Melalui penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap permohonan kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait pencabutan status badan hukum organisasi oleh pemerintah, maka HTI secara resmi dinyatakan sebagai ormas terlarang.

HTI dinyatakan terlarang karena dianggap menyebarkan paham anti-Pancasila dan anti-NKRI. Aktivis HTI bisa dijerat hukum bila ada yang menyebarkan paham anti-Pancasila.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A Nae Soe, meminta pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap aktivis HTI yang menyebarkan ideologi khilafah melalui brosur dan video di daerah ini.

“Kami minta Kepolisian proses hukum terhadap para pelakunya penyebar ideologi khilafah. Jangan dibiarkan berkembang karena organisasi itu sudah dilarang,” ucap Josef.

Oleh : Muhammad Yasin )*

Saat ini, DPR akan membahas draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang salah satunya menghapus hak elektoral bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Masyarakat pun mendukung rencana tersebut karena sudah sesuai dengan konstitusi.

Draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 7/2017 tentang pemilu dan undang-undang nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) menghapus hak elektoral untuk memilih maupun dipilih bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Isu ini pun ramai diperdebatkan masyarakat.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa apa yang diatur dalam draf RUU Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan sifatnya normatif. Siapa saja yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dasar negara, tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai perwakilan legislatif ataupun eksekutif.

Saan menuturkan, dirinya menilai bahwa secara normatif, semua warga negara Indonesia harus patuh dengan konstitusi. Sehingga dia harus mengakui yang namanya ideologi dasar negara yakni Pancasila, tetapi bagi mereka yang tidak mau mengakui Pancasila bahkan ingin mengubahnya, tentu saja hal tersbeut tidak bisa diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri baik di eksekutif maupun legislatif.

Saan juga menegaskan, ketentuan ini juga berlaku bagi mantan anggota HTI dan juga FPI. Namun, hal ini-pun bergantung pada peraturan turunannya yakni peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Contohnya PKPU yang mengatur eks narapidana kasus korupsi tidak boleh mencalonkan di legislatif meski UU tidak mengatur.

Sementara itu, draf RUU Pemilu per 26 November 2020, hanya mengatur tentang pelarangan eks HTI sebagai calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan juga calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang HTI dari kepolisian.

Penghapusan hak untuk dipilih bagi eks anggota FPI dan HTI, merupakan bentuk ketegasan negara untuk melindungi negara dari ancaman ideologi transnasional dan ekstremisme yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai yang menjadi prinsip dalam kehidupan berbangsa.

Karyono Wibowo selaku Direktur Indonesia Public Institut (IPI) menilai, penghapusan hak elektoral terhadap eks HTI dan FPI dalam RUU Pemilu tersebut dilandasi oleh keputusan hukum. Dua organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Ormas HTI secara sah dibubarkan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Sementara larangan penggunaan simbol-simbol dan atribut FPI dinyatakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Instansi lembaga negara.

Karyono berpendapat, ormas HTI dibubarkan oleh pengadilan karena dinilai tidak menjalankan azas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam undang-undang keormasan, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

HTI dianggap terbukti mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Sementara dalam AD/ART FPI juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi. Meskipun FPI selalu mengklaim sebagai ormas Pancasilais.

Namun tindakan dan perbuatannya dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila sebagai mana sifat ormas yang diatur dalam UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi UU. Belum lagi dengan adanya dugaan akan adanya keterlibatan sejumlah anggota FPI yang mendukung terorisme.

Dengan demikian, RUU tentang perubahanatas Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) yang menghapus hak untuk dipilih bagi anggota HTI dan FPI bukan berarti diskriminasi, tetapi justru menunjukkan konsistensi negara dalam menjalankan perintah konstitusi.

Jika partai terlarang seperti PKI dan seluruh underbow-nya dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan kehilangan hak politik untuk dipilih, maka negara juga harus berlaku adil.

Rekam jejak FPI juga masih sulit dilupakan. Masyarakat pun sudah banyak yang mengetahuinya, bahwa Ormas FPI telah dengan gamblang meresahkan masyarakat, tak terhitung sudah bukti tindakan intoleran FPI.

FPI telah mencatatkan sejarah sebagai ormas yang sering melakukan kerusuhan. Seperti pada aksi damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melancarkan aksinya dengan memukul para peserta aksi dengan bambu, tak sedikit peserta aksi yang berdarah, bahkan tak hanya kaum pria yang menjadi korban, para ibu – ibu yang membawa anaknya pun tak luput dari korban pemukulan.

Pencabutan hak elektoral bagi kelompok yang menolak Pancasila, tentu saja hal tersebut tidaklah berlebihan, karena secara konkrit seseorang yang tidak berpegang teguh pada pancasila merupakan orang yang tidak menyukai adanya demokrasi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Hananta )*

Meski organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan, namun pola dan gerakannya masih sama, bahkan di beberapa aksi unjuk rasa, bendera HTI masih berkibar, sehingga kita patut waspada dan jangan sampai lengah.

Pasca pembubaran HTI, pengikutnya diduga masih menyebarkan pengaruhya ke masyarakat. Pola gerakan manuvernya berupa gerakan-gerakan yang berupaya mencoba-coba menggantikan ideologi pancasila dengan khilafah islamiyah.

            Sebelumnya, Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ali M Abdillah mengatakan, individu penyebar ideologi khilafah harus ditindak tegas agar ideologi itu tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat.

            Menurut Ali, secara kelembagaan ormas HTI memang sudah dibubarkan, namun rupanya pembubaran tersebut tidak menghentikan mereka untuk menyebarkan ideologinya dan melakukan perekrutan anggota secara senyap.

            Dirinya mengaku mendapat laporan bahwa aktivis HTI masih mempengaruhi masyarakat, majalah HTI “Kaffah” juga masih beredar. Bahkan HTI juga sempat membuat manuver saat memperingati tahun baru 1 Muharram 1441 hijriah.

            Eks-HTI, menurut Ali, juga terus menyebarkan narasi untuk mempengaruhi dan meraih simpati masyarakat, serta menyerang pihak-pihak yang menentangnya. Misalnya, orang yang mempermasalahkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, yang notabene bendera HTI, dituduh anti-Islam.

            Ali menilai, meski kepala HTI telah dipenggal, namun kakinya masih kesana kemari. Ia juga merasa miris dengan pergerakan penyebaran ideologi khilafah ini. Meski wadahnya sudah ditutup, gerakan mereka sama sekali tidak berkurang. Pengajian terus bergerak, tiap jamaah wajib merekrut anggota baru.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

            Dirinya juga menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena ia tak islami. Oleh  karena itu, seorang muslim Indonesia haruslah menjadi Muslim yang nasionalis sekaligus agamis. Kalau ada yang mendikotomikannya, dipastikan dia belum memahami konteks keagamaan dan kebangsaannya.

            Sementara itu, (plt) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr.Phil. Sahiron Syamsudin. Ia mengatakan bahwa di Indonesia, ada kelompok orang yang ingin sekali menendang Pancasila dan menggantinya dengan ideologi yang mereka bawa dari palestina tersebut.

            Dirinya menyebut bahwa apa yang dipirkan oleh kelompok pro khilafah islamiyah tidak serta merta menjadi pemahaman yang diikuti oleh para umat Islam di Indonesia, sekalipun kedok yang dibawa mereka adalah label agama Islam.

            Ditempat berbeda, Wakil MWC NU Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Kiai Muhammad Zuhdi memberikan pesan khusus kepada jamaah NU agar jangan sampai lengah terhadap kelompok yang ingin mengganti ideologi NKRI.

            Dalam tausiah singkatnya, Kiai Zuhdi menekankan agar kita selalu waspada baik terhadap paham komunisa ataupun pengusung Khilafah misalnya eks HTI, yang meskipun sudah dibubarkan oleh PTUN, namun mereka masih eksis dalam membuat gerakan-geraka yang ingin mengganti pancasila.

            Ia juga menyebutkan bahwa gerakan eks HTI dalam melakukan aktifitas propagandanya sering kali menyeret label Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan menyeret label Nahdlatul Ulama (NU). Sayangnya, label-label tersebut hanya sebatas kedok semata.

            Apalagi gerakan mereka sebagaian sudah masuk ke lingkungan lembaga negara. Seharusnya mereka bisa diantisipasi dengan baik oleh negara agar mereka tidak berkembang biak dan menjadi batu sandungan tersendiri bagi eksistensi NKRI di masa mendatang.

            Sementara itu Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) Lathifa Marina Al Anshory mengatakan bahwa kelompok pendukung sistem dan ideologi negara khilafah islamiyah saat ini tengah memasifkan diri untuk menggandeng para influencer yang memiliki banyak subscriber di

            Lathifa mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh yang cenderung mendukung khilafah dan setuju didirikannya khilafah, mereke mendekati anak muda dan influencer. Dirinya menilai bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi untuk memasifkan narasi dan sosok tokoh-tokoh mereka di media sosial dan berbagai platform lainnya.

            Pengusung khilafah cenderung membenturkan agama dengan budaya yang ada di nusantara. Padahal seseorang bisa tetap beragama dengan baik meski dirinya masih memegang kearifan budaya nusantara. Jangan sampai kearifan lokal yang ada, dirusak oleh ideologi yang sudah tertolak oleh NKRI seperti paham khilafah.

)*Penulis adalah warganet, aktif dalam takmir musholla di Jakarta