Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada enam poin yang menjadi fokus pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal 2022 yang akan dilakukan secara ekspansif demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terimbas dampak pandemi.

Menurutnya, kebijakan fiskal itu dapat menyehatkan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjadikannya tepat sasaran untuk penyelenggaraan tahun depan.

“Konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” ujar Jokowi dalam kegiatan Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8) yang lalu.

Keenam hal itu antara lain, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 melalui serangkaian kebijakan dengan memprioritaskan aspek kesehatan. Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Sehingga, masyarakat kelompok tersebut dapat bertahan dari berbagai dampak pandemi.

Ketiga, memperkuat peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan pelatihan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan begitu, Jokowi berharap kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dengan SDM luar negeri.

“Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” kata Jokowi.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, juga meningkatkan adaptasi teknologi. Kelima, memperkuat desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan antardaerah sehingga anggaran APBN dapat berdampak positif di seluruh daerah.

Terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting yang bertujuan mendorong sinergi antar pusat dan daerah dalam menyusun berbagai kebijakan penyelenggaraan utama. Jokowi menyatakan, fokus utamanya adalah prioritas berbasis hasil terhadap berbagai potensi ketidakpastian.

“Melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien,” kata Jokowi.

Melalui berbagai fokus di atas, Jokowi menyebut pemerintah memerlukan alokasi APBN 2022 sebesar Rp2,708 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1,938 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp770,4 triliun. (*)

Jakarta – Presiden Joko Widodo disebut selalu mengingatkan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi karena dampak serius yang terjadi akibat korupsi hanya menyengsarakan rakyat.

Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Moeldoko, komitmen Presiden tidak pernah berubah sampai sekarang. Presiden selalu mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat korupsi.

“Oh iya komitmen presiden enggak pernah berhenti. Komitmen presiden selalu mengingat. Selalu mengingatkan kepada jajaran. Yang diingatkan satu jangan sampai terlibat korupsi,” kata Moeldoko, beberapa waktu lalu.

Moeldoko juga menambahkan bahwa salah satu bentuk komitmen tersebut adalah presiden tidak pernah memihak atau membela jika jajarannya ada yang terlibat korupsi.

“Kalau pun terjadi bisa dilihat apakah presiden pernah memihak? Apakah Presiden pernah melakukan pembelaan? Itu juga salah satu itikad baik presiden dalam konteks korupsi ini komitmennya,” katanya.

Moeldoko juga menyinggung berbagai hal yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari pemberlakuan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) hingga pendampingan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam implementasi kebijakan.

“Indikator-indikator yang saya sampaikan tadi adalah sebuah komitmen kuat yang dimiliki presiden atas upaya pencegahan dan penindakan korupsi,” katanya.

Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah berubah hingga sekarang. Menurut Moeldoko, Kepala Negara selalu mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat korupsi. Hal itu disampaikan Moeldoko terkait pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Senin (16/8/2021) lalu, yang tidak menyinggung soal korupsi.

“Komitmen Presiden tak pernah berhenti. Komitmen presiden selalu mengingat. Selalu mengingatkan kepada jajaran. Yang diingatkan satu jangan sampai terlibat korupsi,” kata Moeldoko kepada wartawan, di Jakarta. Mantan panglima TNI ini menyebut salah satu bentuk komitmen Presiden Jokowi adalah ketidak berpihakan atau pun membela jika jajarannya terbukti terlibat korupsi.

“Kalaupun terjadi bisa dilihat apakah Presiden pernah memihak?Apakah Presiden pernah melakukan pembelaan?Itu juga salah satu itikad baik Presiden dalam konteks korupsi ini komitmennya,” ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, Jokowi selalu menekankan dalam situasi pandemi Covid-19 ini yang menjadi prioritas utama adalah sektor kesehatan. Akan tetapi, Jokowi juga selalu mewanti-wanti jangan sampai agenda besar lainnya diabaikan oleh siapapun. Diantara agenda besar itu adalah bagaimana mencegah dan menghindari tindakan korupsi.

Moeldoko menerangkan, dalam konteks penanganan Covid-19, Jokowi ingin penanganan berjalan dengan cepat tetapi dengan tingkat kehati-hatian dalam mengelola keuangan harus menjadi perhatian. Selain itu, strategi pencegahan korupsi tergambar jelas dalam Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Oleh karena itu, presiden meminta BPKP, LKPP, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian ikut terlibat melakukan pendampingan dalam implementasi kebijakan.

“Kita concern melihat action nya dari apa yang telah dilakukan Presiden dalam konteks korupsi ini. Indikator – indikator yang saya sampaikan tadi sebuah komitmen kuat yang dimiliki presiden atas upaya pencegahan dan penindakan korupsi,” tegas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan. Akan tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga-lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini,” ujar Jokowi dalam sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR, dan DPD, Senin (16/8/2021) yang lalu. (*)

Dibutuhkan gerak dan langkah luar biasa dari seluruh pihak dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah kota untuk melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak tersebut.
Hal tersebut dikatakan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta,

Lebih lanjut, Presiden mengatakan terdapat empat langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini. Pertama ialah dengan memprioritaskan pengendalian laju penyebaran virus; Kedua dengan mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah; Ketiga pemerintah daerah harus memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing; Keempat pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak pandemi Covid-19 harus tetap dilakukan.

“Saya kira berulang-ulang saya sampaikan, disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Sudah saya perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri agar Pemda dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah,” kata Presiden.

Menyikapi hal tersebut, pengamat keamanan dan daerah perbatasan dari Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia (MPPI), Muhammad Irandito, S.Si.,M.Si, mengatakan bahwa langkah pertama dan kedua yang disebutkan Jokowi berguna untuk mengatasi permasalahan inti dari pandemi cov-19. Sedangkan langkah tiga dan empat guna problem solving terhadap efek residu dari pandemi cov-19, yaitu permasalahan sosial ekonomi.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa mendukung langkah Prsiden Jokowi yang melakukan synergitas terhadap Pemerintah pusat dan daerah didalam menghadapi pandemi cov-19. Pemerintah daerah tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri, diperlukan suatu grand strategy yang komprehensif dan holistik guna menyelesaikan permasalahan pandemi. Terlebih didaerah terpencil dan terluar seperti didaerah perbatasan. Jika Pemerintah pusat tidak ikut serta menyelesaikan permasalahan pandemi didaerah perbatasan, maka dampak terhadap masyarakat disana akan sangat katastropik, mengingat minimnya sarpras yang tersedia.

“Langkah pertama dan kedua yang disebutkan Jokowi berguna untuk mengatasi permasalahan inti dari pandemi cov-19. Sedangkan langkah tiga dan empat guna problem solving terhadap efek residu dari pandemi cov-19, yaitu permasalahan sosial ekonomi”, ujar Muhammad Irandito.

Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukannya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah sangat serius dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi pandemi ini,” ucap Lukman Edy

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa terkait kesehatan masyarakat dan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi telah dikerjakan serius dan sistematis oleh pemerintah, walaupun tantangannya juga besar.

“Tantangan bukan hanya untuk Indonesia saja tapi juga global. Pandemi ini bukan hanya menyerang Indonesia tetapi juga dunia,” tambahnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Senior Analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa berbagai kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dirinya capable untuk mengatasi pandemi Cov-19.

Tulus menambahkan bahwa produk kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sudah synergis dengan permasalaha sosial politik yang muncul dipermukaan, mulai dari kebijakan PEN (pemulihan ekonomi nasional), digital market hingga berbagai stimulus ekonomi yang berbentuk bantuan sosial (bansos).

“Kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi menunjukkan dirinya capable untuk mengatasi pandemi Cov-19”, ujar Tulus.

Permintaan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode kembali mengemuka dimasyarakat, Merespons hal itu, Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, menilai aspirasi tersebut lebih baik dihentikan karena melanggar konstitusi.

Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Sebagai bentuk aspirasi ya sah-sah saja tapi jika aspirasi itu melanggar konstitusi, sebaiknya di hentikan. Karena bisa merusak bahkan menjerumuskan Presiden Joko Widodo,” ujar Dedy Mawardi.

Dedy menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga pun telah berkali-kali menolak masa jabat presiden menjadi 3 periode. Menurutnya wacana tersebut malah bisa menjerumuskan Presiden Jokowi. Di sisi lain, Dedy menegaskan bahwa Seknas Jokowi tidak terlibat dalam pembentukan komunitas relawan JokPro 2024.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Pak Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut sehingga tidak dimanfaatkan menjadi isu politik bagi kelompok tertentu.

“isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut agar tidak menjadi isu politik bagi kelompok tertentu”, ujar Iwan Freddy.

Presiden Jokowi pada Senin (17/5/2021) dalam pernyataan persnya meminta pimpinan KPK agar Novel Baswedan dan 74 pegawai lain yang tak lulus TWK tak dipecat. Solusinya, menurut Presiden Jokowi, mereka bisa diberikan pendidikan kedinasan.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Selin itu perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” kata Presioden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengulas pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara yang setuju alih status tidak boleh merugikan pegawai KPK.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,”.

Merespon hal itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan KPK akan mengikuti arahan Presiden Jokowi. Ghufron mengatakan 75 pegawai yang tidak lolos tes karena tidak memenuhi syarat, akan digunakan sebagai proses pemetaan untuk diadakan pembinaan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo belum menyebutkan tindakan apa yang akan dilakukan instansinya kepada 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Namun, ia akan menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi dan akan berkoordinasi dengan BKN dan KPK.

“Harus koordinasi dulu dengan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua KPK (Firli Bahuri),” kata Tjahjo. (*)

Oleh : Muhammad Yasin )*

Kekejaman Israel membuat mereka dikecam oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia. Pemerintah bertindak tegas dengan mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel. Juga mendesak agar PBB mau menengahi permasalahan ini.

Penyerbuan yang dilakukan oleh tentara Israel benar-benar kejam, karena mereka menyerang kompleks Masjidil Aqsa. Penduduk Palestina melawan dengan batu tetapi pertarungan tidak seimbang, karena tentara Palestina memberondong dengan senjata yang lebih lengkap. Dilaporkan ada 200 korban dalam peristiwa berdarah tersebut. 

Pemerintah Indonesia membela Palestina habis-habisan. Presiden Jokowi bersikap untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel, karena mereka bersikap keterlaluan. Pemerintah memutuskan untuk tak lagi berhubungan dengan Israel, karena mereka menduduki wilayah Palestina, bahkan berencana menghapus peta negara tersebut dari maps global di internet.

Presiden juga mendesak agar dewan PBB bersikap tegas untuk menangani konflik antara Israel dan Palestina. Penyebabnya, masalah ini sudah berkepanjangan dan belum menemui solusinya. Saat ini PBB sedang melakukan rapat internal dan ada perwakilan dari negara-negara lain, dan sayangnya belum ada pernyataan resmi dari mereka. Kita hanya bisa berdoa semoga ada keputusan terbaik dari PBB.

Pemerintah Indonesia memilih untuk membela Palestina karena tindakan tentara Israel melanggar hak asasi. Untuk apa menyerang masjidil Aqsa di bulan suci ramadhan? Apa mereka sudah gila karena ingin menghancurkan rumah ibadah? Kekejaman ini susah diampuni, karena sama saja menghalangi hak orang lain untuk dekat dengan Tuhan.

Untuk apa menyerang kompleks masjid padahal sedang diselenggarakan salat tarawih di sana? Jangan-jangan mereka merencanakana genosida atau rencana buruk lainnya. Sungguh kejahatan ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, selain penghilangan hak orang lain. Karena saat sedang salat berjamaah tentu umat berkonsentrasi dan tidak dapat melawan jika diserang.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia selalu berada di kubu Palestina. Dukungan ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan parameter yang disetujui oleh kedua negara. Juga, menurut sejarah, Palestina termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga posisi NKRI sebagai negara yang merdeka sah di mata hukum internasional.

Ketika Palestina diserang, maka saatnya membalas budi pada kebaikan masyarakat Palestina. Sejak beberapa bulan lalu pemerintah memang merencanakan akan memberi bantuan kepada mereka dan nominalnya sampai lebih dari 3 milyar. Bantuan ini bersifat resmi dan semoga sampai dengan aman sampai ke Palestina.

Bantuan ini sangat berarti karena para pengungsi yang terusir tentu butuh logistik dan bantuan lainnya. Mereka yang terpaksa lari dari rumahnya, yang diklaim sebagai wilayah Israel padahal sebenarnya milik Palestina, hanya membawa baju di badan. Karena memikirkan keselamatan diri dan keluarganya. Jika ada bantuan tentu akan sangat menolong mereka untuk melanjutkan hidup.

Pemerintah Indonesia berempati dan mengirim bantuan karena rakyat Palestina memang sedang kesusahan. Mereka tak bisa hidup normal, tetapi harus hidup di bawah teror tentara Israel yang bisa menyerang sewaktu-waktu. Apalagi Israel juga mengancam akan mengirimkan roket ke Gaza dan wilayah Palestina lainnya, sehingga yang mereka lakukan dikategorikan sebagai penjajahan.

Semoga PBB segera mengabulkan desakan pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan menegur Israel secara keras, tanpa ada campur tangan pihak lain. Jangan sampai ada negara lain yang ternyata memposisikan dirinya sebagai pembela Israel, karena membela penjahat sama saja dengan melakukan kejahatan.

Pemerintah Indonesia langsung bereaksi keras saat Palestina diserang dan menimbulkan banyak korban. Kekejaman Israel harus dihentikan sekarang juga. Jangan sampai mereka menduduki Palestina dan melakukan kejahatan lain, karena bisa memicu perang dunia ketiga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mengambi alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah. Payung hukumnya berupa Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Langkah tersebut dilakukan untuk optimalisasi aset negara yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara. “Tugas kami adalah penertiban dan optimalisasi aset-aset yang menjadi milik negara atau Kemsetneg,” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Rabu (14/4).

Salah satu alasan pengambilalihan pengelolaan TMII berkaitan dengan manfaat bagi negara. Sebelumnya, Setya menyebut, TMII tak pernah menyetor pendapatan kepada pemerintah. Sejumlah aset negara saat ini memang menimbulkan masalah pengelolaan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah penatausahaan aset yang tidak akurat.

Salah satu yang menjadi masalah adalah TMII yang belum dicatat sebagai aset tetap di Kementerian Sekretariat Negara. BPK pun mencatat masalah aset tersebut dapat menimbulkan hilangnya potensi penerimaan. Pada IHPS I tahun 2020, BPK juga mengungkapkan mengenai potensi kerugian akibat masalah aset terebut. Potensi kerugian akibat aset dikuasai pihak lain mencapai Rp 10,35 miliar.

Meski begitu, Kemensesneg masih belum akan mengambil alih aset yang lainnya. Namun tugas optimalisasi aset akan terus dijalankan secara paralel. “Tidak ada (aset lain yang masih belum optimal),” terang Setya. Sebelumnya, pemerintah juga telah membenahi pengelolaan di kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Sejumlah lahan di kedua kawasan tersebut dikembangkan untuk kasawan terbuka hijau dan lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyampaikan siap untuk terlibat dalam optimalisasi kawasan TMII. Ia bilang, TMII saat ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan berkaitan dengan kebudayaan. “Kami siap menggelar event-event berskala nasional dan internasional di TMII,” ungkap Sandiaga beberapa waktu lalu. TMII dinilai juga memiliki potensi dalam pelaksnaan kegiatan pertemuan atau meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE. Ke depan Sandiaga berharap TMII dapat berkembang seperti kawasan GBK yang mengutamakan layanan masyarakat.

Sementara itu, PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi yang akhirnya berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan secara sah menjadi milik pemerintah Indonesia. “Taman Mini Indonesia sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban nusantara akhirnya kembali ke pangkuan Pemerintah Indonesia,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (7/4) yang lalu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya telah menerbitkan Perpres 19/2021 tentang Pengelolaan TMII. Perpres tersebut menjadi landasan hukum pemindahan penguasaan dan pengelolaan TMII. Perpres ini mengubah keputusan Kepres 51/1977 yang menjelaskan TMII dimiliki Sekretariat Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

Menurut Hasto, langkah Presiden Jokowi mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita membuktikan bahwa konsistensi di dalam menjalankan amanat reformasi, antara lain menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga mantan Presiden Soeharto.

“Kembalinya Taman Mini Indonesia ini menunjukkan bagaimana Pemerintahan Jokowi melalui perjuangan panjang berhasil menyelamatkan aset strategis negara. Hal ini melengkapi keberhasilan divestasi Free Port, Blok Minyak Rokan, dan juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri,” kata Hasto.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi tinggi, dan hal tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan dengan legitimasi kuat mampu menunjukkan kedaulatan politik dan ekonominya di dalam menyelamatkan aset negara.

“Dengan keberhasilan pengambilalihan Taman Mini, maka selain menjadi pusat kebudayaan, Taman Mini Indonesia juga akan menjadi paru-paru Jakarta, bersamaan dengan Gelora Bung Karno, kompleks TNI di Halim Perdanakusuma, serta lapangan golf Kemayoran yang akan dibuka menjadi hutan kota dan ruang publik hijau tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya,” ujarnya. (*)

Oleh : Rebecca Marian )*

Kecintaan Presiden Jokowi terhadap Papua sepertinya tak perlu diragukan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah terus melaksanakan berbagai pembangunan di Bumi Cenderawasih. Selain itu Jokowi merupakan satu-satunya Presiden yang kerap mengunjungi Papua karena ingin tahu betul permasalahan yang ada di Lapangan.

Dalam kesempatan kunjungan ke Papua, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, mengakui bahwa perkembangan di Papua sangat luar biasa. Setelah melihat Timika, Wamena, Sentani, dan Jayapura, perkembangannya juga sangat menggembirakan.

            Di provinsi ini Fadel menilai, banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pariwisata, perikanan dan peternakan.

            Komitmen dalam menyejahterakan Papua juga terbukti akan adanya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Di mana penerapan otsus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain.

            Sebab, dalam otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat-pun terlibat langsung mengawasi.

            Menurut Ketua Pemuda LIRA Papua, Steve R Mara, kalau ada kekurangan atau penolakan merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut merupakan bagian kritik agar Otsus lebih baik. Hal tersebut semata perbedaan perspektif di mana pemerintah pusat berpikir bahwa Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sementara pihak lain melihat belum optimal. Padahal, dana besar sudah digulirkan.

            Albert Ali Kabiay selaku Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua menambahkan, Otsus hadir untuk menjawab permasalahan di Papua. Sebagi antitesis di mana ketika orde baru semua sentralistik. Juga mendorong perkembangan sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi Papua.

            Albert menilai, dengan kewenangan besar, sudah seharusnya menjadi pijakan bagi orang asli Papua untuk mensejahterakan daerah dan masyarakat.

            Selain itu, Albert juga mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana otsus. Selain itu juga adanya perbaikan dari sisi distribusi anggaran Otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda. Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia (IPM) Papua masih cukup tertinggal, meski demikian angka IPM di Papua tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

            Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian untuk tetap bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir.

            Tokoh pemuda Papua, Izak R Hikoyabi menuturkan, kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dinilai membawa harapan dan kemajuan Papua. Pasalnya, pemerintah pusat dinilai telah banyak memberikan perhaitan positif bagi bumi cenderawasih.

            Izak juga menilai, ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua. Salah satunya, keleluasaan dalam mengelola anggaran dana otonomi khusus (otsus) bagi pemerintah Papua.

            Dirinya mengungkapkan, bahwa langkah yang diambil oleh presiden Jokowi merupakan langkah yang efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif.

            Menurut Izak, Integrasi nasional dan NKRI harga mati merupakan pondasi yang dibangun atas dasar kesejahteraan, keadilan di atas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.      

            Sejumlah langkah strategis tersebut telah membuktikan adanya perubahan bagi Papua, seperti infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.

            Perlu diketahui, bahwa pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah untuk wilayah Indonesia Timur, terutama pembangunan infrastruktur mulai jalan tol, bandara dan Pelabuhan serta daerah-daerah wisata.

            Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa Otsus Papua, terutama penyaluran dana otsus akan dilanjutkan melalui pengajuan revisi UU Otsus Papua yang kini masuk dalam Prolegnas DPR periode 2019-2024. Melalui revisi tersebut diharapkan beragam masalah yang bersumber dari lemahnya regulasi otsus dan aturan turunannya dapat diperbaiki sehingga otsus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan beragam penyimpangan yang terjadi sebelumnya dapat dihindari.

            Oleh karena itu momentum revisi UU Otsus Papua haruslah menjadi sarana untuk merevitalisasi pelaksanaan otsus Papua agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

            Kebijakan Otsus Papua memang sudah sepantasnya dilanjutkan, karena kebijakan tersebut telah membuktikan bahwa provinsi Papua dapat mengakselerasi pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta