Provokasi Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat penolakan dari masyarakat di sejumlah daerah. Publik menilai gerakan yang dideklarasikan Din Syamsuddin dan beberapa tokoh lain cenderung memecah belah bangsa.

Satu diantara kelompok masyarakat yang menolak yakni Kesatuan Aksi Milenial Indonesia. Mereka menilai deklarasi KAMI hanya untuk memprovokasi masyarakat dan memecah belah bangsa untuk membenci Pemerintah saja. “Deklarasi yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan bentuk kebencian terhadap pemerintah yang sah,” ujar Koordinator Kesatuan Aksi Milenial Indonesia, Ali Ibrahim.

Penolakan terhadap KAMI juga datang dari Aliansi Masyarakat Pesisir (AMP) Kota Makassar. Koordinator Aksi AMP, Andi Nasrul Rewa, kecewa dengan tokoh-tokoh yang tergabung didalam KAMI. Ia mengatakan kemunculan kelompok itu sangat tidak tepat disaat Pemerintah tengah berupaya melawan penyebaran virus Covid-19. Terlebih kelompok yang diinisiasi Din Syamsudin dkk ini bernuansa gerakan politik.

“Kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di tengah Pemerintah sedang dalam posisi berjuang melawan pandemi Covid-19 sangat tidak tepat. Apalagi gerakan ini diketahui sarat kepentingan politik untuk menjatuhkan kredibilitas Pemerintah,” kata Nasrul Rewa.

Publik pun terus mempertanyakan niatan para deklarator dan simpatisan KAMI muncul ditengah pandemi. Politisi PDIP, Kapitra Ampera menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan gerakan politis yang memanfaatkan situasi pandemi. Kapitra menyayangkan aksi tersebut, sebab diawal kemunculannya KAMI menyebut sebagai gerakan moral, namun seiring berjalannya waktu terlihat ini gerakan politik.

“Sangat disayangkan gerakan yang mengaku berlandaskan moral, namun kenyataannya menunjukan tidak bermoral karena memanfaatkan bencana Pandemi COVID-19 sebagai tanjakan politik, dibandingkan memilih bekerjasama dengan Pemerintah menanggulangi penyebaran virus, dan memberikan ketentraman kepada masyarakat,”ujar Kapitra.

Oleh : Zakaria )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan kelompok yang sulit melupakan kekalahan dalam Pilpres 2019. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai gerakan provokatif KAMI yang selalu memicu gejolak publik.

Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) rupanya sempat bertransformasi menjadi kelompok yang mengajak pada kerusuhan dengan menunggangi demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal tersebut diakui oleh ketua KAMI Medan, Khairi Amri, yang mengakui akan adanya ajakan demonstrasi rusuh di WAG ‘KAMI Medan’. Dimana salah salah satu member grup menyerukan ajakan demonstrasi seperti pada tahun 1998.

Khairi kemudian menyebut dirinya sebagai inisiator KAMI Medan sekaligus admin WAG. Seingat Khairi, jumlah member di WAG itu ada 40 orang. Menurutnya, dirinya jarang mengecek isi percakapan di grup ‘KAMI Medan’ karena kesibukannya bekerja.

Karena jarang memantau percakapan di grup, dirinya baru menyadari ada kalimat ajakan demo rusuh oleh dua member grup ‘KAMI Medan’.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, jika KAMI memang benar-benar gerakan moral menyelamatkan bangsa, bagaimana bisa gerakan tersebut disusupi oleh orang yang ingin membuat chaos?

Pada kesempatan berbeda, Bareskrim Polri memanggil Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani. Ahmad Yani dijadwalkan diperiksa pada 3 November 2020.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan, Ahmad Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan menyebarkan saksi dalam kasus dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian.

Sebelumnya, Ahmad Yani sempat diminta datang ke Bareskrim. Namun Yani tidak jadi datang karena kondisi badannya yang tidak fit.

Kini berkas perkara sembila petinggi hingga anggota KAMI sudah memasuki tahap satu. Polri mengatakan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan pekan lalu.

Awi menjelaskan, mereka diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Anggota Fraksi Golkar ini menyebut, bahwa KAMI menunjukkan kesan sebagai sekelompok yang terkesan menutup mata terhadap kinerja pemerintah yang baik selama ini. Terlebih untuk masyarakat bawah.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan serta mengeluarkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak covid-19. Yakni, melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia rupanya tidak 100 % memiliki visi untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru cenderung seperti gerakan politis yang terkesan mencari panggung demi ambisi pribadi.

Mulai dari menunggang aksi demonstrasi hingga deklarasi tak berizin. Mereka tetap mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan demi meninggalkan jejak ketenaran.

Kerapnya melangsungkan deklarasi tentu membuat sebagian masyarakat gagal paham, karena namanya gerakan moral seharusnya hanya sekali saja, dan manfaatkan aplikasi daring untuk menyebarkannya. Namun justru Deklarasi seakan dilaksanakan berkali-kali seperti membentuk partai.
Pada kesempatan berbeda, Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR) di Kabupaten Tulungagung menyatakan menyatakan mendukung pemerintah dan menyuarakan sikap dalam petisi menolak radikalisme, terorisme dan khilafah.

Maliki selaku Ketua AMAR menyatakan bahwa pihaknya menolak keberadaan KAMI dan meminta agar kelompok tersebut menghentikan aksi Provokasi yang memecah belah bangsa.

Kelompok ini juga menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak di masyarakat. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai gerakan KAMI karena hanya memprovokasi rakyat di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Jika memang gerakan KAMI merupakan gerakan moral, tentu sudah semestinya kelompok tersebut dapat menggunakan cara-cara yang santun dalam melontarkan kritik, namun keberadaannya justru terkesan mencari panggung dengan memprovokasi yang berpotensi memecah belah rasa persatuan.

Sudah saatnya KAMI mendapat pengadilan oleh pihak berwajib, sehingga para petinggi KAMI dapat berdemokrasi tanpa merusak persatuan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Sejumlah kelompok masyarakat di berbagai daerah secara tegas menolak keberadaan dan berbagai manuver yang dilancarkan KAMI. Mereka khawatir agenda politik KAMI ini dapat memecah belah bangsa serta mengancam keharmonisan antar masyarakat. Koordinator Aliansi Masyarakat Cipayung, Sakuntala, mengatakan masyarakat menolak berbagai manuver Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) karena sarat dengan kepentingan politik dan haus akan kekuasaan.

“Mendesak Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung untuk tidak mengizinkan dan menolak kegiatan KAMI, karena merupakan gerakan politik dari tokoh-tokoh yang haus kekuasaan dengan membungkusnya dengan judul gerakan moral,” kata Sakuntala. Menurutnya, kegiatan KAMI yang mengumpulkan massa dapat menjadi klaster baru lantaran saat ini masa pandemi Corona.

Ditempat yang berbeda, Aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto dan Pergeragakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto turut melakukan penolakan terhadap koalisi yang diinisiasi Din Syamsuddin cs.

Ketua umum PC PMII Mojokerto, Ikhwanul Qirom menyampaikan, akhir-akhir ini banyak elit politik yang melakukan upaya melakukan propanganda dan melemahkan negara, seperti yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). “Kami menilai hal itu merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Pemerintah dan bisa jadi akan memberikan efek negatif terhadap situasi keamanan di Indonesia,” Ikhwanul.

Penolakan itu juga muncul di sejumlah wilayah, termasuk di Madiun. Gabungan Ormas dan LSM di Kota Madiun menolak keberadaan dan manuver KAMI di Jawa Timur dikhawatirkan menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Melalui Budi Santoso, selaku koordinator, menyatakan bahwa tuntutan yang dibawa oelh KAMI juga tidak logis dan relevan.

” Tujuan aksi ini adalah kita yang ada di Kota Madiun menolak kehadiran KAMI karena telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi tuntutannya tidak logis, di masa pandemi ini, presiden kita yang saat ini masih menjabat dan terpilih secara konstitusional dipaksa mundur,” ujar Budi Santoso.

Budi pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu bersama TNI-Polri untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Tak lupa ia juga meminta masyarakat menolak paham-paham radikal, khilafah, serta aliran yang bertentangan dengan Pancila dan UUD 1945.

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia menjadi organisasi paling sensasional di tahun 2020. Mereka terdiri dari kumpulan tokoh senior, namun sayang usianya tidak diimbangi dengan kebjaksanaan. Masyarakat pun menolak provokasi KAMI karena hanya menimbulkan gejolak publik di masa pandemi Covid-19.

Cara untuk jadi populer bisa dilakukan dalam 2 jalur, negatif dan positf. Sayangnya KAMI memilih cara kedua dan alih-alih membuat prestasi, malah melakukan berbagai tindakan yang membuat emosi masyarakat. Mereka sudah berbuat onar dengan sengaja mengadakan deklarasi di berbagai kota, padahal masih pandemi covid. Para anggota KAMI juga ketahuan menebar provokasi.

Presidium KAMI Din Syamsudin mencak-mencak ketika datang ke kantor Bareskim. Permintaan untuk membebaskan 8 anggota organisasinya yang terkena kasus provokasi, ditolak oleh aparat yang berjaga. Pasalnya, kasus mereka masih berjalan dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bahkan Din cs gagal menemui para anggota KAMI Jakarta dan Medan yang masuk bui.

Setelah gagal membebaskan para anggota KAMI, para presidumnya tidak terima. Mereka menuduh polisi asal tangkap dan tidak memenuh prosedur. Padahal menurut Brigjen Awi, sudah sesuai dengan aturan. Karena surat perintah penyidikan keluar tanggal 12 dan penangkapan terjadi tanggal 13. Sudah ada pula bukti berupa screenshot kalimat provokasi.

Tingkah laku KAMI yang berani menentang polisi membuktikan kualitas mereka. Masyarakat jadi kecewa karena organisasi ini gagal menyelamatkan Indonesia. Namun malah sengaja bikin onar dan merencanakan kerusuhan pasca aksi demo. Dengan harapan dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa akan emosi dan bisa dipancing untuk melakukan pemakzulan.

Ketika akhirnya anggota KAMI ditangkap, mereka langsung marah dan menyalahkan polisi. Alih-alih mengakui kesalahannya di depan publik, mereka malah playing victim dan bermain drama, seakan-akan sedang dizholimi oleh aparat dan pemerintah. Padahal setiap warga negara yang bersalah bisa dibui dan tidak dapat dibebaskan begitu saja.

Begitu permintaannya ditolak, KAMI langsung mengadu ke Komnas Hak Asasi Manusia. Saat pengacara mereka diawawancara, maka publik langsung melihat karakter asli organisasi tersebut yang seenaknya sendiri. Bagaimana bisa seorang tersangka minta dibebaskan, dan ketika gagal malah mengadu ke Komnas HAM? Bagaikan anak kecil yang curhat pada ibunya.

Pengacara KAMI berdalih bahwa 8 anggota organisasi itu tidak bersalah, karena hanya menyebar hoax. Terlihat sekali ia menyepelekan sebuah berita bohong. Padahal kita tahu bahwa 1 kebohongan bisa menimbulkan 1.000 kebohongan lainnya. Persis seperti Pinokio.

Padahal anggota KAMI terdiri dari akademisi, mantan pejabat, dan tokoh publik. Mereka jelas memiliki otak yang cerdas namun sayang tidak mempergunakan kelebihannya untuk menolong masyarakat dan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan Indonesia. Namun akalnya dibuat untuk membuat skenario pemakzulan dan pembodohan masyarakat.

Tingkah KAMI untuk berbuat onar juga terlihat ketika mereka mendukung demo buruh. Padahal sudah jelas dilarang aparat, karena bisa menyebarkan virus covid-19. Bagaimana bisa sebuah organisasi yang berjanji untuk menyelamatkan nasib bangsa, malah menghancurkan rakyatnya sendiri? Isu demo jelas ditunggangi agar mereka ikut viral.

Jangan mudah percaya akan bujuk rayu KAMI. Mereka jelas memiliki motif politis dan hobi berbuat onar, serta mengacaukan kedamaian di Indonesia. Jangan pula mudah iba karena mereka hanya playing victim. Ketika ada pemberitaan tentang KAMI, baca berbagai media yang valid agar tahu kebenarannya.
Lebih baik KAMI sadar diri dan membubarkan diri, daripada mendapat masalah lagi di masa depan. Atau bisa saja mereka membentuk partai baru, seperti saran Mantan Presiden Megawati. Jika memang punya tujuan politis dan terobsesi menjadi RI-1 tahun 2024.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Berbagai elemen masyarakat terus menolak deklarasi dan berbagai provokasi yang digaungkan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Selain tidak etis, koalisi ini dinilai hanya akan mengkritik Pemerintah tanpa didasari oleh kajian maupun pendapat yang konstruktif. Sehingga tudingan bahwa kemunculan koalisi yang diinisiasi oleh Gatot Nurmantyo cs ini hanya bagian strategi politik mereka. Dan tentunta sangat jauh dengan narasi gerakan moral yang disampaikan oleh para tokohnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Agus Mulyono Herlambang mengatakan bahwa aksi penolakan di berbagai daerah terhadap deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sejatinya bukan ditolak, melainkan tertolak secara otomatis. “Bagi PB PMII pada prinsipnya tidak perlu konsolidasi untuk penolakan KAMI. Sebab, KAMI akan tertolak dengan sendirinya,” ujar Agus.

Tertolaknya kelompok KAMI di berbagai daerah itu dilihat Agus lantaran mereka tidak membawa gagasan konkret untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, justru hanya berkutat pada persoalan yang tidak substantif. “KAMI tertolak di daerah-daerah karena tidak membawa gagasan baru dan solusi untuk bangsa”, katanya.

Lebih dari itu, Agus juga memandang kelompok yang dikomandoi oleh Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rokhmat Wahab hanya memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan politik pribadi dan kelompok mereka semata.

Ditempat terpisah, Koordinator Aksi Kita Indonesia (AKI), Fadhol, mengatakan masyarakat perlu mengkritisi dibentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena adanya kepentingan politik didalamnya. “Kami sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena itu, yang jadi pertanyaan, apakah itu murni gerakan moral atau gerakan politik,” tegas Fadhol.

Pihaknya menyebut adanya tuntutan dari sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang menginginkan penurunan pimpinan negara yakni presiden, harus dicermati. Jangan sampai kemudian, indikasi itu diartikan sebagai tindakan makar. “Jadi KAMI jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu sudah jelas bahwa gerakan itu hanya kepentingan politik dengan dalih kepentingan rakyat,” lanjut Fadhol.

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terindikasi masih aktif melakukan deklarasi meskipun di masa Pandemi Covid-19. Masyarakat pun dengan tegas menolak deklarasi tersebut karena rentan menciptakan kluster Covid-19 dan memicu keresahan publik.

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jambi dibubarkan oleh pihak kepolisian. Polisi mengatakan bahwa yang membubarkan acara tersebut adalah Satgas Covid-19.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Kuswahyudi Trensadi mengatakan acara tersebut tidak mengantongi izin sehingga dibubarkan. Acara dihentikan sekitar pukul 16.00 WIB.

Pada kesempatan berbeda, Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR) di Kabupaten Tulungagung menyatakan menyatakan mendukung pemerintah dan menyuarakan sikap dalam petisi menolak radikalisme, terorisme dan khilafah.

Maliki selaku Ketua AMAR menyatakan bahwa pihaknya menolak keberadaan KAMI dan meminta agar menghentikan aksi Provokasi yang memecah belah bangsa.

Kelompok ini juga menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak di masyarakat. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai gerakan KAMI karena hanya memprovokasi rakyat di tengah penanganan Covid-19.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia rupanya tidak 100 % memiliki visi untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru cenderung seperti gerakan politis yang terkesan mencari panggung demi ambisi pribadi.

Mulai dari menunggang aksi demonstrasi hingga deklarasi tak berizin. Mereka tetap mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan demi meninggalkan jejak ketenaran.

Kerapnya melangsungkan deklarasi tentu membuat sebagian masyarakat gagal paham, karena namanya gerakan moral seharusnya hanya sekali saja, dan manfaatkan aplikasi daring untuk menyebarkannya. Namun justru Deklarasi seakan dilaksanakan berkali-kali seperti membentuk partai.

Saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah aksi nyata, bukan deklarasi yang minim program kerja. Apalagi deklarasi yang tidak mengantongi izin, wajar apabila kegiatan tersebut dibubarkan oleh aparat keamanan.

Jika sudah seperti ini, lantas seperti apa masa depan KAMI? Skenario apa yang mungkin dijalankan oleh kelompok yang digawangi oleh Gatot Nurmantyo CS.

Salah satu kemungkinan skenario telah diungkapkan oleh Denny JA, dirinya mengatakan kemungkinan kejadian tahun 1998 dapat terulang saat ini. Namun, dia menegaskan hal itu tidak akan terwujud.

Skeneraio pertama, KAMI akan membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhirnya jabatan di tahun 2024. Tapi masih ada 2 variabel yang belum hadir sebagai konteks gerakan ini. Sebelum dua variabel tambahan hadir, KAMI tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan.

Sementara itu, Denny JA menyebutkan bahwa KAMI bisa jadi tidak menjatuhkan Jokowi tapi malah melahirkan sosok capres untuk pemilu selanjutnya. KAMI bisa dinilai menjadi King Maker untuk Pilpres 2024.

Namun, skenario kedua ini juga sulit terwujud karena KAMI memiliki kekurangan. Denny JA, mengatakan bisa saja KAMI berujung pada perpecahan internal.

Selain itu, Ada pula prediksi dari Denny JA yaitu KAMI tidak akan menjadi apa-apa. KAMI disebut bisa saja hanya menjadi penghias demokrasi negeri ini.

Skenario selanjutnya, Denny JA menyebutkan bahwa KAMI tidak akan menjadi apa-apa. KAMI disebut bisa saja menjadi penghias demokrasi negeri ini. Kelompok ini justru akan menjadi pemanis pemerintahan saat ini.

Pada kesempatan berbeda, Politikus PDIP Hendrawan Supratikno sempat melontarkan dugaan soal kelanjutan KAMI. Apakah KAMI bakal menjadi ormas maupun parpol?

Menurut Hendrawan, sebuah gerakan yang akhirnya menjadi ormas ataupun parpol sudah sering terjadi. Namun, jika KAMI menjadi ormas atau Parpol, Hendrawan menilai posisi KAMI akan sulit karena banyak tokoh parpol yang juga kritis.
Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Kelompok ini tampak mengedepankan narasi pesimistik dengan mengibaratkan Indonesia seperti Kapal Karam, mereka menggunakan narasi ini untuk menembak kursi kekuasaan.

Sudah tak terhitung berapa banyak penolakan terhadap KAMI yang dilakukan oleh masyarakat, namun KAMI masih saja berulah demi mencari ketenaran dengan menggelar deklarasi yang tak berkesudahan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memang menjadi kekhawatiran sejumlah warga. Bukan hanya dinilai terbentuk akibat ambisi politik, koalisi yang dinisiasi oleh Din Syamsuddin cs ini berpotensi memecah belah bangsa dan mengancam stabilitas keamanan negara. Selain itu juga mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi Covid-19.

Ratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Tasikmalaya Bersatu secara tegas menolak konspirasi KAMI. Koordinator massa Sugiyanto mengatakan Pemerintah dan aparat keamanan harus bersikap tegas terhadap KAMI yang terus membuat kegaduhan dan provokasi.

Mereka, lanjut Sugiyanto, mengancam stabilitas ekonomi dan politik serta keutuhan bangsa.”Gerakan KAMI yang menggelar deklarasi di sejumlah daerah ini bukan lagi gerakan moral tapi politik. Warga menilai KAMI adalah gerakan politik yang terindikasi makar, karena terus mendiskreditkan Pemerintahan yang sah. Bahkan mereka terus memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah. Hal ini mengancam stabilitas keamanan negara,” ujar Sugiyanto.

Di wilayah lain, Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Perhimpunan Masyarakat Sejahtera (Permatera) Indonesia menyatakan penolakannya terhadap keberadaan KAMI di wilayah mereka. Ketua Umum Permatera Indonesia, Satria Wahab menilai bahwa KAMI sulit dipandang sebagai gerakan moral. Karena keberadaanya sering kali melakukan propaganda kepada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya demi mendelegitimasi pemerintahan yang sah saja, apalagi di situasi pandemi Covid-19.

“KAMI adalah gerakan yang notabene menyimpang dari nilai-nilai pancasila dan tidak bersifat nasionalis sehingga condong untuk memecah belah bangsa,” kata Satria.

Selanjutnya, Permatara Indonesia juga mengharapkan agar aparat keamanan tidak memberikan ijin penyelenggarakan deklarasi KAMI di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.

“Mohon dengan sangat kepada seluruh aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan seluruh kegiatan kelompok tersebut. Dan apabila aspirasi kami tidak didengar, kami siap membubarkan sendiri kegiatan kelompok tersebut,” tegas Satria lagi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memperingatkan KAMI untuk tidak mengganggu stabilitas keamanan negara. “Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” tegas Moeldoko.

Oleh : Made Raditya )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus menciptakan gejolak negeri. Selain menunggangi aksi buruh, KAMI seringkali melakukan deklarasi tak berizin dan bermain peran sebagai korban (playing victim) untuk mencari simpati masyarakat.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri memutuskan untuk memunda pemeriksaan terhadap Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani ihwal pengembangan kasus demo anarkis Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang berujung penangkapan terhadap sejumlah aktifis KAMI.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan alasan penundaan pemanggilan tersebut karena penyidik masih berkonsentrasi proses dengan proses hukum yang masih berjalan.

Di sisi lain, Awi menekankan, segala keputusan sepenuhnya berada di tangan penyidik Bareskrim Polri terkait apakah Ahmad Yani akan dipanggil kembali menjadi saksi.

Sebelumnya, Komite Eksekutif (KAMI) Ahmad Yani menolak untuk menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait pengembangan kasus demo anarkis penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang berujung penangkapan terhadap sejumlah aktifis KAMI di Jakarta.

Namun, Yani mengklaim bahwa dirinya belum menerima surat panggilan dari penyelidik Bareskrim Polri terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi tersebut.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengungkapkan penangkapan delapan orang di Medan dan Jakarta terkait dengan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

Penangkapan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan tim siber dari Polda Sumatera Utara.

Pada 9 Oktober 2020, tim Siber Polda Sumatera Utara telah menangkap Ketua KAMI Medan Khairi Amri. Kemudian, pada 10 Oktober 2020, tim menangkap JG dan NZ. Lalu, polisi menangkap WRP pada 12 Oktober 2020.

Pihak kepolisian menangkap mereka terkait adanya demo menolak Omnibus Law yang berakhir di Sumatera Utara. Selain itu Polisi juga menangkap Anton Permana yang juga merupakan petinggi KAMI yang berada di daerah Rawamangun.

Awi menjelaskan, mereka diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Anggota Fraksi Golkar ini menyebut, bahwa KAMI menunjukkan kesan sebagai sekelompok yang terkesan menutup mata terhadap kinerja pemerintah yang baik selama ini. Terlebih untuk masyarakat bawah.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan serta mengeluarkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak covid-19. Yakni, melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.

Sebelumnya, Muhammad Kapitra Ampera selaku ahli hukum Indonesia menilai bahwa pembentukan KAMI sarat akan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dirinya melihat adanya perbaikan ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19.

Kapitra menilai bahwa KAMI memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Deklarasi mereka untuk menyelamatkan Indonesia masih perlu dipertanyakan, apakah mereka ingin menyelamatkan bangsa dari keterpurukan atau karena keinginannya mendapatkan panggung politis.

Pakar Komunikasi Politik Iman Sholeh, M.Si mengatakan aksi yang dilakukan oleh KAMI justru lebih condong kepada sikap kebencian dan gerakan anti pemerintah yang sengaja dimunculkan pada saat pandemi covid-19 berlangsung. Aksi ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang bertujuan mengganggu kinerja pemerintah dalam upaya penanganan pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

Iman juga menganjurkan kepada pemerintah agar mengambil sikap atas aksi ini. Terutama jika aksi tersebut hanya memprovokasi massa dan memberikan kritik tanpa solusi. Karena hal tersebut justru hanya mengganggu kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, KAMI memang suatu gerakan yang patut diwaspadai, apalagi pada awal deklarasinya, gerakan ini sudah kerap bersentuhan dengan pihak kepolisian dan penolakan dari masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik, aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Masyarakat sudah sangat lelah menghadapi KAMI karena tak henti-hentinya menebar sensasi. Karena mereka berkoar-koar ingin menyelamatkan Indonesia. Namun hanya bisa berkomentar negatif. Saat ada anggotanya yang ditangkap, mereka juga tidak terima dan playing victim. Padahal sudah jelas melakukan kesalahan besar.

Sejak awal didirikan, 18 agustus 2020 lalu, KAMI sudah berjanji akan menyelamatkan Indonesia yang mereka umpamakan sebagai kapal karam. Namun sayang, setelah beberapa bulan langsung terlihat modus mereka yang bermuatan politis. Kemampuan intelektual mereka saayangnya digunakan untuk hal yang negatif dan membohong rakyat.

Kebohongan pertama adalah janji untuk membuat Indonesia terselamatkan. Jika mereka memang ingin jadi superhero untuk negeri ini, mengapa tidak membuka lowongan kerja karena banyak yang butuh pekerjaan? Atau mereka juga bisa membagi sembako dan paket lain untuk mengurangi kemiskinan. Nyatanya nihil.

Sementara kebohongan kedua adalah KAMI malah mendukung penyebaran covid-19, walau secara tidak langsung. Ketika ada demo buruh, mereka malah terang-terangan mendukung. Padahal unjuk rasa bisa menimbulkan klaster corona baru. Karena susah menjaga jarak. Padahal sebulan sebelumnya, KAMI memprotes pilkada serentak karena bisa membuat penyebaran corona.

KAMI juga terbukti menyebar berita bohong dan provokasi di tengah masyarakat, melalui media sosial. Mereka paham bahwa sebagian warga termasuk sumbu pendek dan kurang bisa mengetahui kebenaran suatu berita yang di-share di internet. Kelemahan itu dimanfaatkan dan mereka membuat narasi hoax yang seakan pemerintah selalu berbuat zalim, padahal bohong.

Karena tindakan menyebar kebohongan ini maka ada 8 anggota KAMI ditangkap. Mereka berasal dari Medan dan Jakarta. Peristiwa ini terjadi karena mereka melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 alias UU ITE. Penyebabnya karena terbukti membuat hate speech dan menyebar hoax di dunia maya. Mereka terancam kurungan sampai 6 tahun.

Namun KAMI malah meradang dan menyalahkan aparat, serta menganggap penangkapan tidak sesuai prosedur. Padahal pencokokannya sudah sesuai, karena surat perintah penyidikan bertanggal 12 oktober sementara penangkapannya 13 oktober. Serta ada bukti berupa tangkapan layar dari status dan percakapan di grup, yang membuat provokasi di masyarakat.

Tim pengacara KAMI emosi dan mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, tanggal 27 oktober lalu. Lucunya, sang pengacara saat diwawancarai mengaku bahwa penangkapan ini sehausnya tidak terjadi karena mereka hanya menyebar hoax. Berarti mereka menyepelekan penyebaran berita bohong dan meremehkan aparat.

Padahal jika ada 1 saja berita bohong yang tersebar di masyarakat, akibatnya bisa fatal. Masyarakat bisa mempercayainya dan jadi panik massal. Misalnya ketika ada hoax tentang omnibus law yang menghapus pesangon. Padahal setiap pekerja yang di-PHK masih mendapat pesangon, ditambah juga dengan jaminan kehilangan pekerjaan.

Aduan KAMI ke Komnas HAM juga ebrpotensi ditolak mentah-mentah karena mereka terbukti memprovokasi masyarakat untuk berdemo. Dengan perkiraan, ribuan massa yang mengamuk bisa beramai-ramai ke depan gedung DPR RI lalu meminta pemakzulan. Sehingga KAMI bisa melancarkan aksi makar tanpa harus turun langsung ke jalanan.

Modus KAMI yang penuh kebohongan ini sebenarnya sudah disadari oleh masyarakat. Sehingga aksi demo gagal memakzulkan dan hingga kini omnibus law tidak pernah dihapus. Karena UU ini sebenarnya malah akan memakmurkan Indonesia. Namun KAMI malah ketakutan, entah apa sebabnya.

Jangan ada lagi yang jadi korban KAMI karena mereka akan melakukan segala cara demi mendapatkan keinginannya. Media sosial dijadikan alat untuk menyebarkan hoax dan provokasi, sehingga rakyat tersulut emosinya dan berbalik membenci pemerintah. Semoga KAMI segera bertobat dan tak lagi bertingkah yang membuat masyarakat lelah melihatnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammaddiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya terus mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. KAMI dianggap hanya mempergunakan isu-isu sosial politik yang muncul ditengah masyarakat, hanya untuk mendongkrak popularitasnya dan menyerang Pemerintah.

Salah satu pihak yang menolak kehadiran koalisi ini yakni Sekjen HMI MPO Laode Muhammad Farid. Ia menilai langkah KAMI yang terus menerus melakukan manuver politik hanya akan menjadi masalah baru. Dia juga menilai, kental dengan sarat kepentingan politis. “Ditengah krisis malah bikin manuver politik yang bisa menjadi masalah baru. Mestinya ikut bantu pemerintah menyelesaikan krisis ini,” tutur Laode.

Laode pun berpesan kepada para penumpang gelap yang ketinggalan ‘kereta’ Pilpres 2019 untuk bersabar menanti perhelatan pesta demokrasi 2024 jika ingin berkuasa.

“Mantan pejabat kalau ingin berkuasa, bersabarlah sampai 2024. Pilpres baru satu tahun berjalan sudah tidak sabar ingin menjatuhkan pemerintah. Ini preseden buruk bagi perkembangan demokrasi,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) di wilayah Jawa Barat juga turut mengkritik KAMI. Aliansi yang terdiri dari masyarakat umum, ormas dan mahasiswa ini menilai bahwa kehadiran KAMI hanya menjadi duri bagi pemerintahan yang kini berjalan.

Koordinatir AMPB, Untung Yupi, mengatakan bahwa hadirnya KAMI hanya kedok kelompok oposisi dalam melakukan serangkaian manuver politik yang tidak elok. Bahkan tidak mencerminkan kesatuan dan gerak bersama dalam menghadapi berbagai krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Untung menilai, kondisi Indonesia saat ini tengah berjibaku melawan pandemi Covid-19, justru dijadikan momentum untuk mewacanakan kegagalan pemerintah yang sama sekali tidak beralasan. “Atas kondisi itu, kami menentang berbagai manuver dan kegiatan politik KAMI yang cenderung dapat menciptakan kegaduhan politik dan memperbesar ruang konflik sosial baru,” tegasnya.