Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah akhirnya menyatakan bahwa kelompok separatis di Papua adalah teroris. Masyarakat menilai pelabelan ini sudah tepat, karena mereka memang sudah melakukan tindak kejahatan dan mengganggu ketentraman banyak orang. Persis seperti kelakuan para teroris.

Salah satu masalah pelik di Papua adalah keberadaan kelompok separatis. Mereka makin mengkhawatirkan karena sudah mengganggu ketentraman masyarakat, dengan menembak murid sekaligus guru, membakar sekolah, sampai membunuh aparat dengan sniper. Kesalahan sebanyak itu mereka lakukan tanpa merasa berdosa sama sekali.

Karena KKB sudah melanggar banyak sekali peraturan di Indonesia, dan terakhir membunuh Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, maka mereka mendapatkan status sebagai organisasi teroris. Pemerintah akhirnya menyematkan label itu sejak bulan april 2021.

Penetapan ini sangat dinanti masyarakat karena mereka malah senang, karena mereka sudah muak dengan aksi KKB. Kelompok teroris ini selalu playing victim dan menjungkirbalikkan fakta bahwa mereka yang diserang, padahal merekalah yang menyerang duluan. Bahkan mengutus penembak jarak jauh demi menyelesaikan misinya.

Ahli hukum pidana dari UI Chudry Sitompul menyatakan bahwa KKB sudah memenuhi syarat sebagai kelompok teroris. Penyebabnya karena banyak warga sipil yang jadi korban. Ia menyebutkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Di mana definisi teroris adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman, menimbulkan teror atau rasa takut yang meluas.

Selama ini KKB memang sudah meneror masyarakat. Di antaranya peristiwa ketika ada pekerja di sebuah perusahaan swasta yang ditembak tanpa sebab. Ada pula tukang ojek yang tiba-tiba dibunuh, karena ia dituduh sebagai mata-mata polisi. Padahal ia adalah warga sipil biasa.

Peristiwa serupa terjadi ketika ada murid yang ditembak hingga ia kehilangan nyawa. Anak yang bernama Ali Mom ini menjadi korban keganasan KKB dan ia meninggal karena dituduh juga sebagai mata-mata. Penyebabnya karena Ali sering datang ke markas TNI. Padahal ia datang ke sana untuk bertanya, bagaimana mencapai cita-citanya sebagai aparat.

Oleh karena itu pemberantasan KKB wajib dilakukan. Setelah adal label teroris, maka ada banyak bantuan pasukan yang datang dari Jawa. Mereka sudah mendarat di Papua dan bergabung untuk mencari anggota KKB di daerah Kabupaten Puncak. Di sana memang sudah sering ada serangan dari kelompok separatis, sehingga diduga ada markas KKB.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan agar pemerintah mengesampingkan HAM dalam pemberantasan KKB. Dalam artian, pencarian anggota kelompok teroris lebih penting daripada kekhawatiran akan pelanggaran HAM. Jadi tidak usah kahwatir akan ada selentingan dari oknum yang ada di dalam maupun luar negeri, bahwa pemerintah melanggar hak asazi rakyatnya.

Justru ketika KKB menembak warga sipil sembarangan, merekalah yang melanggar HAM. Oleh karena itu, memang diperbolehkan untuk menyerang KKB lebih dahulu. Karena mereka melanggar kedaulatan negara dan mengancam keamanan masyarakat. Pilihannya adalah menembak atau tertembak, seperti di medan perang, dan aparat memang diperbolehkan untuk melakukannya.

Selama ini justru anggota KKB yang melakukan tindak kriminal dengan menyerang aparat terlebih dahulu, baik dengan senjata tajam atau senjata api. Jadi ketika ada tindakan tegas terukur pada mereka, tidak akan tersangkut kasus HAM. Karena ini adalah murni untuk pemberantasan kasus kriminal.

Penyebutan KKB sebagai teroris sudah sangat cocok, karena mereka melakukan tindak kejahatan dan pengancaman, persis seperti kelompok teroris lain. Masyarakat juga mendukung penyebutan ini, karena mereka juga tidak suka pada KKB. Pemberantasan KKB wajib dilakukan agar tidak ada lagi yang mengancam keamanan rakyat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok Separatis Papua pantas dihukum berat setelah dilabeli sebagai teroris. Penyebabnya adalah mereka selalu menyerang masyarakat , aparat, hingga menggunakan senjata api tanpa izin. Masyarakat mendukung pemerintah menindak tegas Kelompok Separatis Teroris Papua , agar tidak mengacaukan perdamaian di Papua.

Keputusan pemerintah yang menyebutkan bahwa KKB adalah organisasi teroris disambut baik oleh masyarakat. Mereka lega karena akhirnya ada tindakan lebih tegas untuk memberantas kelompok separatis bersenjata ini. Karena memang selama ini KKB sudah sangat meresahkan dan jika dibiarkan saja akan mengganggu kedaulatan negara, karena ngotot untuk membentuk Republik Federal Papua Barat.

Setelah dicap sebagai teroris, maka pemburuan terhadap tiap anggota Kelompok Separatis Teroris Papua makin intensif. Pasukan gabungan TNI dan Polri sudah diberangkatkan ke Kabupaten Puncak yang merupakan daerah rawan konflik, karena sering ada serangan dari Kelompok separatis dan teroris Diharap para anggota kelompok teroris Papua akan tertangkap satu-persatu sehingga oganisasi ini bubar dengan sendirinya.

Saat sudah tertangkap, maka anggota Kelompok separatis dan teroris (KST) sudah ditunggu oleh berbagai kasus. Pertama, mereka menggunakan senjata api tanpa izin dan mendapatkannya dari pasar gelap, dan menurut pasal 1 ayat 1 UU darurat nomor 12 tahun 1951, hukumannya adalah 10 tahun penjara.

Kurungan selama itu dianggap sepadan, karena jika masyarakat sipil memegang senapan tanpa izin akan sangat berbahaya dan bisa digunakan untuk tindak kejahatan. Buktinya mereka menggunakan senjata api bukan sekadar untuk pamer atau menakut-nakuti waga sipil, tetapi sampai menghilangkan nyawa banyak orang.

Sedangkan yang kedua, anggota KST juga bisa dikenakan pasal 212 KUHP karena melawan petugas yang sedang bekerja, dan ancamannya adalah kurungan 1 tahun 4 bulan. Saat akan ditangkap, mereka sengaja melawan dengan cara melancarkan serangan dan menembak dengan membabi-buta. Hukuman ini setimpal karena tiap WNI memang dilarang melawan aparat karena ia sedang menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia.

Yang ketiga, angota KST juga bisa didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mereka mendapat ancaman maksimal hukuman mati jika tertangkap. Anggota KKB bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana karena sudah merencanakan penyerangan terhadap aparat dengan strategi khusus dan menggunakan sniper sebagai eksekutor.

Ancaman seberat ini memang sepadan, karena nyawa harus dibayar nyawa. Apalagi yang mereka bunuh bukan hanya aparat, melainkan juga warga sipil. Masyarakat sipil tentu tidak bisa melawan saat akan ditembak, karena mereka tidak membawa senjata sebagai alat perlindugan diri. Sehingga mereka langsung meninggal dunia dengan tragis.

Apalagi KST menembak tak hanya masyarakat biasa, tetapi juga para guru. Penangkapan terhadap tersangkanya harus dilakukan secepat mungkin, karena membunuh guru sama saja dengan mematikan harapan bagi paa murid, karena tidak ada lagi yang rela mengajar para siswa yang haus ilmu. KKB juga membiarkan anak-anak Papua berselimuti ketakutan, karena juga membakar gedung sekolah.

Ancaman-ancaman hukuman pada anggota KST memang karena mereka terlalu sering melanggar hukum yang ada di Indonesia. Hukuman yang paling berat seperti hukuman mati sudah sangat pantas, karena mereka membunuh warga sipil dan aparat secara ngawur. Tindak kejahatan seperti ini tidak bisa diampuni.

Apalagi setelah penetapan KKB sebagai teroris, ada ancaman baru yakni dengan melakukan sweeping kepada warga yang bukan orang asli Papua (OAP). KSTmulai bermain rasis dan mengancam keamanan masyarakat pendatang. Sehingga mereka harus secepatnya ditangkap, karena sudah mengobarkan bendera perang.

KST wajib dihukum dengan berat karena sudah berkali-kali melakukan tindak kriminal, mulai dari membeli senjata api secara ilegal, menembak waga sipil, sampai membunuh aparat. Penangkapan KST wajib dilakukan sesegera mungkin agar tercipta perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Aprilianto )*

Gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya pada hari Minggu (25/4) sekitar pukul 15.30 WIT di Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua menandakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua memang pantas disebut sebagai kelompok teroris.
Brigjen Putu Danny bersama Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri secara tiba-tiba dihadang oleh kelompok KKB. Dalam penghadangan tersebut aksi baku tembak terjadi sehingga Brigjen TNI Putu Danny gugur dalam insiden tersebut.

Awal bulan April KKB dilaporkan juga membakar tiga sekolah dan menembak mati seorang guru di Beoga, Kabupaten Puncak. Selang beberapa hari kemudian, KKB kembali berulah dengan membakar perumahan guru dan rumah kepala suku di Kampung Dambet. Menyikapi kejadian tersebut, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD telah mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.

Pemerintah menetapkan keputusan tersebut berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Keputusan ini juga menjadi lampu hijau dan jawaban bagi pertanyaan mendasar terhadap status KKB Papua selama ini. Pasalnya, aksi kekerasan yang dilakukan secara massif oleh KKB kerap berujung pada kematian dan gugurnya putra terbaik bangsa penjaga perdamaian di bumi Cendrawasih tersebut.

Apa yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua ini adalah suatu bentuk tindak pidana terorisme karena secara fakta mereka telah melakukan serangkaian aksi terror yang telah dilakukan dengan berbagai macam motif dibalik penembakan yang dilakukan KST, tujuannya agar situasi di wilayah Papua semakin tidak kondusif meskipun sudah dilakukan pembangunan infrastrukturyang cukup massif oleh pemerintah.

Pernyataan aktivis dan petinggi KST bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, justru mereka sendiri yang melakukan tindakan pelanggaran HAM. Banyak masyarakat sipil menjadi korban untuk mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan Papua. Hal ini semakin memperjelas bahwa mereka adalah sesungguhnya pelanggar HAM berat serta merusak kedamaian masyarakat Papua.

Sudah sepantasnya KST harus ditumpas karena telah menyengsarakan masyarakat dan melanggar HAM dengan bertindak melampaui batas perikemanusian. Mereka tidak peduli pelanggaran HAM, tidak peduli dengan aturan negara dan tidak peduli dengan kerusakan bangsa ini. Saatnya kita berikan dukungan kepada aparat keamanan untuk memberantas kelompok-kelompok yang sering membuat teror di Papua. Indonesia harus bertindak tegas, karena jika tidak ditangani dengan tegas, maka aksi KST yang terjadi di Papua bisa membahayakan integrasi bangsa dan mengancam masyarakat Papua. Jangan lagi ada anggota TNI atau Polri dan masyarakat yang menjadi korban kebiadaban Kelompok Separatis Teroris Papua ini.

)* Jurnalis dan Pemerhati Masalah Keamanan tinggal di Belitung

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok Separatis Papua makin ngawur dengan menembak Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny. Dua hari setelahnya, KSP juga menembak personel Polri atas nama Bharada Komang. Mereka juga membakar gedung sekolah, sehingga para siswa menangis melihatnya. Kekejaman KSP tidak bisa dibiarkan dan pemerintah berjanji akan menindak tegas kelompok separatis tersebut.

Kelompok Separatis Papua adalah kroni dari organisasi papua merdeka. Mereka mendapatkan senjata dari pasar gelap dan menggunakannya untuk menakut-nakuti rakyat, serta melawan anggota TNI. Keberadaan KSP tentu meresahkan, karena lama-lama mereka merajalela, dengan beberapa kali menembak aparat dan juga warga sipil. Juga membakar gedung sekolah.

Di kawasan Puncak, Papua terjadi tragedi yang mengiris hati, ketika KSP menembak 2 orang guru, bernama Oktavianus dan Jonathan Renden. Selain itu, mereka juga memuntahkan peluru ke seorang siswa SMA bernama Ali Mom. Tentu saja mereka langsung kehilangan nyawa akibat kehabisan darah, pasca didor dan tidak mendapat perawatan medis dengan segera.

Meski beralasan bahwa penembakan terjadi karena mereka dicurigai sebagai mata-mata, tetapi KSP bersalah. Karena mereka hanya warga sipil. Kebetulan saja sang murid yang jadi korban sering ke markas TNI, karena bercita-cita jadi tentara. Namun ia malah dicurigai oleh KSP yang paranoid, dan harus meninggal dunia di usia 16 tahun.

Penumpasan KSP menjadi agenda serius. Presiden Jokowi memerintahkan anggota TNI untuk menindak KSP dengan tegas. Beliau menyadari bahwaa daerah tempat konflik (Kabupaten Puncak) adalah tempat yang rawan. Tantangannya adalah medan yang sulit, sehingga anggota TNI agak susah untuk melakukan operasi penyerangan.

KSP memang wajib diberantas karena mereka sudah membuat masyarakat merasa tidak aman. Ketika ada guru yang ditembak, bagaimana dengan warga sipil lain? Mereka bisa saja kena pelor karena dicurigai sebagai intel atau mata-mata dari TNI, padahal sebenarnya bukan. KSP semakin menggila dan takut berlebihan, sehingga melakukan tindakan super ekstrim.

Bagaimana bisa mereka tega membunuh saudara sesukunya sendiri, padahal mereka tidak bersalah? Dua orang guru dan murid tentu tidak memegang senjata api atau senjata tajam saat akan ditembak, sehingga tidak bisa melindungi diri. Serangan dari KKB juga mendadak, sehingga mereka tidak bisa kabur untuk menyelamatkan nyawanya.

KSP perlu diberantas sesegera mungkin, karena bukan kali ini saja mereka menembak warga sipil. Beberapa saat lalu, mereka pernah menembak tukang ojek. Tuduhannya masih sama, dikira mata-mata dari polisi atau tentara, padahal ia adalah warga sipil biasa.

Komjen Paulus Waterpauw, Kabaintelkam Polri menyatakan bahwa KSP berbuat keonaran karena tidak ada pekerjaan lain. Oleh karena itu, semua pihak harus membantu pemberantasan KSP agar mereka hilang dari Bumi Cendrawasih. Dalam artian, untuk mengatasi ulah KSP bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi masyarakat sipil juga bisa berkontribusi.

Masyarakat bisa membantu pemberantasan KSP dengan memberi informasi kepada aparat. Ketika ada transaksi atau kejadian yang mencurigakan, mereka bisa cepat-cepat menelepon anggota TNI, sehingga kejahatan KSP bisa dicegah. Jangan malah mengabaikannya.

Selain itu, masyarakat juga mendukung penghilangan KSP dari tanah Papua, karena mereka sudah lelah ditakut-takuti. Teror KSP dilakukan selama lebih dari 20 tahun dan sudah memakan banyak kerugian finansial, korban luka-luka, dan korban jiwa. Oleh karena itu, semua pihak harus kompak dalam melawan KSP.

Pemberantasan KSP menjadi PR bagi pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, juga anggota TNI yang menjaga keamanan di Bumi Cendrawasih. Jangan sampai KSP berulah lagi dan memakan korban jiwa. Kelompok kriminal ini harus dihilangkan sampai ke akarnya, agar tidak ada lagi teror yang menghancurkan mental masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali