Oleh : Putu Prawira )*

Pemerintah terus mengoptimalisasikan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Selain sebagai strategi percepatan pemerataan pembangunan, perpindahan Ibu Kota diyakini juga sebagai solusi pertambahan penduduk di Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota rupanya tidak hanya sekadar isu, pemerintah juga merancang skenario pemindahan ibu kota negara dari berbagai aspek. Dalam hal ini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang akan mengambil peran strategis untuk menangani masalah terkait pertambahan jumlah penduduk.

Sebelumnya, Nofrijal berkeyakinan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan kependudukan. Bahkan, menurutnya, bonus demografi dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tumbuhnya potensi ekonomi baru di luar Jawa, ketimpangan sosial yang selama ini menjadi masalah klasik di Indonesia akan semakin teratasi.

Selama ini, kita tahu bahwa bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja, dengan pemindahan pusat pemerintahan ke sana dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut.

Saat ini Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi terbesar di Indonesia, di mana 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. Sementara itu, daerah-daerah lain memiliki jumah penduduk sangat rendah kurang dari 10% kecuali Pulau Sumatera.

Nofrijal berujar, tingginya beban DKI Jakarta sebagai pusat sejumlah aktifitas perekonomian diiringi pula dengan tingginya kadar pencemaran udara serta padatnya penduduk dan rawannya bencana di Pulau Jawa. Sejalan dengan pengendalian kuantitas penduduk, BKKBN juga akan fokus pada perkembangan kualitas penduduk di Kalimantan Timur.

Perlu kita ketahui juga bahwa kondisi Jakarta yang sudah sangat padat penduduk. Saat ini jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 10,2 juta. Angka tersebut telah berhasil mengantarkan Jakarta sebagai 10 besar kota terpadat di dunia setelah Manila, New Delhi dan Tokyo.

Padatnya jumlah penduduk di Jakarta kian menjadi karena ditopang oleh sejumlah kota yang juga memiliki populasi besar.

Tercatat Kota Bekasi dihuni 2,4 juta penduduk, Depok 2,1 juta penduduk, Tangerang 2 juta penduduk dan Tangerang Selatan 1,5 juta penduduk.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyampaikan sekitar 870 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan ke Kaltim. Hal tersebut tentu saja akan menstimulasi pasar barang, jasa dan industri rumah tangga, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa bonus demografi merupakan salah satu peluang besar bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Menurutnya, perubahan pada pola migrasi yang dimulai dari ratusan ribu ASN merupakan hal positif untuk memanfaatkan bonus demografi di Indonesia.

Jumlah penduduk yang padat tentu saja berdampak pada lalu linta di Jakarta yang semakin sesak. Kemacetan dan deru klakson adalah lagu harian jalanan Jakarta. Hal ini diperparah dengan rata-rata kecepatan di jalanan jakarta yang hanya 16 Km per jam, sehingga tentu saja percumah memiliki ferari atau lamborgini.

Banyaknya penduduk juga berdampak pada sektor lingkungan, jika 1 orang membuah 1 kilo sampah sehari, tentu saja jumlah sampah akan semakin banyak jika jumlah penduduk di Jakarta semakin padat.

Dampaknya, banjir kerap bersilaturahmi memasuki gang-gang, hal ini diperparah dengan penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta yang mencapai 7,5 cm per tahun.

Bayangkan saja, dari tahun 1989 sampai 2007, penurunan tanah sudah mencapai 60 cm. Sementara itu permukaan air laut terus naik, maka sesuatu yang wajar jika banjir akan menjadi tamu tahunan di Jakarta.

Sementara itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan proyeksi dibuat dengan mendasarkan pada nilai proyek pengembangan ibu kota baru dengan daya serap tenaga kerja yang diciptakan. Pihaknya telah menghitung proyek senilai Rp 1 Triliun dalam pengembangan ibu kota baru akan mampu menyerap 14 ribu tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tiga juta lapangan kerja di lokasi ibu kota baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah perlu sebuah penelitian mengenai jumlah penduduk yang kira-kira bisa tinggal di lokasi ibu kota baru. Jumlah penduduk yang akan tinggal disana tergantung pada daya tarik ibu kota negara tersebut.

Pemindahan Ibu Kota merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan, agar pembangunan dapat berjalan secara Indonesiasentris bukan Jawasentris.

)* Penulis adah kontributor Pertiwi institute

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ibu kota negara (IKN) diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

Adapun RUU tersebut kini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. “Oh iya jelas (menunggu pengesahan). Itu kan bisa paralel kan,” kata Suharso saat meninjau lokasi titik Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021). Suharso melanjutkan, pihaknya terus memantau perkembangan RUU IKN tersebut.

Menurut dia, pembahasan mengenai RUU ini akan dipercepat ketika Surat Presiden (Surpres) diturunkan ke DPR. “Begitu Surpres diturunkan ke DPR, saya kira pada saat yang sama kita berharap, itu bisa dibahas dengan cepat,” jelasnya. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga menunggu program vaksinasi nasional yang dilakukan secara bertahap, dengan target 181.550.000 jiwa untuk mencapai herd immunity terselesaikan.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, pembangunan IKN juga dirancang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. “Berdasarkan tahapan pembangunan IKN, target pembangunan hingga 2024 mencakup pembangunan KIPP dengan sarana dan prasarana pendukungnya,” ucapnya.

Suharso menambahkan, persiapan pemindahan IKN telah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN yang baru serta aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi bagi IKN dan sekitarnya.

Dia berharap, dengan hadirnya IKN, mampu membangkitkan aktivitas perekonomian di sekitar KIPP seperti Balikpapan dan Samarinda. “IKN ini tidak berdiri sendiri, ada Samarinda, ada Balikpapan. Regional economic-nya itu yang diharapkan berkembang karena IKN ada di sini. Jadi harus dihitung Balikpapan sekitarnya, Samarinda sekitarnya, gitu,” pungkasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pembangunan IKN justru dibutuhkan karena adanya pandemi.

Perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Pembangunan IKN diharapkan dapat juga sebagai pemicu perkembangan daerah penunjang di sekitarnya yakni Balikpapan dan Samarinda. Disiplin perencanaan dan pembangunan adalah hal yang sangat penting. Pemerintah ingin menawarkan sebuah kota yang ramah lingkungan dan melakukan reforestasi, tidak justru merusak hutan.

“Pemindahan ibukota justru semakin dibutuhkan karena adanya pandemi. Sebenarnya jika ingin melakukan pemulihan ekonomi maka membutuhkan playground, salah satunya adalah IKN yang diciptakan untuk menggerakan ekonomi dan menggerakan industri lain,” ujar Suharso.

Suharso juga menambahkan bahwa pembangunan IKN setidaknya akan menyerap 500.000 lapangan kerja.

“Hal ini tentu sesuatu yang berharga di saat-saat (pandemi) ini. Ini mengembalikan jam kerja yang hilang dan menciptakan lapangan kerja baru. Investasinya juga begitu luas, ada air bersih, listrik, pembangunan gedung, jalan, dan banyak fasilitas pendukung lainnya. Ada kawasan komersil, pendidikan, dan kesehatan di sana,” tambah Suharso.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengatur tentang ibu kota negara ada di Jakarta. Pemerintah tidak bisa serta merta memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebelum ada perubahan UU tersebut.

Menyikapi hal tersebut, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“RUU IKN memang masuk Prolegnas Prioritas 2021. Namun, kami masih menunggu kelanjutan-nya,” ujar Guspardi.

Sementara itu, ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota merupakan sejarah baru bagi Indonesia.

“Bagi kita ini adalah pengamalan sejarah baru, mengganti dan memindahkan Ibu Kota, karena Amerika Serikat sebelumnya juga punya ibu kota yang baru. Pemindahan Ibu Kota ini sebenarnya sudah dalam tahap pembangunan, harapan pak Presiden itu bisa selesai pada tahun 2024” ucap Misbakhun.

“Berikutnya Jakarta akan menjadi Ibu Kota ekonomi, pemerintahnya saja pindah. Sama dengan Washington ke New York,” tambah Misbakhun.

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia kembali bergulir menjadi isu yang hangat dalam beberapa pekan terakhir. Setelah rencana tersebut sempat simpang siur pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tahun ini rencana pembangunan IKN mulai kembali digerakan.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, groundbeaking pembangunan IKN akan dilakukan pada tahun 2021 ini, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Istana Negara yang baru. Hal tersebut menimbulkan beragam komentar dari masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang melesu akibat pandemi Covid-19. Pembangunan IKN yang tentu memakan biaya tidak sedikit menjadi hal yang perlu dipertanyakan secara objektif.

Staf Khusus (stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang.

“Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” pungkasnya.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam, menyatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sudah memasuki tahap finalisasi.

Hamdam mengatakan bahwa Badan Otorita yang akan mengurus seluruh rencana pemindahan ibu kota juga telah siap dan tinggal penentuan calon Ketua Badan saja. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Bappenas telah menyatakan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan kapan saja, hal tersebut tergantung dari keputusan politik presiden.

Ia menambahkan, rancangan utama (master plan) dan rencana detail ruang ibu kota baru (detail plan) juga telah dirampungkan oleh Bappenas. Seluruh persyaratan untuk pemindahan ibu kota negara tinggal menunggu keputusan politik Kepala Negara dan pengesahan regulasi dari DPR.

“Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota baru sudah selesai dan telah masuk antrean program legalisasi nasional. Jadi prioritas untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Hamdam.

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka mengurangi beban berat dalam berbagai bidang di wilayah DKI Jakarta saat ini.

”Hal ini semata mata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Dari sisi ekologis Jakarta punya masalah yang tidak ringan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih.

Dia mengingatkan bahwa aspek lingkungan hidup di Jakarta kian hari kian kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan. Selain itu, potensi kebencanaan Jakarta pun cukup tinggi mengingat posisinya di Pulau Jawa di sesar atau patahan tubuh bumi yang mengalami pergerakan.

Melihat hal tersebut, menurut Gde Sumarjaya Linggih, agar dalam rencana pembangunan dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, seluruh sarana dan prasarana harus terintegrasi dengan baik.

Peneliti Ahli Utama Kebijakan Publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan mengatakan rencana pemindahan ibu kota bukan dilakukan secara mengada-ada atau mendadak oleh Presiden Jokowi. Jauh sebelum Jokowi memimpin republik ini, memang sudah ada rencana pemindahan ibu kota itu. Namun, berkali-kali rencana tersebut gagal.

“Waktu era Bung Karno (Presiden Soekarno) mau memindahkan, tapi pergantian kekuasaan. Pak Harto (Presiden Soeharto) juga tidak jadi. Pak Jokowi mau memindahkan ada pandemi. Jadi itu proyek sejak lama disiapkan era Bung Karno dan Soeharto. Itu bukan rencana mendadak, tapi kepentingan nasional kita,” jelas dia.

Karena, kata dia, para pemimpin negeri ini ingin memajukan Indonesia dengan melakukan pemerataan pembangunan sebagaimana konstitusi, bagaimana Indonesia walaupun masa krisis masih memikirkan cita-cita nasional.

Menurutnya, dengan pemindahan ibu kota itu diharap ada pemerataan pembangunan yang selama ini memang ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, atau antara pusat dengan daerah. Dengan begitu, tidak ada lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.

Pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Itu artinya rencana tersebut bakal ditunaikan pemerintah pusat.

“Kebijakan ini sesuai dengan Perpres Nomor 18/2020. Jika rencana itu sudah masuk. Selanjutnya Pemprov Kaltim hanya menunggu Undang-Undang yang ditetapkan DPR RI,” ujar Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Jumat (23/4/2021).

Senada dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan MUSRENBANG Perubahan RPJMD 2019-2023 sekaligus dengan MUSRENBANG RKPD 2022.

Gubernur Kalimantan Timur menyatakan perubahan RPJMD adalah sesuatu yang harus dilakukan, dikarenakan berbagai isu strategis dan perubahan perundang-undangan belum termuat dalam dalam RPJMD Kalimantan Timur yang kita tetapkan pada tahun 2019.

Dia menambahkan dalam upaya pemulihan sosial ekonomi Kaltim, pihaknya akan mengambil kesempatan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru. “Kita harus dapat memanfaatkan secara cerdas rencana pemindahan IKN,” pungkasnya.