Oleh : Bening Arumsari)*

Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis 16 Juni 2022.

Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. PPP merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pelaksanaannya sendiri harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia.

UU No. 13 Tahun 2022 lahir sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan pengesahan UU ini adalah untuk memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna sebelum pengesahan dan pengundangan, membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik, serta mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tujuan selanjutnya adalah untuk mengubah teknik penyusunan naskah akademik dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah dengan menambahkan metode omnibus, dan untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Metode omnibus dalam UU PPP ini berada di Pasal 42A dengan bunyi Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Metode omnibus yang dimaksud di sini adalah metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan beberapa kriteria.

Kriteria penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dengan metode omnibus diatur dalam Pasal 64 ayat 1b, dimana dalam metode penyusunan harus memuat materi muatan baru. Selanjutnya mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan yang jenis hierarkinya sama, serta mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan cara menggabungkannya.

UU PPP ini juga memperbolehkan perbaikan pada RUU yang telah disetujui jika terdapat kesalahan di dalamnya. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan teknis penulisan, yang perbaikannya memerlukan mekanisme tersendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 72 ayat 1a.

Penguatan keterlibatan masyarakat juga menjadi intisari dari UU No. 13 Tahun 2022. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 dijelaskan dengan masyarakat berhak memberi masukan dalam tahapan pembentukan UU secara lisan, tulisan, daring maupun luring. Pemberian aspirasi dari masyarakat ini dapat menjadi salah satu langkah efektif agar UU yang disahkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat terlaksana secara optimal.

Kebijakan Presiden Jokowi meresmikan UU No. 13 Tahun 2022 ini harus diapresiasi oleh masyarakat. UU ini menjawab tantangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku dengan standar yang mengikat. Semoga UU ini dapat menjadi cara tepat untuk mewujudukan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia sesuai UUD 1945.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik di negara ASEAN. Bukti bahwa strategi Pemerintah selama ini memang sangat efektif dalam meredam penularan kasus aktif di Indonesia.

Keputusan yang diambil oleh Pemerntah mengenai pelonggaran aktivitas masyarakat, khususnya diperbolehkannya masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun 2022 ini tentu bukanlah hal yang sembarangan. Pasalnya itu semua sudah melalui perhitungan yang matang dari Pemerintah.

Dengan diambilnya kebijakan tersebut, memang sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa penanganan pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah RI selama ini bisa dikatakan sangat baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri memang semakin hari kian menunjukkan tanda yang terus membaik.

Sebagaimana data yang disampaikan oleh Menko Airlangga, bahwa Angka Reproduksi Kasus Efektif di Indonesia terus menunjukkan trend membaik, yakni di angka 0,99 atau di bawah 1,00 yang berarti memang pandemi sudah terkendali. Kendati demikian, memang bukan berarti bahwa seolah potensi risiko terpapar Covid-19 hilang begitu saja, masyarakat sendiri juga harus terus dan tetap waspada dengan menggunakan protokol kesehatan di mana pun serta kapan pun.

Menko yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tersebut juga mengaku bahwa Pemerintah saat ini tengah melakukan kewaspadaan dan antisipasi pasca Lebaran. Pasalnya tentu seluruh pihak tidak menginginkan bahwa kurva penularan Covid-19 tiba-tiba kembali melonjak setelah libur Lebaran 2022 ini.

Maka dari itu pemerintah akan terus menetapkan kewajiban dengan melakukan perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai suatu strategi yang ternyata sejauh ini terbukti ampuh juga untuk mengendalikan penularan virus. Tidak hanya diimbau untuk terus taat kepada protokol kesehatan, masyarakat juga dihimbau untuk segera melaksanakan vaksinasi khususnya mereka yang masih belum memperoleh dosis kedua dan juga bagi mereka yang belum memperoleh dosis ketiga atau booster.

Per tanggal 24 April 2022 sendiri, dikabarkan oleh Menko Airlangga bahwa kasus harian Covid-19 yang terjadi di Indonesia berada pada angka 382 kasus, yang mana jumlah tersebut sudah berkurang sebanyak 99,4 persen pada puncak Omicron di sekitar bulan Februari dengan kasus harian mencapai angka lebih dari 64 ribu. Kemudian untuk kasus aktifnya sendiri juga sudah mengalami penurunan sebanyak 96,99 persen dari yang sebelumnya mencapai lebih dari 586 ribu kasus, kini menjadi hanya sekitar 17 ribuan kasus.

Bahkan tren penurunan kasus COVID-19 ini tidak hanya berada di Pulau Jawa dan Bali saja, melainkan juga sudah merata termasuk di luar Jawa-Bali. Adanya trend penurunan angka penyebaran pandemi tersebut, ternyata selaras dengan capaian vaksinasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah secara merata ke seluruh masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi bahwa pandemi di Indonesia memang sudah terkendali sehingga berbagai pelonggaran mulai tampak nyata bisa dilakukan oleh masyarakat termasuk melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini, yang mana berbeda dengan keijakan lebaran pada tahun-tahun sebelumnya ketika Pemerintah memberlakukan pembatasan yang ketat.

Keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa sejauh ini semua strategi yang telah dilakukan memang benar-benar efektif dan sangat berpengaruh. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mematuhi kebijakan Pemerintah agar tren positif pengendalian Covid-19 dapat terus terjaga dan transisi pandemi ke endemi dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang memperbolehkan Salat Idul Fitri 1443 H/2022 secara berjamaah, termasuk dengan merapatkan saf. Kendati demikian, publik diingatkan untuk selalu memakai masker dan menerapkan Prokes ketat karena tidak ada tempat yang bebas dari penularan Covid-19.

Kabar gembira bagi seluruh umat Muslim di Indonesia menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Pasalnya terdapat sebuah pengumuman dari Mayjen TNI Suharyanto selaku Kepala Penanggulangan Satgas Covid-19 yang menyatakan bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri pada 1443 H bisa dilakukan dengan berjamaah di masjid ataupun lapangan. Bahkan tidak hanya itu, namun beliau juga menambahkan bahwa kegiatan salat bisa dilakukan tanpa perlu menjaga jarak.

Namun tetap, satu hal yang penting diimbau oleh Letjen TNI Suharyanto bahwa seluruh jamaah harus tetap memakai masker ketika melakukan salat. Kemudian khusus untuk khatib yang melakukan ceramah atau khotbah pada Idul Fitri, diperbolehkan melepaskan maskernya karena memang jarak antara dia dengan para jamaah biasanya pasti akan relatif aman.

Tentu kabar ini sangat membahagiakan dan patut untuk kita berikan apresiasi sebesar-besarnya. Pasalnya sudah sekitar 2 tahun kita merayakan Hari Raya namun selalu dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mencekam, bahkan di beberapa tempat, Pemerintah memberikan imbauan tegas untuk seluruh masyarakat supaya melaksanakan salat di rumah masing-masing saja.

Setelah berbagai upaya Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 membuahkan hasil, akhirnya pada perayaan Idul Fitri mendatang kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah dan juga dengan merapatkan barisan. Hal ini juga termasuk salah satu bukti dari bahwa kolaborasi dan ketaatan publik terhadap kebijakan Covid-19 Pemerintah memiliki dampak signifikan.

Pelonggaran pelaksanaan Salat Idul Fitri juga telah sesuai dengan kondisi Covid-19 di Indonesia yang cenderung melandai akibat meningkatnya antibodi masyarakat. Berdasarkan hasil survei serologi antibodi terbaru Kemenkes, diketahui bahwa 99,2% masyarakat Indonesia telah memiliki antibodi dari virus SARS-CoV-2. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan antibodi itu terbentuk akibat vaksinasi dan infeksi Covid-19 yang terjadi sebelumnya.

Diperbolehkannya pelaksanaan salat Idul Fitri berjamaah di masjid atau lapangan setempat juga dikatakan langsung oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Meski begitu, menurutnya jangan sampai masyarakat kemudian lengah dan sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker atau menyediakan hand sanitizer.

Meskipun di satu sisi sudah terdapat sebuah survey yang menyatakan bahwa imunitas masyarakat sudah mencapai 90 persen, namun kita juga tetap harus melindungi kelompok-kelompok rentan seperti mereka yang lanjut usia dan juga anak-anak. Ditegaskan oleh Prof Wiku bahwa jangan sampai semua kelonggaran ini justru membuat kita menjadi terlampau merasa aman sehingga berisiko membuat lonjakan kasus kembali.

Tidak lupa pula dirinya menegaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya mereka yang masih belum menjalankan vaksin dengan dosis penuh agar segera melakukan vaksinasi. Karena hal tersebut sungguh penting untuk menciptakan ketahanan tubuh kita, apalagi sebentar lagi akan ada kegiatan masyarakat dalam melakukan mobilitas seperti mudik ke kampung halaman dan tentu akan melakukan kontak dengan banyak orang.

Sejauh ini dengan kondisi kasus COVID-19 yang terus melandai dan juga di sisi lain cakupan vaksinasi kepada masyarakat yang terus meluas, sehingga membuat pengendalian pandemi Covid-19 terkendali. Tentu itu semua tidak bisa dilepaskan dari peran Pemerintah sejak awal penanganan pandemi melalui berbagai macam upaya untuk segera bisa memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Masyarakat mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang telah memberikan pelonggaran Salat Idul Fitri yang masih terjadi di masa pandemi Covid-19 seiring melandainya kasus positif di Tanah Air. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak euforia terhadap keputusan tersebut dan selalu taat Prokes dalam beribadah maupun beraktivitas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitutute

Oleh : Made Raditya )*

Pemerintah berupaya maksimal untuk mengendalikan pandemi Covid-19, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan seruan untuk taat Protokol Kesehatan (Prokes). Masyarakat wajib mendukung berbagi kebijakan pemerintah tersebut agar penanganan virus Corona meraih hasil maksimal
Hingga saat ini, Pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia dan dunia. Pemerintah pun terus berinovasi, melakukan kajian akademis, dan mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengendalikan virus menular tersebut. Salah satu bentuknya intervensi Pemerintah itu adalah dengan melaksanakan pengetatan mobilitas masyarakat, utamanya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menteri Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pengetatan dilakukan karena Indonesia sudah siap menghadapi libur akhir tahun. Sudah 76% rakyat di Jawa dan Bali yang mendapatkan vaksinasi pertama, sedangkan vaksinasi kedua 56%. PPKM akan mengikuti asesmen yang berlaku saat ini dan PPKM level 3 dibatalkan, tetapi harus ada pengetatan.

Prosedur pengetatan di antaranya, Mall boleh buka tapi maksimal jam 10 malam. Kapasitasnya juga hanya 75% pengunjung, dan semuanya wajib scan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga hanya yang sudah divaksin yang boleh masuk ke Mall. Aturan serupa juga berlaku di tempat wisata, baik di Jawa maupun tempat lainnya. Tidak ada penyekatan di jalan tetapi masyarakat diharap sadar diri sehingga mengurangi mobilitas.

Pengetatan dilakukan karena pemerintah tetap mengatasi Covid tetapi juga memikirkan faktor lain yakni ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, saat pandemi harus pandai mengatur gas dan rem. Tidak boleh terlalu ngegas dalam pengetatan Corona tetapi menimbulkan efek negatif dalam bidang ekonomi, karena juga akan berpengaruh ke kemampuan finansial rakyat.

Masyarakat sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi Corona. Tidak masalah PPKM level 3 dibatalkan, tetapi diganti dengan pengetatan, sehingga tidak akan ada euforia liburan di saat Natal dan tahun baru. Pengetatan dilakukan agar tidak menaikkan kasus Corona di Indonesia dan mengamankan masyarakat.

Antara ekonomi dan kesehatan tidak bisa diadu karena sama-sama penting, dan masyarakat menyadari bahwa pemerintah sudah habis-habisan dalam mengatasi Corona sejak awal tahun 2020. Untuk mengatasi dampak pandemi maka butuh banyak sekali biaya. Perekonomian wajib dipulihkan tanpa merugikan bidang kesehatan.

Sekaranglah saatnya untuk memulihkan perekonomian, karena saat libur Natal dan tahun baru akan banyak transaksi di pasaran. Perputaran uang ini yang diharapkan karena bisa menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Sehingga keadaan finansial negara jadi lebih sehat dan kita bisa selamat dari ancaman resesi yang mengerikan.

Kenaikan di bidang ekonomi tentu tidak bertentangan dengan kesehatan, karena semua aktivitas saat libur akhir tahun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Selain harus jaga jarak dan menghindari kerumunan (karena kapasitas maksimal pengunjung di tempat umum hanya 75%), semua orang harus disiplin pakai masker dan mencuci tangan.

Dengan begitu maka saat libur akhir tahun akan terjadi keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian. Perputaran uang berjalan dengan lancar dan perekonomian Indonesia kembali naik. Sementara jumlah pasien Corona di Indonesia tidak mengalami kenaikan, bahkan bisa ditekan sehingga tidak sampai 500 orang per harinya.

Masyarakat mendukung pengetatan saat libur akhir tahun. Mereka tidak lagi bingung karena ada perubahan judul aturan, karena intinya sama saja. Semua orang wajib disiplin dalam protokol kesehatan ketika libur Natal dan tahun baru, ketika masuk Mall maupun di tempat lain. Pemerintah mengambil kebijakan ini agar semua selamat dari Corona sekaligus menyehatkan kembali perekonomian Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Pembangunan Papua menjadi salah satu program unggulan Presiden Jokowi. Masyarakat mengapresiasi berbagai kebijakan pembangunan tersebut karena terbukti berdampak positif bagi rakyat.

Wilayah Papua telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sejak dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu. Jokowi memberikan prioritas untuk membangun Indonesia wilayah Timur dalam rangka konektivitas antar daerah di Papua.

Keseriusan Jokowi dalam membangun Papua tentu tidak main-main. Salah satu kebijakan yang menggebrak adalah penerapan BBM Satu Harga. Di mana sebelumnya masyarakat Papua harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal dari wilayah di luar Papua. Selain itu Pemerintah juga telah melakukan perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di sektor perhubungan laut, Jokowi juga membangun sejumlah Pelabuhan yaitu, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat.

Perlu kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pembangunan yang digenjot oleh pemerintah Jokowi adalah meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu saja bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk membangun secara bersamaan bagi seluruh wilayah mengingat perbedaan sumber daya, budaya dan luas wilayah.

Saat ini Papua masih menjadi wilayah Indonesia yang memiliki angka kemiskinan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Papua mengalami peningkatan 0,09% poin, yaitu dari 26,55% pada September 2019 menjadi 26,64% pada Maret 2020. Artinya angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih dari seperempat jumlah penduduk.

Kualitas belanja juga merupakan kunci penting dalam akselerasi pembangunan daerah. Kualitas belanja yang tidak baik, secara empiris sejalan dengan kualitas sumber daya manusia di birokrasi, kualitas belanja dapat diukur melalui beberapa variabel, yaitu prioritas belanja, ketepatan waktu, alokasi belanja, akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas.

Sejak tahun 2002, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otsus yang jumlahnya mencapai Rp 94,24 triliun, di mana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana otsus tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.

Presiden RI Joko Widodo juga telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk konsolidasi dan optimalisasi pola koordinasi internal Kementerian dan Pemerintah Daerah Papua.

Jokowi juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim koordinasi diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Ketua Harian Suharso Monoarfa selaku Menteri Bappenas.

Pemerintah era Jokowi lebih mengutamakan fokus melakukan optimalisasi terhadap koordinasi internal kementerian untu memahami ‘rasa’ Papua. Ini yang menjadi pilihan kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan di Bumi Cenderawasih.

Pada kesempatan berbeda, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjabarkan upaya pemerintah pada era presiden Jokowi dalam membangun Bumi Cenderawasih. Menurut jenderal bintang 4 tersebut, saat ini ada beberapa permasalahan yang membuat program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua terhambat, salah satunya adalah belum tersosialisasinya upaya tersebut.

Sigit membeberkan beberapa pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah yakni beberapa pembangunan jembatan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI dan Papua Nugini, Bandara, Pelabuhan dan Pasar.

Sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya yang akan dilanjutkan, yakni jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua Barat dan Papua, membentang dari Sorong hingga Merauke dengan panjang 4.330,07 km.

Kemudian pembangunan Palapa Ring yang menjangkau 51 Kabupaten/Kota, pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mini hidro, pembangunan jalan perbatasan RI-Papua Nugini, Pembangunan Stadion Lukas Enembe dan lainnya. Dari segi pendidikan pemerintah juga telah membangun rumah untuk guru, asrama untuk pelajar dan mahasiswa serta memberikan bantuan rehabilitasi infrastruktur sekolah.

Terkait dengan belum tersosialisasikannya upaya pemerintah dalam membangun Papua, Sigit mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan dengan tatap muka dan dialog yang melibatkan masyarakat adat.

Keberhasilan membangun Papua memang harus dijaga, semata karena Papua adalah bagian integral dari NKRI yang harus tetap dijaga demi kedaulatan bangsa Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Tania Ayu )*

Pandemi Covid diperkirakan berubah menjadi endemi dan masyarakat tidak perlu takut, karena akan selamat dari corona, selama mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sudah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi transformasi dari pandemi jadi endemi. Sehingga jika WHO menyatakan bahwa status ini berubah, kita tidak kaget karena sudah siaga.

Kapan pandemi akan berakhir? Rasanya pertanyaan ini yang selalu ada di benak masyarakat, karena sudah lelah menghadapi corona selama lebih dari setahun ini. Para dokter dan ahli epidemiologi memperkirakan status pandemi berakhir ketika muncul kekebalan kelompok. Ketika masyarakat di suatu daerah sudah divaksin, minimal 75%.

Akan tetapi virus Covid-19 terus bermutasi, dari awal tahun 2020 ada varian Alfa, lalu Beta, Gamma, Delta, dan yang terakhir adalah varian Mu. Mutasi virus ini agak mengkhawatirkan karena biasanya ia menyerang lebih cepat, sehingga kita semua wajib untuk mewaspadainya. Memang corona varian Mu belum masuk ke Indonesia tetapi akan terus diantisipasi, agar tidak terlanjur menyebar.
Para ahli epidemiologi memperkirakan adanya perubahan status dari pandemi menjadi endemi, karena mutasi virus ini dan keganasan corona yang belum bisa sepenuhnya terkendali. Jika virus terus bermutasi maka kemungkinan akan susah untuk hilang 100%. Namun kita tidak perlu takut, karena pemerintah sudah mempersiapkan berbagai kebijakan menuju fase endemi.

Perbedaan antara pandemi dan endemi adalah ketika pandemi virusnya menyebar dengan wilayah yang sangat luas, tetapi endemi tidak. Jika corona sudah berstatus ‘hanya’ endemi maka akan ada tetapi hanya di daerah tertentu, sehingga akan lebih mudah dikendalikan. Contoh dari endemi adalah malaria di Kalimantan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah mulai bersiap memasuki fase endemi, dengan terus memantau perkembangan pandemi Covid. Kebijakan pergeseran status ini masih disusun. Dalam artian, nanti ketika WHO menyatakan pandemi berubah menjadi endemi, kita tidak kaget, karena sudah ada persiapannya yang matang.

Moeldoko melanjutkan, kebijakan disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya dengan mewaspadai munculnya varian baru virus Covid. Meski optimis, kita harus hati-hati. Jangan lupa pula untuk selalu menaati protokol kesehatan dan ketika PPKM dilonggarkan dan ada kenaikan mobilitas, masih wajin taat prokes, demi keamanan bersama.

Strategi yang dilakukan pemerintah adalah, pertama dengan pendekatan kesehatan dan menekan kasus kematian. Jangan sampai makin banyak yang meninggal dunia karena corona. Saat ini jumlah kematian akibat virus Covid-19 memang jauh berkurang, tidak sampai 3% dari jumlah pasiennya.

Sedangkan strategi yang kedua adalah pendekatan perut. Masyarakat tidak boleh kelaparan agar bisa sehat dan tidak kena corona. Dalam artian, mereka akan mendapatkan bansos sehingga bisa digunakan untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Bansos yang ada tak hanya berupa sembako, tetapi juga uang tunai, sehingga bisa dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Strategi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pendekatan intensif. Pemerintah mengangatkan dana untuk ekonomi, supaya operasioanal kopeasi hingga korporasi berjalan lancar. Dalam artian, ada juga BLT untuk pekerja dan intensif bagi perusahaan. Misalnya rekstruruktisasi pajak, sehingga mereka bisa bertahan di masa pandemi.

Berbagai bantuan dari pemerintah akan membut transisi ke masa endemi jadi mulus. Ketika banyak yang menaati protokol kesehatan maka pasien Covid akan makin sedikit. Saat rakyat tidak kelaparan maka mereka bisa selamat dari corona, yang menyerang imunitas tubuh manusia. Sedangkan intensif pajak untuk perusahaan akan membantu perekonomian mereka.

Masa endemi memang belum dimulai tetapi tidak ada salahnya untuk bersiap-siap. Pemerintah sudah mengantisipasinya dengan memberi bansos sembako, pendekatan intensif, dan penerapan prokes ketat. Semua ini demi keselamatan bersama dan jangan sampai ada lagi yang kena corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Salah satu upaya yang telah diambil oleh Pemerintah agar tidak terjadi transmisi penularan Covid-19 dari arus balik adalah dengan meningkatkan random testing yang dilakukan di berbagai titik-titik penyekatan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Alexander K. Ginting, mengatakan bahwa yang menjadi catatan adalah jika ditemukan kasus Covid-19 positif, maka harus dilakukan isolasi ataupun karantina.

“Hanya menjadi catatan adalah kalau mereka ditemukan positif atau ditemukan bergejala, ini tentu akan harus kita isolasi ataupun dikarantina.”, ujar Alexander.

Alex juga menambahkan, bahwa selain random testing, untuk mencegah penularan sporadis Covid-19 dari arus balik pemudik ini harus diperkuat PPKM mikro dengan strategi mikro lockdown di tingkat RT.

“Dan kemudian kita juga harus bisa memperkuat PPKM skala mikro, di mana di sini strategi mikro lockdown itu harus kita mulai sosialisasikan. Sehingga bagi mereka yang memang bergejala ataupun mereka yang dicurigai rapid test-nya positif, tentu ini tidak semua harus masuk rumah sakit tapi harus bisa kita isolasi di tempat tujuan masing-masing,”tambah alexander.

Tujuan utama pemerintah membuat berbagai kebijakan tersebut adalah agar kasus Covid-19 dimasa arus balik lebaran, tidak seperti di India. Dan juga kasus Covid-19 secara nasional di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Sumatera tidak seperti di Malaysia.

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Percepatan pertukaran informasi seringkali menciptakan kebingungan masyarakat terhadap Informasi yang berkembang, termasuk program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Warganet dan milenial sebagai pengguna aktif media sosial pun diajak untuk ikut menyosialisasikan serta mendukung kebijakan Pemerintah tersebut demi tercapainya sasaran pembangunan.

Kebijakan Pemerintah atau yang lazim disebut kebijakan publik bisa diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak.
Kebijakan ini diharapkan akan mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum.

Tujuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tak lain adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Selain itu kebijakan pemerintah ini diperlukan guna diperolehnya nilai-nilai publik baik yang bertalian dengan barang publik maupun jasa publik. Nilai-nilai tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Kebijakan pemerintah dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.

Salah satu kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan adalah kebijakan terkait BBM 1 harga, dimana kebijakan tersebut bertujuan demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Untuk mendukung kebijakan tersebut, kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan Satu Harga

Selain kebijakan tentang BBM 1 Harga, kebijakan pemerintan terkait penanganan pandemi virus corona juga bisa kita jadikan contoh, seperti misalnya kebijakan pemerintah yang telah mendorong pembuatan alat pelindung diri (APD) produks dalam negeri. Pembuatan APD dalam negeri ini telah disesuaikan dengan standar internasional.

APD yang ditujukan seperti cover all atau gown buatan Indonesia dengan bahan baku 100% dari Indonesia yang memenuhi standar internasional AATCC42 dan ISO serta ASDM.

Selain produksi APD, pemerintah juga menggalakkan produksi masker kain dengan filtrasi setara dengan masker bedah. Hal ini bertujuan sebagai jawaban atas kelangkaan masker saat awal pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga terintegrasi dengan salah satu protokol kesehatan, yakni memakai masker ketika berada di luar rumah.

Tak berhenti sampai disitu, kebijakan pemerintah dalam melawan pandemi Virus Corona juga berlangsung pada pengembangan vaksin produksi dalam negeri, yakni vaksin merah putih. Hingga kini pengembangan vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis.

Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, tentu diperlukan peran dari masyarakat khususnya para warganet dan kaum milenial untuk menggaungkannya kepada khalayak secara lebih luas.

Generasi Milenial merupakan istilah yang cukup akrab di telinga kita. Istilah tersebut berasal dari kata Millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, Willuam Strauss dan Nell Howe dalam beberapa bukunya.

Bonus demografi yang beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tentunya akan memberikan kemajuan terhadap bangsa Indonesia dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045. Pemuda saat ini akan menjadi garda terdepan dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045,

Di tengah digitalisasi Industru yang ada, kelompok milenial dinilai paling mampu beradaptasi dengan segala perkembangan yang ada. Saat ini lebih dari separuh generasi milenial tinggal di perkotaan. Mereka memiliki akses yang luas terhadap lingkungan pendidikan, kesehatan, teknologi informasi dan internet.

Selain itu peran warganet juga menjadi vital karena internet mampu memberikan keajaiban. Apalagi celotehan warganet memiliki pengaruh besar dalam berbagai kebijakan negara.

Sukses atau tidaknya kebijakan pemerintah tentu saja tidak lepas dari peranan warganet yang bertugas mengabarkan atau membuat konten tertentu yang bertujuan untuk mengabarkan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

Satu hal yang mungkin bisa dilakukan bagi kaum milenilal maupun warganet, tentu saja adalah mengkampanyekan 3 M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker).

Kampanye ini tentu bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari membuat tulisan, poster ataupun video edukasi yang menunjukkan tentang kepatuhan dalam menerapkan prinsip 3M. Penyebaran video ini juga terbilang sangat mudah, karena teknologi saat ini memungkinkan bagi siapapun untuk meneruskan konten yang telah diterimanya.

Warganet dan Milenial memiliki banyak kekuatan untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Kelompok tersebut tentu saja memiliki wawasan dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan baik.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok