan terus terjadi sejak kejadian Bom Bali I. Tiga serangkai bomber Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudara menjadi terkenal sebagai pelaku hingga mati di depan regu tembak. Kemudian kelompok teroris Doktor Azahari dan penggantinya Nurdin M Top juga menjadi orang yang paling dicari. Kelompok ini juga menjadi perhatian dunia karena memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaeda atau Jamaah Islamiyah.

Namun sesungguhnya dalam catatan sejarah Indonesia, bahwa radikalisme dan terorisme sudah ada sejak lama sejak masa perjuangan revolusi dan kemerdekaan, seperti pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Mudzakar di Sulawesi dll.

Periode berikutnya aktifitas radikal dan teror adalah pembajakan pesawat garuda oleh kelompok Imron CS, penyerangan Polsek Cicendo, kasus Haur Koneng dll menghiasi sejarah berita-berita dan kasus teror di Indonesia.

Pada intinya kelompok mereka ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain yakni penerapan Syariat Islam, namun dengan melakukan kekerasan dengan dalih jihad melaksanakan ajaran agama.

Pasca reformasi tahun 1998 dengan runtuhnya orde baru, kelompok-kelompok harakah (pergerakan) yang sebelumnya melakukan kegiatan secara sembunyi dengan metode melalui kajian kelompok usrah atau halaqah pada akhirnya muncul ke permukaan. Salahsatu kelompok yang mengusung Syariat Islam dan ingin mewujudkan Khilafah Islamiyah adalah HIzbut Tahrir (HT), yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indoensia (HTI).

Karena sepak terjangnya dinilai dapat menjadi ancaman dan merongrong NKRI, maka HTI dibubarkan oleh pemerintah pada 19 Juli 2017 berdasarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU Ormas No. 16 Tahun 2017. HTI dibubarkan karena akan menerapkan Ideologi Khilafah. Sistem Khilafah HT/HTI bersifat transnasional, yang meniadakan konsep nation state.

Menkopolhukam Wiranto (saat itu) mengatakan bahwa pembubaran HTI telah melalui proses panjang, dengan melakukan pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Keberadaan HTI juga dinilai meresahkan karena berdasar laporan kepolisian bahwa banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan yang kontra dengan HTI.

Selain itu, HTI menolak konsep dan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. HTI juga menolak sekulerisme, liberalisme, dan kapitalisme yang menurutnya sekarang ini diterapan di banyak negara, termasuk di Indoensia. HTI hanya ingin penerapan Syariat Islam dibawah sistem Khilafah Islamiyah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Walaupun HTI sudah dibubarkan, ideologinya masih tetap hidup, karena anggota HTI meyakini bahwa Khilafah itu akan terwujud sebagaimana yang telah diyakini seluruh anggotanya bahwa hal tersebut telah dinubuatkan oleh Nabi SAW. Perjuangan menegakkan Khilafah versi HTI tampaknya masih akan terus diwujudkan karena hal itu diyakini sebagai salah satu ajaran Islam dan telah tertanam kuat di kalangan anggota HT/HTI.

Secara de jure HTI memang telah dibubarkan, namun secara defacto, hingga kini HTI masih eksis dan terus menyampaikan ide-idenya melalui propaganda mewujudkan Khilafah. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara dan sarana yang dimilikinya. Ada yang melalui media sosial seperti twitter, facebook, instagram maupun kanal youtube, maupun melalui media online .

HTI menggunakan media online seperti situs-situs dan blog sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan faham khilafahnya. Jika kita mengunjungi situs-situs dan blog yang dikelola HTI tersebut, secara kasat mata kita bisa melihat bahwa konten berita atau artikel yang disajikan sangat kental membawa kepentingan HT/HTI. Bahkan banyak situs yang dikelola HTI menampilkan Amir atau pemimpin Hizbut Tahrir (HT) yakni Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah menjadi nara sumber atau rujukan dalam tanya jawab berbagai permasalahan seperti permasalahan politik maupun keagamaan.

Oleh karena itu walaupun HTI sudah dibubarkan, namun karena aktifitasnya masih menyebarkan faham khilafah, cukup beralasan untuk tetap diwaspadai, karena faham Khilafah sudah pasti akan berbenturan dengan konstitusi yang ada di NKRI

Semoga faham ya.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansyaad Mbai, mengatkan ada bibit radikalisme pada tubuh simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memperjuangkan ideologinya.

“Mereka (HTI) bukan organisasi tapi ‘partai politik’ yang berdalih dan mengatasnamakan agama dan syariah Islam menurut kebenaran yang mereka yakini saja,” ujar Ansyaad.

Para anggota HTI selalu mengatakan organisasinya tidak pernah berbuat aksi kekerasan atau radikal melainkan hanya menyebarkan dakwah.

“Seluruh organisasi radikal tidak pernah mengaku terlibat atau melakukan aksi kekerasan,” jawab Ansyaad.

“Jangankan HTI, semua yang terlibat teror yang ditangkap tidak akan mau mengaku. Makanya polisi tidak pernah mengejar pengakuan, namun fakta-fakta. Organisasinya memang berjalan normatif, berdakwah, nonkekekerasan. Tapi, di bawah permukaan mereka itu membentuk paramiliter, dan hal ini bisa diketahui pimpinan formal organisasi mereka, bisa juga tidak,” ujarnya.

Ansyaad lantas menegaskan terorisme sebagai anak kandung radikalisme, dan radikalisme lebih berbahaya dari terorisme.

Aksi bom bunuh diri terjadi lagi di depan Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan pada 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WITA. Kejadian tersebut di sela pelaksanaan ibadah Misa Minggu Palma. Akibatnya banyak jatuh korban mencapai 20 orang serta merusak sejumlah kendaraan.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang diduga sebagai salah seorang pelaku. Jumlah pelaku diperkirakan dua orang, melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor. Mereka sempat memaksa masuk ke gereja sebelum melakukan aksinya, namun dapat dicegah apparat keamanan gereja. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut lebih dalam.

Esok harinya pada Senin (29/3/2021) Polda Metro Jaya bersama Densus 88 Antiteror melakukan penggerebekan di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian terduga teroris.

Dalam jumpa pers resmi Senin (29/3/2021) Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Inspektur Jenderal Fadil Imran menjelaskan bahwa dalam penggerebekan di dua tempat, Bekasi dan Condet Polisi menangkap empat orang yang diduga terkait serangan bom bunuh di depan gereja katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hari Minggu (28/3/2021).

Disebutkan salah seorang terduga pertama berinisial ZA, lelaki 37 tahun, diduga berperan membeli bahan baku untuk membuat bahan peledak, seperti aseton, HCl, termometer, dan bubuk aluminium. ZA juga mengajarkan cara membuat bom kepada terduga teroris berinisial BS, lelaki 43 tahun. ZA kemudian membuat bahan peledak dan menyampaikan kepada terduga berinisial AJ terkait “takjil” (nama sandi untuk campuran bahan kimia untuk membuat bahan peledak).

Terduga AJ, lelaki 46 tahun membantu ZA membuat bahan peledak. AJ bersama BS mengikuti beberapa pertemuan untuk mempersiapkan serangan teror menggunakan bahan peledak. Selanjutnya terduga keempat berinisial HH, laki 56 tahun yang ditangkap di Condet, dinilai memiliki peran penting.

Kapolda Metro menjelaskan, beberapa barang bukti yang disita dari dua lokasi adalah satu parang, telepon seluler, dompet, kartu debit, kartu ATM, dan KTP atas nama ZA, dua surat tilang, kartu asuransi, dan uang tunai Rp 3.056.900.

Dari tangan AJ, Polisi menyita sebuah telepon seluler sedangkan dari HH, Polisi menyita telepon seluler dan kartu identitas. Polisi juga menemukan lima bom aktif yang sudah dirakit dalam bentuk kaleng dan tergolong bom berdaya ledak tinggi dan sangat mudah terbakar. Polisi juga menyita campuran bahan peledak seberat 3,5 kilogram yang dapat menghasilkan 70 bom pipa. Fadil menambahkan keempat terduga teroris itu diancam penjara 15 tahun berdasarkan Undang-undang Terorisme.

Pengamat Timur Tengah dan Terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah mengatakan penangkapan teroris di Bekasi dan Condet serta bom bunuh diri di Makassar menunjukkan kelompok teror di Indonesia masih ada.

Syauqillah memperingatkan kejadian bom di Makassar menunjukkan di masa pandemi COVID-19, kelompok teroris tidak mengurangi ancaman mereka untuk melaksanakan teror.
Syauqillah berpendapat, sebagian teroris meyakini melakukan serangan teror menjelang atau di bulan suci Ramadan bisa menjadi simbol kemenangan bagi mereka, seperti sejumlah perang yang dilakukan umat Islam semasa Nabi Muhammad SAW hidup. Syauqillah juga menekankan selama ideologi takfiri masih ada, maka teroris akan selalu ada.

Terkait aksi terorisme Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, mengatakan
Presiden Jokowi sudah menunjukkan sikapnya dengan melarang kelompok yang bertentangan dengan Pancasila yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Namun menurut Ken, meskipun sudah secara legal formal dua organisasi tersebut dilarang, tetapi anggota dan simpatisannya diduga akan terus melakukan aktifitas.

Menurut Ken, orang dengan paham radikal yang sebelumnya bergabung dengan HTI dan FPI membutuhkan inang atau naungan. karena mereka perlu media untuk tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.

Selain itu, kelompok trans nasional Ikhwanul Muslimin juga terus melakukan kaderisasi di berbagai organisasi termasuk parpol. Menurut Ken Setiawan, eks HTI dan FPI serta jaringan Ikhwanul Muslimin ini yang sangat perlu dipantau lebih serius karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya yang cukup masif.

Beberapa waktu lalu, Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto menyebut bahwa ada 37 anggota atau mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terlibat langsung dalam kelompok teroris di Indonesia.

Data tersebut, katanya, dapat dipertanggungjawabkan lantaran 37 orang yang disebutnya itu telah divonis bersalah oleh pengadilan. Beberapa di antaranya bahkan disebutkan masih aktif tergabung dalam FPI.

“Saya buka datanya; ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), MIT (Muahidin Indonesia Timur) dan sebagainya yang terlibat aksi teror,” kata Benny.

Benny menyebut beberapa anggota FPI itu bahkan terlibat dalam sejumlah aksi teror besar yang terjadi di Indonesia. Misalnya, pengeboman Mapolresta Cirebon, hingga upaya menyembunyikan tokoh teroris Noordin M Top. Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak berhati-hati dengan kelompok ini. Termasuk kaitannya dengan kemungkinan kepemilikan senjata api.

“Inilah fakta, yang kemudian kita harus ekstra hati-hati menghadapi kelompok ini. Bukan rekayasa, bukan pembentukan opini. Ini fakta yang sudah terungkap dan sudah melalui proses hukum,”.

Sementara itu, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus mengatakan Densus 88 perlu melakukan pencekalan dan menahan eks Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Jika FPI kerap melontarkan kalimat provokatif, adakah kemungkinan anggota FPI terlibat dalam jaringan teroris? Hal ini tentu saja perlu diusut secara tuntas, karena rupanya ada beberapa anggota teroris yang mengaku bahwa dirinya juga tergabung dalam FPI.

Menurut Petrus Munarman diduga hadir pada saat sejumlah anggota FPI atau eks anggota FPI dibaiat masuk jaringan teroris ISIS di Jalan Sungai Limboto Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015. Petrus menjelaskan terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Ahmad Aulia, mengaku telah berbaiat kepada kelompok ISIS pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi. Ahmad yang disebut polisi merupakan anggota FPI tersebut, berhasil ditangkap pada 6 Januari 2021 lalu.

Ahmad mengatakan, ia berbaiat bersama 100 simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar yang berada di Jalan Sungai Limboto. Kegiatan baiat tersebut, menurutnya turut dihadiri oleh beberapa pengurus FPI termasuk Munarman dan Ustaz Basri yang memimpin baiat pada saat itu.

Setelah berbaiat, ia mengaku rutin mengukuti kegiatan taklim FPI Makassar. Sebelumnya, Polisi juga memastikan bahwa belasan terduga teroris jaringan JAD dari Makassar yang akan dipindahkan ke Jakarta merupakan anggota aktif di Organisasi terlarang FPI.

Pastinya, kita tidak boleh membiarkan aksi terorisme terus berlangsung, termasuk juga pembiaran terhadap praktik intoleransi dan radikalisme. Praktik intoleransi, radikalisme bahkan terorisme sesungguhnya berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan integritas sebuah bangsa.

Praktik intoleransi dan radikal dapat menjadi titik awal terorisme. Dalam kasus Indonesia, organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang kuat. Oleh karena itu HTI dan FPI yang sering dinilai menjadi kelompok radikal dan intoleransi oleh sebagian besar masyarakat, tampaknya sangat beralasan untuk diwaspadai.

Semoga dapat difahami.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah pada Juli 2017 lalu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 (Perppu Ormas). Dalam Perppu tersebut, pemerintah menghapus pasal terkait mekanisme pembubaran ormas, seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, yang menjelaskan bahwa proses pembubaran harus melalui pengadilan. Sehingga melalui perppu tersebut, pembubaran ormas HTI tidak lagi memerlukan proses pengadilan.

Hasil Peppu Ormas tersebut diperkuat oleh keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah. Dengan demikian, HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Terkait pembubaran ormas HTI, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah melakukan survei mengenai pendapat masyarakat terhadap ajaran khilafah serta pembubaran ormas HTI. Jejak pendapat menunjukkan kurang dari 10% penduduk Indonesia yang setuju terhadap pemikiran untuk mengganti dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan khilafah, seperti yang dicita-citakan kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam atau ISIS dan juga oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Melalui survei tersebut juga diperoleh data statistik bahwa mayoritas responden mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan kelompok HTI.

“Hanya 9,2% yang ingin mengganti NKRI dengan khilafah atau negara Islam yang bersandar pada Al Quran, sunnah, dan tafsiran ulama tertentu,” ujar Saiful.

Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan yang merupakan mantan anggota Negara Islam Indonesia menyebutkan bahwa orang dengan paham radikal yang sebelumnya bergabung dengan HTI dan FPI membutuhkan inang atau naungan. Hal ini diperlukan karena mereka perlu media untuk tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.

“Selama pemerintahan Presiden SBY, kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak, bahkan terjadi beberapa kali aksi kekerasan dan propaganda untuk mengganti sistem negara menjadi khilafah. Namun, saat ini Presiden Joko Widodo dengan tegas mengambil sikap untuk melarang dua organisasi tersebut,” ujar Ken Setiawan.

Selain itu, Ken Setiawan menjelaskan, selain HTI dan FPI juga terdapat kelompok-kelompok radikal yang masuk dalam daftar organisasi teroris. Salah satunya kelompok trans nasional Ikhwanul Muslimin.

Menurut Ken Setiawan, eks HTI dan FPI serta jaringan Ikhwanul Muslimin ini yang sangat perlu dipantau lebih serius karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya cukup masif.

“Kelompok-kelompok yang sudah dilarang tersebut diduga kuat ikut aktif adalam aktivitas politik, termasuk unjuk rasa skala nasional di Jakarta dan tempat lainnya. Ini karena ada kebutuhan dari kelompok politik untuk menggalang massa, dan kelompok tersebut juga butuh momentum untuk eksistensi dan logistik,” pungkasnya.

Mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) Ken Setiawan meyakini para mantan anggota kelompok terlarang yang telah dibubarkan pemerintah, masih membutuhkan organisasi.

Organisasi terlarang yang dimaksud ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Menurut pendiri NII Crisis Center itu, orang-orang dengan paham radikal membutuhkan organisasi agar mereka dapat tetap eksis melakukan propaganda.

“Saya kira selama pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak. Namun, Presiden Joko Widodo saat ini mengambil sikap tegas melarang dua organisasi tersebut,” ujar Ken dalam keterangan resmu yang diterima JPNN.com, Rabu (24/3).

Meski sudah secara legal formal dua organisasi tersebut dilarang, tetapi anggota dan simpatisannya diduga akan terus melakukan aktivitas.

Senada, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Gresik, Abdul Hakim meminta kepada masyarakat agar tidak lengah dan tetap waspada terhadap pergerakan kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesi (HTI) terutama di Media Sosial. Karena menurutnya, pasca pembubaran HTI oleh pemerintah tidak lantas membuat aktivitasnya berhenti dalam menyebarkan paham / ideologi khilafah versi mereka.

“Teknologi semakin pesat, pengguna media sosial semakin meningkat, itu bisa dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok eks HTI dalam menyebarkan paham mereka,” kata Abdul Hakim.