Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menganggap, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri semaki bertaji dan ganas memberantas korupsi.

“Semenjak KPK dipimpin Firli, lembaga antirasuh tersebut kini bisa kita lihat semakin bertaji. Semakin berani dan makin ganas memberantas korupsi,” kata Sahroni beberapa waktu yang lalu.

Ia juga menilai KPK berhasil menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi dengan baik.

Menurutnya juga, KPK tetap bisa menjalankan penegakan hukum bagi para koruptor, hingga ke tingkat menteri.

“Kita lihat KPK juga tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan hukum yaitu dari semua kalangan hingga ke tingkat menteri,” tuturnya.

Dia menilai, kerja sama itu sangat penting demi memperkecil potensi untuk korupsi.

Menurutnya penangkapan lewat operasi tangkap tangan (OTT) memang dramatis, tapi pencegahan tetap yang utama.

Sebagaimana diketahui dalam satu tahun terakhir ini kinerja KPK dalam menangkap pelaku korupsi menjadi sorotan publik. Pasalnya berhasil menangkap dua menteri kabinet Indonesia Maju yang terjerat korupsi.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pada Rabu 25, November 2020 yang lalu. Edhy ditetapkan tersangka terkait dugan korupsi ekspor benih lobster (benur).

Selain Edhy Prabowo, enam orang lainnya pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata, swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin. Selanjutnya, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Direktur PT DPP Suharjito.

Kemudian, beberapa waktu yang lalu pun KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19. Dalam kasus korupsi bansos pandemi Covid-19, KPK menetapkan lima tersangka Mensos Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono, sedangkan pemberi suap Ardian dan Harry Sidabuke. (*)

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis bisa mencapai target kinerja 2021 setelah melakukan evaluasi kinerja triwulan ketiga tahun ini. Untuk mewujudkan capaian tersebut, seluruh jajaran KPK akan mengoptimalkan waktu yang tersisa pada akhir tahun ini dan mempertajam target melalui rencana aksi di masing-masing unit kerjanya.

Pembahasan evaluasi kinerja tersebut dilakukan melalui rapat kerja yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural selama tiga hari mulai 27-29 Oktober 2021 di Yogyakarta. Selain evaluasi kinerja, rapat kerja ini juga membahas road map KPK 2022-2045 serta anggaran 2021 dan perencanaan anggaran 2022.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, setelah dua tahun disahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Oktober 2019, maka penting bagi KPK untuk melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh terhadap kesesuaian tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan kinerja KPK.

“KPK mengkaji dan mengevaluasi strategi trisula pemberantasan korupsi, apakah perlu dilakukan penyempurnaan atau tidak, karena KPK terus bergerak dinamis, KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan,” ujar Firli, Kamis (28/10/2021) yang lalu.

Menurut Firli, dalam rapat kerja tersebut juga nantinya dibahas roadmap KPK 2022-2045. “Dari perencanaan jangka panjang ini kita lihat bagaimana strategi pemberantasan korupsi Trisula akan diimplementasikan melalui program kerja,” jelasnya.

Rapat kerja yang dilaksanakan di luar kota ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. KPK memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“KPK berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplementasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin ke depannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan. Sehingga dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, insan KPK dapat terus fokus dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kinerja pemberantasan korupsi,” kata Firli. (*)